Aksi Seorang Polisi Bantu Anak Kecil di Jalan Tuai Banyak Pujian

Jalur - Seorang polisi mendapat perhatian dari banyak  netizen  lantaran aksinya  tersebar di media sosial. banyak pengguna internet yang terharu ketika melihat aksi  polisi tersebut  sedang membatu seorang anak kecil memperbaiki sepedanya.

Seperti di laporkan Dream, Anggota Satuan Lalu Lintas (Sat. Lantas) Polres Kebumen, Aipda Mariyanto, SH tertangkap kamera sedang membantu seorang anak kecil memasang rantai sepeda di jalan pahlawan Kebumen.

Aksi simpatik Mariyanto tersebut tertangkap kamera dan tersebar di dunia maya. Banyak tanggapan positif yang di berikan oleh netizen , namun ada juga yang beranggapan negatif. Menganggap foto tersebut hanyalah pencitraan.
sumber:uzone

Read More

Ini Do'a Yang Ditolak Allah

Jalur – Alumni pesantren Al-Madiinatuddiniyah Babussalam, Blang Blahdeh Bireuen, Teungku Faisal Hadi, dalam ceramahnya pada peringatan Nuzulul Quran pada Jumat malam, di Takengon menjelaskan, setidaknya ada tiga kelompok manusia yang doanya tidak diterima oleh Allah. Meskipun mereka berdoa pada waktu-waktu mustajabah atau waktu dikabulkannya doa oleh Allah SWT.

Tiga kelompok itu adalah manusia yang mengekalkan dirinya dalam arak atau barang yang memabukkan, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan orang yang memutuskan tali silaturrahmi.

“Kita tahu bersama bahwa malam Nisfu 10 Sya’ban, Lailatul Qadar, malam hari raya (Idul Fitri-Qurban) dan hari Jum’at itu merupakan tempat mustajabah doa. Tapi ke empat waktu itu tidak berlaku bagi tiga kelompok manusia tersebut,” kata Teungku Faisal Hadi di hadapan jamaah.

Ia mengajak seluruh jamaah untuk menjauhkan diri dari berbagai penyakit hati seperti iri, dengki dan dendam, agar doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah dan menjadi orang yang bertakwa.
Teungku Faisal Hadi juga memaparkan beberapa keutamaan bulan Ramadhan dengan menjabarkan beberapa hadis Rasulullah, seperti hadis yang berbunyi:

“Barang siapa yang senang hatinya datangnya bulan Ramadan dengan niat hendak memanfaatkannnya untuk beribadah, maka diharamkan tubuhnya dari api neraka.”

Di hadist lain Rasul mengatakan; “Sekiranya umatnya mengetahui seperti Ia (Nabi-red) ketahui tentang fadhilah Ramadan, maka seluruh umat manusia ingin Ramadhan tersebut berlangsung selama satu tahun.”

Hadis lain Rasul juga bersabda; “Tidur orang puasa yang menjaga salatnya dan dijadikan ibadah dan diam orang puasa dari pada berbicara hal yang tidak membawa hikmah untuk akhirat dijadikan tasbih oleh Allah.”
Di bulan Ramadan juga terdapat malam Lailatur Qadar. Pada malam itu Allah melipatgandakan amal ibadah setiap insan yang beribadah pada malam itu.

“Lima ribu rupiah kita bersedekat di malam Qadar, Allah melipatgandakan pahalanya bagaikan kita bersedekah lima ribu rupiah selama 1000 bulan. Itu semua kita dapatkan hanya di bulan Ramadan. Dan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain tidak ada,” ujarnya.

Dengan segala keutamaan itu kata Teungku Faisal, membuat seluruh malaikat yang ada di ‘Aras dan langit menangis ketika Ramadhan telah berakhir.

Read More

Kepala Sekolah Lecehkan 12 Siswinya

Jalur -  Seorang kepala sekolah bernama Tr dikabarkan melecehkan 12 siswanya yang bersekolah di SDN di Pabuaran Tumpeng, Karawaci, Kota Tangerang.

Aksi ini dilakukan Tr dalam beberapa hari belakangan.

Salah satu orangtua siswa, Hasanuddin saat dihubungi Warta Kota pada Jumat (19/6) pagi menbenarkan hal tersebut.

"Iya. Kejadiannya menimpa anak saya beberapa hari lalu. Anak saya sendiri yang cerita," kata Hasanudin.
Hasanuddin mengatakan, putranya yang berinisial D dilecehkan Tr bersama 11 kawannya yang lain secara bergantian di dalam ruang kepala sekolah.

"Totalnya ada lima siswa dan tujuh siswi. Mereka dipaksa menunjukkan alat kelamin mereka di hadapan si kepala sekolah ini," kata Hasanudin.

Read More

Merokok Didalam Kereta 5 Orang Diturunkan

Jalur -  Malang, harus menurunkan lima orang penumpang yang kedapatan merokok saat kereta jarak jauh tersebut sudah beranjak dari stasiun perhentian sementara.

Anggota Polsuska, Arys menjelaskan, pihak kereta api harus melaksanakan hukuman tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan.

"(Yang kedapatan merokok) Enggak didenda, tapi diturunkan di stasiun berikutnya. Itu ada aturannya di tiket, nomor 13," kata Arys.

Arys mengatakan, di setiap sudut kereta sudah ada peringatan larangan merokok selama berada di kereta. Namun, peringatan tersebut dianggap 'angin lalu' oleh sebagian penumpang.

"Mereka ini tadi merokok di luar (saat kereta berhenti di stasiun perhentian sementara), tapi pas kereta sudah jalan (menuju Stasiun Tegal) mereka masih merokok. Kan aturannya enggak boleh merokok di kereta," tegas Arys.

Kapten perjalanan pun menginterogasi satu per satu penumpang yang kedapatan merokok tersebut. Kelima penumpang pun mengungkap alasan mereka kedapatan merokok. Mereka berdalih tengah menghabiskan sisa rokok yang masih menyala.

"Ya kita enggak tahu (menghabiskan atau baru)," tutur Arys.

Menurut Arys, apabila aturan tidak ditegakkan, maka penanggung jawab perjalanan kereta yang akan menerima akibatnya.

"Pernah kejadian ada yang dipindahkan ke Aceh karena ada yang tidur di selasar tapi tidak ditegur. Bukannya tidak ditegur tapi dia tidak tahu," tutur Arys.

Menurut Arys, penumpang yang kedapatan merokok mayoritas ditemui di kereta-kereta ekonomi. Selain merokok, penumpang kereta ekonomi juga kerap tidur di lintasan.

Oleh sebab itu, Arys meminta masyarakat untuk membaca dengan teliti aturan yang tertera di balik tiket kereta jarak jauh. Hal itu, menurut Arys, demi kebaikan bersama.

Beberapa dari penumpang yang kedapatan merokok di kereta berdestinasi Semarang dan Malang. Kelimanya diturunkan di Stasiun Tegal.
sumber:merdeka

Read More

Bukti Papua Masih Kekurangan Pengajar

Jalur -  Kondisi pendidikan di tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Barat, masih sangat memprihatinkan dan butuh perhatian serius. Bukti nyata terjadi di Kampung Sakumi, Distrik Anggi Gida, Kabupaten Pegunungan Arfak.

Di SD Inpres Sakumi, terdapat enam kelas dengan jumlah murid 63 orang, saat ini hanya diajar oleh seorang guru, itu pun berstatus kontrak.
Ironisnya, sang guru kontrak, Marthen Loko mengaku belum pernah melihat kepala sekolah di SD itu.

“Saya sudah satu bulan lebih di sekolah ini, bertugas sejak 16 Februari lalu. Tetapi sampai sekarang saya belum pernah melihat kepala sekolah,” ujar Marthen Loko, seperti dikutip dari jpnn.com, Rabu (25/3/2015).
Buruknya kondisi pembelajaran di SD Inpres Sakumi ini dikeluhkan Marthen kepada anggota Komisi D DPR Papua Barat yang berkunjung di wilayah Pegunungan Arfak.

Ia kepada wakil rakyat minta agar dapat menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah. “Supaya ada perhatian, ya harus tambah guru dan memperbaiki gedung sekolah,” kata pria asal Toraja ini, berharap.
Menurut Marthen, sebenarnya ada 3 guru yang mengajar di SD Inpres Sakumi. Namun saat ini hanya ia seorang diri, sedangkan 2 guru lainnya sedang mengikuti kursus di Institut Yohanes Surya.

“Saya sendiri tangani 6 kelas, jadi memang harus pandai membagi waktu mengajar murid-murid ini. Enam kelas digabung dan dimasukkan dalam 3 ruangan. Kelas 1 dan 2 dijadikan 1 ruangan, demikian juga kelas 3-4 serta kelas 5-6 digabung di satu ruangan,” tuturnya.

“Ya, pelajaran yang saya berikan itu bersifat umum,” imbuh Marthen.

Di era Otonomi Khusus, sektor pendidikan merupakan salah satu program utama, selain kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat asli Papua.

Tetapi, fakta di SD Inpres Sakumi yang hanya 1 orang guru, disesalkan Anggota Komisi D DPR Papua Barat, Enos Rumpaidus. Karena menurut dia, hal ini bukti belum maksimalnya upaya pemerintah di bidang pendidikan.

Read More

Diputus sepihak Dosen Ini Gugat Rektor

 

Jalur - Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Mudjia Raharja, digugat perdata oleh seorang dosen bernama Abdul Azis di Pengadilan Negeri Malang.

Mudjia digugat perdata sebesar Rp 1 miliar karena wanprestasi dan melanggar perjanjian dalam kontrak kerja. Dalam kontrak disebutkan Abdul Aziz bekerja selama empat tahun, tapi diputus sepihak.

"Perjanjian kontrak kerja berlangsung mulai 2012 sampai 2016," kata pengacara Abdul Azis, Gunadi Handoko, Rabu, 25 Maret 2015. Tiba-tiba, kata dia, Mudjia mengeluarkan surat keputusan memutus kerja Abdul Azis. Nilai gugatan disesuaikan dengan kerugian materiil berupa gaji selama bekerja dan kerugian imateriil.

Abdul Azis menduga pemberhentian sepihak ini karena kasus plagiasi yang dilakukan Mudjia. Abdul Azis membentuk tim antiplagiasi dan berperan sebagai sekretaris.

Tim ini, Abdul Aziz menjelaskan, dibentuk untuk menghindari plagiasi. "Ternyata pucuk pimpinan UIN Malang malah terlibat kasus plagiasi," kata Abdul Azis.

Menanggapi gugatan perdata tersebut, juru bicara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Sutaman, menyatakan belum mengetahui materi gugatan.

Sedangkan Mudjia tengah melakukan kunjungan kerja di Malaysia. Dengan demikian, Sutaman tak bersedia memberikan penjelasan mengenai sikap perguruan tinggi Islam tersebut. "Saya baru dengar soal gugatan. Pak Rektor masih di Malaysia," ujarnya.

Read More

SMANU Serahkan Bukti Dugaan Korupsi Kepsek Ke Gubernur DKI Jakarta

Jalur -  Ketua Komite SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin Jakarta( SMANU MHT) Ir. H. Didik Purwanto dan beberapa pengurus komite lainnya menyerahkan satu bundel dokumen yang berisi tentang bukti temuan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Sekolahnya kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama.

Menurut Didik, laporannya ke Gubernur tersebut setelah berbagai upaya mereka tempuh, baik melalui surat kepada Kepala Sekolah Hj. Wieke Salehani M.Pd maupun kepada Dinas terkait namun belum juga mendapat jawaban apalagi penindakan.

“Kami telah melakukan enam kali pengiriman surat kepada Kepsek meminta LPJ namun tidak juga mendapat balasan”. Ujar Didik kepada wartawan, Kamis(11/12).

Didik menduga, beberapa pejabat di Dinas Pendidikan menaruh kepentingan dengan begitu besarnya anggaran yang bersumber dari masyarakat dan APBD DKI Jakarta tersebut.

Sambil menunjukkan dokumen-dokumen tersebut kepada wartawan, ia berharap agar Gubernur DKI Jakarta segera mengusut tuntas dugaan korupsi yang merugikan keuangan Negara dan masyarakat tersebut.

“Semua dokumen ini sampai ketangan Gubernur, kami berharap agar segera dilakukan pengusutan dan tindakan yang tegas”. Ujar Didik lagi.

Dalam dokumen yang diserahkan kepada Gubernur tersebut berisi antara lain:

1. Sebagai Kepala Sekolah Wieke Salehani, M.Pd diduga melakukan korupsi dan penggelapan anggaran APBD dan uang yang berasal dari orangtua T.A 2012/2013 dan T.A 2013/2014. Hal itu diperkuat dengan tidak diberikannya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan  dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) meski telah dilakukan permintaan baik secara lisan maupun tulisan sebanyak enam kali.

Dalam (RKAS) T.A 2012/2013 diketahui  sebesar Rp 12.400.000.000,- yang berasal dari APBD Rp 3,7 Miliar dan yang berasal dari orangtua sebesar Rp 8,7 Miliar.

Sementara dalam RKAS 2013/2014 sejumlah Rp 11 Miliar dengan rincian yang berasal dari APBD DKI Rp 6,5 Miliar dan orangtua sebesar Rp 4,5 Miliar yang sampai kini belum juga memberikan LPJ kepada Komite.

2. Wieke Salehani, M.Pd diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang jabatan dalam penyediaan penyedia jasa Katering siswa dan guru yang dilakukan pada bulan September/awal Oktober 2014 dengan bukti-bukti berupa dokumen Penunjukan Langsung(PL) terhadap penyedia Jasa Katering PT. Dian Bogatama Artomoro tanpa proses lelang meski nilai kontrak bernilai lebih kurang Rp 4,6  miliar dan bukti-bukti pembayaran tagihan katering fiktif.

Bahkan dalam rapat komite dan pihak sekolah terungkap bahwa PT. Dian Bogatama Artomoro yang mulai melakukan pelayanan efektif sejak 1 Oktober 2014 namun kontrak (MoU) baru dilakukan 2 bulan kemudian. Tragisnya, meski aktifitas baru dimulai per 1 Oktober 2014, namun ditemukan bukti pembayaran sebesar Rp 900 jutaan pada tanggal 25 September 2014.

3. Pihak Komite sekolah juga menemukan fakta berdasarkan aliran dana, bukti tagihan serta pengakuan dari Rafli Katering (penyedia Jasa Katering sebelumnya) bahwa anggaran yang dibayarkan APBD melalui rekening sebesar Rp 1,1 Miliar/3 bulan namun tagihan perusahaan catering sebenarnya adalah Rp 600 jutaan.

4. Wieke Salehani juga diduga menggelapkan dana perbaikan Alat pendingin (AC) yang dalam anggaran APBD 2014 berjumlah Rp 499.000.000,-

5. Komite Sekolah juga menemukan Fotocopy kwitansi senilai Rp 100 juta yang diberikan Kepala Sekolah kepada Syamsudin Rollies sebagai pelicin agar pagu anggaran disetujui DPRD DKI Jakarta.

sumber:cahayareformasi.com/http://cahayareformasi.com/berita/2014/ketua-komite-smanu-mh-thamrin-serahkan-bukti-dugaan-korupsi-kepsek-ke-ahok/

Read More

Memaksa Anak Belajar, Timbul kemalasan Atau Kebosanan

Jalur – Kesimpulan ini bukanlah hasil sebuah penelitian ilmiah yang dilandasi oleh segudang teori tentang pendidikan. Melainkan hanyalah sebuah kesimpulan dari proses kecil yang dilakukan admin matrapendidikan.com terhadap pendidikan anak. Baik sebagai orang tua di rumah maupun dalam kapasitas seorang guru di sekolah menengah pertama.

Tidak memaksa anak bukan berarti membiarkan anak untuk tidak belajar. Hanya saja, guru atau orang tua di rumah perlu menciptakan situasi yang membuat anak merdeka dari beban kemalasan atau kebosanan belajar yang membelenggu mereka.

Ketika siswa  mengantuk, atau bahkan tertidur saat belajar di kelas. Guru tidak melakukan tindakan yang memalukan siswa tersebut. Misalnya, mencemooh atau mentertawakan siswa tersebut bersama teman-temannya. Justru sebaliknya, membiarkan situasi tersebut untuk beberapa waktu. Kemudian mengajukan saran kepada siswa tersebut  untuk meninggalkan kelas barang beberapa menit, mencuci muka atau aktivitas apa saja yang bisa meredakan rasa kantuknya.

Di samping itu, guru perlu memberi sedikit waktu kepada siswa untuk melakukan jeda belajar. Di tengah pelajaran atau di akhir pembelajaran. Bebaskan mereka dari aktivitas belajar beberapa menit sebelum dilanjutkan kemudian.

Bagaimana di rumah? Orang tua perlu memberi kesempatan kepada anak untuk mengambil sikap dalam situasi yang membosankan mereka. Ketika anak lagi malas belajar, enggan mengerjakan pekerjaan rumah (PR),  orang tua sebaiknya tidak memaksa, menceramahi atau memarahi anak.

Kalau perlu ajak mereka untuk menghilangkan kemalasan dan kebosannya. Misalnya, menonton televisi, bermain catur, bermain game atau bermain apa saja yang menyenangkannya.
sumber:matrapendidikan.com

Read More

Proyek Kurikulum Membebankan Sekolah

 

Jalur - Tidak aneh apa yang ditelurkan pemerintah didalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, terlebih kurikulum yang hampir setiap pergantian kepemerintahan dilakukan perubahan, walaupun pergantian kurikulum yang sebelumnya belum mencapai konteks sedemikian berhasil dalam membina anak anak bangsa.

Baru kemarin Menteri Pendidikan, Anis Baswedan menyatakan akan menghentikan Kurikulum 2013, dan digantikan KTSP tahun 2006, hal ini malah membuat kejut semua aktifitas sekolah dalam menjalankan pembelajaran. Terlebih metode pengajaan yang silih berganti berubah.

Mari kita tengok saat pemerintahan SBY yang saat itu dijabat menteri pendidikan M. Nuh bahwa menyatakan kurikulum yang di buat Tahun 2006 yaitu KTSP memiliki kekurangan dan kesempurnaan, beliau juga menyampaikan kalau Kurikulum 2013 lebih baik dengan KTSP.

Jadi perbedaan pemikiran para profesional pendidikan sampai saat ini masih dalam wacana bagaimana memberikan suatu kontens kurikulum yang benar benar baik menjadi acuan pembelajaran siswa pada umumnya, masing masing memiliki argumen yang kuat dimana profesor mengedepankan indikator indikator sebagai variabel dalam menciptakan metode pembelajaran agar dapat mudah dipahami siswa, tetapi satu sisi pihak sekolah masih belum memiliki standar kompetensi selayaknya dan sepatutnya memahami apa yang direkayasa para penentu kebijakan yaitu pemeritah.

Hal ini dalam penentuan penilaian seluruhnya mengalami perubahan dari pembuatan RPP, Silabus, Peta kelas dan Supervisi semua berubah. Apalagi dengan adanya sertifikasi yang dituntut oleh guru untuk memiliki kompetensi; Manajerial, Pedagogik, Profesional, Individual, Sosial menjadi tolak ukur dalam membina siswa

sampai kapan kurikulum di Indonesia menjadi matang???...

Read More

Korea Utara Terapkan Pendidikan Sejarah Kepemimpinan di Sekolah

Jalur - Ide yang diterapkan pemimpin Korea Utara untuk menyatukan kurikulum kedalam pendidikan disekolah guna memahami peta politik kepemimpinan dinegaranya, hal itu disambut posisitf oleh para kala muda bahwa untuk memudahkan pelajar muda mengenal dan mengetahui jalan panjang tokoh yang ada dinegaranya.

Seperti kurikulum yang ada di Indonesia, sampai saat ini masih memasukan nama nama tokoh kebangsaan yang diakui oleh rakyatnya dan dijadikan pegangan dalam mempelajari cara dan metode pemimpin mereka khususnya dinegara mereka tinggal. tetapi setiap pergantian kepemimpinan dan pergantian menteri, selalu melakukan perubahan dalam melakukan pemetaaan mata pelajaran. Misal pemahaman tentang tokoh tokoh pemimpin mereka.

Perlu disampaikan para pelajar Korea Utara diharuskan tempuh kelulusan dan menyelesaikan studi mereka yang diwajibkan selama 3 tahun yang mempelajari tentang pemimpin Negara mereka, kim jong un yang saat ini menjadi mata pelajaran yang diajarkan mereka di sekolah. Pelajaran baru tersebut mulai diterapkan pada kurikulum pelajaran tahun ini. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh situs resmi media pemerintah korea selatan, KBS World Radio.

Saat ini belum terdapat buku pelajaran yang dapat membantu para pelajar untuk memahami kehidupan sang pemimpin Negara mereka sehingga materi dari partai pekerja korea yang berkuasa yang sekarang menjadi sumber pelajaran di ruang kelas sekolah. “Para murid juga diajarkan kutipan tesis, pernyataan, dan perintah yang disampaikan kim jong un kepada partai yang berkuasa dan juga militer” yang tertulis dalam situs tersebut.

Selanjutnya bagaimana mengimplentasikan kurikulum yang baik untuk di Indonesia?..

Read More

Menpan: Perbaikan sistem rotasi, promosi, dan demosi jabatan ditingkat Polri

 

Jalur - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana memperbaiki sistem promosi jabatan perwira di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di sela-sela acara penandatanganan komitmen pencegahan korupsi dengan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, di Kementerian PAN-RB, Jumat (14/11/14).

"Tadi Pak Menteri bilang ke saya, yang harus diperbaiki dalam lembaga Polri itu yakni sistem rotasi, promosi dan demosi," ujar Samad.

Ketua KPK menyambut baik rencana Yuddy. Melakukan perbaikan sistem promosi jabatan di Polri, terutama di tataran perwira menengah dan perwira tinggi, kerap didasarkan pada kedekatan terhadap pimpinan.

"Misalnya Kapolres, sekarang ini yang jadi Kapolres itu kan dekat dengan pimpinan. Pola-pola ini yang harus dibuang jauh-jauh," tambahnya Samad.

Perbaikan sistem rotasi, promosi, dan demosi jabatan di seluruh tingakat Polri, akan berimbas positif kepada perbaikan pelayanan dan birokrasi Polri ke masyarakat. Dengan demikian, pejabat Polri akan semakin berintegritas.

Read More

Mangkraknya Proyek APBA di Aceh

Jalur - Sebagian besar proyek yang dibiayai dengan APBA 2014 berstatus merah atau kritis karena realisasi fisiknya masih ada yang 20 persen padahal masa kerja tersisa hanya sebulan lagi. Proyek yang terancam tak selesai antara lain di Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh seperti pembangunan ratusan unit gedung sekolah.

Secara umum, dari total APBA 2014 sebesar hampir Rp 13 triliun, realisasi keuangan sampai 7 November 2014 baru 60,6 persen dan fisik 70 persen. Sedangkan jika ditelusuri berdasarkan SKPA, terlihat data yang sangat memprihatinkan karena masih sangat rendahnya realisasi fisik maupun keuangan. Misalnya, di Disdik Aceh, realisasinya baru berkisar antara 20-40 persen.

Menanggapi kondisi itu, Wagub Aceh, H Muzakir Manaf menyerukan kepada rekanan yang sedang mengerjakan proyek konstruksi APBA 2014 untuk memaksimalkan pekerjaan dengan cara menambah buruh, jam kerja, peralatan, meterial, dan pengawasan.

Menurut Wagub Aceh, kondisi memprihatinkan itu bukan hanya proyek-proyek lingkup Disdik seperti gedung sekolah tetapi juga proyek jalan, jembatan, irigasi, bendungan, dermaga, dan lainnya, Peringatan ini perlu kami sampaikan karena batas akhir penyelesaian seluruh proyek APBA 2014 adalah 20 Desember 2014. Itu artinya sisa waktu kerja tinggal 30 hari lagi, tandas Wagub Aceh kepada Serambi, di rumah dinasnya, Minggu (9/11).

Menurut Wagub Aceh, setelah batas waktu borongan berakhir, rekanan memang diberikan waktu menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 hari ke depan tetapi disertai denda 1 per mil per hari. Kalau juga sampai batas tambahan waktu 50 hari itu belum juga selesai, sanksi denda yang akan dibayar rekanan kepada Pemerintah Aceh mencapai 5 persen dari nilai kontrak pekerjaan.

Ditegaskan Wagub Aceh, seruan juga berlaku untuk bupati dan wali kota. Sebab, dari 1.195 paket proyek APBA 2014 yang realisasi fisiknya masih di bawah 60 persen, sebanyak 665 paket adalah proyek otsus kabupaten/kota (SKPK). Sedangkan sisanya, 530 paket adalah proyek otsus dan migas provinsi (SKPA).

Untuk proyek otsus dan migas provinsi, sebut Wagub Aceh, paling banyak yang realisasi fisik masih di bawah 60 persen atau masuk kategori kritis berada di Disdik Aceh mencapai 162 paket disusul Dinas Cipta Karya 97 paket, dan Dinas Bina Marga 90 paket.

Selain itu, sebut Wagub, masih ada beberapa SKPA yang realisasi fisik konstruksi dan pengadaan proyek APBA 2014 rendah, yaitu Dinas Pengairan (39 paket), Dinas Kelautan dan Perikanan (25 paket), Dinas Pendapatan dan Kekayaan (24 paket), Dinas Perkebunan (18 paket), Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (10 paket), Disperindag (8 paket), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (8 paket), Bappeda (6 paket), Dinas Kesehatan (5 paket) dan RSUZA (4 paket).

Dirincikan, untuk proyek otsus kabupaten/kota, dari 23 kabupaten/kota yang menerima otsus, paling banyak realisasi fisik proyek di bawah 60 persen adalah Aceh Tamiang (66 paket) disusul Nagan Raya (63 paket), Aceh Besar (56 paket), Aceh Timur (53 paket), Aceh Jaya (48 paket), Aceh Tengah (46 paket), Aceh Selatan (36 paket), Aceh Timur (34 paket), Subulussalam (31 paket), Abdya (28 paket), Aceh Barat (27 paket), Simeulue (27 paket), Gayo Lues (24 paket), Aceh Tenggara (21 paket), Pidie (20 paket), Singkil (19 paket), Sabang (17 paket), Pijay (16 paket), Bireuen (9 paket), Lhokseumawe (7 paket), Langsa (7 paket), Bener Meriah (6 paket), dan Banda Aceh (4 paket).    

Adapun proyek otsus maupun migas provinsi yang sudah selesai sebanyak 504 paket atau 26 persen dari 1.917 paket yang dilelang tahun 2014. Paling banyak telah menyelesaikan proyek APBA 2014 adalah Bina Marga (92 paket) disusul Dinas Pengairan (76 paket), Dinas Pertanian Tanaman Pangan (45 paket), Dinas Cipta Karya (41 paket), Dinas Pendidikan (41 paket), Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (20 paket), Dinas Perkebunan (17 paket), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (17 paket), Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (14 paket), RSJ (14 paket), Distamben (14 paket), Dinkes (13 paket), RSUZA (12 paket), dan Dinas Kelautan dan Perikanan (10 paket).

Wagub Muzakir Manaf mengingatkan, rekanan yang tidak menyelesaikan borongan pekerjaan konstruksi dengan kualitas standar, pihak PPTK proyek atau penerima aset jangan mau menerima sebelum rekanan merehab pekerjaannya.

Kami tidak ingin proyek konstruksi maupun pengadaan barang yang dilakukan rekanan tidak berkualitas atau tak sesuai spek. Kalau itu yang terjadi, penerima barang wajib menolak, demikian Muzakir Manaf.

Read More

Profesor Tertipu

 

Jalur - Penipuan dengan modus menelepon korbannya kini tidak hanya menyasar masyarakat biasa, bahkan kini targetnya dari kalangan akademisi. Di Semarang seorang profesor menjadi korban penipu yang mengaku dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud RI.

Laporan penipuan tersebut tercatat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Semarang dengan nomor LP/B/1638/X/2014/Jateng/Restabes. Korban yang melapor yaitu Prof Erlyn Indarti, SH. MA. Phd (61) warga Jalan Muradi Semarang Barat.

Dalam laporannya, Prof Erlyn mengatakan penipuan berawal ketika ia menerima SMS dari seseorang yang mengaku sebagai Prof Hertanto, Pembantu Rektor I Undip Semarang sekitar pukul 12.30 hari Minggu (12/10/2014) kemarin.

Dalam pesan singkat itu, korban diminta menghubungi Prof Purwanto dari Ditjen Dikti dengan nomor yang tertera untuk membicarakan soal Rakernas peningkatan kinerja tenaga kependidikan dari Ditjen Dikti.

"Saya di-SMS dan diminta menghubungi Prof Purwanto," kata Prof Erlyn kepada petugas SPKT Polrestabes Semarang, Senin (13/10/2014).

Korban pun menghubungi nomor yang tertera di SMS itu. Di ujung telepon, seorang pria menjawab dan mengaku sebagai Prof Purwanto. Pria itu kemudian menjelaskan soal rakernas dan akan diberi fasilitas yang akan diberikan untuk rakernas.

Pria yang mengaku sebagai Prof Purwanto itu kemudian meminta korban untuk mengecek rekeningnya lewat mesin ATM untuk melihat apakah fasilitas berupa uang sudah masuk atau belum. Saat itu korban masih percaya dan berjalan ke ATM di Alfamart Jalan Abdurahmansaleh.

Masih dengan kondisi berhubungan lewat telepon, pria itu menuntun korban agar menekan tombol-tombol di ATM setelah memasukkan kartu ATM. Setelah mengikuti instruksi itu, korban berharap saldo tabunganya bertambah. Namun saat dicek saldo, ternyata saldo puluhan juta rupiah sudah lenyap dari tabungannya.

"Saldo saya Rp 93 juta habis," tandasnya.

Mengetahui dirinya tertipu, Prof Erlyn melaporkannya ke Polrestabes Semarang. Ia berharap polisi bisa mengungkap pelaku penipuan yang mengaku sebagai profesor itu.

Read More

Rencana Sistem SKS Akan Diberlakukan di SMA

Jalur - Solo, Kelas akselerasi untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dihapus mulai tahun 2015, dengan diganti sistem SKS dalam Kurikulum Pendidikan 2013.

Dengan sistem SKS layaknya seperti dilakukan di perguruan tinggi, siswa jika mengambil SKS lebih banyak maka akan dapat menyelesaikan proses belajar di jenjang SMA lebih cepat.

Demikian dikatakan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Achad Jazidie saat berada di Kota Solo, Jawa Tengah.

Ia berujar, dengan sistem SKS dalam Kurikulum 2013 maka siswa cerdas dan istimewa akan menjadi satu kelas dengan siswa lainnya, agar menularkan ilmunya.

Jika sistem SKS telah berjalan sesuai dengan berjalannya Kurikulum 2013, Kemendikbud masih memberikan toleransi bagi sekolah yang masih menyelenggarakan kelas akselerasi tahun ini.
sumber:elshinta

Read More

Sumpah Presiden

 

Jalur - Joko Widodo akan membacakan sumpah menjadi Presiden Indonesia ke-7 pada 20 Oktober nanti. Pria yang akrab disapa Jokowi itu akan menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Presiden Indonesia selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014.

Sesuai Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) pasal 33, Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan membacakan sumpah melalui rapat paripurna MPR. UU MD3 menyebut prosesi itu sebagai 'pelantikan.'

Dalam pelantikan itu, pimpinan mengundang seluruh anggota MPR, serta pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sebelum prosesi, MPR membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.

Inilah sumpah yang akan diucapkan Jokowi dalam pelantikan presiden, menurut pasal 35 UU MD3:

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Setelah mengucap sumpah Presiden terpilih Jokowi akan menyampaikan pidato awal masa jabatan.

Read More

Mesin Politik Yang Menghasilkan Uang

Jalur - Berorganisasi selalu banyak disukai orang untuk menggeluti politik, baik individual, sosial, intelektual, managerial, profesional. banyak para kalangan inteketual muda mampu memberikan loyalitas tinggi, dikarenakan ada satu kepentingan didalamnya.

Orang yang terjun didunia politik berarti sudah memahami resiko apa yang akan terjadi dalam menjalankannya, terlebih lagi orang tersebut memiliki vokal yang cukup baik, dan memiliki rival yang seimbang. 

Tak hanya sekedar mengetahui bagaimana manajemen organisasi mencetuskan program program unggulan, sebaliknya dengan adanya program program tersebut yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dibuat sekaligus mampu memprediksi anggaran keuangan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Kini setiap orang yang masuk dalam Partai politik (parpol) belum memberikan contoh mental dalam mewujudkan keberpihakan pada rakyat. Kader parpol setelah duduk di parlemen maupun pemerintahan cenderung lupa kepada rakyat yang memilihnya.

Akhirnya, sejumlah kader-kader parpol berusaha meningkatkan taraf hidup yang tinggi dan melakukan berbagai cara untuk korupsi. Ditambah lagi beban partai politik dalam mencari sumber dana partai.

"Akar masalah banyaknya kader partai yang korupsi karena tidak ada sumber dana. Orang-orang duduk di parpol jadi pencari dana," ujar sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar di Jakarta, Rabu (24/9).


"Kalau tidak diselesaikan masalah pendanaan parpol ini maka korupsi akan terus merajalela. Banyak orang-orang yang awalnya baik dipaksa mencari dana untuk partai.
sumber:bs

Read More

Tips merampingkan Badan

 

Jalur - Media televisi saat ini sudah semakin banyak dan selalu memberikan informasi informasi yang kurang diketahui oleh masyarakat lain.

Terlebih lagi dengan lepas tayangnya setiap saluran televisi mengharuskan pemirsa untuk memilih apa yang harus dilihat agar informasi dapat segera didapat.

Televisi tidak memandang siapa penontonnya baik tua, dewasa dan anak-anak selalu diberikan banyak suguhan dari suka duka bahagia.

Akibat dari seringnya melihat televisi menurut beberapa rekomendasi dari Institut Nasional Kesehatan Inggris (NICE) diantaranya menghindari minuman dengan gula tambahan dan membatasi konsumsi makanan cepat saji.

Trik kali ini memiliki tujuan utama dari rancangan panduan yang dibuat sejak tahun 2006 ini adalah untuk membantu orang-orang dalam menjaga berat badan yang sehat.

Tingkat obesitas naik hampir dua kali lipat selama 10 tahun terakhir di Inggris.

Prof Mike Kelly, Direktur Pusat Kesehatan Masyarakat di NICE, mengatakan diet sehat dan melakukan aktivitas fisik adalah penting bagi semua orang, bukan hanya untuk mereka yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas.

"Aturan umum untuk menjaga berat badan yang sehat adalah bahwa asupan energi melalui makanan dan minuman tidak boleh melebihi energi yang kita keluarkan sehari-hari," katanya.

"Kita semua tahu bahwa kita mungkin harus menaiki tangga bukan lift, mengurangi waktu menonton TV, makan lebih sehat dan mengurangi minum alkohol.
sumber:elshinta

Read More

Presiden Terpilih Tolak RUU Pilkada

Jalur - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditarik kembali karena pengesahan RUU tersebut memotong hak politik rakyat.

"Sejak awal sudah saya sampaikan, hak politik rakyat jangan dipotong dengan alasan-alasan masalah anggaran lah, konflik horizontal lah. Justru hal-hal seperti itu yang akan mendewasakan masyarakat," kata Jokowi di Balaikota.

Jokowi menginginkan RUU Pilkada ditunda atau ditarik agar aspirasi politik rakyat bisa tersalurkan.

"Pertama ya kalau bisa ditunda saja, kedua kalau bisa pemerintah tarik saja usulan RUU Pilkada," katanya.

Jokowi menilai rakyat saat ini sudah pintar memilih pemimpinnya sehingga pemilihan langsung bisa menjadi pilihan.

"Dengarkan keinginan rakyat, wong ini sudah pada proses berjalan. Kalau masih ada yang kurang ya tambahi. Yang belum benar ya benahi. Yang katanya menyebabkan kecurangan ya tutup segera. Money politics itu tak akan ada kalau pemerintah tegas," katanya.

Terkait konflik horizontal yang dinilai disebabkan oleh pilkada langsung, Jokowi menilai hal itu akan berkurang jika elit politik semakin dewasa.

"Kalau masalah biaya yang katanya mahal itu, ya namanya jer basuki mawa beya (untuk memperoleh keberhasilan dibutuhkan pengorbanan)," katanya.

Jokowi lebih setuju dengan rencana pemberlakuan pilkada secara serentak pada 2017 mendatang.

"Tapi itu harus dihitung yang serentak mana dengan mana. Itu kan masalah teknis saja. Jangan gak ada angin gak ada hujan lalu diganti lagi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan tak etis jika pemerintah menarik RUU Pilkada dari pembahasan karena pembahasan bersama DPR sudah hampir tiga tahun berjalan

Read More

Kejahatan dan Organisasi

Jalur - Kejahatan di dalam organisasi dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang kontra produktif antara lain:

1. Mengambil hak orang lain, yang  dapat dimaknai mencuri atau mengambil sesuatu (data, informasi, barang, dan sebagainya)

2. Merusak sesuaatu, merusak dalam kontek kejahatan yang diakukan dalam organisasi dapat dikategorkan merusak sacara fisik,  merusak sistem, merusak kultur, merusak karakter dan merusak citra/image

3. Menyalahgunakan kewenangan, dapat juga dipahami sebagai bentuk abuse of power. Kewenangan yang diberikan semestinya untuk memajukan membangun, memperbaiki, meningkatkan, memberdayakan namun disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berbeda dengan yang semestinya tadi.

4. Mengajarkan cara-cara yang kelliru dengan kesadaran + kesengajaan. Hal ini digolongkan sebagai perintah/mengajarkan hal-hal yang salah disengaja dan menjadikan institusi sebagai mesin atau alat untuk melakukan kejahatan-kejahatan demi kepentingan pribadi/ kelompok.

5. Menghembuskan kebencian. Menghembuskan suatu yang menimbulkan amarah, atau melabel yang terus berkembang menjadi suatu kebencian ini sama saja dengan memprovokasi atau menjadikan institusi sebagai pihak yang berpihak/tidak fair dan memicu terjadinya konflik komunal /konflik horisontal dalam masyarakat.

6. Melakukan penyesatan. Penyesatan ini dapat dipahami dengan pemberitahuan /edukasi yang keliru sehingga pemahaman bagi yang dayaninya akan menyimpang bahkan menjadi sesuatu yang permisive terhada penyimpangan-penyimpangan.

7. Melakukan penganiayaan baik secara administratif maupun secara fisik. Penganiayaan secara adminnstratif ini dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi, mengajak orang lain memusuhi/ menjelek jelekan sehingga membuat seseorang tidak nyaman/membuat suasana kerja yang tidak kondusif. Penganiayaan secara fisik melakukan tindakan-tindakan fisik yang dapat dikategorikan sebagai tindak kekekrasan yang semestinnya tidak boleh dilakukan.

8. Merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri/kelompoknya. Dapat dimaknai sebagai tindakan korupsi yang menyebabkan negara dirugikan dan berdampak pada pelyanan yang buruk +kultur  yang korup sehingga membuat institusi dilabel buruk + tidak dipercaya.

9.Melakukan pembiaran. Pembiaran ini dapat dikategorikan karena tidak tahu, takut melakukan tindakan atau sebagai bentuk diskresi pasif karena telah menerima sesuatu (bribery).

10. Melakukan pemerasan. Pemerasan ini dapat digolongkan sebagai tindakan diskresi aktif  yang semestinya tidak bertindak tetapi melakukan tindakkan dengan ancaman. Menakut-nakuti agar mendapatkan sesuatu.

Sepuluh poin di atas dapat dikegorkan sebagai kejahatan dalam organisasi yang menimbukan social cost yang mahal sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. (Pamen Polri Pangkat Komisaris Besar  Polisi  *)

Read More

Hati hati RUU Pilkada Syarat Dengan Kekuasaan

 

Jalur - Sungguh perpolitikan di Indonesia selalu ingin mencoba apa yang belum pernah dicoba dan mengulangi yang sudah pernah dialami sebelum arah demokrasi berjalan searah demokrasi terpimpin.

Terbukti dengan hasil keputusan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk merongrong pemerintahan baru ke depan dengan memaksakan pilkada melalui DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada dinilai sebagai perwujudan teori kekuasaan Machiavelli.

Menurut pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino, syahwat kekuasaan tidak pernah berakhir, sesuai yang pernah dipelajari dari nasihat Machiavelli. Dalam hal itu, politik tidak hanya sekadar mendapatkan kekuasaan, tetapi juga mempertahankan dan memperluas kekuasaan.

Hal demikian terjadi, kata Leo, karena moralitas politik elite politik yang ada di Koalisi Merah Putih (KMP) hanyalah kekuasaan belaka. Di dalam konteks politik saat ini, maka setiap peluang yang ada, seperti pembahasan RUU Pilkada, akan selalu dimanfaatkan dan diupayakan untuk mencapai kekuasaan.

"Ini sekaligus menunjukkan bahwa Koalisi Merah Putih belum siap kalah. Okelah, jika dalam bahasa yang peyoratif, Koalisi Merah Putih hendak mengatakan: tak apa kami kalah di level nasional, tapi di level lokal kamilah pemenangnya. Lebih kurang begitu," kata Leo di Jakarta, Kamis (11/9).

Situasi saat ini adalah para anggota KMP memang mayoritas di parlemen dan diharapkan seluruh keputusan penting terkait negara diselesaikan di parlemen. Dimana rakyat tak perlu dilibatkan.

Padahal, yang seharusnya mereka lakukan adalah mendukung pemerintah terpilih, yakni Pemerintahan Jokowi-JK, dalam melaksanakan program pemerintahan yang prorakyat.

"Toh negara ini membutuhkan konsiliasi dan kerjasama erat untuk membangun negeri," imbuhnya.

Dia melanjutkan bahwa usulan KMP agar pilkada dilakukan oleh DPRD merupakan langkah mundur bagi kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Hal tersebut bukan hanya melunturkan upaya pendidikan politik, tetapi juga meruntuhkan rancang bangun budaya demokrasi tanah air.

Sejauh ini, lanjutnya, pemilihan langsung telah membangun kecerdasan politik rakyat. Ini misalnya bisa dilihat dari kemampuan rakyat yang meningkat dalam memilih kepala daerah yang akuntabel dan kredibel.

"Tanpa Pilkada langsung sepertinya sulit bagi rakyat untuk memilih orang-orang hebat seperti Joko Widodo, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama, dan lain-lain," jelasnya.

Di samping itu, menurutnya, pemilihan melalui DPRD akan merubah format politik nasional ke arah parlementer, dimana anggota parlemen memainkan peran startegis, hingga memilih kepala daerah. Padahal faktanya, Konstitusi mengatur Indonesia menganut sistem presidensial.

"Jika dikaitkan dengan sistem presidensial, maka bukan hanya pimpinan eksekutif di level pusat yang dipilih langsung oleh rakyat, tapi juga pimpinan eksekutif di bawahnya," ujarnya.

"Dengan begitu, ada kesalahan berpikir dan konstitusional yang dipejuangkan oleh Koalisi Merah Putih. Dan kesalahan tersebut, menurut pendapat saya, amat prinsip."
sumber:bs

Read More