Jumat, 09 Mei 2014

Boediono: Penyelamatan Bank Century

Jakarta - Mencermati kasus Century, saat ini Wakil Presiden RI Boediono bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelamatan Bank Century. Boediono mengungkap, situasi perekonomian saat Bank Century diselamatkan sangat gawat.

"Situasinya sangat gawat apabila ada bank yang saat itu Century nampak akan jatuh, maka akan terjadi rentetan penyerbuan terhadap bank- bank," ungkap Boediono, Jumat (9/5/14).

Menurutnya, pengalaman krisis ekonomi pada 1997-1998 menjadi salahsatu acuan penyelamatan Bank Century. Saat itu banyak terjadi isu yang bereder terkait likuiditas bank, yang disebut krisis moneter.

Kita menutup bank kecil, kita tutup yang terjadi orang menanyakan bank mana lagi yang akan ditutup. Oleh karena itu terjadi, mandek, orang menarik membawa uangnya ke bank pemerintah dan ke luar negeri, tapi intinya ada ketakutan masyarakat menaruh uang. Benar-benar kita ingin mengamankan jangan sampai terulang kejadian 1998, jangan sampai ada bank yang ditutup. Itu latar belakangan kenapa berikan FPJP kepada Bang Century, bukan saja Bank Century tapi bank lain," ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Situasi pada 2008, jelas Boediono, hampir persis dengan krisis ekonomi pada 1998. Sebab, ada likuiditas yang kering karena ada uang mengalir ke luar terus meningkat. Pinjaman bank ke bank lain tidak saling percaya, dan akhirnya macet.

"Kemudian terjadi aliran ke luar. Modal itu juga terjadi pada 2008. Uang keluar 3 miliar dolar karena tidak menerapkan blanket guarantee. Mereka membawa uangnya ke negara-negara yang ada blanket guarentee. Saya sangat yakin kalau sampai membiarkan bank jatuh pada 2009, sama akan seperti 1997-1998 kerugian luar biasa," jelasnya.

"Bukan kerugian uang saja, tapi sosial politik, jadi itulah yang melandasi apa yang menjadi keyakinan saya dan kepada anggota dewan lainnya dan juga Menkeu. Bahawa ini adalah bank gagal yang berdampak sistemik ini bank yang harus diselamatkan karena berdampak sistemik," Tambah Boediono.


Related Posts:

  • Kekuasaan itu cenderung korup Jakarta - Kekuasaan itu cenderung korup, sehingga siapapun yang sedang berkuasa, pintu untuk korupsi selalu terbuka. Di seputar Lebaran seperti sekarang ini, meskipun sudah ada KPK, mereka masih bisa korupsi kecil-kecilan.… Read More
  • Ada yang Aneh Dengan UU MD3 Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman kembali menyoroti peranan DPD dalam proses pengajuan dan pembahasan Undang-undang (UU) MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).Menurut Irman, putusan MK terkait hak DPD dala… Read More
  • Gang Dolly Kampung Bebas Lokalisasi Prostitusi Surabaya - Rencana Pemerintah Kota Surabaya memasang papan imbauan bebas prostitusi di Kelurahan Putat Jaya, tepatnya di Jalan Girilaya dan ujung Jalan Jarak akhirnya terlaksana. Hal ini menyusul perlawanan dari masyarakat… Read More
  • Diduga Ada Aliran Dana Uji Kir Masuk ke Dishub Jakarta - Adanya temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat inspeksi mendadak (sidak) di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Kali Angke di Jakarta Barat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama m… Read More
  • MK Harus Bebas Intimidasi Jakarta - Setelah menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Jumat (25/7/2014) malam, Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai harus dapat bekerja dengan sebaik-baikny… Read More