Rombongan besar demonstran yang telah melumpuhkan pusat kota Hong Kong selama lima hari berturut-turut telah menetapkan batas waktu hingga Kamis tengah malam agar Kepala Eksekutif Leung Chun-ying mundur. Selain itu, mereka juga menuntut Bejing memberikan jaminan kepada warga di wilayah bekas koloni Inggris itu agar bisa menjalani demokrasi secara penuh.
Namun, tepat sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir, Leung muncul di hadapan wartawan dan dengan santai menolak tuntutan tersebut.
"Saya tidak akan mundur karena saya harus terus bekerja demi hak pilih universal saat pemilu," ujarnya, merujuk pada pemilu yang akan digelar pada 2017 yang merupakan inti konfrontasi antara demonstran dan otoritas kota Hong Kong yang didukung Beijing.
Leung mengatakan dia akan menunjuk Sekretaris Pemerintahan Carrie Lam untuk memimpin diskusi dengan Federasi Pelajar Hong Kong, salah satu kelompok yang terlibat dalam demonstrasi.
"Di mana pun di seluruh dunia, jika ada demonstran yang mengepung, menyerang atau menduduki kantor pemerintahan seperti markas polisi, atau kantor kepala eksekutif….konsekuensinya akan serius," kata Leung.
Pada Jumat pagi, pemerintah Hong Kong meminta ribuan demonstran pro-demokrasi untuk mengakhiri protes mereka dan meninggalkan pusat kota, serta mengancam akan melakukan tindakan tegas bagi siapa saja yang masih terus menduduki kantor pemerintah.
Leung mengatakan dia akan menunjuk Sekretaris Pemerintahan Carrie Lam untuk memimpin diskusi dengan Federasi Pelajar Hong Kong, salah satu kelompok yang terlibat dalam demonstrasi.
Pada 31 Agustus, Tiongkok mengatakan warga Hong Kong dapat memilih pemimpin mereka tapi hanya berdasarkan dua atau tiga kandidat yang disahkan oleh panitia tetap.
Para demonstran menganggap keputusan itu sebagai "demokrasi palsu" dan berikrar akan tetap menduduki jalan-jalan vital Hong Kong selama apapun itu.
Tiongkok sangat mendukung Leung dan berjanji mendukung polisi Hong Kong menghadapi aksi pendemo.
Dalam editorial People's Daily edisi Jumat (3/10), koran milik Partai Komunis itu mengulang secara tegas tuntutan digelarnya pemilu yang bebas.
"Tidak ada ruang untuk membuat konsesi atas prinsip yang penting," tulis koran itu, seperti dilansir Xinhua.
Otoritas setempat juga menyapu bersih pemberitaan mengenai protes Hong Kong di media sosial Tiongkok, sementara kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan lebih dari 12 aktivis telah ditahan dan 60 orang lainnya diinterogasi karena menyatakan dukungan mereka terhadap demonstrasi Hong Kong.
Pernyataan resmi Beijing secara jelas disampaikan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi yang memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Tiongkok.
Di seluruh dunia, gerakan protes di Hong Kong disebut sebagai "revolusi payung" karena hanya payung yang demonstran gunakan untuk melindungi diri dari semprotan gas air mata dan terik matahari yang menyengat saat berhadapan dengan aparat setempat.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar