Geng Motor di Bekasi di ringkus Petugas

Jalur - Sebanyak 17 anggota geng motor yang dibekuk polisi di Bekasi dikenal sadis dalam melakukan aksi pencurian dengan kekerasan. Agar berani saat beraksi, mereka melakukan ritual tertentu. Seperti apa?

"Kelompok geng motor ini punya ritual masing-masing sebelum beraksi," kata Kapolresta Bekasi Kombes Pol Isnaeni Ujiarto

Pernyataan itu disampaikan Isnaeni dalam jumpa pers di Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/8/2014). Di situ juga hadir Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Sujarno, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto, dan Kasat Reskrim Polresta Bekasi AKP Wirdhanto Hadicaksono.

Dijelaskan Isnaeni, dari keterangan para tersangka geng motor Brigez, XTC dan Moonracer, aksi pengeroyokan dan pencurian dengan kekerasan dilakukan atas hasutan ketua geng motor. Mereka pun melakukan ritual tertentu agar berani saat beraksi.

"Seperti geng motor Moonracer, sebelum beraksi mereka diwajibkan melakukan ritual ngelem, dan mengkonsumsi zat adiktif tertentu seperti pil dekstro dan eximer agar berani dan lebih garang," ucap Isnaeni.

"Karena ritual-ritual tersebut, dalam setiap operasinya mereka dikenal sadis. Dengan menggunakan berbagai senjata tajam mereka tidak segan-segan membacok, menganiaya korban, termasuk melakukan pengrusakan," imbuh Rikwanto menimpali.

Kata Rikwanto, polisi saat ini sedang melakukan pengembangan. Polresta Bekasi masih memburu pelaku lainnya, termasuk para ketua geng motor tersebut yang masih dikejar.

"Ketua geng motornya masih DPO. Kita sedang kejar," sebut Rikwanto.

Ke-17 tersangka yang diamankan polisi merupakan anggota geng motor Brigez (5 orang), Moonracer (6 orang), dan XTC (6 orang). Mereka semua masih berusia muda dengan umur mulai dari 16-24 tahun.

Kelompok Brigez ADF (23), MHY (23), DE (25), HG (18), FW (21). Lalu Moonracer BHJ (17), ((20), RJB (24), REN (18), PAD (31), DW (16). Terakhir XTC ada FK (19), ML (22), IP (21), OPL (20), KMG (23), JMY (21).

4 tersangka BHJ, RJB, FK dan IP berupaya melarikan diri saat akan ditangkap. Polisi akhirnya melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki para tersangka yang selalu beraksi di wilayah Bekasi Kabupaten seperti di Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Tambelang dan Sukatani ini.

Dari ke-17 tersangka, polisi berhasil mengamankan berbagai barang bukti. Di antaranya 15 unit sepeda motor, puluhan jenis senjata tajam, 7 buah hanpdhone, kartu anggota geng motor, pistol mainan dan airsoftgun, serta sejumlah atribut geng motor.
sumber:detik

Read More

Cara Ridwan Kamil Gugat UU Pilkada ke MK

Jalur -  UU Pilkada soal pilkada tidak langsung atau lewat DPRD yang disahkan DPR makin menguatkan langkah Ridwan Kamil Cs melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Wali Kota Bandung tersebut bersama kepala daerah yang tergabung Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tengah menggodok meteri gugatan. Seperti apa persiapannya?....

"Kami sedang mengumpulkan staf ahli hukum dan pengacara-pengacara. Saya dukung kalau ada kekurangan-kekurangan," ucap Emil sapaan Ridwan usai menghadiri acara proyek pengembangan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, Senin (29/9/2014).

Emil menyebutkan Ketua Apeksi dan Apkasi terus berkoordinasi dengan seluruh anggota untuk mengajukan judicial review ke MK berkaitan UU Pilkada. Emil dan kepala daerah lainnya sejak awal menolak pilkada tidak langsung.

"Saya ini mengikuti organisasi Apeksi dan Apkasi. Saya bantu pemimpin (Apeksi dan Apkasi) dari bawah dan terus menyuarakan secara aktif ke MK untuk judicial review," tutur Emil.

Dia memastikan anggota Apeksi dan Apkasi tetap solid satu suara perihal penolakan pemilihan tidak langsung atau lewat DPRD. "Ya 'kan sudah tanda tangan semuanya," ucap Emil.
sumber:detik

Read More

Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jalur - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Polda Metro Jaya akan bekerja sama melakukan penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di seluruh wilayah DKI Jakarta. Penertiban akan difokuskan pada 48 titik rawan PMKS di lima wilayah DKI Jakarta.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, penertiban akan dimulai dari jalan-jalan protokol, jalan negara, jalan-jalan milik Provinsi DKI. Setelah itu, penertiban dilakukan ke jalan-jalan lokasi yang ada di wilayah kotamadya.

“Konsepnya, penertiban akan kami lakukan ke jalan-jalan yang berada di kawasan kelas satu, baru merambah ke jalan-jalan kelas dua dan tiga. Utamanya, penertiban dilakukan bila PMKS mengganggu ketertiban di jalan-jalan besar,” kata Masrokhan, usai penandatanganan MoU tentang PMKS antara Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (29/9).

Saat ini, pihaknya akan fokus pada 48 titik rawan PMKS. Jumlah tersebut sudah mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan jumlah titik rawan PMKS pada 2009 yang mencapai 53 titik.

Titik Rawan PMKS seperti di perempatan Matraman, perempatan Pramuka, perempatan Coca Cola-Cempaka Putih, perempatan Kelapa Gading, perempatan TMII, perempatan Fatmawati, serta perempatan Mampang-Kuningan.

Dengan adanya kerja sama ini, kata dia, PMKS yang sudah pernah terjaring dan kembali lagi ke jalan akan dikenakan sanksi tindak pidana. Pihaknya telah memiliki data base PMKS yang sudah terjaring.

"Ada sidik jari kan terus nanti kalau balik lagi ke Jakarta, nah itu ranahnya bukan di ranah kami karena sudah masuk dalam ranah kriminal yakni penipuan," katanya.

Pihaknya telah menempatkan petugas pemantau PMKS jalanan di setiap titik rawan PMKS. Di titik rawan itu, telah didirikan posko pengendalian dengan petugas pemantau di sana.

PMKS yang terjaring akan langsung ditempatkan di panti sosial yang telah disediakan. Bahkan mereka mendapatkan pelatihan agar setelah keluar dari panti mereka memiliki keterampilan dan tidak kembali ke jalan.
sumber: bs

Read More

Seruan Duduki DPR/MPR

Jalur - DPR telah memutuskan dan mengetuk palu sidang dengan menentukan pilkada lewat DPRD, hal ini hanya akan membuat demokrasi mengalami kemunduran dan semakin jauh dari kehidupan rakyat. Oleh karenanya, mahasiswa akan melawan membentuk barisan bersama rakyat baik di jalanan maupun dengan cara mendukung upaya uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan cita-cita demokrasi.

“Putusan paripurna telah menodai semangat reformasi secara berdemokrasi utuh, keputusan tersebut sangat tidak dinginkan rakyat, rakyat tidak akan tinggal diam, kami akan melawan bersama-sama rakyat!”.

“Mahasiswa menyatakan sikap akan membuktikan konsistensi seperti yang telah diperjuangkan sejak dahulu, kami akan bersama-sama rakyat melawan siapa saja yang ingin mengembalikan bangsa ini ke era orde baru,” tandas Sadam.

Dalam catatan mahasiswa pengembalian pemilukada ke DPRD memiliki konsekuensi buruk karena harus berhadapan dengan “preman parlemen”, dimana tercatat dalam kurun waktu 2004-2012 saja ada sekitar 3000 anggota parlemen yang terlibat korupsi.

“Opsi pilkada tidak langsung akan dikerangkeng oleh rantai korupsi di legislatif, ini akan semakin menguatkan “kongkalingkong antar eksekutif dan legislatif. Selain itu juga merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan demokrasi, dan perampokan terhadap kedaulatan rakyat, yang dilegalkan melalui lembaga legislatif,” katanya.

Saat ini mahasiswa akan mengkonsolidasikan diri untuk melakukan perlawanan serta juga memgancam akan mencatat anggota DPR yang telah mengambil opsi pemilihan tidak langsung sebagai penghianat reformasi.
sumber:

Read More

SBY Kecewa Putusan DPR RI

Jalur - RUU Pilkada membuat gerah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dibuat kecewa dengan hasil dan proses politisasi yang terkait pengesahan Undang-undang Pilkada di DPR RI.

Dalam keterangan persnya, Kamis (25/09), Presiden SBY menyatakan, dirinya juga kecewa karena usulan opsi yang disampaikan oleh Partai Demokrat terkait dengan UU Pilkada, yaitu Pilkada langsung dengan 10 perbaikan, juga telah ditolak oleh parlemen.

SBY memastikan, saat ini Partai Demokrat tengah mempertimbangkan untuk membawa masalah ini ke persoalan hukum, dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung.

"Saya kecewa dengan hasil dan proses politik yang ada di DPR RI. Mengapa saya kecewa?.... usulan opsi yang disampaikan Partai Demokrat, yaitu Pilkada langsung dengan 10 perbaikan besar juga ditolak," kata SBY.

"Partai Demokrat berencana untuk mempersiapkan, untuk sebuah gugatan. Gugatan hukum sedang kami pertimbangan mana yang lebih tepat, ke MK atau ke MA," ucapnya.

Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai Presiden, SBY berpendapat UU Pilkada tidak dapat dieksekusi dan akan bertentangan dengan UU lain, seperti UU Pemerintahan Daerah.

Presiden SBY juga menyampaikan, berat bagi dirinya untuk menandatangani sebuah UU seperti UU Pilkada, karena masih memiliki pertentangan secara fundamental.

Read More

KPK: Anggota DPR 2009-2014 tak peduli rakyat

Jalaur - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan evaluasi kinerja anggota DPR periode 2009-2014. Evaluasi itu menggunakan kajian KPK terkait 3 kewenangan dengan Tools Corruption Impact Assessment dan ditemukan permasalahan secara umum, salah satunya kepartaian.

"Secara umum masalah di DPR adalah problem hilir karena masalah utama di hulunya adalah persoalan partai. Kalau partai bisa dibangun transparansi, akuntabilitas dan kredibilitasnya maka setengah persoalan DPR akan selesai," ujar Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto kepada wartawan, Jakarta, Kamis (25/9).

Menurut Bambang, permasalahan yang biasa ditemukan lainnya yakni pembangunan basis komunikasi anggota DPR dengan konstituennya. Pola relasinya, lanjut Bambang, tidak hanya sekali dalam lima tahunan dan hanya satu arah untuk kepentingan anggota dewan tapi bagaimana menyerap aspirasi dan kebutuhan riil konstituen serta membentuk menjadi program strategis.

Dia menjelaskan, jika pola komunikasi itu tidak memadai dapat menimbulkan pertarungan antar calon dalam partai dengan partai lainnya. Bambang menuturkan sejumlah anggota DPR yang tidak kredibilitas cenderung `ongkos politik`-nya lebih banyak.

"Pola komunikasi yang tidak memadai plus pertarungan antar calon di dalam partai atas dengan partai lainnya serta kompetensi sebagai calon yang terbatas membuat lonjakan `ongkos politik` yang di sebagiannya juga memicu politik uang untuk dapatkan suara pemilih," ujarnya.

Bambang mengatakan, anggota DPR periode kemarin juga tidak begitu menampung aspirasi rakyat. Hal itu lah yang memicu terjadinya politik uang untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan golongan bukan kepentingan rakyat.

"Sebagian besar anggota DPR tidak memenuhi bilangan pembagi pemilih dalam pileg tapi merasa legitimed mewakili rakyat yang biasanya mereka juga tidak sepenuhnya menyuarakan kepentingan rakyat," ujarnya.

"Terjadinya politik uang juga kontribusi langsung atau disebabkan oleh para calon sendiri sehingga tidak fair bila pemilihan langsung yang menimbulkan uang dibebankan hanya jadi kesalahan pemilih saja," tambah dia.

Bambang menjelaskan anggota DPR yang korupsi biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yakni integritas individu, sistem dalam penggunaan wewenang yang tidak akuntabel dan budaya. Ketiganya, kata Bambang, terjadi pada anggota DPR Periode 2009-2014. "Hal ini juga terjadi pada anggota parlemen di DPR," ujarnya.
sumber:merdeka

Read More

Manfaat Perjanjian Pranikah

Jalur - Elza Syarief (Baca: Soal Revisi Gugatan, Elza: Itu Hal yang Manusiawi) mengatakan perjanjian pranikah hanya dilakukan kalangan tertentu. Mereka adalah, para selebritis, pengusaha, pebisnis atau anak orang kaya. Menurut Elza, memang ada kesan di masyarakat Indonesia, perjanjian ini masih jarang dibuat atau diajukan oleh pasangan yang akan menikah.

"Diangggapnya tidak pantas, jadi buat apa perlu bikin perjanjian pranikah segala? Ada kesan kalau bikin perjanjian ini seolah seperti mempersiakan buat cerai. Padahal esensi perjanjian ini untuk melindungi pasangan baik istri dan suami termasuk anak-anak apabila hal buruk terjadi dalam perkawinan. Melihatnya harus bijak, jangan hal buruk hanya perceraian saja. Tapi orang memandang perjanjian pranikah sepaket dengan persiapan perceraian," katanya pada Rabu, 24 September 2014.

Sementara Notaris Jakarta Timur, Anna Zubari pada Rabu, 24 September 2014 mengatakan perjanjian pranikah bukan sesuatu yang jelek, tapi lebih pada hal untuk antisipasi ketika terjadi perceraian atau perpisahan, dan hartanya bisa dipertanggungjawabkan atau diamankan. Baik Elza dan Anna menjelaskan sesungguhnya perjanjian pranikah memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Melindungi kekayaan Anda, perjanjian pranikah dapat memastikan saat pasangan Anda menikah dengan Anda, bukan dengan uang Anda. (Baca: Negara Jangan Memonopoli Tafsir Nikah Beda Agama )

2. Melindungi kepentingan Anda misalnya apabila pasangan Anda melakukan poligami akan ada pengaturan untuk menjamin kehidupan semua isterinya dan harta bersama masing-masing perkawinan terpisah. Dengan perjanjian ini dapat memastikan harta bersama Anda akan terlindungi tidak tercampur dengan perkawinan. Perjanjian pranikah dapat memastikan pemisahan harta peninggalan Anda, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.

3. Membebaskan Anda dari kewajiban ikut membayar utang pasangan Anda. Harta bersama tidak hanya mencakup pengertian harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 121 KUHPerdata, harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawina, setelah bahkan selama perkawinan, bila pasangan Anda memiliki beban utang yang tinggi, Anda ikut berkewajiban melunasinya. Kemudian apabila Anda menikahi pasangan dengan beban utang yang signifikan, dan tidak mau bertanggung jawab atas hutangnya, maka perjanjian ini dapat membantu memastikan bahwa hal ini tidak terjadi. Dengan adanya perjanjian ini maka berlakulah prinsip “uang kamu, uang saya juga. Utang Anda, bukan utang saya”.

4. Menjamin kepentingan usaha. Apabila memiliki usaha bisnis yang dijalankan (baik badan usaha maupun badan hukum), pasangan berhak menikmati keuntungan bahkan dari usaha bisnis yang dapat dianggap sebagai harta bersama perkawinan yang bila terjadi perceraian (Baca: Fanatisme Pendukung Capres Bisa Picu Perceraian) kekayaan atas usaha bisninya harus dibagi. Termasuk soal keuntungan harta atau bertambahnya harta kekayaan berdua yang timbul dari hasil harta kekayaannya masng-masing. Dengan perjanjian ini akan fleksibel mengatur bila terjadi perceraian atau pernikahan berakhir, pasangan bisa melanjutkan berbisnis atau bermitra dan sebaliknya sesuai kesepakatan yang dibuat.

5. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada perjanjian pranikah dapat memastikan tidak akan hadiah atau warisan berpindah dan menjamin harta perolehan dari warisan atau hadiah keluarga tetap dalam kekuasaan Anda.

6. Menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir. Sangat bermanfata bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim, dalam perjanjian pranikah bisa membicarakan soal ini dengan baik. Misalnya, tinggal pengajuan perjanjian pranikah dan meminta ke hakim untuk memerintahkan suami demi menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Read More

Inilah Masalah RUU Pilkada

Jalur - Pembahasan rancangan undang-undang pemilihan kepala daeah tidak menemukan kata sepakat dalam rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah, Rabu (24/9/2014).

Proses pengambilan keputusan pun akan dilakukan lewat forum yang lebih besar, yakni sidang paripurna, Kamis (25/9/2014) pagi. Ada tujuh isu krusial dalam RUU inisiatif pemerintah sejak 2010 tersebut. Isu krusial ini telah melewati diskusi alot dan tetap tak mendapati titik temu.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap proses pengambilan keputusan pada sidang paripurna bisa memberikan pilihan yang lebih mengerucut. "Semoga nantinya bisa hanya menyisakan (voting untuk) pilkada langsung dan tidak langsung saja," kata dia, kemarin.

Ketua panitia kerja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja, punya harapan serupa dengan Gamawan. Dia berkeinginan isu krusial selain mekanisme pemilihan kepala daerah bisa rampung dalam forum lobi sebelum pemungutan suara (voting) di rapat paripurna. Bila harapan ini tak terjadi, ujar dia, akan ada terlalu banyak varian pilihan dalam pemungutan suara.

Isu krusial RUU Pilkada

Persoalan krusial dalam RUU Pilkada yang tak tuntas hingga harus dibawa ke sidang paripurna tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pilkada langsung atau melalui DPRD
Perdebatan paling panas terjada pada isu mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tarik ulur dukungan semakin intensif menjelang pelaksanaan sidang paripurna. Pada draf awal, pemerintah langsung mengajukan usul perbaikan atas mekanisme pilkada langsung seperti yang diamanatkan pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Lantaran pilkada langsung dianggap penuh praktik politik uang hingga berujung pada banyaknya kepala daerah yang berperkara hukum, pemerintah pun mengajukan draf pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Sementara untuk pemilihan bupati dan wali kota, pemerintah mengajukan usulan pilkada langsung tetap dipertahankan.

Seiring waktu, sejumlah fraksi di parlemen menolak wacana pilkada melalui DPRD ini. Mereka yang menentang adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Mereka beralasan bahwa kedaulatan rakyat tetap tak bisa dicabut hanya karena ekses negatif pelaksanaan pilkada langsung.

Di sisi lain, kubu pendukung pilkada melalui DPRD masih lebih kuat yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Gerindra.

Adapun Partai Demokrat belakangan memilih berada di wilayah abu-abu dengan menyatakan dukungan terhadap pilkada langsung tetapi mengajukan 10 syarat. Tak hanya Partai Demokrat, Fraksi PKS juga ternyata berpaling dari yang semula mendukung pilkada langsung tetapi berbalik menyerukan penolakan.

2. Pemilihan paket atau tunggal

Perdebatan antarfraksi tak hanya sebatas pelaksanaan pilkada langsung atau melalui DPRD, tetapi juga soal usulan pilkada satu paket -memilih kepala daerah dan wakilnya bersamaan- atau pemilihan wakil kepala daerah melalui penunjukan.

Untuk isu ini, lebih banyak fraksi yang mendukung pilkada dilakukan tidak paket atau hanya memilih kepala daerah. Argumentasi yang digunakan kubu ini berkaca dari pelaksanaan pilkada selama ini yang ternyata banyak terjadi pecah kongsi.

Pendukung opsi pemilihan tak sepaket adalah Fraksi Partai Demoktrat, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pemerintah juga mendukung pelaksaan pilkada tidak satu paket.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengklaim bahwa lebih dari 60 persen pasangan kepala daerah dan wakilnya pecah kongsi di tengah jalan sehingga mengganggu jalannya pemerintahan.

Karenanya, pemerintah mengajukan opsi wakil ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih, dengan latar wakil itu dari pegawai negeri sipil, profesional, atau pun partai politik. Nama itu kemudian diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk disetujui.

Hanya ada dua fraksi yang tetap mendukung pilkada satu paket, yakni Fraksi PKS dan Fraksi PAN. Fraksi PKS berdalih ketidakharmonisan antara dua pimpinan daerah sudah seharusnya menjadi tugas partai politik untuk melakukan manajemen konflik. PKS menilai pecah kongsi kepala daerah dan wakilnya jangan dianggap berlebihan.

3. Pilkada serentak atau tidak

Pemerintah awalnya mengusulkan pelaksanaan pilkada dilakukan secara serentak pada 2015 dan 2018. Pada 2015, dilaksanakan pilkada serentak tahap pertama bagi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya berakhir di tahun tersebut.

Pilkada serentak tahap kedua berlangsung 2018 untuk gubernur, bupati dan wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2016, 2017 dan 2018. Pada 2016 dan 2017 diisi pejabat sampai dengan terpilih kepala daerah definitif di tahun 2018. Penerapan pilkada serentak ini dinilai bisa menghemat biaya.

Dalam pandangan fraksi pada Rabu malam, hanya Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, PKB, dan PKS yang  tegas menyatakan dukungan atas pelaksanaan pilkada serentak.

Menurut PKB, pilkada serentak menjadi jalan keluar dari keluhan kelompok penentang pilkada langsung yang dianggap berbiaya mahal. Sementara Partai Hanura lebih menekankan pada perlunya pembatasan dana kampanye.

4. Politik dinasti

Pemerintah mengajukan usul agar pencalonan kepala daerah atau pun wakil kepala daerah dilakukan dengan membatasi hubungan kekeluargaan. Di dalam draf yang diajukan pemerintah, terdapat larangan agar istri atau suami, anak, hingga saudara petahana diangkat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Usulan ini mendapat persetujuan fraksi-fraksi di DPR tetapi dengan sejumlah versi. Misalnya, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI-P, dan Fraksi Partai Hanura, berpandangan pelarangan cukup sebatas hubungan suami atau istri, sementara untuk anak atau pun saudara tidak boleh dilarang maju sebagai calon kepala daerah.

Usulan pemerintah hanya mendapat dukungan penuh dari Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi PKS mendukung pelarangan hubungan kekeluargaan secara keseluruhannya dalam pengajuan nama calon kepala daerah.

5. Pilkada satu putaran

Pemerintah juga mengajukan usulan perlunya dilakukan pilkada satu putaran. Menurut Pemerintah, hal ini bertujuan menekan biaya mahal pilkada.

Pada UU yang berlaku sekarang, pilkada dilakukan dua putaran apabila suara tertinggi pasangan calon yang berlaga tak mendapatkan minimal 30 persen suara.

Pemerintah mengusulkan pemenang pilkada adalah peraih suara terbanyak, berapa pun persentasenya, dalam satu kali putaran saja.

Hanya Fraksi PKB yang mendukung penuh pelaksanaan pilkada satu putaran ini dalam pandangan mini fraksi yang dibacakan Rabu petang. Fraksi lain tak terlalu menyoroti isu ini.

6. Uji publik

Uji publik adalah hal baru dalam RUU Pilkada ini. Uji publik dilakukan untuk menyeleksi calon kepala daerah sebelum diajukan oleh partai politik.

Pemerintah berpendapat uji publik ini bukan menentukan lolos atau tidaknya seorang calon, melainkan hanya untuk memenuhi prinsip keterbukaan.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku khawatir apabila uji materi ini dijadikan syarat lolosnya seorang bakal calon, maka akan membuka lagi ruang politik uang dan aksi suap terhadap penguji.

Sebagian besar fraksi pun menolak uji publik dijadikan syarat lolosnya seorang bakal calon. Sebagaimana Gamawan, mereka berpendapat hal itu bisa menjadi arena baru kampanye hitam untuk menjegal calon lain. Hanya Partai Demokrat yang bersikeras agar uji publik perlu dilakukan untuk menentukan lolos tidaknya seorang bakal calon.

7. Penghapusan PPS dan PPK

Wacana ini digulirkan oleh Pemerintah untuk memotong jalur birokrasi rekapitulasi suara. Pemotongan prosedur rekapitulasi suara juga dilakukan untuk memangkas ruang-ruang transaksi manipulasi hasil perhitungan suara.

Usulan yang masuk dalam draf usulan pemerintah ini juga tak terlalu disinggung oleh fraksi-fraksi. Fraksi Partai Golkar meminta agar hal-hal yang belum disepakati sebaiknya dibicarakan di forum sidang paripurna.
sumber:KKI

Read More

Ancaman Organisasi Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Negara

Jalur  -  Sudah tak terhitung lagi berapa jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, dengan berbenderakan Nasionalisme, Keagamaan, dan macam lainnya justru membuat tandingan dengan melakukan pengkritisan terhadap tokoh ataupun perlawanan terhadap pemimpin alat negara.

Hal tersebut semakin memberikan ruang gerak terhadap organisasi organisasi yang selalu menjadi provokator semua persoalan belakangan ini. Dan sangat ironi dan tidak patut untuk di perbincangkan bahwasannya Bhineka Tunggal Ika berbeda beda tetap satu jua" tidak dijadikan tolak ukur didalam bernegara dan bermasyarakat. Timbulnya kecemburuan sosial dengan mengatasnamakan RAS Agama lain. Itu menjadi salahsatu barometer pemimpin saat ini untuk memberikan efek jera terhadap organisasi yang menyimpang dari kehidupan bernegara.

Lebih lanjut bila ini terus didiamkan akan menjadi bumerang berjalannya roda pemerintahan dengan memberikan pembiaran secara tertulis dan terbuka.

Harapan untuk pemerintah saat ini perlu menata ulang bila perlu membekukan dan menutup semua organisasi yang menjadi tandingan pemerintah. Dan perlunya mengkaji ulang RUU Ormas.

Read More

Hukuman Mantan Ketum HMI

Jalur - 'Yakin Usaha Sampai' hampir mirip dengan kata yang disampaikan mantan ketua umum demokrat Anas Urbaningrum. "Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas.".

Itulah ucapan mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum pada Maret 2012. Yang pernyataan itu merupakan ungkapan kekesalan Anas karena terus dituding menerima sesuatu dari proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Tetapi, akhirnya pernyataan Anas bisa saja menjadi bumerang bagi dirinya, lantaran pada Februari 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Tidak hanya sampai di situ, KPK juga menetapkan Anas sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Namun, Anas berkilah tidak menerima apa pun dari proyek apa pun. Menurutnya, pembuktian bahwa ada penerimaan atau korupsi di pengadilan atau jika sudah diputus oleh majelis hakim. Apakah Anas tetap pada pendiriannya tak bersalah?

Hari ini, Rabu, 24 September 2014, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, akan menjatuhkan vonis atas perkara penerimaan hadiah dan pencucian uang dengan terdakwa mantan politisi Partai Demokrat tersebut.

Jika hakim menyatakan bahwa Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, akankah Anas berani merealisasikan janjinya, yaitu digantung di Monas (Monumen Nasional)? Atau sebaliknya, Anas tetap akan berkilah bahwa putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tuntutannya tetap berkeyakinan bahwa Anas bersalah. Anas pun dituntut pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan.

Read More

Mesin Politik Yang Menghasilkan Uang

Jalur - Berorganisasi selalu banyak disukai orang untuk menggeluti politik, baik individual, sosial, intelektual, managerial, profesional. banyak para kalangan inteketual muda mampu memberikan loyalitas tinggi, dikarenakan ada satu kepentingan didalamnya.

Orang yang terjun didunia politik berarti sudah memahami resiko apa yang akan terjadi dalam menjalankannya, terlebih lagi orang tersebut memiliki vokal yang cukup baik, dan memiliki rival yang seimbang. 

Tak hanya sekedar mengetahui bagaimana manajemen organisasi mencetuskan program program unggulan, sebaliknya dengan adanya program program tersebut yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dibuat sekaligus mampu memprediksi anggaran keuangan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Kini setiap orang yang masuk dalam Partai politik (parpol) belum memberikan contoh mental dalam mewujudkan keberpihakan pada rakyat. Kader parpol setelah duduk di parlemen maupun pemerintahan cenderung lupa kepada rakyat yang memilihnya.

Akhirnya, sejumlah kader-kader parpol berusaha meningkatkan taraf hidup yang tinggi dan melakukan berbagai cara untuk korupsi. Ditambah lagi beban partai politik dalam mencari sumber dana partai.

"Akar masalah banyaknya kader partai yang korupsi karena tidak ada sumber dana. Orang-orang duduk di parpol jadi pencari dana," ujar sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah Musni Umar di Jakarta, Rabu (24/9).


"Kalau tidak diselesaikan masalah pendanaan parpol ini maka korupsi akan terus merajalela. Banyak orang-orang yang awalnya baik dipaksa mencari dana untuk partai.
sumber:bs

Read More

Polisi Pantau Money Changer ilegal

 

Jalur - Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) melakukan penertiban kegiatan penukaran valuta asing nonperbankan atau money changer ilegal.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Suhardi Alius mengatakan pihaknya memprioritaskan penertiban money changer ilegal di sejumlah kota besar. Semisal, Jakarta, Bali, Surabaya, Pontianak, Batam dan Medan.

"Artinya itu jadi provinsi-provinsi prioritas sosialisasi," ujarnya saat acara penandatanganan MoU kerja sama BI-Polri di bidang sistem pembayaran, Jakarta, Rabu (24/9).

Kerja sama ini, lanjut Suhardi, sejalan dengan peran Polri dalam memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Suhardi mengatakan dokumen nota kesepahaman bakal dijadikan pedoman untuk menertibkan money changer ilegal.

"Jadi kerja sama antara BI dengan Polri, mencakup maslaah pengamanan, dan itu penjurunya adalah Baharkam."

Deputi Gubernur BI Ronald Waas menambahkan bisnis penukaran valas rawan disalahgunakan. Maka itu, penegakan hukum terhadap money changer ilegal sangat penting.

"Berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut dapat meliputi sarana pencucian uang dan pendanaan teroris, perdagangan narkotik hingga penyeludupan yang disamarkan seolah-olah bersumber dari bisnis tukar menukar valuta asing."
sumber:merdeka

Read More

Tips merampingkan Badan

 

Jalur - Media televisi saat ini sudah semakin banyak dan selalu memberikan informasi informasi yang kurang diketahui oleh masyarakat lain.

Terlebih lagi dengan lepas tayangnya setiap saluran televisi mengharuskan pemirsa untuk memilih apa yang harus dilihat agar informasi dapat segera didapat.

Televisi tidak memandang siapa penontonnya baik tua, dewasa dan anak-anak selalu diberikan banyak suguhan dari suka duka bahagia.

Akibat dari seringnya melihat televisi menurut beberapa rekomendasi dari Institut Nasional Kesehatan Inggris (NICE) diantaranya menghindari minuman dengan gula tambahan dan membatasi konsumsi makanan cepat saji.

Trik kali ini memiliki tujuan utama dari rancangan panduan yang dibuat sejak tahun 2006 ini adalah untuk membantu orang-orang dalam menjaga berat badan yang sehat.

Tingkat obesitas naik hampir dua kali lipat selama 10 tahun terakhir di Inggris.

Prof Mike Kelly, Direktur Pusat Kesehatan Masyarakat di NICE, mengatakan diet sehat dan melakukan aktivitas fisik adalah penting bagi semua orang, bukan hanya untuk mereka yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas.

"Aturan umum untuk menjaga berat badan yang sehat adalah bahwa asupan energi melalui makanan dan minuman tidak boleh melebihi energi yang kita keluarkan sehari-hari," katanya.

"Kita semua tahu bahwa kita mungkin harus menaiki tangga bukan lift, mengurangi waktu menonton TV, makan lebih sehat dan mengurangi minum alkohol.
sumber:elshinta

Read More

Pantauan Jalanan Jakarta

 

Jalur –  Polisi dengan senjata lengkap, belakangan kerap terlihat di ruas jalan Jakarta, khususnya di lokasi ramai. Oleh sebagian masyarakat, kehadiran polisi tersebut menimbulkan rasa aman, namun tidak sedikit yang menilai jadi indikasi kondisi keamanan Ibukota sedang gawat.

Penempatan polisi bersenjata lengkap itu biasanya berlokasi di Pos Pantau. Kawasan ramai seperti terminal, stasiun dan traffic light (TL) atau lampu merah sering dijadikan lokasi didirikannya Pos Pantau.

Seperti terlihat di kawasan Terminal Blok M, Kebayoran Baru, Jaksel. Di tempat itu, Polres Jaksel mendirikan Pos Pantau dihuni sejumlah personel terdiri dari Sabhara, Polantas dan Brimob.

BERI RASA AMAN

Kapolres Jaksel, Kombes Wahyu Hadiningrat, mengatakan tujuan didirikannya  pos pantau adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman warga dari segala gangguan kamtibmas.

“Selain tentunya sesuai dengan atensi Kapolda Metro Jaya. Kita ingin mendekatkan diri dengan masyarakat,” katanya didampingi Kasat Lantas AKBP Sutimin, Senin (22/9).

Ia menjelaskan, penempatan personel polisi bersenjata lengkap dihadirkan pada saat jam sibuk, yakni pagi dan sore hari.   “Setiap jam padat kita pasang anggota Brimob bersenjata api.”

Setiap harinya, personel bertugas di pos pantau mulai pukul 06.00 sampai 08.00 pada pagi hari serta pukul 16.00 hingga pukul 19.00 di sore harinya. Dari pantauan , pengaturan arus lalulintas menjadi agenda rutin mereka.

ANGKER

Tugas mengatur lalulintas juga tak jarang dilakukan anggota polisi yang memegang senjata berlaras  panjang. “Emang aman sih, penjahat bakalan mikir seribu kali kalau mau beraksi. Tapi kelihatan ‘angker’ juga kalau hampir di setiap jalan ada polisi bersenjata lengkap, kesannya Jakarta lagi gawat,” sebut Samuel, warga Kebayoran Baru, Jaksel.

Kehadiran pos pantau yang tersebar di sejumlah lokasi wilayah hukum Polda Metro Jaya, lengkap dengan personel polisi bersenjata merupakan gagasan Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kapolda menjelaskan penempatan Brimob bukan tanpa alasan. Mereka sengaja ditempatkan untuk mencegah tindak kriminal saat jam pulang kerja. 

Read More

Kisah Benyamin S - Suka Duka Bahagia

 

Jalur - Selain piawai berakting, Benyamin Sueb juga dikenal pandai menciptakan lagu untuk film yang dibintanginya. Untuk keahliannya tersebut, seniman asli Kemayoran ini bahkan pernah mendapat bayaran Rp 3 juta, ketika dirinya diminta menjadi pemain sekaligus pencipta soundtrack untuk film 'Jimat Benyamin'.

Bayaran yang diterima Ben tersebut merupakan bayaran tertinggi untuk aktor di eranya. Bahkan sempat beredar kabar jika bayaran setinggi itu merusak pasaran harga pemain film lainnya.

Dalam buku 'Kompor Mleduk Benyamin S', diceritakan tidak selamanya perjalan karir Ben di industri hiburan berjalan mulus. Ketika dirinya menciptakan lagu berjudul 'Jande Tue' yang akan dijadikan soundtrack untuk film 'Ratu Amplop', Ben sempat didamprat janda-janda yang tidak suka dengan lirik lagu tersebut.

Insiden tersebut terjadi usai Ben membawakan lagu 'Jande Tue' di stasiun televisi pada tahun 1975. Usai mendengarkan lagu tersebut, ada penonton yang kemudian menuliskan rasa tidak sukanya di surat pembaca Harian Kompas.

Berikut lirik 'Jande Tue' yang dianggap menghina janda:

"Ade jande romannya ude tue/ lagak lagunye kayak perawan aje/ yang mane jande/ yang mane ikan pede/ gue perhatiin due-duenye same"

Menyikapi keberatan tersebut, Ben kemudian menuliskan surat jawaban di harian yang sama. Dalam surat tertanggal 3 Februari 1975, seniman serba bisa ini menuliskan latar belakang diciptakan lagu tersebut.

Dalam surat tersebut, Ben menceritakan jika dia menyanyikan lagu 'Jande Tue' karena kesal dengan tokoh yang diperankan Connie Suteja yang selalu menghina pacarnya, Ratmi B29. Ben menambahkan, tidak semua janda memiliki perangai seperti lagu yang diciptakannya.

"Terus terang saya takut dong sama janda-janda kalau kalau dia tersinggung, benar juga saya bisa diboikot semua janda-janda. Padahal ibu saya, kakak saya, adik saya, keponakan saya juga janda."

Read More

Cerita Pak Hansip

 

 Jakarta - Setelah menghapus Pertahanan Sipil (Hansip), pemerintah kini menyiapkan konsep baru pada organisasi yang kini berganti nama menjadi Perlindungan Masyarakat (Linmas) itu. (Lihat: DKI Bakal Lebur Hansip dengan Satpol PP.) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Agung Mulyana mengatakan fungsi Linmas akan lebih banyak melindungi warga saat bencana.

"Kami sudah melatih Linmas untuk penanggulangan bencana," kata Agung di kantor Kemendagri, Senin, 22 September 2014.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghapus keberadaan Hansip sejak 1 September 2014. (Baca: Setelah 42 Tahun, Hansip Akhirnya Dihapus.) Penghapusan organisasi ini ditandai dengan pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Hansip dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat (Wankamra). Pemerintah menganggap fungsi Hansip dan Kamra tak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Menurut Agung, konsep perlindungan warga terhadap bencana lebih tepat untuk Linmas. Apalagi bencana kerap terjadi di Indonesia. "Saat bencana mereka bisa ikut mengevakuasi korban dan membantu membangun kembali rumah yang rusak," katanya.

Untuk memperkuat konsep kinerja Linmas, kata Agung, pihaknya sudah mengajukan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Rancangan ini berisi kelembagaan dan sumber daya manusia Linmas. Ditambah penganggaran untuk membiayai pembinaan Linmas melalui sumber-sumber APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. "Besarnya tergantung tiap daerah, tapi kami menyusun polanya," ujarnya.

Read More

Kasus Simulator SIM

 

Jalur - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Brigadir Jenderal Didik Poernomo. Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan Didik diperiksa terkait dengan kasus korupsi simulator surat izin mengemudi. "Diperiksa sebagai tersangka," ujar Priharsa di Jakarta, Senin, 22 September 2014.

Mengenakan batik cokelat lengan panjang, Didik memasuki gedung komisi antirasuah pagi tadi. Didik yang berjalan kaki dikawal tiga ajudannya terdiam ketika wartawan melontarkan beberapa pertanyaan. Sepanjang perjalanan memasuki gedung, Didik tak tersenyum sama sekali.

Pada 26 Agustus dan 2 September 2014, Didik juga diperiksa sebagai tersangka. Setelah diperiksa selama tujuh jam, mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas itu tidak ditahan. "Penahanan untuk tersangka DP, menurut penyidik, belum memenuhi unsur-unsur seperti di undang-undang. Jadi belum perlu ada penahanan," kata juru bicara KPK, Johan Budi, di kantornya saat itu.

KPK menetapkan Didik sebagai tersangka korupsi proyek simulator SIM sejak Agustus 2012. Dia sempat ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. Atasan Didik, Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri, juga sudah dihukum 18 tahun bui.

Pada 31 Oktober 2012, Didik bersama dua tersangka lainnya, yakni Ketua Panitia Lelang Proyek Simulator Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan dan Bendahara Korlantas Komisaris Legimo, dibebaskan karena masa penahanan sudah selesai. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 100 miliar.
sumber:tempo

Read More

Problem Parkir Liar di Jakarta

 

Jalur - Jakarta memang kota metropolitan tempatnya orang membuang uang, namun kondisi yang tercipta mengharuskan masyarakat menanggung resiko membludaknya manusia yang setiap hari berada diluar kurang lebih 10 juta kepala yang setiap harinya melakukan efektifitas.

Sehingga pemerintah kota melalui dinas perhubungan mencoba melakukan terobosan baru untuk mengurangi kemacetan dengan bermacam denda maksimal Rp 500 ribu perhari yang diperuntukan untuk mobil yang parkir sembarangan.

Walaupun sudah ada penerapan, tidak menimbulkan efek jera dan tampaknya belum membuat warganya turut mematuhi aturan tersebut. Melainkan dengan sengaja dan seenaknya memarkirkan kendaraannya

Sesuai aturan "Parkir liar: Melanggar rambu larangan dan perintah, kendaraan akan diderek, dikenakan biaya sebesar Rp 500.000/hari/kendaraan. Sesuai dengan perda No. 3 Tahun 2012. Hubungi posko 021-345 7471."

Read More

Kronologi Bentrok di Batam Versi TNI AD

 

Jalur – Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Andika Perkasa menjelaskan, empat anggota TNI menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Brimob di Markas Komando (Mako) Brimobda Kepri, di Tembesi, Batuaji, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) pada Minggu (21/9/2014) malam.

Menurutnya sebelum penembakan terjadi, anggota satuan Brimob Polda Kepri sedang melakukan penggerebekan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di Batam.

Berikut kronologi penembakan tersebut seperti dituturkan Kepala Dinas TNI AD Brigjen Andika Perkasa:

1. Pada pukul 20.00 WIB Anggota Polda Kepri dan Brimobda Kepri melakukan penggerebekan gudang BBM solar milik Sdr. N yg berada di depan perumahan cipta asri, jln. Trans Barelang Tembesi Batu Aji, Batam, dan mendapati 1 unit mobil sedan merah (diduga sebagai mobil pelangsir BBM) solar masuk menuju gudang tersebut.

2. Selanjutnya mobil tersebut kabur karena mengetahui ada penggerebekan yg dilakukan oleh anggota Polda dan Brimobda Kepri.

3. Selanjutnya anggota polda dan Brimobda Kepri melakukan pengejaran serta mengeluarkan tembakan ke arah ban mobil sedan merah tersebut.

4. Sekitar pukul 21.30 WIB anggota Polda dan Brimobda Kepri keluar dari gudang minyak tersebut dan pada saat yg bersamaan melintas Pratu Ari Kusdiyanto (Anggota Kesehatan Kompi Markas Yonif 134/TS) dan Prada Hari sulistiyo (Anggota Kompi Bantuan Yonif 134/TS) yg baru selesai melaksanakan apel malam di Yonif 134/TS dan akan pulang ke rumah-nya di daerah Bengkong Laut sekaligus akan mengambil cucian laundry. Mereka tidak bersenjata.

5. Namun ditengah perjalanan dua prajurit tersebut berhenti karena melihat ada keramaian di depan perumahan Cipta Asri.

6. Selanjutnya pada saat yang bersamaan anggota Polda dan Brimobda Kepri melakukan penembakan ke arah tanah di depan perumahan Cipta Asri yang (kelihatan-nya tidak disengaja) mengenai Pratu Ari Kusdianto dan Prada Hari Sulistyo.

7. Kemudian sekitar pukul 21.45 WIB, Praka Eka Basri (Anggota Kompi A, Yonif 134/TS) sedang menuju simpang tembesi untuk membelikan makan istrinya (juga tidak bersenjata).

8. Namun karena saat melintas di depan Mako Brimob, Praka Eka Basri melihat dua rekan-nya menderita luka tembak, yangbersangkutan singgah di depan Mako Brimob dan menanyakan kepada anggota brimob alasan penembakan terhadap dua anggota Yonif 134/TS.

9. Karena penjelasan dari Anggota Brimob kurang jelas, terjadi keributan mulut hingga pengeroyokan (dan pemukulan dengan gitar) terhadap Praka Eka Basri oleh anggota Brimob.

10. Kemudian sekitar pukul 21.50 WIB, Pratu Eko Syahputra (Anggota Kompi Markas Yonif 134/TS) mendapat telepon dari kawan-nya tentang insiden keributan di depan Mako Brimob.

11. Pratu Eko Syahputra (juga TIDAK BERSENJATA) yang ingin mengetahui kejadian sebenarnya menuju depan Mako Brimob.

12. Namun setiba-nya di depan Mako Brimob, sebelum mengetahui apa yang terjadi, yang bersangkutan juga ditembak oleh Anggota Brimob.

13. Kemudian sekitar pukul 22.10 WIB, Pratu KS. Marpaung (Anggota Provost Kompi A, Yonif 134/TS) mendapat laporan tentang insiden tersebut segera menuju depan Mako Brimobda Kepri Jln. Trans Barelang Tembesi Batu Aji Batam bersama 1 Anggotanya (mereka TIDAK BERSENJATA).

14. Kemudian setiba-nya di depan Mako Brimobda Kepri, Pratu KS. Marpaung mendapati Praka Eka Basri yang bersimbah darah di bagian wajah.

15. Pratu KS Marpaung kemudian menyampaikan kepada anggota Brimob bahwa Praka Eka Basri adalah anggota Yonif 134/TS. Namun anggota Brimob tidak memperdulikan dan membawa praka Eka Basri ke dalam Mako Brimob.

16. Sekitar pukul 22.19 WIB Lettu Inf Irham Irawan/Pasi Intel Yonif 134/TS tiba di depan Mako Brimobda Kepri dan menyampaikan pada Wakasat Brimobda Kepri bahwa kedatangan-nya untuk menjemput anggota-nya yang ditahan di Brimobda Kepri.

17. Namun saat pembicaraan di depan Mako Brimobda tersebut berlansung, sekitar pukul 22.20 WIB Pasi Intel Yonif 134/TS mendengar suara letusan senjata dari dalam Mako Brimobda Kepri.

18. Tembakan tersebut diduga dilakukan oleh anggota Brimobda kepri terhadap Praka Eka Basri di dalam Mako Brimobda Kepri.

19. Kemudian sekitar pukul 22.45 WIB setelah di desak oleh Lettu Inf Irham Irawan/Pasi Intel Yonif 134/TS, barulah Praka Eka Basri dibawa keluar oleh anggota Brimob dengan kondisi kepala berlumuran darah dan kaki sudah ditembak.

20. Pasi Intel langsung membawa korban ke RSUD untuk dilakukan pertolongan.

21. Sekitar pukul 23.00 WIB Danyonif 134/TS tiba di depan di mako Brimob menemui Wakasat Brimob dan langsung menenangkan anggota Yonif 134/TS yang sudah ramai berkumpul di depan mako Brimob.

22. Adapun korban luka tembak pada insiden tadi malam adalah sbb :

a. Eka Basri Praka/ 31050102130283 Jabatan Ta kipan A, Luka robek di Kepala depan akibat dikeroyok, Paha kiri tembus menuju belakang akibat tembakan.

b. Pratu Ari Kusdiyanto. 31090067460190 Jabatan Ta Kes Kima Yonif 134/Ts. Luka 2 tembusan dipergelangan Kaki kiri atas dan bawah akibat tembakan, proyektil masih bersarang. Rencana hari ini dilakukan operasi untuk mengeluarkan proyektil.

c. Prada Hari sulistiyo Nrp 31130076800392 Jabatan Ta Ki Bant Yonif 134/Ts. Luka tembak dari jari telunjuk kaki kanan ke bahu kaki atas, proyektil masih bersarang. Rencana hari ini dilakukan operasi untuk mengeluarkan proyektil.

d. Pratu Eka Syahputra Nrp 31100367160789 Jabatan Ta Kima Yonif 134/TS luka tembak pada paha sebelah kanan.

23. Saat ini semua korban penembakan sedang menjalani perawatan di RSUD Embung Fatimah Batu Aji.
sumber:tribun

Read More

Benyamin S

Jalur - Seniman besar asal Jakarta Benyamin Sueb dikenal menyukai segala jenis musik, dari musik tradisional seperti gambang kromong hingga musik yang berasal dari barat, seperti musik rock. Kesukaan Ben, kepada musik rock ditunjukan saat dirinya memasukkan unsur musik rock dan blues ke dalam salah satu lagu ciptaannya.

Seperti dikutip 'Kompor Mleduk Benyamin S', di tahun 1973, Ben menciptakan lagu berjudul 'Digebukin'. Dalam lagu tersebut, Ben mencampur unsur gambang kromong dengan rock dan blues.

Menurut Ben dalam gambang kromong sendiri memang terdapat unsur blues. Sedangkan musik rock yang di masa itu sering disebut sebagai musik underground, kebetulan sedang laku keras di pasaran dan disukai oleh masyarakat.

"Gua ingin berasimilasi dengan musik underground."

Ben menegaskan, dimasukannya unsur rock dan blues ke dalam lagu 'Digebukin' bukan bagian dari meluaskan penggemarnya. Dia merasa jika banyak penyanyi lain yang memasukkan gambang kromong ke dalam musiknya.

Selain memasukkan unsur rock dan blues ke dalam musiknya, Ben juga mulai belajar menggunakan alat musik untuk memperluas referensi. Di tahun 1975, Ben mulai berlatih saxophone.

Eksistensi seniman kelahiran 1939 tersebut semakin diakui saat dirinya mendapat penghargaan sebagai seniman yang turut memajukan bahasa Betawi lewat musik. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.

Read More

Rancangan Kota Nazi

Jalur - Sebuah pameran di bunker Nazi di Ibu Kota Berlin, Jerman, memperlihatkan sebuah rancangan kota khusus impian pemimpin Nazi Adolf Hitler.

Surat kabar the Daily Mail melaporkan, Senin (22/9), Hitler berencana membangun sebuah ibu kota super bagi Jerman yang ukurannya dua kali lebih besar dari Kompleks Santo Peter Basilika di Roma. Kota bernama 'Aula Rakyat' itu rencananya memuat 180 ribu orang.

Kota itu dihiasi jalan raya besar sepanjang delapan kilometer dan di kanan kirinya terdapat pilar-pilar bangunan kemegahan Nazi.

Kota itu rencananya akan menjadi kota terbesar di dunia pada masanya. hitler mengklaim gedung-gedung bangunan megah dan patung-patung di kota itu akan bertahan hingga seribu tahun.

Pameran di Berlin itu juga mengungkapkan tentang seorang arsitek bernama Albert Speer, yang berencana memakai tenaga budak Yahudi buat membangun kota itu. Speer berhasil kabur dari hukuman mati di Pengadilan Nurenberg setelah dia mengaku tidak tahu soal pembantaian orang Yahudi.

Kurator pameran Gernot Schaulinski mengatakan pameran ini bukan tentang kehebatan Jerman.

"Ini tentang hobi seorang diktator terhadap proyek semacam ini, ideologi di belakangnya, dan mereka yang menderita akibat hobi itu," kata dia.
sumber:merdeka

Read More

Gadis Belia Diancam Oral Sex Anggota Satpol PP Bekasi

Jalur - AR (17), pacar OV (15) remaja putri yang dipaksa melakukan oral seks oleh anggota Satpol PP Kota Bekasi, mengaku tak dapat berbuat banyak karena mendapatkan ancaman.

"Mau diinjak-injak kalau melawan," tutur AR yang didampingi pamannya, Aji Ajo (43) saat membuat laporan polisi di Mapolresta Bekasi Kota, Senin (22/09) siang.

Menurut dia, peristiwa itu berlangsung sekitar 15 menit sampai anggota Satpol PP itu mengalami orgasme. Dia mengatakan, pacarnya OV dipaksa melakukan oral seks, serta memegang kemaluan pelaku tersebut.

"Setelah selesai, kami diperbolehkan pulang," kata dia.

Warga Kelurahan Kranji, Bekasi Barat itu, mengaku tak mengetahui identitas pelaku tersebut. Sebab, saat melakukan perbuatannya, pelaku mengenakan jaket.

Adapun, yang dia hafal ialah kendaraan jenis Yamaha Mio biru B 3736 yang digunakan untuk membawanya ke Kantor Wali Kota Bekasi tepatnya di basement gedung sepuluh lantai.
sumber:merdeka

Read More

Tips Menggunakan High Heels

 

Jalur - Anggapan yang menyebut beauty is pain, terasa pas bagi wanita yang terbiasa menggunakan sepatu berhak tinggi atau high heels dalam kesehariannya. Meskipun terasa sakit dan menyiksa, namun dengan alasan cantik dan modis mereka pun kerap melupakan 'siksaan' akibat rasa sakit di kaki.

Meskipun dapat memberikan kesan anggun, namun sebuah studi yang dilakukan di Australia seperti dilansir CNN, menunjukkan bahaya yang disebabkan karena menggunakan high heels dalam waktu lama. Penelitian yang dilakukan selama 2 tahun ini melibatkan dua kelompok perempuan yang menggunakan high heels dan tidak.

Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan otot pada bagian betis untuk pemakai high heels. Hal ini dikarenakan otot betis berkontraksi dan menyesuaikan dengan sudut high heels. Akibatnya, otot menjadi tegang dan lebih pendek.

Sebagai konsekuensi jika terjadi peregangan berlebih pada betis, maka akan terjadi pemendekan otot di bagian betis. Seorang biomechanicts menyebut perempuan yang kerap menggunakan high heels lebih mungkin terserang kejang otot dan cedera karena posisi tubuh yang tidak seimbang.

Pemakaian dalam jangka waktu panjang dapat mengikatkan risiko radang pada ibu jari, kerusakan tulang telapak kaki, dan meningkatkan risiko jari kaki melengkung. Selain itu hak yang terlalu tinggi juga dapat membuat kaki melengkung ke bagian depan sepatu karena beban tubuh hanya tertumpu pada jari-jari.

Untuk model sepatu berhak yang tertutup, kemungkinan jari sakit semakin besar karena terkena dinding sepatu. Selain rasa sakit pada bagian betis dan lutut, penggunaan rasa sakit akibat penggunaan sepatu berhak juga dapat mengubah postur tubuh hingga berujung pada tumor di bagian kaki.
sumber:merdeka

Read More

Qurban dan Syarat Perjuangan

Jalur - Kata Qurban atau Kurban berasal dari Bahasa Arab (Qurbah) yang bermakna mendekatkan diri kepada Allah. Secara umum dari pengertian tersebut adalah bahwa apapun yang dilakukan dalam rangka pendekatan diri kepada Tuhan baik bentuk pengorbanan harta dan jiwa dapat dimaknai sebagai qurban.

Dalam Agama Islam ada sebuah ritual yang disebut Qurban, menurut ahli hukum islam, ibadah qurban merupakan sebuah ibadah berhukum sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu.

Peristiwa qurban sangat terkait erat dengan peristiwa "penyembelihan" Nabi Ismail oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim, peristiwa itu diperingati setiap hari 10-13 Dzulhijjah setiap tahunnya, hewan yang disarankan untuk disembelih adalah kambing atau domba, sapi atau unta yang jantan dengan kriteria, salah satunya sehat.

Namun ternyata makna dari proses qurban ini jauh lebih penting untuk kita pelajari dan fahami daripada hanya sekedar ritual tahunan saja.

Ayat-Ayat Mengenai Qurban
Berikut beberapa ayat yang berkaitan dengan peristiwa qurban yang diterangkan dalam al quran.

    As Saaffaat 37 : 102 - 109

    (102) Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".

    (103) Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).

    ( 104 )   Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,

    ( 105 )   sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

    ( 106 )   Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.

    ( 107 )   Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

    ( 108 )   Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,

    ( 109 )   (yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".

    ( 110 )   Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dari ayat 102 Surat As Saaffaat dapat dimengerti bahwa perintah untuk mengorbankan putranya (Nabi Ismail) adalah benar dari Allah. Oleh karena itu sebagai seorang yang hanif, maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut.

Ada hal unik dari peristiwa tersebut bahwa sebelum mengorbankan anaknya, Nabi Ibrahim bertanya terlebih dahulu kepada putranya, namun keyakinan yang ada pada diri Nabi Ismail dengan tegas mengatakan bahwa apabila itu benar dari Allah, maka laksanakanlah dan dia berkomitmen bahwa apabila perintah itu dikerjakan maka dia akan mendapati bahwa Nabi Ismail termasuk orang yang sabar.

Revolusi Ilmiah - Perintah dan larangan
Pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut selain persetujuan dari Nabi Ismail adalah :

    1. Manusia hanyalah hamba dari Sang Maha Kuasa, oleh karena itu perintah dari Nya wajib untuk dilaksanakan.


    2. Allah sangat mengetahui kondisi dan keadaan makhluk ciptaannya, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Nya, semua itu demi kebaikan makhluknya itu sendiri. Allah tidak pernah menzalimi makhluknya.


    3. Hasil akhir dari ketaatan terhadap perintah Nya adalah diberikannya kedamaian dan kesejahteraan kepada makhluknya dalam keberkatan dan keridhoan Nya.


Demikian sekilas mengenai makna dari qurban, semoga kita dapat memaknai qurban sebagaimana mestinya, tidak terbatas dengan ritual yang ada. Tetap Semangat dan Jaga Kesehatan.

Read More

Begitu Mudah Pejabat Dapati Pinjaman???.

 

Jalur - Dimana ada kesempatan disitulah ada peluang, apa yang diprogramkan salah satu bank milik pemerintah yaitu DKI, melakukan terobosan dengan memudahkan mengeluarkan anggaran dana untuk kepentingan para pejabat pejabat yang ada dipemerintahan.

Sungguh ironi, karakteristik bank tersebut, dengan memudahkan mereka mendapatkan kucuran dana yang seharusnya dapat dikeluarkan untuk masyarakat menengah kebawah.

Hal ini perlu dilakukan evaluasi teknis penganggaran yang diperlukan pihak bank untuk nasabah lain.

Sebagai bank pemerintah yang mengurusi pembayaran gaji setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Bank DKI menawari mereka fasilitas pinjaman dana yang cukup besar.

Syarat peminjaman itu cukup sederhana, yaitu Surat Keputusan (SK) pengangkatan anggota dewan yang baru saja mereka terima.

Seperti diketahui, 50 persen anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat ramai-ramai menggadaikan SK mereka.

Satu SK dapat ditukar dengan uang pinjaman yang cukup besar yakni Rp300 juta. Salah satu dari mereka mengaku akan menggunakan uang tersebut untuk membuka usaha kontrakan.
sumber:viva

Read More

Sindir Luthfi: Saya kira 20 tahun, ternyata cuma 18 tahun

Jalur - Terpidana korupsi suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kemtan), Luthfi Hasan Ishaaq nampaknya tidak menyesal atau kecewa dengan putusan Mahkamah Agung (MA), yang dalam putusan kasasinya memperberat hukumannya menjadi 18 tahun. Sebelumnya Luthfi dihukum 16 tahun penjara oleh majelis hakim tingkat pertama dan kedua.

Saat ditemui setelah salat Jumat di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Luthfi masih bisa tersenyum ketika ditanya awak media tentang pendapatnya soal hukumannya.

"Yah, tidak ada masalah. Semua bisa diatur. Biasa saja beda antara 16 tahun sama 18 tahun," jawab mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) santai, di depan Rumah Tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, Jumat (19/9).

Bahkan Luthfi sempat berkelakar bahwa MA bisa mejatuhkan vonis lebih tinggi, yaitu mencapai 20 tahun penjara.

"Saya kira 20 tahun, ternyata cuma 18 tahun," sindir Luthfi.

Ketua majelis kasasi yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar dan hakim anggota M Askin, MS Lumme, dalam pertimbangannya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa selaku anggota DPR RI adalah melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral untuk mendapatkan imbalan atau fee dari pengusaha daging sapi.

Kemudian perbuatan terdakwa, selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional dinilai telah mencederai kepercayaan rakyat banyak, khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih terdakwa menjadi anggota DPR RI.

Catatan: Mengapa tidak seumur hidup saja?...

Read More

Usul PD Mendukung atau menolak Pilkada Langsung

Jalur - Berikut 10 poin dari Partai Demokrat yang disampaikan Ketua Harian Syarief Hasan dalam jumpa pers, Kamis (18/9):

1. Uji publik atas integeritas dan kompetensi cagub, cabup, cawalikota.

2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak.

3. Pengaturan kampanye dan pembatasan dana.

4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.

5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai. Maksudnya adalah, kalau seseorang ingin maju melalui partai A, maka umumnya dikenal ada mahar dan sebagainya, bagi PD harus dilarang.

6. Larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam

7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.

8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada.

9. Penyelesaian sengketa pasca pilkada.

10. Pencegahan kekerasan dari calon atas keputusan pendukung.

Read More

ARB di Goyang Kader Golkar

Jalur - Gonjang ganjing di partai Golkar membuat perpecahan menjadi beberapa kubu sehingga banyak para kader yang mempertanyakan posisi jabatan ketua umum yang disandang Aburizal Bakrie, secara organisatoris ARB dan menurut AD/ART partai akan selesai kepemimpinannya sebagai Ketum Goklar sampai Desember 2014.

Namun sepertinya sudah ada yang memanas manasi untuk segera mengganti ketum yang secara langsung diangkat oleh kadernya sendiri, sebelum masa demisioner dilaksanakan, mengapa hal itu terjadi dikarenakan para kader Golkar yang berada dipusaran paling bawah sudah merasa resah dengan kepemimpinan Aburizal Bakrie.

Dengan melakukan pengumpulan massa, mereka para kader yang menolak bersama sama mendukung Eksponen Ormas Tri Karya Golkar dibawah komando Zainal Bintang dengan catatan untuk menegakkan Konstitusi dalam partai Golkar.

"Kami memandang bahwa konstitusi yang tertingi di sebuah partai adalah tertuang dalam AD/ART. Jelas bukan Rekomendasi Munas. AD/ART itu sifatnya mutlak diikuti. Sedangkan Rekomendasi tidak demikian," kata Wasekjen Golkar Kepulauan Riau,  Pajrin Shihab, Jumat, 11/90.

Dengan demikian, mutlak adanya bila kepemimpinan Aburizal Bakrie harus berakhir di 2014, dan bukan 2015. Sebab AD/ART partai mengatur bahwa Munas dilakukan setiap lima tahun sekali, bukan enam tahun.

Lanjutnya, pada tanggal 8 Oktober 2014 itu masa demisioner ARB. Dan bila pada tanggal 8 Oktober nanti tidak ada Munas, maka ARB bukan lagi Ketum Parati Golkar.

Read More

FPI Menolak AHOK Jadi Gubernur, Kenapa?....

Jalur - Untuk apa Front Pembela Islam (FPI) mencuat hanya untuk mengurusi permasalahan siapa yang akan menggantikan Gubernur DKI Jakarta, sangat tidak membenarkan didalam ajaran islam harus mempetakan antara satu agama dengan agama lainnya. hanya untuk memilih siapa asal usul pemimpinnnya.

Aksi yang mengatasnamakan agama yang dilakukan PFI Dikarenakan tidak sukanya terhadap AHOK (Wagub DKI) yang nantinya akan menggantikan Jokowi didalam kegubernuran, seolah akan membuat aksi melakukan penolakan besar besaran.  

Ini struktural secara administrasi, dengan mudahnya akan melakukan gerakan penolakan dengan mengatasnakaman ISLAM (sudah tidak benar PFI ini), dengan menolak Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI karena Ahok tidak beragama Islam. Namun DPRD DKI menganggap penolakan FPI itu tak sesuai ketentuan.


Hasan menegaskan, isu SARA sangat tidak pantas untuk dijadikan alasan penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI. Menurutnya, Indonesia bukanlah negara Islam dan sebagai warga negara kita harus tunduk kepada konstitusi.

" negara kita bukan negara islam. Jadi saya berharap janganlah melihat dari agama atau latar belakangnya. Melainkan kita berharap ke depan demi kemajuan Jakarta. Tegasnya.

Read More

Puisi Musim Semi

Karya:BK

Engkau datang dari kabut
Menukar sepiku dengan riang
Sejumput

Aroma melati tubuhmu
Sayup mengalun
Dalam bayang wajahmu yang anggun..

Padang di hamparan depan bukit itu
Menebar warna-warni senyummu
Kelopak bunga-bunga bermekaran
Rambutmu digerai oleh kenangan

Masih dalam berkat hangat
Musim semi
Oh...indahnya seisi bumi ini
Saat kau hadir
Dan sejenak pergi.

Read More

Puisi Dihatiku Ada Dirimu

Karya: CoB

Jangan mencintaiku demi angan bahagia
Jangan menyayangiku bagi harapan gembira hatimu
Jangan bersamaku jika demi derai tawa ceriamu
Percayalah....jangan, karena aku takkan pernah memberikannya padamu!!!

Aku pasti akan hadirkan kesedihan atas dirimu..
Air matamu tiada akan henti berderai di sudut mata indahmu
Tangismu pun mungkin kerap 'kan berkumandang pilu
Karena...

Kau akan sangat bersedih mendapatiku berlumur luka untukmu
Dukamu 'kan pecah saksikan perih yang rela ku jalani demi dirimu
Tercabik-cabik jua diri ini takkan ku hiraukan hanya bagimu
Karena memuliakanmu ialah hutang pengabdian tertagih atasku

Hingga ratapanmu kelak memecah hening bagi seonggok tubuh ini yang terkulai lemah berulas senyum kemenangan

Mencibir angkuhnya tantangan kehidupan yang tlah kujawab
Perjuangan tanpa pamrih merintangi asa demi memantaskan dirimu
hingga tiba di penghujung batas akhirku...

Read More

Sandi-Sandi Rahasia Polisi Indonesia

Jalur - Nah berikut ini sandi yang lazim digunakan oleh POLRI.

Maksud dari kasta adalah :
- Reserse
- Intel
- Densus


SANDI ANGKA

* 1-1 : Hubungi per telepon
* 1-4 : Ingin bicara di udara (langsung)
* 3-3 : Penerimaan sangat jelek/orang gila
* 3-3L : Kecelakaan korban luka
* 3-3M : Kecelakaan korban material
* 3-3K : Kecelakaan korban meninggal
* 3-3KA : Kecelakaan kereta api
* 3-4-K : Kecelakaan, korban meninggal, pelaku melarikan diri
* 4-4 : Penerimaan kurang jelas
* 5-5 : Penerimaan baik/sehat
* 8-4 : Tes pesawat/penerimaannya
* 8-6 : Dimengerti
* 8-7 : Disampaikan
* 8-8 : Ingin berjumpa langsung
* 10-2 : Posisi/keberadaan
* 10-4 : Diterima <-masterfrans
* 10-4 : roger that <-entalpy
* 10-8 : Menuju
* 1-1-2 : Emergency / darudat <- dasardasar
* 2-8-5 : Pemerkosaan
* 3-0-3 : Perjudian <- The Predator
* 3-0-1: lagi kimpoi <- killerinhouse
* 3-3-8 : Pembunuhan
* 3-6-3 : Pencurian
* 3-6-5 : Perampokan
* 8-1-0 : Pembunuhan
* 8-1-1 : Hidup
* 8-1-2 : Berita agar diulangi (kurang jelas)
* 8-1-3 : Selamat bertugas
* 8-1-4 : Laporan/pembicaraan terlalu cepat
* 8-1-5 : Cuaca
* 8-1-6 : Jam/waktu
* 8-1-9 : Situasi
* 8-1-10 : Komandan <- Munyuk Mumet


SANDI HURUF

* Taruna : Berita
* Gelombang : Jam/waktu
* Semut : Pelajar
* Lalat : Mahasiswa
* Pangkalan : Rumah/kediaman
* Cangkulan : Kantor/tempat kerja
* Gajah : Derek
* Cicak = KPK <- pemulungs
* Komando : Kantor polisi
* Tikar : Surat
* Buntut tikus : Antena pendek (HT)
* Belalai gajah : Antena atas
* Bandeng : Mayat <- JasminJava
* Laka : Kecelakaan
* Jaya 65 : Kebakaran
* Timor Kupang Pati : Tempat Kejadian Perkara
* Timor Lombok Pati : Telepon
* Timor Kupang Ambon : TerKendali Aman
* Halong Timur : Handy Talky (HT)
* Halong Pati : Hand Phone (HP)
* Kupang Rembang : KendaRaan
* Kupang Ambon : Kereta Api
* Wilis Kendal : Walikota
* Kendal Cepu : KeCamatan
* Kendal Lombok : KeLurahan
* Rembang Wilis : RW
* Rembang Timur : RT
* Rembang Rembang : Serse
* Rembang Solo : Rumah Sakit
* Rembang Pati : Rupiah
* Anak Kijang : Pencuri/Tersangka
* Angkot cipayung-ciracas : T-14-Koperasi Wahana Kalpika <-andromedaelroza
* Ambon Demak : Angkatan Darat
* Ambon Lombok : Angkatan Laut
* Ambon Ungaran : Angkatan Udara
* Pati Medan : Polisi Militer
* Timor Medan : Tamu/Teman
* Lombok-Lombok : Lalu Lintas
* Timor Lombok : Lampu Lalu Lintas/Traffic Light
* Sepi : Senjata Api
* Sajam : Senjata Tajam
* Curat : Pencurian Dengan Pemberatan
* Curas : Pencurian Dengan Kekerasan
* Curanmor : Pencurian Kendaraan Bermotor
* Bandung Umar Solo : BUS
* Medan-Medan : Metro Mini
* Pati Demak Irian : Jam/Waktu
* Solo Medan Pati : Pelajar
* Solo Medan Ungaran : Mahasiswa
* Solo Timur Medan : Rumah/Kediaman
* Opak Kendal Jepara : Kantor/Tempat Kerja
* Opak Pati Solo : Derek
* Lombok Pati : Kantor Polisi
* Lombok Irian : Surat
* Lombok Demak : Antena Pendek (HT)
* Bandung-Bandung : Barang Bukti (BB)
* Bandung2 Padat : Makan
* Bandung2 Medan : Bahan Bakar Minyak
* Lampiran/Ambon : Istri
* Monik : Anak
* Solo Bandung : Stand By
* Solo Garut : SiaGa
* Medan Demak : Meninggal Dunia
* Pati Ambon Medan : Pengamanan
* Ambon Pati-Pati : Apel
* Palang Hitam : Mobil Jenazah
* Demak Pati Kendal : Dinas Pemadam Kebakaran
* wayang = intel+serse <-dwahyuagung
* panah = polantas


polisi
Sandi Pangkat Kesatuan

* Kresna : Presiden
* Bima : Wakil Presiden
* Timor Bandung I : Kapolri
* Metro I : Kapolda
* Timor I : Kapolres
* Jajaran 1 : Kapolsek
* Jajaran 2 : Wakapolsek
* Jajaran 3 : Serse
* Jajaran 4 : Sabhara
* Jajaran 5 : Bimas/Babinkamtibmas
* Jajaran 6 : Lantas/Lalu Lintas

Read More

Korupsi Bupati Sumedang

Jalur - Sudah ditemukan alat bukti yang menimpa Bupati Sumedang oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dan telah menetapkan Ade Irawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi,  perjalanan dinas di DPRD Kota Cimahi tahun 2011. Kala itu, Ade menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi.

"Berdasarkan hasil penyidikan kasus ini, kami telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan AI (Ade Irawan,) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di DPRD Kota Cimahi," kata Kasie Penyidikan Aspidsus Kejati Jabar, Heru Widjatmiko didampingi Kasipenkum Kejati Jabar Suparman di Kantor Kejati Jabar di Bandung, Kamis (18/9).

Pihak Kejari Cimahi sendiri pada kasus ini telah menetapkan sembilan orang tersangka, tujuh dari agen perjalanan (Travel) dan dua lainnya pegawai di Sekretariat DPRD Kota Cimahi.

"Kami juga telah memeriksa dua orang dari travel dan dua orang dari sekretariat DPRD Kota Cimahi," kata Heru.

Heru mengatakan, pengembangan kasus ini oleh Kejati Jabar dilakukan sejak 11 Agustus 2014. Ini artinya hanya dalam tempo sebulan lebih, penyidik Kejati Jabar sudah bisa menetapkan Ade Irawan sebagai tersangka pada kasus yang merugikan negara sebesar Rp 1,7 miliar tersebut.

"Sesuai surat edaran dari Mahkamah Agung, pemeriksaan terhadap pejabat negara kini tidak perlu lagi harus menunggu surat izin dari Presiden," ujar Heru.

Read More

Indonesia: dan Wilayah Penduduk Terbesar

Jalur - Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, maka secara kehidupan masih terlihat banyak kekurangan, adanya kemiskinan yang saat ini masih menjadi program pemerintah untuk menanggulangi volumenya.

Satu sisi pembangunan mengajak masyarakat untuk ikut andil mengisi kapasitas yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Maka dengan rata rata jumlah penduduk yang paling besar diwilayah RI. Menurut BPS ada enam wilayah provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak.

Enam provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu:

Keenam provinsi itu adalah Jawa Barat, dengan  jumlah penduduk 43 juta jiwa. Disusul Jawa Timur dengan jumlah penduduk 37 juta jiwa, Jawa Tengah dengan penduduk 32 juta jiwa.

Berikutnya Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa, Banten dengan jumlah penduduk 10,4 juta jiwa. Terakhir Provinsi DKI Jakarta, yang berdasar data BPS 2011, jumlah penduduk mencapai 10,1 juta jiwa.

Selanjutnya, bagaimana pemerintah melakukan kesetaraan terhadap hidup layak orang banyak atau masyarakat seutuhnya kembali menikmati seluruh isi perekonomian yang ada di Indonesia, bila melihat jumlah penduduk yang sangat besar?.

Dan bagaimana untuk mengurangi tingkat jumlah penduduk yang cenderung masuk kategori miskin?...

Read More

Apa Jadinya Bila BBM Naik Menjadi 10 Ribu/Liter

Jalur -  Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung wacana kenaikan harga BBM di pemerintahan Jokowi JK dan menyarankan kenaikan BBM berkisar Rp 3.000 hingga rp 4.000 per liter. Demikian dikatakan Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi.

Kalangan pengusaha menilai bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi sangat penting dilakukan di pemerintahan Jokowi JK di mana defisit neraca perdagangan saat ini sangat besar. Sofyan mengatakan, harga BBM yang murah menyebabkan tingginya konsumsi masyarakat sehingga pemerintah harus mengimpor BBM dalam jumlah besar.

Sofyan menambahkan, jika pemerintahan Jokowi JK diperkirakan akan terjadi inflasi 3-4% terutama di sektor transportasi dan logistik. Dan memgakibatkan harga barang akan naik sebesar 5%. Namun Sofyan optimis bahwa dalam 6 bulan semua harga akan kembali normal.
sumber:elshinta

Read More

Cak Imin dan Rangkap Jabatannya

Jalur -  Sejak diangkatnya menjadi ketum PKB dan diangkatnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar sampai detik ini tetap tidak mau melepaskan rangkap jabatannya di partai yang mengusungnnya secara utuh.




Terlebih lagi posisi yang saat ini dijabat pada kabinet SBY, membuat banyak pertanyaan mengenai rangkap jabatan tersebut. Lalu apakah akan di perpanjang masa jabatan beliau sebagai menteri atau berganti ke menteri lainnya.

Melihat hal tersebut mengenai rangkap jabatan apakah masih dimaklumi oleh kabinet Jokowi nantinya?...

Read More

Wacana Kebijakan Pemkot Kota Bogor Larang Plat B Masuk Wilayah

 

Jalur - Ingin mengurangi dampak kemacetan malah membuat kebijakan yang merugikan orang banyak, apa yang di buat oleh Pemkot Bogor dengan akan mencoba menerapkan kebijakan satu hari tanpa kendaraan berpelat nomor B di wilayahnya.

Dikarenakan volume kemacetan yang semakin padat, hingga pemda harus mewacanakan aturan demikian, hal tersebut akan menjadi bumerang bagi pemkot bogor, apabila benar benar diterapkan aturan tersebut, malah akan merugikan pemkot, karena tidak mempertimbangkan resiko yang terjadi.



Kebalikannya nanti yang akan terjadi pimpinan pemkot bogor yang akan nantinya dii karantina dan akan dicopot jabatannya karena kebijakannya tersebut.

Hal semacam ini akan banyak menimbulkan banyak permasalah dan sekat sekat antar warga masyarakat yang notabene ada yang memiliki famili saudara. terlebih lagi letak geografis antara Jakarta dan Bogor yang berdekatan, dan cenderung fasilitas yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kendaraan mobil dan motor.

Untuk diketahui UU Lalulintas nomor 22 tahun 2009 tidak melarang pelat nomor Jakarta masuk ke suatu wilayah. Apalagi untuk wilayah lainnya misal sumatera.

Nah kalau ini benar akan dilaksanakan, bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan ini?...

Read More