8 Bukti Keterlibatan Asing Pilpres 2014

JAKARTA (CARE)- Sinyal adanya keterlibatan asing dalam Pilpres 2014 dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman.

Menurut Jajat, indikasi tersebut terlihat setelah selama dua bulan terakhir timnya melakukan pengamatan dan penelitian.

“Bukti-bukti ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY,” ujarnya, Selasa (8/7/2014).

Berdasarkan catatan NCID terdapat  delapan bukti intervensi asing dalam pilpres 2014, yakni:
Pertama, pernyataan keberpihakan dari majalah Time dan majalah The Economist. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.

Kedua, adanya intimidasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh Warga Negara Asing (WNA) yang mengampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Jokowi dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo. Tercatat beberapa WNI yang tinggal di Perth melaporkan kejadian ini melalui media sosial.

Ketiga, pernyataan keberpihakan kepada Jokowi oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman tagar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.

Keempat, kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan Allan Nairn sudah sejak lama selalu mencari peluang untuk memecah belah Indonesia.

Kelima, kemunculan iklan yang mempromosikan Jokowi dan mendiskreditkan Prabowo di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit, Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia.

Keenam kata dia, penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Jokowi, tidak lama setelah pertemuan Jokowi dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.
Ketujuh, pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo.

Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkrit campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.

Kedelapan, pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Pada 20 Juni 2014, Bloomberg mengatakan bahwa Prabowo-Hatta memborong saham MNC Group. Padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi alias fiktif.