SBY Melakukan Kejahatan Demokrasi Di Hong Kong

Jakarta(Care) - Konsulat Jenderal RI (KJRI) Hong Kong dinilai memihak Prabowo. Pemihakan ini pelanggaran terhadap kemanusiaan, kejahatan berat demokrasi, penginjak-injakan hak politik rakyat.

“Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) meminta Pilpres susulan, agar hak politik rakyat jangan sampai diberangus para birokrat yang di luar negeri kebanyakan hanya untuk menghabiskan uang rakyat,” demikian sikap Bara JP yang disampaikan Viktor Sirait di Jakarta Senin (7/7).

Bagi Bara JP, kejadian di Hong Kong sungguh ironis, sebab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DDIP) mempercayakan penunjukan saksi kepada Bara JP Hong Kong. Sebanyak 17 Relawan Jokowi Bara JP, ditunjuk menjadi saksi.

“Hati kami menangis, kebobrokan demokrasi terjadi di depan mata kami, ketika kami sendiri yang menjadi saksi. Namun kami tak punya wewenang lebih, sebab kami hanya saksi. Ini kejahatan,” ujar Relawan Bara JP Hong Kong seperti ditirukan Viktor.

Bara JP akan mengadukan masalah ini ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), supaya dunia mengetahui bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melakukan kejahatan kemanusian terhadap demokrasi. Dengan demikian, impian SBY menjadi Sekjen PBB akan lenyap.

“Kami tidak menganggap ini sebagai ketelodoran panitia, tetapi sudah merupakan disain. Bukan pula hanya disain Menteri Luar Negeri, tetapi disain Presiden SBY. Rakyat harus tahu, semua ini disain SBY. Di dalam negeri, permainan akan lebih kasar,” tegas Viktor, Bendahara DPP Bara JP.

Viktor, yang juga Ketua Satgas Relawan Anti Pilpres Curang, mengatakan, rakyat sendirilah yang harus melawan kezaliman demokrasi, yang sudah dipentaskan SBY dan rejim tanpa malu-malu. Semua itu mereka lakukan tanpa beban. Satgas, dukukuhkan Jokowi dua pekan lalu.

“Jika kecurangan masih berlanjut, kami yakin akan terjadi kerusuhan nasional. Semua pihak harus mengantisipasi. Hanya satu solusi mencegah kerusuhan, jangan ada kecurangan dalam Pilpres,” katanya.
Sementara itu Ketua Bara JP Benua Amerika, Helmi Wattimena menegaskan, pihaknya akan segera melapor ke PBB, mengadukan tindak kejahatan demokrasi Presiden SBY. “Semua negara harus tahu kejahatan SBY, maka SBY tidak boleh menjadi Sekjen PBB,” tegas Helmi.