Selasa, 08 Juli 2014

Presiden Keluarkan PP Nikah Gratis


Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) nikah gratis sudah ditekan Presiden SBY. PP Nomor 48 tahun 2014 itu diundangkan sejak 27 Juni lalu. Irjen Kemenag M Jasin pun menyambut gembira kabar ini.

"PP ini di tunggu-tunggu oleh para Penghulu seluruh Indonesia, agar mereka segera berkomitmen menghindarkan penerimaan gratifikasi," jelas Jasin dalam keterangannya, Senin (7/7/2014).

Butuh waktu sekitar 6 bulan sebelum PP ini diteken Presiden SBY. Ada rapat koordinasi antar instansi yang dilakukan. Dan kabarnya dengan kerja keras Seskab Dipo Alam, yang melakukan koordinasi dengan para menteri PP ini bisa cepat rampung.

PP ini mengatur soal peraturan bagi para penghulu yang menikahkan. Mereka tak boleh menerima uang dari mempelai karena tergolong gratifikasi. Tapi kemudian mereka dapat intensif dari negara, yang besarannya ditentukan di PP itu.

"Tahapan berikutnya kita berharap kiranya Menkeu berkenan segera tanda tangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang petunjuk pelaksanaan PP ini. Dan informasi dari Direktur Urusan Agama Ditjen Bimas Islam juga sudah siap ditanda tangani Menkeu," tutup Jasin.
sumber:detik

Related Posts:

  • Bareskrim Sebut 5 Faktor Penyebab Munculnya Kejahatan Tata Ruang Jalur - Setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata ruang di Indonesia. Di antaranya lemahnya pengawasan dan penertiban, peraturan yang tidak jelas bagi aparat untuk penegakkan hukum dan tidak a… Read More
  • NU: Hukuman Mati Sah dan Tidak Melanggar Hukum Jalur - Jombang: Nahdlatul Ulama (NU) menilai hukuman mati sah dan tidak melangggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, hukuman itu melindungi masyarakat atau seseorang dari ancaman pelaku pembunuh. Demikian salah satu simpula… Read More
  • Hukum Berat Mafia Pangan Jalur - Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kisruh pangan yang terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/01/VIII/2015 tentang Larangan Melakukan… Read More
  • Mesir Buat Larangan Baru Terhadap Jurnalis Terkait Teroris Jalur – Sebuah undang-undang baru sedang menunggu persetujuan presiden Mesir. Undang-undang itu melarang segala publikasi yang bertentangan dengan pernyataan resmi. Jika melanggar mereka akan menghadapi hukuman penjara. Di… Read More
  • Pejabat Kemendag Kebiasaan Disuap Dolar Jalur -  Pejabat Kementerian Perdagangan sudah terbiasa disuap Dolar oleh Importir. Terutama terkait kasus 'dwelling time'. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Krishna Murti, mengatakan… Read More

0 komentar:

Posting Komentar