FPI Tak Perlu Repot Urusi Pemerintahan

 

Jalur - Bersitegangnya antara Plt Gubernur Basuki Cahaya Purnama (AHOK) dengan Front Pembela Islam (FPI), sudah sangat meresahkan, dan merusak kerukunan antar umat beragama, terlebih lagi ini menyangkut beberapa variabel yang tidak masuk diakal, dengan berusaha akan menjatuhkan calon Gubernur mereka dengan alasan yang sepihak.

Ironinya ini dilakukan oleh organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Islam (FPI), kok kenapa seperti itu?..., yang seharusnya memberikan pemahaman secara alamiah menyangkut kehidupan beragama dan bernegara tetapi malah melakukan ketidaksukanya terhadap calon pemimpin mereka. Lebih lagi ini menyangkut hubungan antara agama, sungguh sangat terkotak kotak.

Dalam hal ini seharusnya tak perlu Ormas melakukan hal yang mengganggu jalannya pemerintahan, biarlah dia berjalan, namun apabila ada yang berbeda marilah lakukan secara musyawarah bersama.

Bila hal ini berlarut larut, harapan kami untuk melakukan pembekuan terhadap organisasi masyarakat yang selalu mengganggu program pemerintah.

Informasi yang didapat dari Politisi senior PDIP mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan evaluasi FPI Jakarta dari Ahok. Namun, kata dia, Kemendagri perlu melakukan penelaahan yang komprehensif terkait kasus FPI Jakarta dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam waktu dekat, menurut Tjahjo, Kemendagri akan melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait. Melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan dilakukan audiensi antara FPI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta. Serta berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah DKI Jakarta.

Dia mengaku telah menginstruksikan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk mengirimkan surat rekomendasi secara resmi kepada Kemenkumham untuk membubarkan FPI.
sumber:republika