STRATEGI PEMBANGUNAN PERTAHANAN & KEAMANAN UNTUK MENEGAKKAN KEDAULATAN NASIONAL

 

1. Pendahuluan

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung kelemahan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih cenderung lemah, antara lain, karena digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa lalu; rasa aman dan ketenteraman masyarakat berkurang; meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban; serta terjadinya kerusuhan massal dan berbagai pelanggaran hukum serta pelanggaran hak asasi manusia.

Kurang mantapnya formulasi dan persepsi peran TNI pada masa lalu dalam menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri menyebabkan terjadinya penonjolan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan sosial politik yang berimplikasi pada melemahnya peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan menurunnya tingkat profesionalitas TNI sehingga kemampuan nyata menjadi rendah; efek penangkalan sangat lemah dan timpangnya komposisi pengembangan kekuatan personil TNI serta alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dikaitkan dengan konfigurasi geostrategis wilayah Indonesia. Keterlibatan TNI yang terlalu jauh dalam tugas-tugas keamanan dalam negeri serta keamanan dan ketertiban masyarakat berakibat pada terdistorsinya peran dan fungsi Polri sehingga berakibat kurang menguntungkan bagi profesionalitas Polri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal serta berkurangnya jaminan rasa keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami transformasi yang cukup substansial. TNI sebagai kekuatan inti dalam sistem pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami perubahan paradigma secara mendasar. TNI dan Polri tidak lagi melaksanakan dwifungsi (fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial politik) sehingga tidak lagi terlibat politik praktis. Untuk mencapai tujuan dari perubahan sistem pertahanan negara dan keamanan negara yang menganut dwifungsi menjadi sistem pertahanan dan keamanan negara yang profesional, pelaksanaannya dijabarkan dalam dua bagian, yaitu pertahanan dan keamanan. Pemisahan masalah-masalah pertahanan dan keamanan dilakukan agar terpetakan secara jelas tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing institusi yang terlibat di dalamnya.

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan masih dihadapkan pada permasalahan yang cukup berat terutama dalam hal pemulihan kredibilitas serta citra baik TNI dan Polri, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI harus mampu menjangkau seluruh luas wilayah kepulauan Indonesia dengan kondisi geostrategis yang berat. Padahal, kuantitas maupun kualitas personil maupun alat utama dan sistem senjata TNI sangat tidak memadai, sedangkan Polri sebagai penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, harus mampu menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, diharapkan TNI sebagai kekuatan inti pertahanan negara dan Polri sebagai pelaksana inti penegak hukum mampu berperanan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi. Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan diantaranya adalah :

a. Belum Selarasnya Landasan Hukum Strategi Hankam

Makin variatifnya potensi ancaman keamanan, maka menuntut diperlukannya pengelolaan keamanan nasional secara lebih integratif, efektif, dan efisien, diantaranya dengan peningkatan kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan. Belum tuntas dan masih terbatasnya kerja sama antar institusi menjadikan pentingnya sebuah kerangka kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan pertahanan dan keamanan nasional yang sudah ada. Kerangka kebijakan tersebut bersifat memayungi berbagai kebijakan pertahanan dan keamanan yang telah ada sebelumnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan diatasnya.

b. Terbatasnya Sumber Daya Pertahanan dan Keamanan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan relatif hampir sama dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Di samping permasalahan yang sifatnya sistemik dalam arti sangat mendasar serta memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat besar untuk memecahkannya, terdapat juga permasalahan yang sifatnya insidental yang relatif dapat segera diatasi.

Beberapa permasalahan yang berhasil dirumuskan diantaranya adalah kesenjangan postur dan pertahanan negara; penurunan efek penggentar pertahanan yang diakibatkan ketertinggalan teknologi dan usia teknis yang tua; wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) yang masih rawan dan berpotensi untuk terjadinya pelanggaran batas wilayah dan gangguan keamanan; sumbangan industri pertahanan yang belum optimal; gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yurisdiksi NKRI; keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan ALKI; terorisme yang masih memerlukan kewaspadaan yang tinggi; intensitas kejahatan yang tetap tinggi dan semakin bervariasi; tren kejahatan serius (serious crime) yang semakin meningkat dan bersifat seperti gunung es; keselamatan masyarakat yang semakin menuntut perhatian; penanganan dan penyelesaian perkara yang belum menyeluruh; kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap polisi; penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; keamanan informasi negara yang masih lemah; deteksi dini yang masih belum memadai; serta kesenjangan kapasitas lembaga penyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara.

Efek penggentar (detterent effect) yang salah satu ukurannya adalah kepemilikan alutsista, baik secara kuantitas maupun kualitas (teknologi), merupakan permasalahan yang dihadapi oleh TNI yang tidak kunjung terselesaikan. Efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua dengan rata-rata kesiapan 60—65 persen. Efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, selain jumlahnya yang terbatas dan usia pakai yang relatif tua dengan kesiapan antara 33–65 persen akan menghadapi kesulitan penggantian dan pengembangan alutsistanya.
Sementara itu, efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya 38,15–75 persen, juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan. Apabila dibandingkan dengan alutsista negaranegara kawasan Asia Tenggara, alutsista TNI relatif masih lebih banyak jumlahnya. Namun, rendahnya kemampuan melakukan upaya modernisasi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Singapura, menyebabkan alutsista TNI dalam beberapa hal kurang menimbulkan efek penggentar bagi militer asing.

Belum tercapainya postur pertahanan pada skala minimum essential force berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kesiapan kekuatan ketiga matra yang rata-rata baru mencapai 64,68 persen dari yang dibutuhkan pada saat ini merupakan risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau pesawat nonmiliter asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

c. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Hankam

Pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi keamanan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan tindak kejahatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun partisipasi warga negara atau masyarakat sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan belum dapat diterapkan atau berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan fungsi pertahanan dan keamanan belum sepenuhnya mengintegrasikan peran serta atau partisipasi masyarakat. Sebagaimana tujuan sistem pertahanan dan keamanan negara, masyarakat dapat berperan serta ikut menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan dari ancaman. Ancaman tersebut bersifat militer dan non-militer, bersifat internal maupun eksternal, fisik dan non-fisik serta berifat multi- dimensional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.

3. Tujuan dan Sasaran

Sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan pertahanan negara dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan bidang pertahanan dan keamanan diprioritaskan pada : (a) Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force; (b) Pemberdayaan industri pertahanan nasional; (c) Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (illegal fishing dan illegal logging); (d) Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; (e) Modernisasi deteksi dini keamanan nasional; dan (f) Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Terlaksananya keenam prioritas tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya penggentar sistem pertahanan Indonesia, meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri, meningkatkan kekayaan negara, masyarakat dan dunia usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman, meningkatkan keamanan dalam negeri, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keamanan nasional.

Kondisi keamanan nasional saat ini relatif aman dan dinamis. Ancaman keamanan nasional yang mengarah pada terganggunya pertahanan negara tidak sampai membahayakan kewibawaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan negatif internasional terhadap kasus pelanggaran HAM oleh oknum TNI/Polri dapat diredam dengan baik seiring dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dari aspek penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat, berbagai keberhasilan menangani aksi-aksi terorisme, aksi-aksi perampokan, aksi-aksi premanisme, dan aksi-aksi kriminal lainnya semakin memberikan rasa aman di masyarakat, terutama dunia investasi. Hal ini dibuktikan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan sarana prasarana pertahanan dan keamanan masih menjadi salah satu kendala dalam pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Di berbagai wilayah masih ditemukan berbagai gangguan pertahanan dan keamanan baik berupa pelanggaran wilayah maupun tindak kriminal yang apabila tidak diatasi dengan baik berpotensi mendegradasi keamanan dan kenyamanan aktivitas masyakat dan dunia investasi.

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan pada dasarnya mengacu pada kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014. Namun demikian berdasarkan kondisi umum, permasalahan, dan sasaran pembangunan, maka diperlukan adanya penekanan prioritas bidang untuk mengantisipasi perkembangan yang mungkin terjadi. Adapun arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan adalah :

a. Meneruskan upaya modernisasi alutsista serta penggantian alutsista yang umur teknisnya sudah tua, bahkan sudah tidak dapat dioperasionalkan lagi, dan membahayakan keselamatan prajurit;
b. Melanjutkan peningkatan profesionalisme prajurit, yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, diantaranya melalui pemberian insentif kepemilikan rumah, tunjangan khusus operasi;
c. Menuntaskan payung hukum percepatan pembentukan komponen bela negara;
d. Melanjutkan peningkatan kualitas dan kuantitas pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran personilnya;
e. Melanjutkan upaya pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta road map, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya;
f. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut dengan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau Indonesian Coast Guard, yang didukung oleh efektifitas komando dan pengendalian;
g. Melanjutkan upaya pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
h. Melanjutkan program “Quick Win” oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI;
i. Peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
j. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian;
k. Melanjutkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkotika;
l. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat;
m. Melanjutkan upaya pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu;
n. Peningkatan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara.

5. Konsep dan Strategi Pembangunan Hankam

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.

Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam berkat kesiapsiagaan dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Dapat dicontohkan di sini, upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (dibawah Standard Deterence). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat yang berpengaruh pula terhadap pencitraan. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

Untuk menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka dibutuhkan beberapa strategi yang relevan dengan kebutuhan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk melaksanakan pembangunan pertahanan dan keamanan dibutuhkan beberapa strategi yang mencakup :

a. Menyelaraskan Landasan Hukum Hankam

Upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dilaksanakan dengan Sishankamrata. Amanat ini telah diupayakan pengembangannya melalui berbagai upaya pembangunan komponen-komponen sistemnya, namun belum menggambarkan perkembangan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan masa depan. Sishankamrata yang sebelumnya telah diupayakan penataannya, sejak amandemen UUD 1945 sampai sekarang belum ditata kembali secara menyeluruh kedalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penataan baru sebatas pada kekuatan utama yaitu UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan tentang rakyat sebagai kekuatan pendukung sama sekali belum dijabarkan. UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi yang telah ada perlu disesuaikan kembali karena dasar yang digunakan sudah berbeda.

Dalam rangka rencana pembangunan Sishankamrata, maka perlu dilakukan penyempurnaan perangkat perundang-undangan hankamneg dengan melibatkan berbagai instansi yang terkait, didahului dengan kajian, uji coba dan sosialisasi konsep. Sebagai konsekuensi logis dari jabaran sistem tersebut, maka telah selesai dilaksanakan pemisahan TNI dengan Polri dan No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penataan selanjutnya baru pada tahap penjabaran Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari UU yang bersangkutan. Sejalan dengan itu juga telah berkembang gagasan untuk menyusun UU tentang Keamanan Nasional (National Security Act), yang substansinya dapat menampung setiap upaya pertahanan dan keamanan negara dengan Sishankamrata. Konsep UU tersebut tentunya harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.

b. Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Hankam

Kebijakan hankam adalah meningkatkan postur MEF (minimum essential force) sebesar 43,67 persen sampai dengan tahun 2014. Sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada dua periode pembangunan yang akan datang. Oleh karena itu dengan mengingat keterbatasan anggaran negara, maka prioritas pembangunan pertahanan dilaksanakan melalui modernisasi alutsista TNI/Alut Polri secara terbatas baik melalui penggantian, up grading, maupun perbaikan alutsista TNI/ Alut Polri untuk mempertahankan usia pakainya. Sementara itu, untuk menciptakan profesionalisme TNI/ Polri salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan personil TNI/ Polri. Upaya ini dilakukan dengan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, santunan asuransi, program KPR, pemberian santunan risiko kematian khusus (SRKK), peningkatan uang lauk pauk (ULP), dan pemberian tunjangan khusus bagi personil yang bertugas pada wilayah kritis seperti perbatasan negara. Dalam rangka mendukung pembentukan postur MEF, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri sangat dibutuhkan, terutama untuk produkproduk militer yang secara teknis mampu diproduksi.

Kesenjangan antara postur dan struktur pertahanan negara dengan kekuatan militer saat ini merupakan risiko yang sangat besar bagi upaya mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan dibangun adalah minimum essential force (MEF) yang dijadikan prioritas pembangunan pertahanan dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan strategis negara, ancaman nyata yang dihadapi, serta doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI. Upaya membangun postur pertahanan dalam skala kekuatan tidak mudah diwujudkan apabila melihat kondisi alutsista saat ini. Dengan jumlah alutsista TNI yang relatif masih kurang, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar dan bahkan penurunan daya tembak yang sangat drastis sebagai akibat usia teknis yang tua dan ketertinggalan teknologi, akan membutuhkan dana yang sangat besar. Di samping pembangunan Alutsista TNI, pengembangan postur dan struktur pertahanan negara dilakukan dengan membentuk prajurit TNI yang profesional serta mampu mengikuti perkembangan teknologi militer dan keadaan lingkungan masa kini.

c. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Hankam

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 menegaskan, bahwa pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan (Pasal 5). Sedangkan yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan, bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Merujuk ketentuan tersebut, maka keikutsertaan segenap warga negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat di mana kita berdomisili. Artinya menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. Pada dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan serta ketertiban wilayah sekitarnya mulai dari lingkungan rumah sendiri, lingkungan masyarakat sekitar, sampai wilayah yang lebih luas.

Adapun bentuk partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungannya antara lain melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, ikut serta mengatasi kerusuhan masal, dan konflik komunal. Bencana alam terutama banjir tampak telah menjadi bencana nasional, karena hampir seluruh wilayah nusantara terkena bencana tersebut. Oleh karena itu, perlu ada gerakan bersama untuk menguranginya. Misalnya dengan gerakan membuat serapan air dengan teknologi sederhana biopori sebanyak mungkin di lingkungan masing-masing.

Dalam masyarakat kita terdapat organisasi yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat yaitu Perlindungan Masyarakat (Linmas). Linmas mempunyai fungsi untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. Selain itu terdapat pula organisasi rakyat yang disebut Keamanan Rakyat (Kamra), Perlawanan Rakyat (Wanra), dan Pertahanan Sipil (Hansip). Keamanan rakyat merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Wanra merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Kemudian Hansip merupakan kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan masyarakat dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa. Di daerah Bali terdapat lembaga atau organisasi keamanan yang dibentuk berdasarkan adat yang dikenal dengan nama Pecalang. Pecalang memiliki kewibawaan dan sangat berperan dalam menjaga keamanan di lingkungan setempat.

6. Penutup

Pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman beraktivitas, tetap tertib dan tegaknya hukum di masyarakat, serta untuk memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi.

Secara umum pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri, profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam.

Namun, akibat keterbatasan keuangan negara banyak program dan kegiatan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan yang tidak tercapai secara optimal. Upaya pemenuhan kekuatan pertahanan negara pada tingkat kekuatan pokok minimal (minimum essential force) belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas (dibawah Deterrence Standard). Dalam hal pencapaian profesionalisme aparat keamanan, banyak kendala yang dihadapi sehingga sampai saat ini lembaga kepolisian belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat luas, baik daratan maupun perairan, jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya dalam wadah NKRI menjadikan tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat.

https://polmas.wordpress.com/2014/09/29/strategi-pembangunan-pertahanan-keamanan-untuk-menegakkan-kedaulatan-nasional/

Read More

Kapolri Pimpin Rapat Persiapan Pengamanan Hari Buruh Sedunia

Kapolri Jenderal Polisi Prof. H.  Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi bersama pejabat utama Polri terkait dalam rangka persiapan pengamanan Hari Buruh Sedunia atau yang lebih dikenal sebagai Mayday pada 1 Mei 2018.

Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menjelaskan dalam rapat ini pihaknya akan memfasilitasi semua kegiatan masyarakat terkhusus pada semua buruh di Indonesia.

“Rapat ini adalah rapat koordinasi dalam rangka menghadapi Mayday tanggal 1 mei. Seperti biasa kita mengonsolidasikan diri dan kita akan memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan buruh,” kata di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2018).

Mantan Kepala Bagian Intelijen dan Kemanan Polri ini menuturkan pihaknya akan siapkan pengamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif pada saat Hari Buruh Sedunia ini. Namun pihaknya akan mengondisikan untuk berapa personel yang akan diturunkan.

 “Kita sedang kontak terus dengan teman-teman buruh jadi berapa jumlahnya akan kita cek dulu kita tidak bisa pastikan hari ini karena rekan-rekan dari serikat buruh belum bisa pastikan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Setyo menyebutkan Hari Mayday kali ini mempunyai tema hari untuk para buruh bersenang-senang. “karena Mayday tahun ini sebagai tahun buruh internasional 1 mei itu diperingati dengan tagline Mayday is Funday artinya Mayday itu hari untuk bersenang-senang dan akan kita fasilitiasi kita amankan kegiatan-kegiatan,” jelasnya.

Read More

Anggota Brimob Polda DIY di Tawari Menjadi Model Catwalk

Jakarta - Meski telah bertugas sebagai anggota Brimob Polda DIY, Bripda Adri Chroin Ade Oktami (23) sempat menerima tawaran menjadi model catwalk. Jika ada tawaran dan mendapat izin dari atasan, Adri mengaku akan menjalaninya.

"Kalau masih ada yang menawari, masih berminat. Tapi harus izin atasan juga," ujar Adri saat ditemui di Mako Brimob Polda DIY, Jl Mojo, Baciro, Yogyakarta, Selasa (8/9/2015).


Tawaran terakhir yang diterimanya saat dia tampil memperagakan baju batik di sebuah hotel berbintang lima di Yogyakarta. Saat itu, namanya disebutkan lengkap dengan pangkat dan satuannya.

"Sudah tahun 2013, sudah dapat izin atasan saya," imbuhnya.

Kegiatannya menjadi model sudah ditekuni sejak duduk di bangku sekolah. Kakaknya yang terdaftar dalam salah satu agency model di Yogyakarta sering mengajak Adri.

"Dari situ saya ikut terjun (jadi model). Ilmunya saya dapat," imbuhnya.


Gadis yang memiliki tinggi badan 163 cm dan berat badan 55 kg ini tak kaku menenenteng senjata api. Tapi dia juga memiliki keahlian lenggak lenggok tampil di catwalk.

"Jadi jalan di catwalk bisa, baris-berbaris juga bisa," kata Adri sambil tersenyum.sumber:detik

Read More

Beda Krisis 1998 dan 2015

Jakarta - Krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 membuat sebagian masyarakat Indonesia waspada terhadap gejolak ekonomi saat ini. Pengamat ekonomi, Telisa Aulia Falianty, mengatakan hal itu wajar terjadi lantaran masyarakat sudah pernah mengalami krisis sebelumnya.

"Masyarakat semakin waspada dan sadar," kata ekonom dari Universitas Indonesia itu, Selasa, 25 Agustus 2015.

Kendati demikian, Telisa menganggap situasi sekarang belum masuk kategori krisis. Sebab, dari sisi fundamental ekonomi, menurut Telisa, situasi Indonesia saat ini sudah lebih baik dibandingkan 1997-1998. "Kalau dulu, kan, krisisnya terjadi di Asia, sekarang global," ucapnya.

Akibat tekanan global, Telisa melanjutkan, Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Namun melemahnya nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh level Rp 14 ribu per dolar Amerika Serikat itu lebih banyak dipicu kondisi eksternal.

“Selama bank sentral Amerika Serikat belum memberikan kejelasan seputar suku bunganya, rupiah bakal terus bergerak naik-turun,” ujar Telisa.

Namun, Telisa mengingatkan, pemerintah tidak bisa terus-menerus menenangkan masyarakat. Untuk menurunkan sentimen negatif seputar krisis, Presiden Joko Widodo harus bekerja lebih keras lagi dan segera merealisasikan anggaran belanja yang saat ini masih kecil. "Kebijakan moneter dan fiskal belum cukup kuat, harus ada terobosan lain," tuturnya.

Pada level internasional, Telisa menambahkan, sebagai negara anggota forum G-20, Indonesia semestinya bisa berbuat banyak untuk meredam gejolak ekonomi. "Setidaknya di kawasan Asia Tenggara dulu, misalnya," katanya. Sedangkan pada level domestik, sekarang merupakan waktu yang tepat untuk mendorong dan memanfaatkan produk lokal.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro juga menegaskan pelemahan perekonomian saat ini masih dalam porsi yang sehat. Kekhawatiran terjadinya krisis seperti tahun 1998 pun masih jauh dari kenyataan.

Bambang merujuk pada indeks inflasi 2 persen dan pertumbuhan 4,7 persen saat ini yang sehat, berbanding terbalik dengan tahun 1998 yang minus hingga belasan persen.sumber:tempo

Read More

Anak muda seperti Rio Haryanto ini pantas diteladani

Jalur - Anak muda seperti Rio Haryanto ini pantas diteladani. Juara II balap di GP2 dan kini mau maju ke pentas balap F1. Tadi saat bertemu dengan Rio, saya sampaikan dukungan penuh atas rencana maju ke pentas balap paling tersohor tersebut.

Dengan tampil di F1, kita semua berharap Merah Putih bisa berkibar di tangga juara.
Indonesia memanggil anak muda lainnya untuk menghasilkan karya dan prestasi dunia, demi mengharumkan nama Indonesia. sumber: Ir. Joko Widodo

Read More

AKHIRNYA MAFIA DAGING SAPI TERBONGKAR

Jalur - Dalam thread sebelumnya sudah saya katakan harga daging sapi melambung tinggi itu momentum untuk segera menindaklanjuti permasalahan lama dengan tuntas, akhirnya terbongkar sudah siapa dalang dari permainan harga ini.

Bareskrim Polri menggrebek PT BPS yang merupakan importir sapi hidup dari Australia di Sepatan, Tangerang Rabu (12/8) malam.

"Kita dapatkan sekitar 17.000 dan 5.000, ya total 22.000 ekor sapi bakalan dan siap potong. Semuanya hidup. Kita masih dalami kemungkinan adanya tindak pidana termasuk kesengajaan menunda distribusi daging untuk memainkan harga," kata Kabareskrim Komjen Budi Waseso saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (12/8) malam.

Pantas yang ribut pada mogok tidak jualan daging sapi hanya pedagang di wilayah Jawa Barat, sementara di wilayah lainnya harganya dalam batas wajar, siapa yang bermain di wilayah tersebut, Anda pasti bisa menebaknya?

Inilah akhir babak "Presiden vs Mafia Daging", now live in Indonesia. Dulu-dulu ada gak sih strategi seperti ini di jalankan sama pemerintah?

Sekarang mafia daging di skak ster benteng pion. Gimana engga, kalaupun mereka tahan barang, supaya harga daging di pasaran jadi mahal, dengan alasan itu mereka mendesak pemerintah untuk import sapi lagi alasanya sih supaya masyarakat bisa beli daging dengan harga murah lagi, padahal mah itu untuk kepentingan bisnis mereka sendiri.

Dan kalau ternyata beneran untuk sementara pemerintah import, tapi yang import Bulog langsung, tidak lewat mereka lagi, trus mereka bisa apa?. Bikin rusuh, ya lawannya Polisi tongue emotikon. Daging yang terlanjur mereka timbun pun harus di jual, kalau perlu di jual rugi. Gottchaa.

Sementara AustraliA sebagai produsen, ya jelas lebih suka deal langsung dengan pemerintah / Bulog, kepastiannya lebih jelas.

Pak Jokowi emang "sadis", kasihan para mafia daging itu, bertahun2 di zona nyaman, pakai strategi yang itu-itu saja dan berhasil, tiba2 sekarang harus ngowoh. Piye jal ?

Demikianlah berita terkini dari persoalan MAHALNYA DAGING SAPI, kita tunggu para mafia lainnya untuk MUNCUL dengan permainan busuknya agar satu persatu bisa diselesaikan dengan tegas.

Salam NKRI Raya! sumber forum rakyat demokrasi


Paths - In the previous thread I've said beef prices soar the momentum to immediately follow the old problems through, finally revealed who the mastermind of the game already this price.

Criminal Investigation Police raided PT BPS which is an importer of live cattle from Australia in Sepatan Wednesday (12/8) evening.

"We get about 17,000 and 5,000, so a total of 22,000 head of cattle and ready to cut. Everything is alive. We still understood better the possibility of criminal acts, including intentional delay the distribution of meat to play the price," said Budi Waseso Kabareskrim Komjen Beritasatu.com when contacted Wednesday (12/8) night.

Worth the fuss on strike not only traders selling beef in West Java, while in other areas the price is within reasonable limits, who is playing in the region, you must have guessed it?

This is the final round of "The President vs. Mafia Meat", now live in Indonesia. No first-first strategy does not like this in the same run the government?

Now mafia meat in skak ster castle pawn. How engga, even if they hold the goods, so that the price of meat on the market so expensive, on the grounds that they urged the government to import cattle again the reason anyway so that people can buy meat at low prices again, but mah it for their own business interests.

And if it is real for the temporary import of government, but that Bulog imported directly, not through them again, then they can be anything ?. Make violent, yes his tongue Police emoticons. They already piled meat must be sold, if necessary, on selling at a loss. Gottchaa.

While Australia as a producer, so obviously prefer to deal directly with the government / Bulog, certainty clearer.

Pak Jokowi emang "sadistic", pity the meat mafia, bertahun2 in a comfort zone, use the strategy that's it and succeed, tiba2 now must ngowoh. Piye jal?

Thus the latest news of the expensive problem BEEF, we wait for the other mafia ARISE with rotten game that could be solved one by one firmly.

Homeland Raya greetings! the source of the people's democratic forum

Read More

Selamat Hari Anti Narkotika Sedunia

Jalur - Pada hari ini, tepat tanggal 26 Juni, dunia memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2015 yang bertema Let`s develop our live, our communities, our identities, without drugs, "Mari tingkatkan kualitas hidup kita, masyarakat kita, jati diri kita, sehat tanpa narkotika".

Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional merupakan bentuk keprihatinan bangsa-bangsa di dunia terhadap permasalahan narkotika yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan dan hanya dapat ditahan, sehingga mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan data Badan Nasional Narkotika (BNN) RI, angka pengguna narkoba di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, BNN mencatat sekitar 3,4 juta jiwa pengguna narkoba. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 4,5 juta jiwa dan pada tahun ini diperkirakan telah mencapai 5 juta jiwa.

Kepala BNN Anang Iskandar mengajak masyarakat untuk menjalankan hidup sehat yang menurutnya bisa menjauhkan masyarakat dari jeratan narkoba. Anang juga meyakini dengan hidup sehat serta didukung program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba maka Indonesia akan bebas dari narkoba.

Puncak peringatan HANI diselenggarakan di Istana Negara pada pukul 09.00 WIB dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran menteri Kabinet Kerja. BNN juga akan memberikan penghargaan bagi para pelaku yang berjuang memberantas mata rantai narkoba.

Read More

Soal Tanda Tangan Wakapolri di Telegram Mutasi Jenderal

Jalur - Ada yang tidak biasa dari dua surat telegram perihal mutasi beberapa perwira tinggi atau jenderal dan perwira menengah di tubuh Polri. Yaitu soal pembubuhan tanda tangan Wakapolri di akhir lembaran masing-masing surat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti angkat bicara soal itu. Menurutnya, tidak ada hal yang tidak wajar terkait tanda tangan Wakapolri dalam mutasi tersebut.

Adalah surat telegram ST/1242/VI/2015 dan ST/1243/VI/2015 yang tercantum tanda tangan Komjen Budi Gunawan. Menurut orang nomor satu di kepolisian, surat telegram adalah bersifat pemberitahuan. Namun sepenuhnya soal mutasi harus ditandatangani Kapolri.

"Mutasi itu harus tanda tangan Kapolri, tidak bisa orang lain. Kalau Kapolri tidak ada, tidak bisa itu," kata Jenderal Badrodin saat berbincang dengan detikcom, Senin (8/6/2015).

Persetujuan mutasi tertuang dalam Surat Keputusan atau SKep Kapolri. Dari SKep inilah kemudian menjadi legalitas dikeluarkannya Telegram Rahasia atau Surat Telegram. Memang, selama ini setiap dikeluarkannya TR selalu ditandatangani oleh Asisten SDM Polri.

"Pemberitahuan itu namanya TR seharusnya ditandatangani Asisten SDM, tapi As SDM-nya sudah pensiun. Jadi Bulan Mei sudah habis masa dinas As SDM, tinggal bulan Juni enggak boleh tanda tangan lagi," kata Badrodin.

"Sehingga, harus diambil alih oleh Wakapolri. Itu hal biasa, enggak ada masalah. Masa orang pensiun mau tandatangan. Pak Haka sudah tidak punya kewenangan lagi per 30 Mei," Badrodin menambahkan
Badrodin menjelaskan, SKep adalah induk dari dikeluarkannya pengumuman mutasi atau surat telegram. Dia mengumpamakan Keppres dan petikannya. Di dalam SKep itu pula tercantum tandatangan para jenderal yang ikut dalam Dewan Kebijakan dan Kepangkatan (Wanjakti).

"Jadi SKkep itu yang harus ditandatangi Kapolri enggak boleh dilimpahkan ke siapa saja," beber Badrodin.

Badrodin berharap tidak ada prasangka negatif terhadap tandem kerjanya, Komjen Budi Gunawan dalam kaitan penandatanganan surat telegram mutasi jenderal dan perwira menengah tersebut.

"Jangan selalu berprasangka negatif pada Pak BG. Itu hal yang biasa menandatangani telegram. Masa nanti ditandatangani bintang satu, kan jadi ngga wajar," katanya
sumber:KKI

Read More

Kemenhan: Habisi Para Perompak diLaut

Jalur - Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Riyacudu menegaskan, sebagai salah satu poros dunia yang dilewati lebih dari 80 persen kapal dagang, kondisi keamanan di perairan Selat Malaka jangan sampai terganggu seperti di perairan Somalia yang ramai dengan pembajakan kapal.

"Harus dihabiskan perompak itu," kata Ryamizard Riyacudu dalam acara silahturahmi dengan media massa di Kemenhan, Jakarta, Selasa (26/5).

Selat Malaka adalah selat di antara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama.

Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

Tak kurang dari 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari minyak yang diangkut  kapal tanker melintasi selat ini.

Menurut Menhan, untuk menjaga ketertiban di Selat Malaka, sejumlah negara yang terkait seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand mesti melakukan patroli bersama. Yang tak kalah penting bagaimana mengantisipasi pencemaran laut jika terjadi tumpah minyak di lautan. "Jangan Indonesia saja nanti yang sibuk," tandasnya.

Read More

Para Menteri Harus Contoh Jokowi

Jalur - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai menteri-menteri Kabinet Kerja perlu menduplikasi atau mengikuti apa yang selama ini telah dilakukan Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi itu menurut saya sudah on the track dengan turun langsung ke bawah. Menteri-menteri perlu menduplikasi Pak Jokowi," kata Yuddy di rumah dinasnya, Komplek Widya Chandra Nomor 22, Jakarta, Jumat (22/5).

Yuddy menyampaikan pada dasarnya seluruh kebijakan pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya kekuatan politik. Oleh karena itu keputusan Presiden Jokowi yang seringkali turun langsung melakukan peninjauan di tingkat bawah merupakan upaya menjalankan kekuatan politik demi memastikan pembangunan berjalan.

"Tentu butuh banyak orang seperti pak Jokowi untuk memastikan program pemerintahan seluruhnya berjalan. Itulah makanya perlu duplikasi Pak Jokowi melalui semua menteri-menterinya, lalu turun ke tingkat gubernur, wali kota hingga bupati" terang Yuddy.

Turunnya kekuatan politik ke tingkat bawah, kata Yuddy, merupakan sebuah sistem political engineering yang telah diterapkan Jokowi. Dia mencontohkan hal serupa dapat terlihat dalam pembangunan sebuah bangunan yang juga membutuhkan sebuah engineering.

"Membuat bangunan tanpa engineer tidak akan kuat. Rekayasa politik dalam political engineering adalah sebuah desain untuk membangun pondasi kokoh yang dapat menjamin stabilitas dalam proses mencapai hasil pembangunan ekonomi dan industri suatu negara," katanya dikutip Antara.

Pangkal political engineering itu menurut dia, terletak pada pemerataan hasil pembangunan di seluruh Indonesia.

Read More

Restorasi Kebangkitan Nasional

Jalur - 20 Mei merupakan hari dimana para muda mudi menetapkan kebangkitannya dalam menyongsong pintu kemerdekaan yang tepatnya, dimana saat pada tanggal 20 mei 1908 telah berdiri organisasi yaitu Boedi Oetomo yang merupakan cikal bakal berdirinya Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Kala itu dengan berdirinya naungan kawal pemuda menjadi salah satu dampak pergerakan politik praktis yang sudah diperjuangkan sejak masa perang kemerdekaan.

Selanjutnya dimasa itu akhirnya, bangsa ini memperoleh kemerdekaan yang telah diraih setelah 70 tahun lalu.

Ternyata kebangkitan yang disemboyankan oleh para pemuda untuk saat ini telah terbalik oleh cara dan macam praktek dilapangan.

Selanjutnya merdeka.

Read More

Gashuku dan Ujian DAN INKANAS 2015

Jalur - Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti selaku Ketua Umum Pengurus  Besar (PB) INKANAS pada Hari Kamis, tanggal 14 Mei 2015 pukul 15.00 hadir untuk membuka secara langsung Kegiatan Gashuku (Latihan bersama) dan Ujian Sabuk Hitam/DAN Institut Karate-Do Nasional (INKANAS) di Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok.

Kapolri dalam sambutannya berharap bahwa Karate-Ka INKANAS dapat menjadi contoh di masyarakat sebagai revolusi mental dan menjadikan Sumpah Karate sebagai komitmen untuk menjadi orang yang berbeda dari orang pada umumnya yang bukan Karate-Ka.

Dengan kegiatan ini adalah juga untuk menunjukkan eksistensi INKANAS dalam mengembangkan kualitas dan prestasi dalam forum Nasional dan International. Diharapkan juga, kedepannya perguruan Karate INKANAS dapat menyebar di berbagai Asrama dan Kesatuan POLRI.

Kegiatan Ujian DAN untuk Wilayah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY ini akan berlangsung selama 3 hari kedepan dengan Gashuku yang dipimpin langsung oleh Shihan Ellong Tjandra dan akan ditutup pada Hari Minggu dengan pelaksanaan Ujian DAN I sebanyak 152 Karateka, DAN II sebanyak 32 Karateka dan DAN III sebanyak 11 orang. Disamping regional yang telah ditentukan, hadir juga partisipan dari Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan.

Read More

Grasi Tapol Papua

Jalur - Lima tahanan politik Papua yang diberi grasi meminta semua tahanan politik dibebaskan. Melalui pernyataan tertulis, mereka mendesak Presiden Joko Widodo segera memberikan grasi atau amnesti pada 60 narapidana politik lainnya.

"Kami berterima kasih pada Presiden Jokowi, tapi kami minta semua tahanan politik, termasuk dari Kepulauan Maluku, juga dibebaskan," kata salah satu narapidana yang dibebaskan, Linus Hiluka, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 11 Mei 2015.

Menurut Linus, pada 9 Mei 2015 lalu Jokowi yang didampingi istrinya Iriana Widodo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mendatangi penjara Abepura. Mereka menemui kelima tahanan politik: Apotnalogolik Lokobal, Numbungga Telenggen, Kimanus Wenda, Linus Hiluka, dan Jefrai Murib, lantas berbicara selama 15 menit. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan telah mengabulkan permintaan grasi para tahanan.

Jokowi, kata Linus, berkata inisiatif pembebasan datang dari dirinya sendiri. Sebab, bila menunggu proses amnesty, maka harus melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. "Beliau minta maaf atas apa yang dilakukan aparat keamanan terhadap kami selama 12 tahun terakhir," ucap Linus.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan bahwa pemberian grasi pada lima orang itu hanyalah awal.

Linus mengimbau agar DPR mendukung rencana Jokowi membebaskan semua tahanan politik. Salah satunya adalah Filep Karma, yang sama-sama ditahan di penjara Abepura. Filep Karma dipenjara sejak 1 Desember 2004 karena melakukan peringatan deklarasi bangsa Papua 1961 dengan pidato soal makin terpinggirkannya masyarakat asli Papua sejak Indonesia resmi berintegrasi dengan Papua pada 1969. Sejak dipenjara, Filep Karma terus menolak pemberian remisi. Dia juga menolak meminta grasi karena seolah mengakui bersalah.

Kelima narapidana tersebut tersangkut kasus pembobolan gudang senjata Kodim Wamena, 4 April 2003. Mereka dihukum penjara mulai dari 19 tahun hingga seumur hidup. Setidaknya, ada 60 tahanan politik di Papua dan Maluku yang dipenjara karena menuntut kemerdekaan dari Indonesia.

Aktivis nasional maupun internasional menyuarakan maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia pada 1 Mei 1963, pembatasan hak orang asli Papua diberlakukan, termasuk dengan melarang jurnalis dan pekerja kemanusiaan internasional masuk ke Papua. Dalam kunjungannya ke Papua kemarin, Jokowi telah menghapus larangan tersebut dan membebaskan jurnalis asing meliput di Papua.
sumber:tempo

Read More

Tata Cara Buat SKCK Secara Online

Jalur - Kabar gembira bagi warga Jadetabek (Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi) bahwa saat ini dapat mengurus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) secara online di link http://skck.polri.go.id.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. (Vide Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014).

SKCK memiliki masa berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang oleh yang bersangkutan.

Tata cara permohonan untuk memperoleh SKCK dapat dilakukan dengan cara :

manual/mendaftar secara langsung di loket pelayanan SKCK yang berada di kantor Polsek/Polres/Polda/Markas Besar dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi formulir yang telah disiapkan oleh petugas; atau
melakukan pendaftaran permohonan SKCK secara online dengan cara mengunggah (upload) dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai dengan urutan.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk permohonan SKCK secara online adalah sebagai berikut :
1. Pemohon Warga Negara Indonesia (WNI):

Copy Scan KTP asli;
Copy Scan Kartu Keluarga (KK) asli;
Copy Scan Akte Kenal Lahir asli;
Copy Scan identitas lain bagi pemohon yang belum memenuhi syarat memperoleh KTP;
Copy Scan foto diri ukuran 4 x 6 berwarna latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka. Bagi pemohon yang mengenakan jilbab harus tampak muka;
Copy Scan Paspor bagi WNI yang akan keluar negeri dalam rangka sekolah/kunjungan/penerbitan VISA;

Pada saat pengambilan SKCK di loket pelayanan, pemohon WAJIB menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan di atas kepada petugas loket guna keperluan verifikasi.

2. Pemohon Warga Negara Asing (WNA):

Copy Scan Surat permohonan (asli) sponsor, perusahaan, lembaga yang mempekerjakan, menggunakan atau yang bertanggung jawab terhadap WNA;
Copy Scan Paspor asli;
Copy Scan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) asli atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) asli;
Copy Scan foto diri ukuran 4 x 6 berwarna latar belakang kuning, berpakaian sopan, tampak muka. Bagi pemohon yang mengenakan jilbab harus tampak muka;
Copy Scan Surat Nikah asli dan KTP asli suami/istri bagi WNA yang mendapat sponsor dari WNI.

Pada saat pengambilan SKCK di loket pelayanan, pemohon WAJIB menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan di atas kepada petugas loket guna keperluan verifikasi.

Ketentuan pengambilan SKCK :

Pemohon SKCK yang melakukan registrasi online sebelum pukul 08:00 waktu setempat dapat mengambil SKCK di loket pelayanan sampai dengan pukul 14:00 pada hari yang sama dengan membawa dan menunjukkan kode registrasi serta dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas loket pelayanan;
Pemohon SKCK yang telah melakukan registrasi online diberikan kesempatan untuk mengambil SKCK paling lama 3 (tiga) hari kerja. Bila melebihi waktu tersebut, sistem akan otomatis menghapus data pemohon dan pemohon harus melakukan registrasi ulang.

Read More

Ini Daftar Anggaran Desa Seluruh Indonesia

Jalur - Dana desa akan dicairkan mulai April mendatang.  Dari total anggaran Rp 20 triliun, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendapat alokasi terbanyak.

Seperti dilansir situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jumat (27/3), Jateng mendapat jatah dana desa sebesar Rp 2,22 triliun. Dana tersebut untuk desa-desa yang ada di 29 kabupaten di Jateng.

Setelah Jateng, dana desa terbesar akan dialokasikan untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2,21 triliun kepada 30 kabupaten. Sedangkan provinsi yang paling sedikit mendapatkan dana desa adalah Provinsi Kepulauan Riau sejumlah Rp 79 triliun.

Berikut Rincian Alokasi Dana Desa Berdasarkan Provinsi yang diambil dari data Kementerian Keuangan:

1. Provinsi Aceh (Rp 1,7 T)
2. Provinsi Sumatera Utara (Rp 1,4 T)
3. Provinsi Sumatera Barat (Rp 267 M)
4. Provinsi Riau (Rp 445 M)
5. Provinsi Jambi (Rp 381 M)
6. Provinsi Sumatera Selatan (Rp 775 M)
7. Provinsi Bengkulu (Rp 362 M)
8. Provinsi Lampung (Rp 684 M)
9. Provinsi Jawa Barat (Rp 1.5 T)
10. Provinsi Jawa Tengah (Rp 2.2 T)
11. Provinsi DI Yogyakarta (Rp 128 M)
12. Provinsi Jawa Timur (Rp 2.2 T)
13. Provinsi Kalimantan Barat (Rp 537 M)
14. Provinsi Kalimantan Tengah (Rp 403 M)
15. Provinsi Kalimantan Selatan (Rp 501 M)
16. Provinsi Kalimantan Timur (Rp 240 M)
17. Provinsi Sulawesi Utara (Rp 402 M)
18. Provinsi Sulawesi Tengah (Rp 500 M)
19. Provinsi Sulawesi Selatan (Rp 635 M)
20. Provinsi Sulawesi Tenggara (Rp 496 M)
21. Provinsi Bali (Rp 185 M)
22. Provinsi Nusa Tenggara Barat  (Rp 301 M)
23. Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rp 812 M)
24. Provinsi Maluku (Rp 334 M)
25. Provinsi Papua (Rp 1.4 T)
26. Provinsi Maluku Utara (Rp 291 M)
27. Provinsi Banten (Rp 352 M)
28. Provinsi  Bangka Belitung (Rp 91 M)
29. Provinsi Gorontalo (Rp 179 M)
30. Provinsi Kepulauan Riau (Rp 79 M)
31. Provinsi Papua Barat (Rp 449 M)
32. Provinsi Sulawesi Barat (Rp 162 M)
33. Provinsi Kalimantan Utara (Rp 129 M)
sumber:rpbk

Read More

Bandung Akan Hadir Mobil Pembersih Jalan Raya

Jalur - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tengah memesan 15 kendaraan untuk membersihkan sampah di jalan raya Kota Bandung, Jawa Barat. Harga per unit kendaraan yaitu Rp600 juta dan merupakan produk dari sebuah negara di Eropa.

Hingga Rabu 25 Maret, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memiliki satu kendaraan tersebut. Namun mobil jarang menyapu jalan dengan alasan terkendala biaya operasional.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Bandung, Cecep, mengatakan keberadaan kendaraan itu sangat membantu tugas pekerja kebersihan. Namun, ia mengaku belum menganggarkan alokasi dana operasionalnya.

"Tentu kita senang karena akan membantu kinerja kita juga yang bertanggung jawab atas kebersihan di Bandung. Tapi, kita juga belum menganggarkan dana untuk operasional mobil tersebut," ujar Cecep ketika ditemui di ruang kerja Dinas Kebersihan Kota Bandung.

Namun, menurut Cecep, pihaknya belum mengetahui secara pasti proses kedepannya. Karena menurut rencana Emil, mobil tersebut akan diserahkan ke beberapa Kecamatan di Kota Bandung melalui Badan Penanggulanganan Lingkungan Hidup (BPLH).

"Untuk prosesnya kedepan kita belum mendapatkan info lagi. Karena kewenangan ada di BPLH yang ditunjuk oleh pak Wali untuk mengurus pengadaan mobil itu," kata Cecep.

Sementara, untuk biaya operasional satu mobil penyapu yang ada saat ini di PD Kebersihan harus menelan kurang lebih Rp200 juta untuk beberapa bulan. Mulai dari pengemudi yang merangkap sebagai operator hingga suku cadang mobil tersebut.

"Mobil yang ada sekarang ini juga itu mahal untuk biaya operasionalnya. Sampai Rp200 juta, itu untuk supirnya karena harus yang ahli dan juga buat perawatan sapu-sapunya. Itu mahal," tegasnya.

Read More

TNI Polri Temukan Bukti Narkoba dan Uang Dollar Palsu

Jalur - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan Wakapolri Komjen Pol  Badrodin Haiti menyaksikan penyerahan tersangka warga sipil dan barang bukti berupa narkoba dan black dollar  dari penyidik Polisi Militer Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspomal)  Brigjen TNI (Mar) Gunung Heru kepada penyidik Polri Direktur Tindak Pidana  Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Kombes Pol Drs.Viktor Edison Simanjuntak di Markas Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jum'at (13/3/2015).


Sebelum menyaksikan penandatangan berita acara penyerahan barang bukti, Panglima TNI dan Wakapolri beserta rombongan menonton video proses penangkapan di ruang VIP Pomal.

Penyerahan barang bukti berupa uang palsu sejumlah 6.900 dollar Amerika Serikat dalam pecahan 100 USD atau kurang lebih 9 milyar rupiah dan juga narkoba jenis sabu, alat suntikan, dan alat hisap sabu, selain melibatkan oknum TNI juga melibatkan oknum sipil sehingga harus di proses hukum di Kepolisian.
Sesaat setelah menyaksikan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut, Panglima TNI dan Wakapolri meninjau barang bukti yang telah berhasil disita. Kasus ini merupakan temuan dari Detasemen Intelijen  Armada Barat (Denintelarmabar) TNI AL.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI mengatakan bahwa, kasus ini berawal dari hasil operasi penegakan ketertiban yang dilakukan oleh POM TNI dan berhasil menangkap salah satu personel TNI AL berpangkat Mayor atas nama Said Joko Utomo. Selanjutnya setelah dilakukan pendalaman dan pengembangan oleh satuan Denintelarmabar berhasil didapatkan temuan berupa uang palsu black dollar dan berbagai jenis narkoba berikut alat hisapnya.

"TNI tidak akan mentolerir terhadap prajuritnya yang terlibat kasus narkoba, karena ini merupakan jenis pelanggaran berat dan resikonya sudah sangat jelas yaitu dipecat",  tegas Panglima TNI.
Serah terima barang bukti dan tersangka ini dihadiri oleh Wakasal Laksda TNI Widodo, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dan beberapa pejabat teras Mabesal.

Read More

Persiapan Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) Ke-60 di Kota Bandung

Jalur - Bulan april nanti Indonesia akan menjadi tuan rumah peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang ke -60. Dalam persiapan tersebut saat ini seluruh personil kepolisian sudah melakukan kesiapan pengamanan.

Dari seluruh personil ynag ada di kepolisian tercatat sudah ada 4000 anggota yang bersiap dalam pengamanan acara tersebut dan seluruhnya akan ditempatkan ditempat tempat sejumlah titik pelaksanaan acara.

Menurut Kapolda Jabar Irjen Pol Mochammad Iriawan bahwa pihaknya akan memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik dalam acara (KAA) tersebut. Selain dari aparat kepolisian, pihaknya juga dibantu aparat TNI untuk pengamanan acara tersebut.

Read More

Dilapas Nusakambangan Semua Terpidana Mati Belum Masuk Isolasi

Jalur - Terkait hukuman mati yang menimpa terpidana narkoba, kini dari sembilan orang sudah berada di lapas nusakambangan, namun dari seluruh terpidana belum di tempatkan di sel isolasi termasuk duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

"Semua termasuk Bali Nine statusnya masih napi biasa tahanan. Belum masuk isolasi," kata Kepla Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)Kejagung Tony Spontana di Jakarta, Sabtu (7/3/2015).

Tony menjelaskan kesembilan terpidana mati yang sudah berada di LP Nusakambangan masih menjadi tahanan biasa.

Menurut dia, dalam ketentuannya penentuan isolasi terpidana mati dilakukan tiga hari atau 3X24 jam sebelum eksekusi mati dilakukan.

Pada saat itu, jaksa eksekutor akan melarang keluarga terpidana untuk menjenguk mereka.
"Semuanya harus mengikuti mekanisme, kalau keluarga mau besuk harus ikuti jam besuk di sana," ujarnya.

Dia mengatakan,  sembilan terpidana mati minus Mary Jane Viesta Veloso yang masih mendekam di LP Kelas II A Wirogunan Yogyakarta masih sama-sama mendekam di sel tahanan biasa.

sumber:sindo

Read More

Formula Baru BBM Untuk Negeri

Jalur - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sungguh diluar dugaan, belum lama ini harga minyak telah diturunkan oleh pemerintah menjelang akhir tahun 2014, namun memasuki awal bulan maret tahun 2015 BBM dinaikkan 200 rupiah. Hal ini memang tidak berdampak serius terhadap pengguna kendaraan, kendatinya kenaikkan tidak begitu parah, tetapi untuk para pengecer dan bagi para penjual eceran hal ini membuat membingungkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengungkapkan, harga premium dilepas ke harga keekonomian yang tergantung pada harga jual minyak dunia. Dalam hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertugas membuat formula perhitungan harga BBM.

"Di masa yang akan datang, Pertamina cukup menggunakan formula tersebut. Yang penting harga itu mencerminkan harga keekonomian. Jadi seperti harga Pertamax yang nggak perlu diumumkan," papar dia di kantornya, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Meski dilepas pada harga keekonomian, kata Sofyan, pemerintah tetap harus mengawasi dan mengevaluasi harga premium sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Makanya pemerintah bikin formula yang cukup disampaikan di rilis saja. Nggak usah heboh, apalagi naiknya cuma Rp 100 atau Rp 200. Dulu kan heboh karena BBM naik sampai Rp 3.000 dan turun Rp 1.500 per liter, jadinya heboh," terangnya.

Dia berharap, masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa dengan penaikan atau penurunan harga BBM Premium maupun Solar. Pemerintah akan mengevaluasi, lalu menetapkan untuk harga berlaku tanggal 1 dan 15 setiap bulan.

"Tanggal 1 dan 15 setiap bulan, lihat saja di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), apa BBM naik atau turun," cetus Sofyan.

Read More