Presiden Akan Reshuffle Para Menteri

JAKARTA : Reshuffle kabinet bagi menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tinggal menghitung waktu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang mencari momen yang tepat untuk kembali merombak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

    Demikian dikemukakan pengamat politik Andrinof Chaniago dan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Nurpati secara terpisah, di Jakarta, kemarin.

    Andi Nurpati menyebutkan, Presiden SBY sedang mencari momen yang tepat. "Bukan mendiamkan masalah pembangkangan PKS, tetapi Pak SBY sedang mempelajari beberapa momen yang tepat untuk menjatuhkan sanksi kepada PKS," katanya usai diskusi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

    Andi memprediksi, bagaimanapun, PKS niscaya dikenai sanksi karena telah membangkang dari koalisi. Dia memperkirakan sanksi itu adalah pencopotan menteri.

    Menurut perkiraan, hanya dua menteri asal PKS yang terkena reshuffle kali ini. Mereka adalah Mensos Salim Segaf Al Jufri dan Mentan Suswono. Sementara Tifatul Sembiring ada kemungkinan tetap dipertahankan menduduki pos Kemkominfo.

    Terkait itu, sejumlah nama sudah dispekulasikan menjadi pengganti menteri yang dilengserkan itu. Nama-nama itu, antara lain, Staf Khusus Presiden Heru Lelono yang disebut-sebut akan menggantikan Suswono sebagai Mentan. Lalu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Fadel Muhammad sebagai Mensos.

    Menurut Andi Nurpati, Partai Demokrat dan parpol lain di koalisi sudah bisa menilai sikap politik PKS. "Semua akan mengevaluasi sikap PKS," ujarnya.

    Parpol koalisi pendukung pemerintah, menurut Andi lagi, geram terhadap manuver pembangkangan PKS di Setgab. Dia menilai, bagaimanapun PKS tidak akan dipercaya lagi untuk berkoalisi dalam Pemilu 2014. "Sudah ada cacat dua-tiga kali," kata Andi.

    Penilaian itu, menurutnya, sudah bisa terlihat dari sikap parpol koalisi yang satu suara menginginkan PKS diberi sanksi atas manuver politiknya di koalisi.

    Namun, Andi mengembalikan kepada Presiden soal sanksi apa yang tepat dikenakan terhadap PKS. Yang pasti, sanksi itu adalah konsekuensi logis atas sikap politik mereka. "Kalau nggak ada sanksi, parpol lain akan meniru berbuat serupa--berseberangan dengan koalisi," ujarnya.

    Andrinof Chaniago juga meyakini SBY sedang menyiapkan reshuffle kabinet. Menurut dia, SBY sedang mencari momen yang pas untuk melakukan perombakan kabinet. Masalah PKS dengan Setgab, menurut Andrinof, bukan soal perjanjian boleh atau tidak berbeda pandangan, tetapi lebih soal etika.

    "Apa yang dilakukan PKS kurang elok. Kalau soal dia mempersilakan menterinya dicopot, itu sudah bagus. Justru itu, seharusnya SBY segera merespons," kata Andrinof.

    Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Presiden SBY yang juga Ketua Setgab Koalisi telah meminta pertimbangan seluruh ketua umum partai anggota koalisi terkait masa depan PKS. "Dalam setiap putusan yang strategis, koalisi selalu berkumpul membicarakan itu," katanya.

    Namun, Hatta tidak bersedia memberikan penjelasan soal kemungkinan pelengseran menteri asal PKS. Dia juga enggan berkomentar soal keputusan PAN terhadap PKS.

    "Nanti saja saya sampaikan. Saya tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh daripada ini. Kalau soal reshuffle, itu urusan Presiden," ujarnya.

    Sementara itu, anggota Fraksi PKS DPR Fahri Hamzah kembali mempersilakan Presiden mencopot tiga kader PKS yang duduk di kabinet. Dia beralasan, masalah pemasangan dan pencopotan menteri adalah kewenangan Presiden, bukan PKS.

    "Kalau memang ada yang menginginkan menteri PKS dicopot dari kabinet, dorong saja Pak SBY agar segera melakukan itu," katanya.

    Namun, masalahnya SBY bukan tipikal pemimpin yang suka konfrontatif alias tidak suka ribut.

    "Kalau hingga hari ini Pak SBY belum mencopot tiga menteri PKS, itu bukan karena SBY takut kepada PKS, tapi lebih karena sifat dasar dia yang tidak mau berbenturan dengan orang lain," kata Fahri lagi.

    Tentang sikap PKS yang berbeda dengan koalisi, menurut dia, itu wajar saja dalam demokrasi. Lagi pula, di koalisi pun tak ada larangan anggotanya berseberangan sikap.

    "Tidak harus selalu sama. Makanya, ketika harus berbeda, PKS tetap mengambil langkah yang berbeda," kata Fahri.