Inilah Provinsi di Indonesia Yang Rawan Terjadi Politik Uang

Jakarta - Sebanyak 15 provinsi di Indonesia rawan terjadi money politic atau politik uang pada masa kampanye serta Pemilu 2014 ini.

Hal itu dikatakan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan. Ia mengungkapkan, dari beberapa wilayah yang masuk dalam pengawasan ICW, politik uang tersebut dilakukan oleh calon legislatif dan tim sukses.

Selain melakukan politik uang, para caleg baik di level parlemen, daerah, provinsi hingga pusat juga memanfaatkan fasilitas negara seperti mobil dinas pada masa kampanyenya.

Abdullah Dahlan menyatakan, Tim ICW di daerah terus mendata pelanggaran yang dilakukan para caleg ataupun tim sukses dari masing-masing parpol. Data tersebut akan diumumkan pada hari Minggu besok, dengan memberikan data lebih terperinci mengenai pola politik uang yang dilakukan oleh caleg.

Meski demikian, Abdullah Dahlan mengakui hingga kini belum selesai melakukan pemantauan, karena pemantauan ditargetkan selesai setelah tahapan kampanye resmi berakhir.

Disinggung lebih jauh mengenai partai mana yang dominan melakukan pelanggaran politik uang dan penggunaan fasilitas negara itu, Abdullah Dahlan belum dapat memberikannya secara rinci. Ia berjanji akan merilis hasil tersebut pada hari Minggu besok setelah semua pemantauan selesai.

Namun, 15 provinsi yang menurut ICW marak terjadi politik uang dan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh caleg antara lain adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara  dan Kalimantan Barat.
sumber:elshint