Senin, 14 Juli 2014

Inilah Daftar TV Langgar Aturan Siaran


Jakarta - Sejak tahun politik 2013 lalu, media televisi nasional telah diramaikan dengan pemberitaan politik yang terkesan tidak independen. Beberapa televisi nasional tercatat sudah berulangkali mendapat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia. (KPI).

Berdasarkan data dari Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) yang bersumber dari KPI ada 11 media televisi nasional yang mendapat teguran maupun peringatan. Seperti RCTI, Metro TV, TVOne, Global TTV, MNC TV/TPI, ANTV, SCTV, Indosiar, TVRI, TransTV dan Trans 7.

Pelanggaran dilihat berdasarkan pantauan dari 20 September 2013 hingga 8 Juli 2014.

"Yang paling banyak RCTI, dapat teguran/peringatan sebanyak 12 kali. Yang terdiri dari 7 konten siaran dan 5 iklan politik," ujar anggota Divisi Penyiaran AJI Dandhy Dwi Laksono dalam jumpa pers yang digelar Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) di Jakarta Pusat, Minggu, (13/7).

Kasus pertama yang mencuat di publik, ujarnya, adalah rekaman rapat politik kader Partai Hanura di Jawa Timur yang membicarakan rencana penyalahgunaan program jurnalistik RCTI untuk kepentingan politik pemilik atau kelompoknya pada Mei 2013 lalu.

Sementara itu, pelanggaran dengan jumlah terbanyak disusul oleh Metro TV, TVOne, dan Global TV. Masing-masing mendapat teguran sebanyak 8 kali. MNC atau TPI mendapat teguran 7 kali. Sedangkan  ANTV, SCTV, Indosiar, TVRI sebanyak 3 kali. Terakhir Trans TV dan Trans7 sebanyak 2 kali.

Menurut Dandhy meski Dewan Pers telah mengeluarkan aturan netralitas media massa maupun insan pers dalam Pemilu, masih saja ada yang melanggarnya.

"Itikad buruk menyalahgunakan frekuensi penyiaran juga terlihat dengan diangkatnya pemimpin redaksi Global TV sebagai Wakil Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura. Padahal harusnya jika terlibat partai, harus berhenti dari jabatannya di redaksi," tandas Dandhy.
sumber:jpnn

Related Posts:

  • KPK: Anggota DPR 2009-2014 tak peduli rakyat Jalaur - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan evaluasi kinerja anggota DPR periode 2009-2014. Evaluasi itu menggunakan kajian KPK terkait 3 kewenangan dengan Tools Corruption Impact Assessment dan ditemukan permas… Read More
  • SBY Kecewa Putusan DPR RI Jalur - RUU Pilkada membuat gerah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dibuat kecewa dengan hasil dan proses politisasi yang terkait pengesahan Undang-undang Pilkada di DPR RI.Dalam ketera… Read More
  • Cak Imin dan Rangkap Jabatannya Jalur -  Sejak diangkatnya menjadi ketum PKB dan diangkatnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar sampai detik ini tetap tidak mau melepaskan rangkap jabatannya di partai yang mengusungnnya… Read More
  • Mesin Politik Yang Menghasilkan Uang Jalur - Berorganisasi selalu banyak disukai orang untuk menggeluti politik, baik individual, sosial, intelektual, managerial, profesional. banyak para kalangan inteketual muda mampu memberikan loyalitas tinggi, dikarenakan… Read More
  • ARB di Goyang Kader Golkar Jalur - Gonjang ganjing di partai Golkar membuat perpecahan menjadi beberapa kubu sehingga banyak para kader yang mempertanyakan posisi jabatan ketua umum yang disandang Aburizal Bakrie, secara organisatoris ARB dan menurut… Read More

0 komentar:

Posting Komentar