Minggu, 01 Juni 2014

Sengketa Dolly Diujung Tanduk


Surabaya - Sudah lama lokasi ini akan ditertibkan namun, banyak kegeraman warga atas intrik Pemerintah Kota Surabaya untuk menutup lokalisasi Dolly. Seperti diketahui Pemerintah Kota Surabaya sering menggelar operasi yustisi (pemeriksaan KTP) yang ditempatkan di akses masuk lokalisasi Dolly, tepatnya di Jalan Girilaya Surabaya. Operasi tersebut membuat taktnya pelanggan ke lokalisasi.

Peristiwa ini terjadi puncaknya pada Sabtu malam, (31/05/14) warga lokalisasi Dolly yang berjumlah puluhan membubarkan operasi yustisi Satpol PP yang digelar di jalan Girilaya Surabaya.

Tanpa dikomando, warga lokalisasi yang terdiri dari, pelayan wisma, PKL serta yang menggantungkan hidupnya pada malam esek-esek mengetahui adanya operasi KTP yang digelar oleh Satpol PP yang langsung bergerak mendatangi lokasi operasi yang berjarak sekitar 500 meter dari lokalisasi.

Warga langsung membubarkan operasi yustisi Satpol PP tersebut. "Bubar bubar, kami ini cari makan jangan diperlakukan seperti ini," teriak warga.

Melihat kedatangan puluhan warga, petugas Satpol PP tanpa ada negosiasi maupun perlawanan, petugas Satpol PP membubarkan diri.

Warga juga sempat menyelamatkan seorang gadis yang hendak diangkut ke dalam truk Satpol PP lantaran kedapatan tidak membawa Kartu Tanda Penduduk. Saat petugas Satpol PP hendak memasukkan gadis tersebut ke dalam truk, seorang warga lokalisasi yang bernama Udin mencegah dan melarang.

"Kita ini penduduk Indonesia, apa hak sampean menangkap gadis ini, siapa yang bertanggung jawab ?" ujar Udin.

Pernyataan Udin tersebut sontak membuat bingung petugas Satpol PP dan akhirnya menyerah melepaskan gadis tersebut. Kejadian ini adalah simbol perlawanan yang dilakukan oleh warga lokalisasi yang memang menggantungkan  hidup dari gelapnya malam.

Related Posts:

  • Terpidana Bali Nine Ajukan Gugatan Jalur - Pihak kuasa hukum duo "Bali Nine" menyerahkan bukti kepada majelis hakim dalam sidang gugatan kedua terhadap Presiden Joko Widodo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Rabu (25/3). Dalam sidang ini,… Read More
  • PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Jalur  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dinilai tidak logis lantaran membuat beban biaya tinggi pengadaan BBM di dalam negeri. Direktur Eksek… Read More
  • 21 Orang menjadi Tersangka Tender UPS Jalur -  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Martinus Sitompul mengatakan saat ini penyidik  sedang melengkapi berkas korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS). Pengadaan alat penyimpan daya listrik it… Read More
  • Dua pejabat Pemkab Purwakarta Tertangkap Setelah Menjual Gunung Sembung Jalur - Dua pejabat Pemkab Purwakarta telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penjualan gunung yang merupakan lahan milik Negara seluas 45 hektar. Menurut Kasi Pidsus Kajari Purwakarta Hendra Darmawan, dua tersangka… Read More
  • 9 Pansel KPK Jalur - Sembilan perempuan dari berbagai keahlian ditetapkan menjadi anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK). Ketika mengumumkan nama-nama anggota Pansel KPK itu, Presiden Joko Wid… Read More