Jalur - Rapat yang dilakukan anggota DPR guna untuk mendengarkan paparan anggota dewan, namun pada kenyataannya undangan yang seharusnya dihadiri para menteri, tetapi tidak satupun yang menghadiri rapat tersebut, Senin/11/14. Gedung Nusantara Jakarta.
Melihat hal tersebut Pimpinan DPR mengancam tidak akan mengesahkan rancangan APBN-P 2015, jika Presiden Joko Widodo tetap melarang menteri-menteri Kabinet Kerja mengelar rapat
dengar pendapat dengan DPR.
Informasi yang diterima dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menjelaskan sesuai prosedur Undang-Undang yang berlaku, kalau pemanggilan sudah dilakukan 3 kali tapi pemerintah tidak menghadiri, maka DPR berhak untuk melakukan pemanggilan paksa. Oleh karena itu, Fadli menghimbau agar pemerintah mengikuti aturan konstitusi yang sudah ada.
Sangat disayangkan tubuh di DPR sedang terbelah, untuk menentukan kekompakan saja belum terlihat. Yang ada wacana politisasi masih menjalar, hingga membuat masing masing kubu miliki pembenaran dalam mengambil suatu kebijakan mengatasnamakan rakyat.
Masyarakat sudah mengetahui, geliat yang ada di anggota dewan dalam memerankan sandiwara diparlemen. apapun kegiatan yang dilakukan hanya mempersoalkan pembahasan pembahasan yang bersifat mubajir, tanpa ada solusi konkrit. Setiap langkah yang digerakan DPR mudah dipatahkan, dikarenakan ketidak kompakan seluruh dewan.
Kini yang harus dikerjakan para anggota dewan, bagaimana mendapatkan dukungan banyak guna memenuhi kartu interpelasi.
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar