Permintaan investigasi itu disampaikan kepada Jaksa Agung Rusia Yury Chaika, seperti dilansir Izvestia, Kamis, 10 April 2014. Adapun politikus pro-Kremlin yang meminta investigasi berasal dari faksi Rusia Bersatu, yakni Partai Komunis dan Partai Demokrat Liberal.
Menurut para politikus itu, Gorbachev telah melakukan tindakan ilegal dengan membuat Uni Soviet runtuh. Padahal pemungutan suara yang diadakan pada saat itu menyatakan lebih dari 77 persen peserta jajak pendapat menikmati hidup di bawah naungan Uni Soviet.
"Penyelidikan yang dilakukan lembaga-lembaga yang berkuasa hari ini membutuhkan analisis yang lengkap dan akurat mengenai Peristiwa 1991," kata Yevgeny Fyodorov, perwakilan pengurus partai yang kini berkuasa, Partai Rusia Bersatu.
Mikhail Degtaryov dari Partai Demokrat Liberal mengatakan masyarakat Rusia masih merasakan konsekuensi Peristiwa 1991. Ia merujuk pada situasi yang dialami masyarakat di Ukraina sekarang. "Masyarakat di Kiev saat ini sekarat dan akan mati gara-gara kesalahan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu saat Kremlin membuat keputusan membubarkan negara ini (Uni Soviet)," katanya.
Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya atas Uni Soviet pada Agustus 1991, sesaat setelah pendukung garis keras komunis berusaha melakukan kudeta untuk menggulingkan Presiden Gorbachev di Moskow.
Ukraina merupakan satu dari 14 negara yang meraih kemerdekaannya setelah Uni Soviet dibubarkan pada 1991. Pada 8 Desember 1991, persetujuan pembubaran Uni Soviet ditandatangani oleh pemimpin Federasi Rusia, Ukraina, dan Belarus dalam satu pertemuan yang tidak menyertakan Gorbachev.
Gorbachev menolak tuntutan para politikus ini karena dianggap benar-benar tak beralasan berdasarkan sudut pandang sejarah.
Gorbachev merupakan arsitek kebijakan reformasi Uni Soviet yang dikenal sebagai perestroika dan glasnos.
.jpg)
