Terbukti dengan hasil keputusan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk merongrong pemerintahan baru ke depan dengan memaksakan pilkada melalui DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada dinilai sebagai perwujudan teori kekuasaan Machiavelli.
Menurut pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino, syahwat kekuasaan tidak pernah berakhir, sesuai yang pernah dipelajari dari nasihat Machiavelli. Dalam hal itu, politik tidak hanya sekadar mendapatkan kekuasaan, tetapi juga mempertahankan dan memperluas kekuasaan.
Hal demikian terjadi, kata Leo, karena moralitas politik elite politik yang ada di Koalisi Merah Putih (KMP) hanyalah kekuasaan belaka. Di dalam konteks politik saat ini, maka setiap peluang yang ada, seperti pembahasan RUU Pilkada, akan selalu dimanfaatkan dan diupayakan untuk mencapai kekuasaan.
"Ini sekaligus menunjukkan bahwa Koalisi Merah Putih belum siap kalah. Okelah, jika dalam bahasa yang peyoratif, Koalisi Merah Putih hendak mengatakan: tak apa kami kalah di level nasional, tapi di level lokal kamilah pemenangnya. Lebih kurang begitu," kata Leo di Jakarta, Kamis (11/9).
Situasi saat ini adalah para anggota KMP memang mayoritas di parlemen dan diharapkan seluruh keputusan penting terkait negara diselesaikan di parlemen. Dimana rakyat tak perlu dilibatkan.
Padahal, yang seharusnya mereka lakukan adalah mendukung pemerintah terpilih, yakni Pemerintahan Jokowi-JK, dalam melaksanakan program pemerintahan yang prorakyat.
"Toh negara ini membutuhkan konsiliasi dan kerjasama erat untuk membangun negeri," imbuhnya.
Dia melanjutkan bahwa usulan KMP agar pilkada dilakukan oleh DPRD merupakan langkah mundur bagi kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Hal tersebut bukan hanya melunturkan upaya pendidikan politik, tetapi juga meruntuhkan rancang bangun budaya demokrasi tanah air.
Sejauh ini, lanjutnya, pemilihan langsung telah membangun kecerdasan politik rakyat. Ini misalnya bisa dilihat dari kemampuan rakyat yang meningkat dalam memilih kepala daerah yang akuntabel dan kredibel.
"Tanpa Pilkada langsung sepertinya sulit bagi rakyat untuk memilih orang-orang hebat seperti Joko Widodo, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama, dan lain-lain," jelasnya.
Di samping itu, menurutnya, pemilihan melalui DPRD akan merubah format politik nasional ke arah parlementer, dimana anggota parlemen memainkan peran startegis, hingga memilih kepala daerah. Padahal faktanya, Konstitusi mengatur Indonesia menganut sistem presidensial.
"Jika dikaitkan dengan sistem presidensial, maka bukan hanya pimpinan eksekutif di level pusat yang dipilih langsung oleh rakyat, tapi juga pimpinan eksekutif di bawahnya," ujarnya.
"Dengan begitu, ada kesalahan berpikir dan konstitusional yang dipejuangkan oleh Koalisi Merah Putih. Dan kesalahan tersebut, menurut pendapat saya, amat prinsip."
sumber:bs
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar