Jalur - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini sudah menunjuk Komjen Pol. Badrodin Haiti sebagai Kapolri menggantikan calon tunggal sebelumnya, Komjen Pol. Budi Gunawan. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah melantik tiga orang pelaksana tugas (plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun anehnya, saat ini mantan Walikota Solo itu justru belum menunjuk atau menentukan kandidat Kepala Badan Intelegen Negara (BIN). Padahal, Kepala BIN merupakan jabatan yang sangat prestisius dan sangat penting di Indonesia.
“BIN itu sendiri sebagai bagian inti presiden itu sendiri. Bisa dibilang, posisi dan kedudukan BIN itu sabagai mata dan telinganya presiden, sehingga dipastikan bahwa harus orang yang tepat, pastinya harus memiliki kredibilitas yang mempuni,” ujar Taufan Hunneman selaku mantan pendiri Aktivis Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera), dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (23/2).
Menurut mantan Aktivis 98 itu, BIN bukan institusi militer yang harus diisi atau diberikan kepada orang-orang berlatarbelakang militer atau kepolisian. “Yang terpenting adalah BIN harus profesional dan tidak lagi menggunakan pendekatan represif apalagi pendekatan ala militer untuk membungkam potensi kritis masyarakat. karena itu, calon Kepala BIN harus mampu membawa pendekatan persuasif kepada potensi kritis. Serta memahami karakter ancaman dimasa depan yaitu kekuatan fundamentalis agama,” ungkap Taufan.
Lebih lanjut, ia menegaskan, selama 5 tahun kinerja Kepala BIN saat ini dinilai biasa saja. Bahkan ia menyindir, BIN saat ini diduga masih dikomandoi oleh pihak luar. “Talenta interlejen kedepannya ini tidak boleh terulang kembali. BIN harus dipimpin oleh orang yang berlatarbelakang intelejen dan memahami cara kerja intelejen modern dan mampu melakukan reformasi internal intelejen yang saat ini sangat birokratis,” tandas Taufan.
Senin, 23 Februari 2015
Giliran Siapa Yang Menjadi Kandidat Kepala BIN?
Categories: Politik
Related Posts:
Arah Partai-partai Nasionalis Menuju 2014 Jakarta - Nasionalisme di Indonesia mewujud dalam ideologi partai-partai politik yang saling bersaing dewasa ini. PDIP, Hanura dan Gerindra bisa dikategorikan sebagai parpol berpaham nasionalisme sekuler, sedangkan PAN, Dem… Read More
Pengakuan Akil Mochtar ke Mahfud MD Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku pernah dicurhati Akil Mochtar."Pak Akil berkali-kali cerita ke saya, saya sudah tua, karier saya sudah cukup lah, pernah di DPR, ketua MK sudah cukup,"… Read More
Amerika Menawarkan Hadiah Penangkapan Pemimpin Jaringan Al-Qaidah Amerika Serikat mengutuk pelaku serangan bom yang menewaskan setidaknya 61 orang di Ibu Kota Baghdad, Irak, kemarin sebagai musuh-musuh Islam. Departemen Luar Negeri Amerika menggambarkan serangan itu sebagai pengecut, se… Read More
DPR Setuju Pajak Barang Mewah Naik Jadi 150 Persen Jakarta - Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rencana pemerintah menaikkan pajak barang mewah. "Perubahan pajak barang mewah, menurut undang-undang-nya, perlu persetujuan DPR. Nah, itu kami suda… Read More
Amerika dan Kepemimpinan Nasional 2014 Jakarta - Suka atau tidak suka, Amerika Serikat dan sekutunya akan campur tangan atau masuk ke dalam kehidupan politik di Indonesia. “Itulah faktanya, sebab AS berkepentingan besar dengan Indonesia dan Asia Tenggara,… Read More
0 komentar:
Posting Komentar