Kembalikan Suara Pilkada Langsung

 

Jalur – Situasi politik semakin memanas dengan akan ditiadakannya Pilkada langsung ini merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Demikian dikatakan Pengamat politik dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, Rabu (10/9/2014).

“Dalam konteks saat ini, penghapusan pilkada langsung merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat dan sekaligus dengan itu merupakan pembunuhan demokrasi langsung oleh rakyat,” kata Jeirry.

Ia menilai, penghapusan Pilkada langsung merupakan upaya elit parpol untuk menguasai kepala-kepala daerah. “Sebab nanti akan terjadi bahwa kepala daerah akan didominasi oleh elit parpol. Orang-orang baik yang disukai oleh rakyat akan sulit untuk maju menjadi kepala daerah,” paparnya.

Sebab semuanya, lanjut Jeirry, akan ditentukan oleh segelintir orang partai yang ada di DPRD.
Mekanisme pemikiran oleh DPRD akan menjadikan uang sebagai faktor dominan bagi keterpilihan seseorang.

Sebab besar kemungkinan siapa yang akan terpilih akan sangat ditentukan oleh seberapa besar bayaran yang bisa dia berikan kepada para anggota DPRD yang ada.

Praktek seperti ini sudah jamak terjadi sejak dahulu, ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Karena itu, maka kalau pilkada langsung dihapus, maka korupsi akan makin marak lagi di daerah.

“Saya kira ada kaitannya hal ini dengan kalahnya Koalisi Merah Putih dalam Pilpres yang lalu! Sebab koalisi merah putih yang memiliki mayoritas suara di parlemen calonnya harus kalah karena rakyat tak memilih calon.mereka. Jika saja pemilihan dilakukan di DPR, maka sudah pasti Prabowo yang akan menang, bukan Jokowi. Nah, saya melihat, ada upaya koalisi merah putih untuk mengambil semua jabatan kepala daerah dengan mendorong pemilihan di DPRD. Sebab dengan memiliki mayoritas suara di DPRD, sangat mungkin jabatan kepala daerah akan didapat dengan mudah. Ini akan sangat berbahaya bagi rakyat ke depan,” ulasnya.

Sebab kalau ini terjadi, lanjutnya, maka akan terjadi kemandekan pembangunan nasional. Sebab sangat mungkin terjadi, program-program nasional tak akan didukung oleh kepala daerah.

Itulah sebabnya, papar Jeirry, rakyat harus menolak penghapusan pilkada langsung ini. Rakyat harus melawan keinginan partai untuk menguasai jabatan kepala daerah dengan mendudukan orang-orang partai.

“Nah, soal efisiensi tadi. Saya melihat justru pemilihan di DPRD akan membuat pemerintah makin tak efisien. Sebab efisien itu berkaitan dengan kinerja pemerintah. Dan saya agak sangsi, apakah kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bekerja lebih efisien untuk kepentingan rakyat.

Sebab dia tak memiliki keterikatan langsung dengan rakyat. Tanggungjawabnya terhadap rakyat pun akan sangat minim dan rendah.
Dan kalau ada yang mengatakan tentang borosnya pilkada langsung, saya kira itu juga tak beralasan sebab selama ini kan kita ternyata mampu membiayainya. Dan bagi saya, lebih baik anggaran itu digunakan untuk memfasikitasi rakyat untuk memilih pemimpin yang baik bagi mereka, daripada dana itu dikorupsi oleh para pejabat,” bebernya.
sumber:pk