Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, penertiban akan dimulai dari jalan-jalan protokol, jalan negara, jalan-jalan milik Provinsi DKI. Setelah itu, penertiban dilakukan ke jalan-jalan lokasi yang ada di wilayah kotamadya.
“Konsepnya, penertiban akan kami lakukan ke jalan-jalan yang berada di kawasan kelas satu, baru merambah ke jalan-jalan kelas dua dan tiga. Utamanya, penertiban dilakukan bila PMKS mengganggu ketertiban di jalan-jalan besar,” kata Masrokhan, usai penandatanganan MoU tentang PMKS antara Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (29/9).
Saat ini, pihaknya akan fokus pada 48 titik rawan PMKS. Jumlah tersebut sudah mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan jumlah titik rawan PMKS pada 2009 yang mencapai 53 titik.
Titik Rawan PMKS seperti di perempatan Matraman, perempatan Pramuka, perempatan Coca Cola-Cempaka Putih, perempatan Kelapa Gading, perempatan TMII, perempatan Fatmawati, serta perempatan Mampang-Kuningan.
Dengan adanya kerja sama ini, kata dia, PMKS yang sudah pernah terjaring dan kembali lagi ke jalan akan dikenakan sanksi tindak pidana. Pihaknya telah memiliki data base PMKS yang sudah terjaring.
"Ada sidik jari kan terus nanti kalau balik lagi ke Jakarta, nah itu ranahnya bukan di ranah kami karena sudah masuk dalam ranah kriminal yakni penipuan," katanya.
Pihaknya telah menempatkan petugas pemantau PMKS jalanan di setiap titik rawan PMKS. Di titik rawan itu, telah didirikan posko pengendalian dengan petugas pemantau di sana.
PMKS yang terjaring akan langsung ditempatkan di panti sosial yang telah disediakan. Bahkan mereka mendapatkan pelatihan agar setelah keluar dari panti mereka memiliki keterampilan dan tidak kembali ke jalan.
sumber: bs
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar