Polemik KPK-PPATK

Jalur - Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya menyayangkan situasi yang terjadi akibat dilibatkannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses seleksi menteri Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Pasalnya, belakangan muncul spekulasi yang menyebutkan sejumlah calon menteri terindikasi korupsi. Padahal, analisa demikian lebih condong bermuatan politis.

"Harusnya yang disampaikan ke Presiden jadi rahasia negara. sehingga memberi ruang melindungi nama baik para calon menteri. Kalaupun KPK dan PPATK menemukan kecenderungan tertentu, asas praduga tak bersalah kan tetap berlaku," kata Hasto di Jakarta, Kamis (23/10).

Dia juga menyesalkan pihak-pihak yang dipercayai Jokowi memberikan masukan untuk menjaga etika di depan publik, "Sebaiknya tak terlalu memberi komentar yang berlebihan. Seharusnya KPK dan PPATK menjaga dan memberikan kerahasiaan," kata dia.

Menurut Hasto, kondisi yang terjadi saat ini seolah-olah telah terjadi rivalitas dalam proses penetapan menteri. Tim Transisi menilai dengan kondisi demikian, niat baik Jokowi-JK melibatkan KPK dan PPATK menjadi terpelintir dengan tujuan yang berbeda. Misalnya, muncul isu bahwa pelibatan KPK adalah strategi Jokowi tidak didikte partai politik (parpol) pengusung.

Sementara faktanya, Jokowi melibatkan KPK dan PPATK karena bagian pemenuhan janji kampanye dan komitmen menyelenggarakan pemerintahan bersih. "Sudah jelas sejak awal, tak ada penyebutan nama. Akhirnya niat baik, dilihat berbeda. Publik harusnya tak melihat siapa namanya, tapi lihat komitmennya untuk memastikan rekam jejak," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan media massa untuk tak menyebutkan nama calon menteri, khususnya yang dianggap KPK-PPATK masuk 'garis merah'.