Hati Hati Uang Palsu Beredar di Jakarta

Jakarta - Sangat sulit untuk mengenali keaslian UPAL yang saat ini sedang berkembang dimasyarakat setelah diedarkan dengan cara apapun. Dan sudah bukan rahasia lagi, rakyat mengetahui bahwa hampir setiap pemilihan Kepala Daerah dan Gubemur serta Pemilu Legislatif dan Pilihan Presiden, maka banyak sekali beredar uang palsu. Tidak tanggung-tanggung, uang palsu digerakkan, disebarkan dan diproduksi di Jakarta.

Baru-baru ini koran kesayangan anda yaitu Pos Kota memberitakan seorang wanita ketika dilacak oleh polisi ditemukan uang palsu senilai 1,2 triliun. Terdiri dari Rp. 2,7 juta pecahan seratus ribu rupiah, kemudian dari uang Brazil pecahan lima ribuan sebanyak 50.549 lembar bernilai 252 ribu rupiah, 7.000 lembar uang China bernilai 7.000 Yuan, 153 lembar dollar Singapura, 163 ribu dollar Singapura dan juga uang Reyal.

Rakyat kawatir jika uang palsu itu nanti beredar dan digunakan untuk “money politic” diberikan kepada rakyat untuk memilih kandidat-kandidat tertentu. Rakyat yang berpendidikan tentu akan melaporkan kepada yang berwajib, tapi kalau uang palsu beredar kepada rakyat yang didesa-desa sudah pasti loloslah, dan uang palsu itu beredar kemana-mana.

Modus operandi lainnya adalah wanita yang sering mengaku polisi wanita (Polwan) berpangkat Letnan Jenderal dan juga mengaku sebagai Gubernur Wanita dengan pakaian polisi dan pakaian Gubernur yang serasi sekali, kini telah diringkus oleh pihak kepolisian. Kadang-kadang mengaku bernama Umriah, kadang-kadang mengaku Nuriah binti Ibrahim, dengan suaminya orang tersebut kabur.

Anehnya orang yang ditipu percaya saja. Padahal wanita Gubernur di Indonesia hanya Ratu Atut Chosiyah. Jaringan pengedar uang palsu Rp. 1,2 triliun, yaitu Umriah yang mengaku sudah berhaji itu mengatakan bahwa uang palsu dicetak di Jakarta. Uang palsu dipasok oleh Eyang Aswong dan Absah yang kini menjadi buron polisi.

Rakyat menyampaikan rasa salut kepada prestasi polisi untuk membongkar jaringan uang palsu di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Barat. Dengan demikian polisi juga tidak berhenti disitu, harus mencapai ke akar-akarnya. Jaringan uang palsu itu harus di lacak da di bongkar ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah-daerah lain. Sehingga pemerintah tidak dibebani beredarnya uang palsu itu.

Lebih-lebih lagi pemerintah telah menyediakan dana untuk kampanye dalam pemilu yang akan datang. Sementara rakyat dan pakar menyatakan meskipun ada aturan dana kampanye, tidak bisa menjamin pemilu terselenggara secara “Luber” dan “Jurdil”.

Kenyataan di lapangan memang politik uang mendorong kompetisi mendapatkan kekuasaan dan uang lebih banyak lagi. Hal yang patut disesalkan kaitannya dengan produk uang palsu yang Rp. 1,2 triliun tidak lain untuk kepentingan politik, tidak saja untuk kepentingan ekonomi dari tersangka.

Rakyat menyadari bahwa polisi telah membongkar adanya praktek-praktek money politic. Perlu disebarluaskan agar rakyat mampu mengetahui jika ada orang memberi uang bisa dicek dan di telaah kepalsuannya. Dengan demikian wajah hasil pemilu kita bisa bersih. Sebab politik-uang membuat wajah politik kita coreng-moreng dengan berbagai upaya untuk menghalalkan segala cara.