Dalam pokok permohonannya yang teregistrasi dengan Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, Partai Gerindra menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh KPU.
Meski telah memperoleh suara terbanyak ketiga pada Pemilu Legislatif lalu, Partai Gerinda tetap mempermasalahkan hasil Pemilu di 26 Provinsi dengan total jumlah perkara yang diregistrasi sebanyak 70 perkara. Dari seluruh perkara tersebut, 11 perkara terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPR dan 7 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPR. Sementara itu, 12 perkara terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Provinsi, serta 3 perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi. Selain itu, Partai Gerindra juga mendaftarkan 32 kasus yang terkait dengan perolehan suara partai di tingkat DPRD Kabupaten/Kota dan 5 kasus perkara terkait dengan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Nasihat Hakim
Menanggapi permohonan tersebut, Ketua MK Hamdan Zoelva yang memimpin sidang, memberikan saran perbaikan permohonan. Hamdan mempermasalahkan adanya beberapa kuasa hukum untuk sengketa internal caleg Partai Gerindra. “Jadi, nanti dipastikan tidak ada kuasa terhadap orang per orang yang akan persoalkan masalah ini, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi,” saran Hamdan.
Menurut Hamdan, ada sejumlah dapil yang semula dipermasalahkan justru dalam perbaikan permohonan tidak dicantumkan. Hamdan menyebut sejumlah dapil yang ditarik di perbaikan permohonan, di antaranya Dapil Cianjur I, Dapil Bandung, Dapil Papua Barat, dan Dapil Sulawesi Tenggara III. ”Dapil Buton Utara, Dapil Sulawesi Tenggara III, Provinsi Papua barat ada di permohonan awal, namun tidak ada di perbaikan permohonan. Di perbaikan masih Provinsi Papua Barat, tapi yang dipersoalkan adalah Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten Biak Numfor itu adanya di Papua, bukan Papua Barat,” ujarnya.
Partai Gerindra menggugat KPU atas dasar adanya dugaan telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Penyelenggaraan Pemilu lalu sehingga merugikan perolehan suara Partai Gerinda. Pelanggaran itu antara lain berupa penggelembungan suara partai lain oleh penyelenggara Pemilu, kekeliruan penyelenggara Pemilu dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara sah.
Berdasarkan dalil-dalil yang dipaparkan dalam permohonannya, Partai Gerinda meminta Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Dapil Aceh I, Sumatera Utara II, Kepulauan Riau, Lampung II, Jawa Barat V, Jawa BaratVII, Jawa Barat VIII, Jawa Barat X, Jawa Barat XI, Banten I, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan II, Provinsi Papua. Selanjutnya untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang Dapil DKI Jakarta, Sulawesi Selatan 6, Maluku 5, Maluku Utara, Maluku Utara 4, Kabupaten Biak Numfor, dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang Dapil Kab. Pidie, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Utara 2, Kab. Aceh Utara 5, Kab. Aceh Singkil, DPRK Kab. Nagan Raya, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Pekan Baru 4, Kota Pekan Baru 3, Kab. Siak, Kab. Bungo- Jambi, Kota Pelembang III, Kab. Banyuasin, Kota Lubuk Linggau, Kab. Bengkulu Utara, Bandung 6, Serang 5, Kab. Pemalang, Kab. Buleleng, Kab. Lombok Timur, Kab. Barito Timur, Kab. Kutai Tmur, Kab. Barito Timur, Kab. Kutai Timur, Kab, Donggala, Kab. Muna, Kab. Buton, dan Kab. Majene.
.jpg)
