5 Hal Atasi Gejolak Ekonomi Global

Jalur - Direktur Operasional Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde mengatakan, ada lima hal yang harus dijaga di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, diantaranya memperkuat baris pertahanan pemerintah melalui kebijakan fiskal.

Demikian dikatakan Direktur Operasional Dana Moneter Internasional Christine Lagarde dalam seminar BI dan IMF di gedung BI, Jakarta, Rabu (2/9), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Dewi Rahmawati.

Christine Lagarde mengapresiasi negara-negara Asia, khususnya Indonesia yang dinilai telah melewati berbagai tahapan krisis ekonomi dengan baik berdasarkan pengalaman di masa lalu.

Dikatakan Christine, kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara sehingga tidak bisa disamakan.

Christine menambahkan, kedua, mengendalikan pertumbuhan kredit agar tidak terlalu berlebihan; ketiga, menjaga fluktuasi nikai tukar; keempat, menjaga kecukupan cadangan devisa; dan kelima, membangun pengawasan dan pengaturan sektor keuangan yang solid.

Selain itu, Christine juga mengingatkan pentingnya pemerintah di setiap negara berpegang pada empat hal, yakni inovasi, integrasi, infrastruktur dan inklusivitas.sumber:elshinta

Read More

Ancaman krisis ekonomi

Jalur - Fraksi Partai Demokrat di DPR berharap agar pimpinan DPR tak ngebet segera mewujudkan tujuh proyek pembangunan DPR. Pasalnya, di tengah perekonomian yang sedang memburuk seperti ini, ada baiknya pembangunan tujuh proyek ditunda sementara waktu.

"Penundaan atau menetapkan skala prioritas secara bertahap, mungkin bisa menjadi bagian yang bisa dipertimbangkan," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto saat dihubungi, Rabu (26/8).

Walaupun menyebut gedung DPR yang ada saat ini memang sudah tidak laik digunakan bagi anggota Dewan dan para staf ahli karena kekurangan ruangan, dia berharap agar pimpinan DPR bisa berpikir jernih bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami ancaman krisis.

"Kami meyakini DPR akan memilih kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan. Nasib bangsa dan rakyat tentu akan menjadi pilihan yang tidak mungkin bisa dihadapkan dengan kepentingan yang lainnya," harapnya.

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan pihaknya bersama Menteri Keuangan memperkirakan anggaran tujuh proyek tersebut dapat mencapai Rp 2,3 triliun sampai Rp 2,7 triliun.

"Perencanaan yang ada anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah," kata Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).

Supit menjelaskan, sesungguhnya pihaknya ingin agar tujuh proyek tersebut dapat dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016. Namun, dikarenakan banyaknya proses pengkajian yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum selesai, maka tujuh proyek tersebut batal dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016.

"Ternyata belum terakomodir, karena belum terakomodir kemudian itu mekanismenya memang harus diusulkan lagi untuk direncanakan," katanya.sumber:merdeka

Read More

Tips Hidup dengan Gaji Rp2 Juta

Jalur - Kota Jakarta masih merupakan tujuan utama dari banyak masyarakat Indonesia untuk mengadu nasib atau mencari nafkah. Bukan hanya karena banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia, tetapi karena juga tawaran gaji yang rata-rata lebih tinggi dari daerah lain terutama di pulau Jawa.

Akan tetapi kenyataannya, hidup di daerah khusus ibukota Jakarta tidak semudah yang dibanyangkan. Walaupun gaji yang ditawarkan termasuk besar, biaya hidup di Jakarta tidaklah murah. Termasuk bagi pendatang baru yang akan memulai karier dengan gaji yang pas-pasan.

Hidup di Jakarta bisa jadi mahal karena Anda berpikir demikian. Sebenarnya Anda bisa mendapatkan hidup yang layak dengan pendapatan per bulan sebanyak dua juta rupiah. Memang kata ‘layak’ bersifat relatif, akan tetapi kami akan membahas kehidupan layak secara umum bagi para perantau atau pendatang yang baru akan memulai perjalanan karirnya di Jakarta. Langsung saja simak bahasannya berikut ini.

1. Tempat Tinggal (Rp 450.000,-/bulan)

Salah satu dari tiga aspek penting kebutuhan primer adalah tempat tinggal. Banyak pilihan tempat tinggal yang bisa kamu dapatkan di Jakarta seperti kost, apartemen, atau juga kontrakan. Jika Anda tinggal sendiri sebaiknya Anda memilih kost karena sesuai dengan kebutuhan Anda. Tetapi jika Anda berencana untuk tinggal bersama rekan, Anda bisa memilih apartement atau kontrakan yang biaya sewanya bisa Anda bagi bersama rekan tersebut. Usahakan biaya sewa tempat tinggal Anda tidak lebih dari 450 ribu.

2. Makanan (Rp 750.000,-/bulan)

Kebutuhan primer yang kedua adalah kebutuhan pangan Anda. Harga makanan di Jakarta sebenarnya masih sangat terjangkau asal Anda tidak pilih-pilih makanan. Tanamkan pengertian ‘makan untuk hidup’ di pikiran Anda. Anda bisa memenuhi kebutuhan ini dengan anggaran sekitar 750 ribu setiap bulannya. Anggaran tersebut berlaku dengan perhitungan sehari Anda mengeluarkan 25 ribu. Hal tersebut masih masuk akal bagi Anda yang lebih memilih untuk makan di luar karena apabila Anda memilih untuk membuat makanan Anda sendiri setiap harinya, angka tersebut bisa Anda tekan lagi.

3. Transportasi (Rp 175.000,-/bulan)

Jakarta adalah sebuah kota yang besar, oleh karena itu kebutuhan transportasi sangatlah penting. Tetapi tidak usah khawatir bagi Anda yang belum memiliki kendaraan pribadi karena ada banyak jenis angkutan umum di Jakarta dengan berbagai rute yang bisa mengantar Anda ke semua tempat tujuan Anda. Pilihan yang paling ekonomis adalah dengan menggunakan Transjakarta. Dengan tarif yang sangat terjangkau, yaitu Rp 3.500, bisa mengantar Anda dari tempat tinggal ke tempat kerja Anda. Keuntungan lain dari Transjakarta adalah mereka hanya menarik satu tarif ke semua jurusan. Jadi Anda tidak perlu takut jika Anda harus melakukan transit atau berganti koridor.

Tidak hanya Tansjakarta saja, pada umumnya semua jenis angkutan umum di Jakarta masih relatif murah. Anda juga bisa mengakali anggara transportasi tersebut dengan cara mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat Anda bekerja.

4. Kebutuhan Bulanan (Rp 150.000,-/bulan)

Kebutuhan bulanan di sini meliputi berbagai keperluan Anda dalam sebulan seperti sabun, sampo, deodorant, kopi/teh, pasta gigi, gula, dan yang lainnya. Memang kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Akan tetapi kami sarankan untuk rencana keuangan Anda pada sektor ini dianggarkan sebesar 150 ribu per bulannya karena angka tersebut dirasa sudah cukup memenuhi.

5. Keperluan Sosial (Rp 50.000,-/bulan)

Karena manusia adalah makhluk sosial, maka kebutuhan berkomunikasi sebaiknya tidak dikesampingkan meskipun Anda sedang melakukan pengiritan. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah berupa komunikasi dengan ponsel. Berkomunikasi dengan orang lain bisa bermanfaat juga untuk pekerjaan Anda karena memiliki banyak teman bisa membantu Anda meraih kesuksesan. Usahakan untuk memilih provider yang menyediakan banyak kemudahan komunikasi Anda.

6. Refreshing (Rp 150.000,-/bulan)

Memang sedikit terdengar seperti sebuah pemborosan, tetapi menjernihkan kembali pikiran Anda dari rutinitas pekerjaan memang perlu. Boleh saja memanjakan diri sendiri sekali-kali untuk menghilangkan penat. Dengan menyisihkan uang sebesar 150 ribu Anda bisa membeli makanan enak, beli baju baru, atau jika Anda tidak menghendaki Anda bisa menyimpan uangnya untuk ditabung.

7. Tabungan (Rp 225.000,-/bulan)

Selalu ingat sisihkan uang Anda untuk keperluan di masa mendatang. Simpan uang Anda sebagai pertolongan di saat darurat. Selain itu, menabung juga bermanfaat baik untuk masa depan Anda karena uang tabungan tersebut bisa Anda gunakan untuk berinvestasi agar uang Anda berlipat lebih banyak lagi yang berarti sangat baik bagi kesejahteraan Anda.

8. Sedekah (50.000,-/bulan)

Jangan lupa untuk membantu sesama dengan melakukan sedekah. Sedekah mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan rohani Anda. Selain itu sedekah juga akan membawa berkah lebih banyak untuk Anda.sumber:suara.com

Read More

Pejabat Kemendag Kebiasaan Disuap Dolar

Jalur -  Pejabat Kementerian Perdagangan sudah terbiasa disuap Dolar oleh Importir. Terutama terkait kasus 'dwelling time'.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Krishna Murti, mengatakan, untuk level pejabat memang uang suapnya selalu Dolar.

"Ya memang dari hasil temuan kami (uang) suapnya berupa dolar AS dan Singapura," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Mujiono kepada Wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (3/8/2015).

Menurut Krishna, pemilihan uang dolar untuk suap pejabat, lantaran terlalu makan tempat apabila memakai rupiah.

"Ya kalau dalam bentuk rupiah mungkin bisa banyak makan tempat, kalau pakai dolar kan jadinya lebih sedikit meskipun nilainya besar," ucap Krishna.

Namun, untuk level dibawah Direktur, uang suapnya memakai rupiah.

Saat ini Polisi sudah menjadikan 5 orang sebagai tersangka kasus 'dwelling time'. Diantaranya adalah 2 pejabat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Antara Lain Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag,Partogi Pangaribuan dan Kasubdit Barang Modal Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Imam Aryanta. Keduanya kini jadi tahanan Polda Metro Jaya.

Sedangkan tiga lainnya, yakni PHL di Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, MU. Lalu seorang broker, ME, dan seorang lagi importir garam bernama‎ Lusi. Mereka juga ditahan.sumber:uzone

Read More

Pembangunan Gardu Listrik Jadi Bumerang Dahlan Iskan

Jalur - Jakarta, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013.

Sebelumnya, Dahlan telah diperiksa tim penyidik kejaksaan, Kamis (4/6). Dahlan sudah diperiksa selama 9 jam setelah dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik. Ia hadir bersama kuasa hukumnya, Pieter Talaway. Hari ini pun Dahlan kembali menjalani pemeriksaan yang berujung dengan penetapan status hukumnya.
Tim penyidik menyatakan bahwa saudara Dahlan Iskan telah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti,” Kepala Kajati DKI Jakarta Adi Toegarisman di Kejaksaan, Jumat (5/6).

Sejauh ini Kejati DKI Jakarta telah menetapkan 15 tersangka atas kasus yang terjadi di PT Perusahaan Listrik Negara ini. Sepuluh di antaranya telah masuk ke tahap penuntutan dan berkas telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kesepuluh orang tersebut adalah Fauzan Yunas selaku Manajer Unit Pelasana Kontruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat; Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa dan Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Banten; I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional PIKITRING Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kemudian Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa dan Bali; Yushan selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN (Persero); Ahmad Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi PIKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero); Yuyus Rusyadi Sastra selaku pegawai PLN (Persero) PIKITRING Jawa dan Bali; Endy Purwanto selaku pegawai PT PLN (Persero) PIKITRING Jawa dan Bali; Arief Susilo Hadi selaku pegawai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; dan Ferdinand selaku Direktur PT HYM.

Kasus ini berawal ketika perusahaan pelat merah tersebut melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas KEUANGAN dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Para tersangka pun kini disangka dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
sumber: beritalima.com

Read More

Wow Papua Akan Bangun Rel Kereta Masuk Pedalaman

Jalur - Rencana oemerintah dalam membangun moda transportasi terutama rel kereta api, kini pusat pemerintah di Kabupaten Mimika, Papua berencana akan terus mempertahankan yang ada di Kementerian Perhubungan untuk dapat segera merealisasikan pembangunan lintasan kereta api guna membuka jembatan antar wilayah yang sudah lama terisolasi antara desa diwilayah Papua.

Informasi yang diterima Bupati Mimika Eltinus Omaleng kepada Antara di Timika, Selasa (10/2/2015), mengatakan dalam waktu dekat jajarannya akan menemui Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Jakarta untuk mempresentasikan kesiapan Mimika membangun jaringan rel kereta api yang akan menghubungkan kabupaten tetangga di pedalaman Papua.

Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta belum lama ini, Presiden mengutarakan kembali rencana pemerintah untuk membangun jaringan lintasan kereta api di Papua sebagai solusi terbaik untuk mengatasi hambatan geografis yang sulit di Papua.

"Pemerintah Pusat merencanakan untuk membangun jaringan kereta api di Papua yang proyek percontohannya yaitu Sorong-Manokwari, Sorong-Bintuni atau Timika-Ilaga. Kami akan berjuang agar proyek perdana lintasan kereta api di Papua yaitu dari Timika ke Ilaga. Yang jelas Pemkab Mimika siap untuk mendukung penuh rencana itu," kata Bupati Omaleng.

Dia menyambut baik prakarsa Pemerintah Pusat melalui Kemenhub yang memberikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi massal di Papua khususnya di wilayah Mimika dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu. (slwi bisnis)

Read More

Ketar Ketir Para Pengusaha Terkait Kenaikan Pajak

 

Jalur - Rencana pemerintah dalam menaikkan nilai pajak khusus, membuat para pengusaha harus meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan nilai pajak tersebut. Dikarenakan kenaikan pajak ini akan memberatkan pengusaha, terlebih lagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Ketakutan para pengusaha bila ini dinaikkan akan ada upaya penambahan jenis pajak baru terhadap dunia usaha, membuat rasio pajak menjadi lebih tinggi.

Belum lama para pengusaha mendukung adanya pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diperuntukan untuk sektor produkstif, dengan catatan guna untuk membiayai sektor sektor yang dibutuhkan masyarakat.

Melihat hal tersebut besar kemungkinan tingkat jumlah pendapatan yang dihasilkan para pengusaha menjadi tingggi. Tetapi mengapa para pengusaha menolak dan meminta pemerintah untuk membatalkan tarif kenaikan pajak tersebut?...

Dengan menaikkan tarif pajak dimungkinkan pemerintah, memiliki pandangan dan perbandingan secara imbang dan tidak merugikan antara pengguna jasa dan pengusaha memiliki tingkat rasio yang sama. Sehingga tidak ada satu sama lain yang dikaitkan dan dirugikan.

Read More