Jalur - Kepala Staf TNI-AU, Marsekal IB Putu Dunia, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih pengaturan lalu lintas udara Indonesia bagian barat yang hingga kini masih dikendalikan oleh Singapura melalui perjanjian FIR (Flight Information Region).
"Perlu disampaikan bahwa kepentingan? nasional harus jadi dasar pengembangan pertahanan untuk penegakan kedaulatan negara secara utuh, karena itu lalu lintas udara melalui FIR yang sekarang masih dikuasai oleh Singapura, perlu segera dikelola oleh Indonesia, sebab itu wilayah kita," tegasnya pada peresmian operasional Skuadron F16 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (3/12).
Ia menjelaskan pengaturan lalu lintas udara Indonesia dibagi dua, yaitu bagian barat di antaranya Pulau Sumatera, sedangkan timur yaitu untuk Ibukota Jakarta dengan pengaturannya di Makassar.
Sebagian wilayah Indonesia, yaitu bagian barat, hingga kini dikendalikan oleh Singapura dalam pelaksanaan segala jenis penerbangan, baik itu sipil, komersil dan lainnya.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura bahwa sistem navigasi sebagian Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun. Alasannya, saat itu Indonesia belum mampu mengatur sistem navigasi udara secara penuh.
"Memang secara penerbangan komersil tak masalah, tapi untuk fungsi penegakan hukum di udara itu jadi kendala bagi TNI AU," tegas KSAU.
Menurut dia, TNI-AU memiliki dasar yang kuat untuk meminta pemerintah segera mengambil alih lalu lintas udara. Pertama, kedaulatan penuh dalam lalu lintas udara berkaitan dengan tugas penegakan hukum dan pengamanan teritorial NKRI di udara oleh TNI AU.
Kedua, TNI AU merasa terganggu karena setiap pesawat dalam upaya penegakan hukum di teritorial sendiri harus memberitahu, bahkan meminta izin terbang kepada Singapura.
Ketiga, saat ini banyak pelanggaran udara terjadi di wilayah Indonesia yang mengharuskan TNI AU melakukan "force down" (memaksa mendarat) kepada pesawat tersebut.
"TNI AU harapkan ini segera diambil alih oleh Pemerintah Indonesia supaya nanti ketika ada tugas identifikasi pesawat yang langgar aturan, itu nanti dikontrol oleh orang Indonesia. Tidak ada yang ganggu," tegas KSAU.
sumber:republika
Rabu, 03 Desember 2014
Jokowi Harus Ambil Alih Pengaturan Lalin Udara di Indonesia Bagian Barat
Related Posts:
Polri Akan Dilibatkan Sebagai Paspampres Jalur - Beredarnya kartu anggota Polri yang akan diperbantukan sebagai Paspampres, Kadivhumas Polri, Irjen Pol Ronny F. Sompie menyampaikan Polri akan memberikan personil terbaiknya yang akan diturunkan sebagai… Read More
Kapolri Kumpulkan 31 Kapolda dan 452 Kapolres di Semarang Jalur - Kepolisian Indonesia menggelar pertemuan guna membentuk persiapan Pilkada yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2015. Pertemuan tertutup yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Sutarman saat Kasatwil seluruh I… Read More
Evaluasi Pimpinan TNI Polri Hingga Pembinaan Karier Jalur - Mabes Polri menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Presiden dan Wakil Presiden mengenai evaluasi terhadap pimpinan TNI dan Polri pascapenyerangan anggota TNI ke Markas Brimob Polda Kepulauan Riau."Mengenai penilaian… Read More
Polri Harus Tindak Tegas: Gubernur Tandingan DKI Jakarta Jalur - Negara Republik Indoensia yang berazaskan Pancasila, telah dicorengkan oleh sekelompok orang yang menginginkan dapat diterima dikalangan masyarakat, namun dengan menggunakan cara-cara yang tidak konstitusional. Set… Read More
10% sipir wanita yang bertugas di penjara Guantanamo Jalur – Amerika Serikat. Hakim militer AS memerintahkan seluruh sipir wanita di penjara perang Guantanamo untuk tidak mendekati dan menyentuh seorang tahanan warga Irak yang dituduh sebagai salah seorang pimpinan Al-Qaidah … Read More
0 komentar:
Posting Komentar