Janji No Urut.1 Pendidikan & Kesehatan Gratis

Jakarta - Sudah ada ribuan warga Kabupaten Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), memadati halaman kantor Golkar, hanya untuk bertemu dan memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta.

Kampanye kali ini hanya diwakili oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) Hatta Rajasa, tanpa kehadiran Prabowo. Meskipun demikian, mendapat sambutan hangat dari ribuan warga Sikka dengan menyanyikan lirik lagu garuda di dadaku dan presidenku Prabowo-Hatta.

Kepada ribuan simpatisan dan pendukungnya, Hatta Rajasa dalam kampanyenya mengatakan, jika warga Sikka memberikan dukungan penuh kepada pasangan prabowo-Hatta maka dirinya bakal mengembangkan sektor pariwisata di daerah tersebut, Jumat 13 Juni 2014.

Selain itu, dirinya berjanji akan menggratiskan sekolah bagi siswa yang yang tidak mampu dan akan mengratiskan kesehatan bagi masarakat di Indonesia.

Cawapres Hatta Rajasa dalam kampanye di Sikka, ini didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra NTT, Eston Funay dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Propinsi NTT Eurico Guterres.

Sebelum kembali ke Jakarta, calon wakil presiden Hatta Rajasa menyempatkan diri menyambangi warga pengungsi korban Gunung Rokatenda yang masih berada di tenda pengungsian. Hatta berpesan pada warga pada tanggal 9 juli pilih Prabowo-Hatta dengan nomor urut satu.

Read More

Latihan Perang NATO 50 Pesawat Hilang

NATO - Teka-teki penyebab 50 pesawat komersial yang hilang sesaat ketika terbang di langit Eropa mulai terungkap. Layanan Lalu Lintas Udara Slovakia mengataka, penyebab insiden itu karena latihan perang elektronik yang dilakukan Pakta Pertahanan Alantik Utara (NATO).

Sekitar 50 pesawat dilaporkan hilang misterius sesaat dari pantauan radar di Austria, Jerman, Republik Ceko, dan Slovakia pada tanggal 5 sampai 10 Juni 2014. Puluhan pesawat itu hilang misterius rata-rata selama 25 menit.

”Hilangnya objek (pesawat) pada layar radar, terkait dengan latihan militer yang berlangsung di berbagai belahan Eropa. Tujuannya menimbulkan gangguan frekuensi radio komunikasi,” kata Pelayanan Lalu Lintas Udara Slovakia dalam sebuah pernyataan.

”Kegiatan ini juga menyebabkan hilangnya sementara beberapa target pada layar radar, sedangkan pesawat itu berada dalam kontak radio dengan pengendali lalu lintas udara dan terus dalam penerbangan mereka secara normal,” lanjut pernyataan itu, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (14/6/2014).

Slovakia sebenarnya tidak menyebutkan kekuatan militer mana yang melakukan latihan hingga menyebabkan insiden itu. Namun, media Austria menunjuk NATO sebagai biangnya.

Media Austria, Kurier melaporkan pada 7 Juni 2014, bahwa hilangnya beberapa pesawat selama beberapa menit itu bersamaan dengan latihan perang elektronik yang digelar NATO di Hongaria. Selama latihan perang, NATO dilaporkan menggunakan perangkat yang dapat mengganggu radar musuh.

”Pesawat menghilang dari layar radar untuk beberapa detik, di sini dan di sana. Padam secara sporadis. Gangguan berasal dari eksternal,” lanjut pernyataan Pelayanan Lalu Lintas Udara Slovakia.

Read More

Perbedaan antara kedua Tokoh Capres 2014

Jakarta - Tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia ini. Masih banyak dari kita yang rela mendukung yang brengsek entah oleh sebab apa. Mungkin karena nyaman sama-sama brengsek. Oleh sebab itu, Jokowi masih berpeluang besar untuk dikalahkan oleh kubu sebelah. Survey versi Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) terakhir menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi-JK tidak terpaut terlalu jauh dari pasangan Prabowo-Hatta. Jarak kedua pasangan tersebut hanya sekitar 12% (42,65% vs. 28,35%).

Jelas dengan kekuatan uang dan kampanye gila-gilaan, 12% bukan jarak yang jauh untuk dikejar pasangan Prahara dalam 4 minggu ini apalagi ada 29% swing voters yang bisa direbut.

Perbedaan antara kedua Tokoh Capres 2014:

Perbedaan antara kubu Jokowi dan Prabowo adalah pada pendukungnya. Rakyat yang mendukung Jokowi cenderung pasif dan malu-malu “membantu” promosi Jokowi-JK, silent majority istilahnya. Sedangkan pendukung Prabowo-Hatta, sangat vokal dan masif. Ini terjelaskan karena di belakang Prabowo banyak elemen-elemen yang agak ekstrem / radikal yang memang cenderung vokal dan berani mati. Sementara pendukung Jokowi cenderung rakyat biasa yang tidak terbiasa berkoar-koar.

Read More

Raja George VI vs. Hitler Penjahat HAM

Jakarta - Mungkin sudah ada yang pernah nonton film King’s Speech? Belum? Padahal bagus ratingnya di IMDB 8.1/10. Yang belum silakan nonton salah satu film berlatar belakang sejarah sungguhan yang punya makna dalam ini. Film ini bercerita mengenai kisah perjuangan seorang Raja Inggris Raya yakni George VI di tengah pergulatan Perang Dunia II melawan penjahat HAM Adolf Hitler.

Nama kecil George VI adalah Bertie. Ia lahir pada 14 Desember 1895 sebagai anak kedua dan pewaris tahta kedua setelah kakak laki-lakinya, Edward. Geroge VI sendiri nantinya akan meni
kahi Elizabeth Bowes-Lyon dan mempunyai dua keturunan yakni Elizabeth dan Margaret. Nama Elizabeth tidak asing kan? Dia adalah Ratu Inggris yang masih sering kamu lihat di layar kaca sekarang.

Kembali ke cerita, George VI sejak usia 5 tahun telah menderita kesulitan berbicara dan agak sedikit lambat berbicara (hampir gagap). Di luar bakat kepemimpinannya yang luar biasa, ia agak enggan berbicara di depan umum. Pada tahun 1936, Raja George V meninggal karena sakitnya, dan Pangeran Edward naik tahta sebagai Edward VIII. Namun kepemimpinan Edward VIII hanya bertahan setahun akibat perilakunya yang sembrono dan suka bermain perempuan. Edward pun turun tahta secara sukarela dan mengalihkannya kepada George VI.

Tentu itu menjadi tantangan bagi George VI. Seorang raja tentu dituntut oleh publik sebagai seseorang yang ahli berorasi apalagi di tengah kecamuk Perang Dunia II. Rakyat berpikir musuh dunia yakni Hitler penjahat HAM yang penuh kelihaian dalam berpidato tentu harus dilawan pula dengan kelihaian berpidato. Ini menjadi tantangan personal terhadap kekurangan George VI.

Di tengah rasa frustasi rakyat, akhirnya Inggris mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Pun, George VI diharuskan menyampaikan pidato deklarasi keterlibatan Inggris dalam perang pada 3 September 1939. Di tengah kekurangan berorasi, George VI justru mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang luar biasa. Pidato selama hampir 6 menit tersebut dilakukan dengan ketulusan dan berasal dari hati, tentu saja rakyat Inggris tergugah. George VI bahkan secara konsisten selama Perang Dunia untuk “blusukan” mengobarkan semangat rakyat dan tentara untuk menumbangkan penjahat HAM Hitler.

Read More

Komisi X DPR Bantah Ada Aliran Dana Hambalang

Jakarta - Anggota Komisi X DPR Rully Chairul Azwar telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Kabupaten Bogor.

Rully menepis ada  ada aliran dana proyek senilai Rp2,5 triliun itu kepada Komisi X DPR Republik Indonesia (RI). "Enggak ada, enggak ada aliran ke komisi," kata Rully di Gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2014).

Rully diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama PT Dutasari Citralaras, Machfud Suroso yang sudah berstatuis tersangka kasus ini. "Saya diperiksa untuk Machfud Suroso. Saya juga tidak kenal," katanya.

Seperti diketahui, KPK sudah menetapkan Machfud Suroso sebagai tersangka dugaan korupsi proyek P3SON Hambalang. Dia dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP.

KPK telah menjerat beberapa orang di antaranya mantan Menpora Andi Mallarangeng, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Read More

Keppres Pemberhentian Prabowo, Melemahkan Capres 2014

Jakarta - Beredarnya salinan surat yang merupakan hasil keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemberhentian Prabowo Subianto, akhirnya mendapat respon dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menuturkan SBY telah mengetahui perihal bocornya surat yang berklasifikasi rahasia itu. Tentu Bapak Presiden telah mengetahui mengenai adanya kebocoran Keppres maupun surat dari Dewan Kehormatan Perwira yang ramai di media massa belakangan ini, papar Julian di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/6).

Julian pun membenarkan adanya Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998 yang ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie pada 20 November 1998 silam. Keppres tersebut mengenai pemberhentian dengan hormat Letjen TNI saat itu Prabowo Subianto dari dinas keprajuritan Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia dengan hak pensiun perwira tinggi (PATI).

Keppres itu merujuk atas surat Menhankam/Pangab saat itu ya, dan dari usulan yang diperhatikan dalam penertiban Kepres itu berasal dari usulan Pangab, maka intinya adalah memberhentikan dengan hormat Letjen Prabowo Subianto dari kedinasannya di TNI, urai Julian.

Menurut SBY, kata Julian, Keppres pemberhentian tersebut sebenarnya tidak bersifat rahasia. Namun, Presiden menyesalkan bahwa Keppres beserta surat DKP tersebut akhirnya beredar luas di masyarakat.

Satu hal yang Bapak Presiden tekankan adalah karena sifatnya meskipun Keppres pemberhentian dengan hormat Pak Prabowo Subianto itu tidak harus rahasia. Namun, tentu kalau itu beredar secara luas di masyarakat kan tidak pada tempatnya juga.

Dan ini yang patut disesalkan dan menjadi perhatian dalam institusi, khususnya TNI kita. Kenapa surat yang sifatnya rahasia itu bisa keluar dan beredar di masyarakat di ruang publik. Itu yang menjadi pertanyaan sebenarnya, katanya.

Julian menekankan, dalam Kepres 62/1998 yang ditandatangani oleh Presiden Habibie itu tegas disebutkan memberhentian Letjen Prabowo Subianto di TNI dengan hormat. Prabowo juga mendapatkan hak pensiunnya. Surat itu menyatakan pemberhentian dengan hormat dan dengan hak pensiun kepada Prabowo Subianto. Jadi saya kira saya berhenti di sana karena ini sudah menjadi perhatian dan pembicaraan di ruang publik, tegasnya.

Adapun terkait bocornya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Julian enggan menanggapinya. Dia juga menyatakan Presiden SBY tidak memberikan reaksi terhadap surat DKP yang juga beredar di masyarakat.

Saya kira itu proses internal di TNI. Jadi saya tidak berikan tanggapan, bapak Presiden juga tidak menyinggung hal itu, ucapnya.

Namun, Julian tidak membantah jika dalam surat DKP terdapat tanda tangan SBY. Artinya, orang nomor satu di Indonesia itu juga termasuk salah satu pihak yang merekomendasikan pemberhentian Prabowo tersebut.

Begini, karena Keppres itu kan merujuk atas surat Menhankam Pangab saat itu ya (Wiranto), dan dari usulan yang diperhatikan dalam penertiban Keppres tersebut berasal dari usulan Menhankam Pangab, maka intinya adalah memberhentikan dengan hormat Letjen Prabowo Subianto dari kedinasannya di TNI, paparnya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman cuek saat menanggapi surat rahasia pemecatan Prabowo Subiyanto dari kesatuannya pada 1998 silam. Saya tidak tahu itu, kata Budiman di Kementerian Pertahanan (Kemhan), kemarin.

Dia mengatakan bahwa TNI AD tidak menyimpan surat yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Perwira tersebut. Saya tidak tahu soal itu. Kalau di Angkatan Darat tidak ada sama sekali, ujarnya. Dia juga membantah bahwa kesatuannya terlibat dalam penyebarluasan surat rahasia itu di media sosial. Karena tidak ada angkatan darat yang mengeluarkan sama sekali, tegasnya.

Seperti diketahui, salinan surat yang tertera sebagai hasil keputusan DKP tentang pemberhentian Prabowo beredar luas di media sosial. Surat tersebut dibuat pada 21 Agustus 1998. Dalam dokumen yang beredar, surat tersebut ditandatangani para petinggi TNI kala itu. Antara lain, Subagyo HS sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Djamari Chaniago, Ari J Kumaat, Fahrul Razi, dan Yusuf Kartanegara. Dalam surat tersebut, tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo.
sumber:RS

Read More

Kontrak Freeport Rawan Dipolitisasi

 
Jakarta - Saat ini telah ada isu yang bisa diangkat untuk dijadikan pertarungan terobosan ide pada Pemilihan Presiden yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang.

Tidak hanya isu kemiskinan dan penegakan hukum tapi juga pada pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Seperti halnya keberadaan PT Freeport Indonesia (FI) yang menambang emas di Papua. Kontrak Karya (KK) perusahaan Amerika Serikat itu sering menjadi isu yang hangat dibahas setiap kali ada pergantian pemimpin.

Indonesian Human Rights Commission on Social Justice (IHCS) pun angkat suara mengenai proses renegosiasi kontrak PTFI. Ketua Eksekutif IHCS, Gunawan mengingatkan perlu kewaspadaan adanya potensi politisasi isu perpanjangan KK. "Belajar dari perpanjangan KK tahun 1990-an yang kini merugikan Indonesia. Maka perlu diwaspadai perilaku politisi yang memanfaatkan renegosiasi," kata Gunawan di Jakarta, Senin (9/6).

Gunawan menjelaskan Indonesia tak membutuhkan perpanjangan kontrak tapi renegosiasi kontrak karya. Apalagi kata dia, keberadaan PTFI tak menghormati Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 yang mengharuskan membayar kenaikan royalti emas 1 persen menjadi 3,75.

PTFI sendiri meminta kenaikan royalti itu ditunda sampai ada perpanjangan kontrak yang baru. Akibat penundaan dari tahun 2003-2010,  IHCS mencatat kerugian negara dengan membayar royalti emas 1 persen adalah sebesar USD 256 juta atau setara Rp 2,56 triliun dengan kurs Rp 10000 per USD.

Selain itu, Gunawan juga mengungkapkan bahwa PTFI setuju divestasi saham sebesar 30 persen kepada Pemerintah, Pemda, BUMN atau BUMD. Padahal kata dia,  bila berpihak pada rakyat, yang seharusnya didorong adalah besaran saham Pemerintah/Pemda dan BUMN/BUMD disusun sehingga fungsi pengelolaan dari hak menguasai negara bisa berjalan. "Dan saham juga seharusnya diberikan kepada suku-suku di Papua yang tanah ulayatnya masuk wilayah kontrak karya sebagai wujud dari pengakuan hak-hak masyarakat adat," kata Gunawan.

Fakta itu membuat IHCS menolak manuver elite politisi yang ada di Pemerintahan terkait perpanjangan kontrak PTFI itu. Seharusnya, sebelum kekurangan royalti 2003-2010 itu dibayarkan PTFI, tak ada komitmen yang diambil terkait Freeport. "Seharusnya pembicaraan renegosiasi kontrak mempersyaratkan pembayaran royalti itu. Seperti KPK yang juga memperhitungkan kerugian kekurangan pembayaran royalti emas dengan dasar UU Minerba tahun 2009 yang mengatur renegosiasi atau penyesuaian KK dengan UU itu," jelasnya.

"Ke depan royalti harus di atas 3,75 persen untuk emas. Karena angka 3,75 persen itu minimum dan disetujui PTFI untuk menghindari gugatan hukum," kata dia.

Untuk isu terkait PT Freeport, dua pihak pasangan capres-cawapres yang akan berlaga di 2014 memiliki respon berbeda. Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sendiri menyatakan ada kesepakatan tidak adil yang dibuat atau ada dalam kontrak masa lalu. Dengan demikian, renegosiasi menjadi penting, dikombinasikan dengan peraturan baru, seperti Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Berdasarkan Keppres nomor 3 tahun 2012, Hatta Radjasa adalah Ketua Tim Evaluasi untuk Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara karena menjabat Menko Perekonomian. Setelah jadi bakal cawapres, otomatis posisi itu dipegang Chairul Tanjung yang kemudian menjadi Menko Perekonomian menggantikannya.

Read More

Andalkan Tuhan dan Belajar JIka Ingin Berhasil

Jakarta - Setiap generasi muda yang saat ini duduk di bangku sekolah dan memahami pendidikan,  akan menjadi harapan negara dan bangsa di masa akan datang, termasuk harapan diseluruh pelosok tanah air.

Oleh karena itulah bagi para pemuda yang saat ini sedang menimba ilmu di berbagai jenjang pendidikan, diwajibkan dan harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan dan rajin belajar, mengingat dengan belajar yang tekun generasi muda mempunyai pemikiran yang cemerlang serta menguasai ilmu pengetahuan.

Dengan demikian peluang untuk berhasil di kemudian hari di berbagai bidang sangat terbuka. Anak-anak dari tanah air Indonesia, asalkan mau belajar dengan tekun serta mengandalkan kepercayaan Tuhan.

Keberhasilan pemuda di tingkat nasional maupun internasional selama ini kiranya menjadi motivasi bagi anak-anak muda di seluruh negeri Indonesia, untuk terus berpacu mengembangkan potensi diri.

Kepandaian atau kepintaran harus diiringi dengan moral atau perilaku akan takutnya terhadap Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Dengan demikian saat mendapat kepercayaan menjadi pemimpin di kemudian hari, generasi muda saat ini dapat menjalankan kepercayaan itu dengan baik, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kalau pemimpin tidak takut Tuhan atau mengandalkan Tuhan, apa jadinya. Kebijakan ataupun keputusan yang diambil semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri dengan berbagai cara, tanpa memikirkan sesama manusia.

Untuk itulah kepandaian harus seiring dengan perilaku agar mengandalkan Tuhan.

Read More

Ekploitasi Tambang Batu Bara Moisegin di Sorong

Sorong - Kabupaten Sorong sudah tidak disangsikan lagi dengan kekayaan alamnya, bukan hanya memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas yang sudah puluhan tahun dieksploitasi, namun juga memiliki potensi batu bara yang dalam waktu dekat oleh perusahaan yang mengelolanya akan di-launching secara resmi.

Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, Ir. Septer Kawab yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, potensi tambang yang ada di Kabupaten Sorong memang cukup banyak, selain galian C dan tambang migas, saat ini yang sudah dikelola adalah tambang batu bara di Distrik Moisegin.

Potensi tambang yang ada di Kabupaten Sorong, selain galian C yang cukup banyak beroperasi, saat ini sudah beroperasi adalah perusahaan batu bara yang berada di Distrik Moisegin, terang Septer Kawab yang ditemui Radar Sorong dan Papua Barat TV di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, perusahaan yang beroperasi di bidang tambang batu bara adalah PT. MPI (Megapura Prima Industri) yang mana dari informasi yang ada dalam waktu dekat akan launching secara resmi.

Sudah beroperasi, sejumlah batu bara sudah ada di pelabuhan kawasan Industri Arar, ungkap Septer. Disinggung mengenai perijinan dan prosedur yang dilalui perusahaan pertambangan untuk beroperasi, dijelaskannya bahwa dalam hal prosedur perijinan tentunya sudah dilalui karena saat ini sudah melakukan operasi, jadi untuk perijinan tidak ada permasalahan, dan untuk petensi batu bara di Kabupaten Sorong salah satunya di Distrik Moisegin dan juga di Distrik Salawati.

Ditambahkannya, dalam hal kualitas batu bara yang ada di Kabupaten Sorong yaitu sekitar 4.000 kalori dan masih terdapat sejumlah unsur-unsur lainnya. Batu bara yang dihasilkan di Kabupaten Sorong ini dapat digunakan untuk kepentingan bahan bakar PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Yang ada di Moisegin kualitas batu baranya cukup baik, sekitar 4.000 kalori.

Masih ada unsur unsur atau materi lainnya, kalau yang baik itu sekitar 5.000-an kalori. Informasinya akan di launching, sejumlah batu bara sudah ada di pelabuhan kawasan industri SP 3 dan sudah siap di angkut, pungkas Septer Kawab.
sumber:RS

Read More

Aduuh,..Kenapa Akan Ada Namanya Pasar Monas di Bawah Tanah

JAKARTA  – Plt Gubernur DKI, Ahok bakal segera merealisasikan pembangunan ruang bawah tanah di area Monumen Nasional (Monas) untuk menampung pedagang Kaki-5 di kawasan tersebut. Sehingga keberadaan kelompok usaha ini tidak lagi mengganggu pengunjung yang berekreasi di lokasi wisata itu.

Dengan dibangunnya infrastruktur tersebut nantinya Ahok tidak akan memberikan toleransi kepada pedagang Kaki-5 yang masih bandel berjualan di sembarang tempat. “Kami tidak akan toleransi, karena keberadaan mereka sudah sangat mengganggu pengunjung dan merusak keindahan taman kota di Monas,” tegas Ahok, Rabu (11/6).

Sikap tegas ini diungkapkan Ahok didasari dari pengalaman pendahulunya yang telah memberikan kesempatan bagi pedagang untuk menjajakan usahanya dengan memberikan tempat di Taman IRTI. Namun kenyataannya, pedagang Kaki-5 tetap saja berjualan di dalam kawasan Monas.

“Tahun ini, desain ruang bawah tanah Monas akan rampung. Lalu tahun depan, kami akan membangun ruang bawah tanah. Nanti pedagang Kaki-5 akan kita seleksi untuk mendapatkan kios di ruang bawah tanah tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam pemanfaatan ruang bawah tanah di Monas, Pemprov DKI telah memperbaiki Rencana Pedoman Pembangunan Fisik Monas yang telah disusun pada 1997. Dalam perbaikan rencana pedoman pembangunan tersebut telah disempurnakan pembangunan ruang bawah tanah di Monas. Salah satu yang diperbaiki adalah lorong dalam ruang bawah tanah yang digunakan warga yang berjalan kaki.

Lorong-lorong tersebut akan dibuat teratur antara pejalan kaki yang keluar masuk kawasan bawah tanah sehingga berjalan teratur. Serta memberikan tanda-tanda bagi kaum difabel sehingga bisa melalui lorong dengan mudah. Rencananya, pembangunan akan dimulai awal tahun 2014 dengan anggaran dari APBD DKI 2014. Diperkirakan akan selesai pada  2016 mendatang.

Read More

Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Gerakan Sosial

Jakarta - Keinginan memberantas korupsi menjadi program unggulan bagi kedua pasangan Capres – Cawapres. Ini terekam secara jelas dalam debat yang disiarkan langsung melalui televisi, Senin.

Meski ada sebagian pengamat menilai pemaparan visi dan misi memberantas korupsi, masih ngambang. Tetapi kami meyakini, kedua kandidat sudah sama – sama memahami makna pemberantasan korupsi. Janji akan menguatkan lembaga penegak hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memberikan sinyal positif adanya tekad menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas suap, pungli dan korupsi.

Tentu saja tekad melibas korupsi tidak cukup tertuang dalam visi dan misi. Tidak sebatas kata – kata indah seperti diutarakan ketika menyampaikan janji – janji.

Kita memang belum bisa menilai terlalu jauh, apalagi memastikan apakah tekad memberantas korupsi hanya sebatas komitmen, atau akan menjadi prioritas.  Kita baru dapat menguji komitmen setelah presiden terpilih menjalankan pemerintahannya.

Hanya saja rakyat sekarang sudah dapat menilai siapa kira – kira presiden yang berani memberantas korupsi hingga ke semua lini tanpa membedakan latar belakang status sosial. Siapa presiden yang dapat bertindak adil dalam penegakan hukum, bukan sebaliknya bersikap diskriminatif atau luluh karena tekanan politik.

Ini perlu karena pemberantasan korupsi harus dimulai dari atas. Presiden harus memberi contoh, misalnya merelakan anggota keluarganya atau sejawatnya untuk segera diproses secara hukum, jika terindikasi terima komisi.Selagi pejabat negara masih pandai beretorika dan berusaha menyembunyikan orang – orang dekatnya, pemberantasan korupsi tidak akan pernah tuntas.

Pemberantasan korupsi akan berjalan dengan baik, jika dilakukan serentak dengan memadukan semua kekuatan yang ada. Presiden bersama kabinetnya harus menjadikannya sebagai suatu gerakan sosial yang melibatkan semua komponen masyarakat.

Pemerintah perlu menciptakan sistem untuk menutup peluang terjadinya korupsi  di semua lini melalui penataan birokrasi, dukungan penuh dalam penegakan hukum serta dukungan politik dalam pemberantasan korupsi. Sementara kelompok masyarakat dilibatkan ikut mengawasi seperti dalam pemberian perizinan dan pelayanan untuk mencegah kemungkinan timbulnya pungli dan korupsi.

Read More

Kesadaran Pengguna Jalan Raya Masih Rendah

Pamekasan  - Satlantas Polres Pamekasan, sayangkan para pengguna jalan yang seringkali 'lalai' mematuhi aturan berlalulintas dan bahkan cenderung melanggar peraturan yang mengakibatkan kecalakaan.

Diberitakan sebelumnya, sebuah pick up bernopol M 8997 A menabrak sedan bernopol M 618 VC yang sedang parkir, di Jl Trunojoyo, Pamekasan, Selasa (10/06/2014) malam. "Kejadiannya tadi pick up muat orang, sekalipun sudah di larang disini dengan spanduk, informasi setiap hari," kata Iptu M Adnan, Kanit Laka Satlantas Polres Pamekasan.

Adnan menambahkan, pada saat kejadian memang bertepatan dengan suasana padat lalu lintas. Sebab di Jl Trunojoyo merupakan salah satu jalan satu arah yang sering dipadati pengendara yang akan melaju dan dari arah kota Pamekasan.

"Ini memang jam-jam rawan, habis maghrib ia (bersama rombongan) mau jemput orang dari Makkah habis umroh. Sampai di Jl Trunojoyo ini (TKP), mereka menghindar dari kendaraan dan kena (mengenai) pot bunga di tengah jalan raya, terus banting ke kiri dan mengenai mobil yang parkir di sebelah kiri. Kemudian kembali dibanting ke kanan dan langsung guling," imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kecepatan kendaraan saat melintas di kawasan perkotaan diduga dengan kecepatan minimal. Sebab, selain suasana padat juga sangat berbahaya bagi para pengguna jalan. "Kecepatannya kalau dalam kota saya kira tidak lebih dari 40-50 km/jam. Jadi sedang-sedang, bukan dalam kecepatan tinggi," jelasnya.

Sementara, para korban yang menumpang di pick up masih di evakuasi di RSUD dr Slamet Martodirdjo, Pamekasan. "Informasi sementara tidak ada korban meninggal, hanya luka ringan dan satu luka berat. Sementara demikian yang di informasikan dari rumah sakit," pungkasnya.

Read More

Penyerang Pemukiman di Depok Diamankan

Jakarta – Belasan remaja yang terlibat penyerangan pemukiman di Sawangan, Depok, pada Minggu (8/6) lalu diamankan petugas Polresta Depok, Selasa (10/6) malam. Mereka dicokok di rumah masing-masing yang tak jauh dari lokasi perumahan yang diserang.

Kapolresta Depok, Kombes Ahmad Subarkah menjelaskan, para remaja yang sebagian besar masih sekolah ini dimintai keterangan terkait apa yang sudah dilakukan. “Mereka sepakat berdamai dengan warga untuk menjernihkan suasana dan agar tidak terjadi gap di antara warga dengan remaja tersebut,” katanya, Rabu (11/6).

Ditegaskan kapolres, para remaja itu bukan anggota geng motor. Cuma kebetulan mereka mengendarai motor dan melakukan perusakan saat kejadian. Setelah dimintai keterangan, mereka membuat kesepakatan damai di atas kertas. Polisi akan memproses secara hukum jika mereka kembali berulah.

Sebelumnya, sekelompok remaja merusak pos keamanan di Perumahan Cinangka Asri, Depok. Mereka sempat menganiaya seorang warga dan mengambil dompet milik satpam.

Diduga, peristiwa ini dipicu lantaran warga membuat tanggul di Jalan Abdul Wahab, depan komplek perumahan hingga membuat para remaja ini marah. Pasalnya, lokasi tersebut biasa dijadikan ajang balap liar. Buntut dari perusakan ini, warga sempat resah dan melaporkan kasus tersebut ke Polresta Depok.

Read More

Siapa Kepala HAM PBB Baru???...

Berita - Sekjen PBB Ban Ki-moon, mengusulkan agar Duta Besar Jordania untuk PBB, Pangeran Zeid Ra'ad Zeid al-Hussein, menggantikan Navi Pillay sebagai Kepala Hak Asasi Manusia PBB yang bermarkas di Jenewa, menurut perwakilan badan dunia tersebut.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (7/6), nominasi itu akan diajukan pada Majelis Umum 193 negara Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mendapat persetujuan. Beberapa diplomat PBB mengatakan bahwa kelihatannya tidak akan ada penolakan atas penunjukan Pangeran Zeid mengingat yang bersangkutan cukup populer dan telah mempunyai reputasi kuat sebagai pembela hak asasi manusia.

Pangeran Zeid, lulusan Universitas Johns Hopkins dan Universitas Cambridge, sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Jordania untuk Amerika Serikat dan Meksiko. Dia juga seorang petugas bidang politik di UNPROFOR, misi penjaga perdamaian PBB di bekas Yugoslavia selama konflik Balkan.

Tahun lalu Pangeran Zeid adalah satu di antara utusan Perserikatan Bangsa Bangsa yang menyerukan boikot dalam sebuah pertemuan PBB tentang keadilan internasional yang oleh Amerika Serikat dan negara lain digambarkan sebagai "menghasut" dan sebuah forum untuk sekedar mengeluhkan perlakuan Serbia di pengadilan kejahatan perang.

Sesi itu diselenggarakan oleh seorang politisi Serbia yang mengetuai Majelis Umum pada waktu itu.

Jika disetujui sebagai Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Pangeran Zeid akan menggantikan Pillay, hakim Afrika Selatan yang pada tahun 2012 telah diberikan masa kepemimpinan kedua yang singkat, yaitu hanya dua tahun karena mengecam Amerika Serikat, yang tidak menyukai kritikannya atas Israel, menurut para diplomat PBB pada masa itu.

Pada tahun 2012, Suriah juga memperjelas ketidaksukaannya pada Pillay. Delegasi Suriah menggambarkan yang bersangkutan sebagai "musuh" terhadap pemerintah Presiden Bashar al-Assad karena pendekatannya dalam perang sipil negara itu, yang sekarang memasuki tahun keempat.

Pillay telah menuduh pemerintah Suriah dengan kejahatan perang dan menyeru agar konflik itu dirujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Bulan lalu Rusia dan Tiongkok memveto resolusi yang disusun Prancis yang akan membawa konflik Suriah ke Pengadilan Kriminal Internasional.

Diplomat Jordania yang akan menggantikan Pangeran Zeid sebagai Duta Besar Amman untuk PBB adalah Dina Kawar, perempuan keenam yang akan menjadi pimpinan sebuah delegasi di Dewan Keamanan PBB. Jordania akan menjadi anggota Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu hingga akhir 2015.

Read More

Tujuan Pembangunan Prabowo-Hatta

Jakarta - Bakal calon Presiden Republik Indonesia Periode Tahun 2014-2019 nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menjelaskan delapan keinginan bidang ekonomi kerakyatan, bila diamanatkan pimpin Indonesia dalam lima tahun mendatang.

Informasi Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa terobosan pertama yang akan dilaksanakan Prabowo-Hatta adalah memprioritaskan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM serta industri kecil dan menengah.

Kedua, mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.

Ketiga, mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro. Permodalan ini untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.

Keempat, melindungi dan memodernisasi pasar tradisional serta mengkonsolidasikan belanja negara untuk program pengembangan koperasi dan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional.

Kelima, melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW).

Keenam, mengalokasikan dana APBN secara langsung minimal Rp 1 miliar per desa/kelurahan per tahun dan mengimplementasikan UU Desa. Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun selama 2015-2019 bagi 75.244 desa/kelurahan.

Ketujuh, mendirikan lembaga tabung haji

Kedelapan, mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah tanah rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.
sumber:aktual

Read More

Israel Tutup Stasiun TV Palestina, Tayangkan Kekerasan

International - Aksi Kepolisian Israel yang telah menuduh Palestine, dikarenakan stasiun TV Palestina menayangkan hasutan yang berbau kekerasan.

Kepolisian Israel menggerebek studio televisi Palestine TV di Jerusalem Timur dan menahan tiga orang.
Penggerebakan terjadi pada saat acara “Good Morning, Jerusalem” disiarkan dan stasiun tersebut mengumumkan telah terjadi interupsi terhadap siaran mereka.

Dua orang juru kamera dan tamu siaran dari acara tersebut ditahan oleh polisi.

“Mereka ditahan, diinterogasi dan kemudian dilepaskan,” ujar juru bicara kepolisian Luba Samri.
Samri menambahkan razia merupakan bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung.

Pernyataan melalui stasiun radio publik Israel mengatakan kepolisian Israel menduga Palestine TV menyiarkan ‘hasutan yang berbau kekerasan’.

Manajemen Palestine TV dan dan kelompok jurnalis mengutuk penggerebekan ini.

Sebelumnya, pada 28 Mei 2014 tentara Israel juga menggerebek kantor surat kabar Palestina di Ramallah.

Menurut pernyataan manajer surat kabar tersebut, tentara Israel memerintahkan surat kabar tersebut untuk berhenti menerbitkan berita mengenai pergerakan Islam Hamas.

Read More

Partai Demokrat Dukung Pemenangan Prabowo-Hatta

Jakarta - Setelah menimbang dan menentukan apakah akan ikut berkoalisi dengan partai lain, akhirnya Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan ikut mendukung pencalonan Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014.

Kini Partai Demokrat tetap menggerakkan mesin partai untuk mendukung pencalonan presiden dan wakil presiden Prabowo dan Hatta.

"Memang kami tak ada dalam tim sukses Prabowo-Hatta, kecuali Pak Marzuki yang sudah masuk lebih awal. Kami tetap bergerak dengan seluruh perangkat yang ada di seluruh Indonesia mendukung Prabowo-Hatta," ungkap Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Sopacua di Jakarta, Jumat (6/6/14).

Ia mengungkapkan arah arah dukungan didasari hasil Rapimnas Demokrat. Di mana 22 persen mendukung Prabowo-Hatta, 56 persen dalam posisi netral. Tetapi, kehadiran pasangan Prabowo-Hatta di depan pengurus Demokrat di Hotel Grand Sahid Jaya menghasilkan arah dukungan kepada keduanya.

"Prabowo-Hatta dalam menyampaikan visi misinya di depan kader Demokrat yang datang dari seluruh Indonesia, sudah tergambar sebuah garis yang sama antara program keduanya dan apa yang dilakukan Demokrat dan Pemerintah SBY selama 10 tahun," sambung Max.

Hasil dari pertemuan itu, kata Max, berakhir dengan pesan Demokrat kepada kadernya di seluruh Indonesia bahwa program Prabowo-Hatta sejalan dengan partai pimpinan SBY itu. Sehingga Demokrat tidak merasa bersalah bila mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Read More

Interpol " TURN BACK CRIME"

NTMC, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui DIV Humas Mabes Polri bersama Badan POM, dan Standar Perlindungan Konsumen, memberikan siaran Pers tentang Hari Anti Pemalsuan Se-Dunia. Terkait kejahatan terorganisir yang semakin terbuka diberbagai belahan dunia. Kamis, 5/6/14.

Menyadari hal itu, maka kejahatan terorganisisr khususnya pemalsuan telah dijadikan target utama ICPO-INTERPOL dan secara resmi telah menjadikan tanggal 5 Juni 2014 adalah sebagai Hari Anti Kejahatan Pemalsuan Sedunia.


Dan untuk mengetahui salah satu kegiatan adalah dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama mengkampanyekan untuk melawan kejahartan. Melalui moto " TURN BACK CRIME" Maka pada hari ini secara serentak seluruh dunia mulai mengkampanyekan perlawanan kejahatan pemalsuan termasuk Indonesia.

Salah satu kejahatan yang nyata adalah kejahatan pemalsuan. Kejahatan ini semakin bervariasi masuk kedalam komoditi kebutuhan masyarakat.

Misal kita mungkin dapat dengan mudah mendapatkan hand phone murah atau tas bermerk namun dengan harga dibawah standar.


Dalam menciptakan barang tiruan tersebut mereka telah menggunakan kemajuan teknologi, dan kemudahan sarana transportasi untuk menggelar serta memperluas jaringan kejahatan diseluruh dunia.

Akibat hal seperti itu dapat mempengaruhi dan mengancam kelangsungan perekonomian international.

Dalam hal ini perlunya kerjasama secara international dan kesungguhan bersama dari berbagai pihak, mulai dari organissasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat sampai dengan perorangan/individu untuk secara bersama mengatasi masalah tersebut.

Read More

Pendidikan Revolusi Mental

Jakarta - Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo menegaskan pendidikan sebagai faktor paling penting dalam revolusi mental. Dengan pendidikan lah kedisiplinan manusia Indonesia dibentuk.

“Pendidikan menjadi fokus pertama dan utama dalam program kerja kita. Pembentukan karakter akan dilakukan sedini mungkin," ujar Jokowi, di Ritz Carlton, Pacific Place, Rabu malam (4/6/2014).

Jokowi meyakini pendidikan membuat manusia Indonesia terampil. Sehingga pengangguran bisa berkurang dengan bertambahnya tenaga kerja yang memiliki keahlian. Daya saing tenaga kerja dalam negeri pun meningkat.

"Kita akan tambahkan pengetahuan dan juga keterampilan, sehingga manusia Indonesia nantinya akan terus berprestasi dan mampu bersaing dalam konteks persaingan regional dan global,” jelas Jokowi.

“Lewat program ini (Revolusi Mental), Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla mengerti betul kalau peningkatan kualitas manusia Indonesia itu sangat penting,” ucap Anies Baswedan, juru bicara tim Jokowi–JK.

Anies menjelaskan salah satu upaya Jokowi-JK adalah revolusi mental untuk memajukan kualitas manusia lewat pendidikan. Menurutnya, salah besar jika banyak orang hanya melihat pendidikan cukup dengan nilai akademik yang bagus.

"Pembentukan karakter yang baik juga sama pentingnya demi melahirkan manusia Indonesia berkualitas untuk meneruskan estafet kepemimpinan masa depan,” tutup rektor termuda Indonesia ini saat  mengakhiri keterangannya.

Read More

Sorong Dan Tambang Batu Bara

Sorong - Kabupaten Sorong bukan hanya memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas yang sudah puluhan tahun dieksploitasi, namun juga memiliki potensi batu bara yang dalam waktu dekat oleh perusahaan yang mengelolanya akan di-launching secara resmi.

Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, Ir. Septer Kawab yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, potensi tambang yang ada di Kabupaten Sorong memang cukup banyak, selain galian C dan tambang migas, saat ini yang sudah dikelola adalah tambang batu bara di Distrik Moisegin.

Potensi tambang yang ada di Kabupaten Sorong, selain galian C yang cukup banyak beroperasi, saat ini sudah beroperasi adalah perusahaan batu bara yang berada di Distrik Moisegin, terang Septer Kawab yang ditemui Radar Sorong dan Papua Barat TV di ruang kerjanya, Rabu (4/6).

Dijelaskannya, perusahaan yang beroperasi di bidang tambang batu bara adalah PT. MPI (Megapura Prima Industri) yang mana dari informasi yang ada dalam waktu dekat akan launching secara resmi.

Sudah beroperasi, sejumlah batu bara sudah ada di pelabuhan kawasan Industri Arar, ungkap Septer.

Disinggung mengenai perijinan dan prosedur yang dilalui perusahaan pertambangan untuk beroperasi, dijelaskannya bahwa dalam hal prosedur perijinan tentunya sudah dilalui karena saat ini sudah melakukan operasi, jadi untuk perijinan tidak ada permasalahan, dan untuk petensi batu bara di Kabupaten Sorong salah satunya di Distrik Moisegin dan juga di Distrik Salawati.

Ditambahkannya, dalam hal kualitas batu bara yang ada di Kabupaten Sorong yaitu sekitar 4.000 kalori dan masih terdapat sejumlah unsur-unsur lainnya. Batu bara yang dihasilkan di Kabupaten Sorong ini dapat digunakan untuk kepentingan bahan bakar PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap).

Yang ada di Moisegin kualitas batu baranya cukup baik, sekitar 4.000 kalori. Masih ada unsur unsur atau materi lainnya, kalau yang baik itu sekitar 5.000-an kalori. Informasinya akan di launching, sejumlah batu bara sudah ada di pelabuhan kawasan industri SP 3 dan sudah siap di angkut, pungkas Septer Kawab.

Read More