Inilah Titik Rawan Konflik di Indonesia

Jalur -  Tingkat keamanan di Indonesia sangatlah kurang terbukti dengan adanya 42 titik rawan konflik di Indonesia yang membutuhkan antisipasi dan penanganan secara holistik dan komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

“Ke-42 titik konflik itu membutuhkan penanganan serius dari masyarakat dan pemerintah daerah (pemda). Setiap konflik yang menjadi korban tentu masyarakat itu sendiri, “kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam keterangannya, Senin (11/8).

Perubahan zaman, akulturasi dan asimilasi, lanjutnya,  jelas membawa dampak lunturnya  sistem budaya asli. Tidak jarang, menjurus dan menyulut konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Juga hilangnya rasa saling percaya, komunikasi antarwarga terhambat, serta melemahnya kohesivitas sosial di dalam masyarakat.

“Perubahan zaman adalah sebuah keniscayaan yang harus dilalui oleh segenap bangsa Indonesia. Termasuk dampak-dampak yang ditimbulkannya yang berpotensi menyulut konflik sosial,”  ujarnya.

Menurutnya,  di satu sisi keragaman suku merupakan modal sosial dan benteng ketahanan bangsa Indonesia. Sementara di lain sisi, menjadi salah satu yang berpotensi menjadi pemantik konflik sosial. Dalam kondisi itu, Kementerian Sosial (Kemensos) berdiri di garda terdepan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai solusi untuk mengatasi konflik sosial yang jika dibiarkan bisa mengancam keutuhan NKRI.

“Setiap suku memiliki budaya, tata nilai kearifan lokal, norma, tradisi dan perilaku hidup,” tandasnya.

KESERASIAN SOSIAL

Formula keserasian sosial yang dikemas Kemensos dengan beragam bentuk, di antaranya musyawarah antarwarga, membangun fasilitas sosial dan fasilitas akses interaksi antarwarga, serta mengadakan pagelaran kesenian tradisional.

“Untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut Kemensos menyerahkan  paket bantuan Rp109 juta sesuai dengan pilihan kegiatan. Kegiatan ini sudah berjalan efektif di 33 provinsi,” jelas Mensos.

Dalam pelaksanaan program, lanjutnya, keserasian sosial membutuhkan sumber daya manusia (SDM) perdamaian terlatih, penguatkan nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi positif masyarakat, misalnya, ronda, pengumpulan beras (jumputan) dan sebagainya.

“Keserasian sosial yang didukung berbagai elemen masyarakat menjadi sistem peringatan dini atau early warning system, jika timbul gejala yang mengganggu kohesivitas sosial warga di satu wilayah,” ujarnya.