Jumat, 09 Mei 2014

PP 39 Tahun 2014 Bahayakan Aset Bangsa

Jakarta Kebijakan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai pemberian kesempatan bagi pemodal asing untuk ikut berinvestasi di sektor energi minyak dan gas (migas) dinilai akan membahayakan aset bangsa.

Marwan Batubara, pengamat energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS), menjelaskan pemberian kesempatan besar kepada modal asing tersebut harus ditolak. Pasalnya, sektor energi merupakan sektor yang strategis dan menyangkut kehidupan banyak pihak.

"Ini menyerahkan kedaulatan sumber daya alam ke asing, berbahaya,"  kata Marwan, seperti yang dikutip di Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Marwan juga menyayangkan kondisi sumber daya alam Indonesia saat ini karena mayoritas sudah dikelola oleh pihak asing. "Buktinya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cuma menguasai sektor tersebut kira-kira 17 % saja. Jadi sekarang sudah dikuasai oleh asing sebenarnya" jelasnya.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh SBY pada 23 April 2014 membuka kesempatan yang cukup luas bagi masuknya penanaman modal asing di bidang usaha sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bidang usaha sektor ESDM yang terbuka bagi penanaman modal asing adalah jasa konstruksi migas, jasa survei, jasa pemboran, jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi, pembangkit tenaga kistrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, konsultasi di bidang instalasi tenaga listrik dan instalasi penyediaan tenaga listrik.

Related Posts:

  • Wakapolri Oegroseno Disiapkan Amankan Pemilu 2014   Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia kini telah memiliki Wakapolri baru setelah lepasnya tugas jabatan yang di emban Komjen Pol Nanan Sukarna telah dialih fungsikan ke Komjen Oegroseno yang baru saja dilanti… Read More
  • Mudik Aman, Cukup Bayar Premi Asuransi Kecelakaan Rp5.000   Jakarta - PT Jasaraharja Putera, anak usaha PT Jasa Raharja, menerbitkan asuransi kecelakaan diri bagi pemudik (JP-Aman) dengan premi terjangkau. Untuk peluncuran pertama, Jasaraharja Putera menyiapkan kupon premi rat… Read More
  • Kapolsek Harus Berpangkat Kombes, Minimal AKBP JAKARTA - Sebelum menanggalkan jabatan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Nanan Sukarna, memiliki harapan besar untuk perubahan di tubuh Polri. Jenderal bintang tiga itu berharap ada perubahan sistem… Read More
  • Kapolsek Berhijab Pertama di IndonesiaAceh - Sebagai salah satu daerah istimewa, memang Nanggroe Aceh Darussalam lekat dengan daasar ke Islamannya, termasuk kewajiban berjilbab. Salah satunya adalah AKP Fitrisia Kamila, seorang Kapolsek muslimah pertama di wilaya… Read More
  • Wakapolri Keluhkan Minimnya Anggaran JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna menilai kinerja kepolisian hingga saat ini belum optimal. Menurut jenderal yang sebentar lagi memasuki masa pensiun itu, situasi tersebut karena kurangnya anggaran."Di Polsek itu… Read More