Indonesia Jadi Incaran Negara Besar di Dunia

Jalur - Didunia ini sudah diakui ada dua negara raksasa dunia yang kini sedang mengincar Indonesia, ya<.  Amerika Serikat dan Rusia.

Diketahui negara adidaya itu ingin menjadikan 'Negeri Jamrud Khatulistiwa'--julukan Indonesia--sebagai pangsa pasar bagi produk-produk persenjataan mereka (Alutsista).

Sebagai bukti, Amerika Serikat mengaku siap memasok sejumlah suku cadang yang diperlukan kendaraan militer Indonesia asal negara tersebut seperti untuk pesawat angkut C-130 Hercules, jet tempur F-16 Fighting Falcon, dan helikopter tempur AH-64 Apache.

''Sulit bagi AS untuk melakukan embargo kepada Indonesia sebagai mitra yang amat kuat,'' kata Staf Khusus Menteri Pertahanan AS untuk Kawasan Asia Pasifik David B Shear, akhir pekan lalu.

Shear menambahkan pemerintah AS akan melakukan segala upaya untuk memastikan komitmen, dukungan, serta pengiriman suku cadang peralatan militer kepada Indonesia. ''Kami juga memiliki kerja sama penting mengenai hibah pesawat tempur F-16 dan penjualan helikopter tempur Apache baru-baru ini,'' kata Shear.

Lain Amerika Serikat, lain pula Rusia. Beberapa hari sebelum Shear mengungkapkan keinginan 'Negeri Paman Sam', Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin telah lebih dahulu menyatakan keinginan agar Indonesia menyetujui pembelian pesawat tempur Sukhoi jenis Su-35.

''Kami berharap kesepakatan pembelian Su-35 bisa terjadi. Kerja sama militer di antara kedua negara sudah berlangsung sejak lama dan kami ingin bisa terus berlanjut,'' ujar Galuzin di kediaman Duta Besar Rusia, Jakarta, Senin (19/1).

Dia menambahkan Rusia selalu siap jika memang nantinya Indonesia sepakat untuk membeli Su-35 demi menambah unit pesawat tempurnya.


Dalam kunjungannya dan peresmian Alutsista, Presiden Joko Widodo paham betul negeri yang dipimpinnya menjadi incaran negara-negara asing sebagai pangsa pasar potensial. Negara seluas 1.904.569 km2 ini tentu membutuhkan peralatan utama sistem persenjataan yang canggih, modern, dan ideal demi menjaga kedaulatan.

Daripada sekadar menjadi konsumen dan incaran negara-negara produsen dari luar negeri, Jokowi ingin Indonesia mandiri. Ia pun gencar melakukan safari ke PT PAL, PT Dok Surabaya, dan PT Pindad demi memenuhi kebutuhan pertahanan dalam taraf yang ideal.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengamini bahwa tujuan safari Jokowi ialah untuk mengetahui secara langsung kondisi salah satu industri strategis itu dan bagaimana pengembangannya ke depan.

''Presiden menginginkan pengembangan berbasis dua hal. Misi pertama harus bisa menuju kemandirian pertahanan, setiap ada pengadaan alutsista harus dibarengi transfer teknologi. Yang kedua ialah untuk menerapkan teknologi dan mengembangkan teknologi ganda,'' imbuhnya.


Ditopang UU

Industri pertahanan di dalam negeri memang diyakini akan bergeliat dan mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional. Pendorongnya ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

''Industri akan lebih bergeliat karena dijamin pemerintah melalui undang-undang. Ada banyak INVESTOR asing yang ingin mengajak kerja sama,'' ujar Kepala Divisi Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan Said Didu kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Sejauh ini, kata dia, industri dalam negeri baru bisa memproduksi senjata berkaliber kecil, kapal pendukung logistik perang, atau panser. Indonesia masih sangat tergantung pihak asing dalam hal teknologi tingkat tinggi.

''Untuk pesawat tempur, kapal perang yang lengkap dengan sistem senjata, kemudian kapal selam, itu masih harus bekerja sama dengan pihak asing. Senjata kaliber besar dan rudal juga masih harus kerja sama,'' tuturnya.

Lebih jauh ia mengatakan, pesawat tempur dan kapal selam tengah dirancang dengan Korea Selatan. ''Pesawat tempur mungkin baru bisa terbang 2026, kapal selam mungkin 2017-2018 sudah dibangun di PT PAL. Untuk medium tank, sedang dirancang PT Pindad,'' kata Said.

Said juga mengutarakan persoalan pertahanan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Mengingat masih ada permasalahan dari sisi industri pendukung dan permodalan, ia pun berharap kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.

Menurut dia, Kementerian Perindustrian bisa mendorong pengembangan industri pendukung, sedangkan Kementerian BUMN membantu suntikan modal. ''Dengan begitu, kapasitas produksi bisa ditingkatkan seiring dengan penyediaan sumber daya manusia yang mumpuni,'' tandas Said.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari mengatakan Kemenperin terus menguatkan BUMN sebagaimana yang menjadi bagian tugasnya.

''Tugas Kementerian Perindustrian ialah bagaimana memperkuat BUMN-nya seperti Pindad, Krakatau Steel, atau Dahana yang memproduksi mesiu. Dari sisi permodalan, Kementerian BUMN juga sudah bergerak melalui penyertaan modal negara (PMN),'' tutur Ansari.
sumber:mi

Read More

Polri dan KPK Harus Kontrol Diri

Jalur - Mari bersama sama membangun kontrol paling tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan,  rakyat akan selalu mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintahan dalam memberikan kebijakan serta keputusan, walaupun problema bercampur aduk dengan salah ataupun benar kala mempertahankan pengambilan keputusan.

Dengan tidak adanya strategi prioritas mana terlebih dahulu untuk dikerjakan dan dijalankan, cenderung persoalan yang diangkat masih perkutat masalah lama, pergerakan perjalanan bangsa Indonesia selalu melihat dan mata berpaling kebelakang, dengan mengansumsikan siapa waktu itu yang menjadi Bapak Penguasa hingga menjadi besar dan dianggap benar. Padahal?...

Kini kembali terjadi lagi dua institusi pemerintah dalam menjalankan tugasnya masih melihat persoalan yang bersifat  pribadi, dendam dan ketidakpercayaan. Hal ini membuat timbulnya kepercayaan publik menjadi berkurang. Untuk ditafsirkan kedua lembaga insitusi pemerintah yaitu Polri dan KPK sebenarnya mereka adalah satu kesatuan, masing masing memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan. Namun, dengan adanya dua kekuatan yang ada di dalam satu pemerintahan, makin menghambat jalannya penegakkan, dimasing masing institusi tersebut.

Dua institusi tersebut, masing masing telah keluar dari jalur koordinasi sebenarnya dalam melakukan tindakan baik penanganan maupun penyidikan. Dan masa rentang penyelesaian menjadi semakin lama dari kasus perkasus. Hal ini publik mengharafkan tingkat profesionalitas kerja masing masing institusi harus saling menghormati, apabila terdapat sangkaan setelah itu diberikan hak membela. Tetapi apa yang terjadi masing masing mencari kelemahan, kekurangan, dimana peluang untuk menjaga ancaman ancaman dapat ditangkis dan dielakan.

Sekarang kita kembalikan ke sikap apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo meminta baik KPK maupun Polri harus menjalankan hukum sesuai dengan aturan dan kode etik masing masing. Dan presiden juga menginginkan proses hukum yang ada harus benar-benar bersifat objektif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, pesan Presiden agar baik Polri maupun KPK tetap menjaga profesionalisme dan kekompakan. Dua institusi tersebut, ditambah Kejaksaan Agung, merupakan pilar utama penegakan hukum di negeri ini. Karena itu, terlalu mahal harganya bila institusi penegak hukum berbenturan, atau dibenturkan. Karena itulah, berkali-kali kita menegaskan keutuhan bangsa dan negara ini lebih mahal harganya ketimbang kepentingan sempit apa pun. Pada posisi tersebut, tidak elok rasanya bila ada pihak-pihak yang terus menggosok-gosok dengan mengembangkan sikap saling menyerang dan saling mendelegitimasi lembaga lainnya.

Read More

Jujur Belum Tentu Ada di KPK?...

Jalur - Setelah laporan panjang yang diberikan oleh Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto anggota fraksi PDIP terkait pertemuan dengan ketua KPK Abraham Samad dirumah kaca dengan para elit politik PDIP yang membahas pencalonan wakil presiden mendampingi Jokowi Dodo.

Menjadi topik panas saat ini, dengan tidak adanya penjelasan langsung dari tersangka sosok ketua KPK. Apakah benar ketua KPK mengikuti undangan tersebut?...

Hal itu dikritik oleh sebagian para ahli politik, bahwa ketua KPK telah melanggar kode etik institusinya, dikarenakan telah melakukan unsur unsur politis guna menonjolkan diri ikut serta dalam pencalonan tersebut.

Belum tenggat berjalan beberapa hari, kembali Kabareskrim Polri telah menangkap tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, terkait suap pilkada. Hal ini menambah cerita panjang sejarah KPK. Yang dengan mengawali usut calon kapolri Komjen Budi Gunawan yang berujung panjang dan cekal terhadap para pimpinan KPK tersebut.

Diketahui, Jum'at 23/1/15 telah menangkap wakil ketua KPK BW, yang digelandang oleh satuan kepolisian Kabareskrim polri dengan menggunakan surat penangkapan dan penahanan yang ditunjukan langsung ke BW, Penangkapan BW terjadi Jum'at pagi setelah menjemput anaknya yang masih sekolah diwilayah Depok, dengan didampingi anggota Polres Depok serta anggota gabungan yang berpakaian preman.

Bila mempelajari kasus perkasus, sudah sangat tabu apa yang di gagas KPK menjadikan tersangka Komjen Budi Gunawan dengan melihat rekap jejak tahun sebelumnya yang dijadikan alat bukti dalam penahanan tersangka BG. Berlanjut kasus kedua dengan penangkapan wakil ketua KPK melalui bukti data tahun sebelumnya, Pertanyaannya kenapa baru terbongkar data tersebut?...

Padahal rekap jejak tersangka sudah ada tahun lalu. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa hukum di jadikan alat politik.

sg

Read More

Keamanan Apa Saja Yang dimiliki Indonesia?...

Jalur - Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari banyak pulau, untuk menjaga kesatuan dan negara para pasukan-pasukan elit pun dipersiapkan oleh pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena informasi yang dirahasiakan belum banyak orang yang mengetahuinya, pasukan ini memang dipersiapkan untuk mengatasi masalah dengan tingkat yang tinggi. Ini adalah pasukan-pasukan elit yang dimiliki oleh Indonesia dan terjamin kemampuanya dalam menjalankan tugas-tugasnya bahkan diakui di Dunia.

1. Kopassus

Kopasus atau Komando Pasukan Khusus ini merupakan komando utama yang dimiliki TNI Angkatan Darat Indonesia. Dengan baret merah yang di pakainya pasukan ini dapat menangani tugas-tugas berat seperti operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang-Thailand (Woyla), Operasi GPK di Aceh dan adapula operasi yang tidak diketahui publik salah satunya Penyusupan ke pengungsi Vietnam di pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk di kordinasikan dengan pihak Amerika Serikat (CIA).

2. Batalion Raider

Pasukan elit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini diresmikan pada tahun 2003, walaupun umurnya masih mudah pasukan elit ini tidak bisa diremehkan. Pasukan ini memiliki kemampuan sebagai pasukan anti-teroris untuk pertempuran jarak dekat, pasukan ini memang dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. Kekuatan satu batalyon raider setara tiga kali lipat kekuatan satu batalyon infanteri (yonif) biasa di TNI Angkatan Darat.

3. Pasukan Katak (Kopaska)

Pasukan Katak ini dibentuk pada tahun 1963 oleh presiden pertama Indonesia Soekarno, pasukan ini memiliki motto Tan Hana Wighna Tan Sirna (Tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi) dan saat itu presiden Soekarno menggunakan pasukan ini dalam mengatasi masalah di Irian Jaya. Operasi-operasi yang meilbatkan Kopaska memang tidak banyak terekspos ke publik seperti Buru Perompak di daerah Selat Malaka, Selat Sunda, Bangka Belitung, Misi Satgas Merah Putih di Somalia pembebasan MV Sinar Kudus dan masih banyak lagi.

4. Datasemen Bravo 90 (Den Bravo-90)

Pasukan yang dibentuk oleh Angkatan Udara pada tahun 1990, pasukan ini mempunyai spesialis Pengamanan alutsista udara, anti-bajak pesawat, intelijen & kontra-intelijen. Pasukan khusus ini merupakan pertama di Indonesia yang mampu menguasai ilmu bela diri Stema yang merupakan ciri khas dari pasukan elite Rusia. Dalam operasinya tim ini bergerak tanpa identitas  atau seorang diri layaknya intelejjen.

5. Kontingen Garuda

Pasukan TNI yang satu ini dinamakan Kontingan Garuda atau Pasukan Garuda yang memiliki tugas untuk pasukan perdamaian di negara lain atau biasa dikirim sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Kontingan Garuda I dikirim pertama kali ke Mesir pada tahun 1957 dan terakhir ditugaskan pada saat bentrokan Libanon-Israel.
sumber:bekasiurban

Read More

Pemerintah Optimis Bangun Kereta Cepat di Luar Jawa

Jalur - Pemerintah menegaskan kembali akan membangun fasilitas umum yang rencana akan digerakan selama pembangunan jangka waktu lima tahun kedepan. dibalik program yang memakan banyak anggaran, Menteri Perhubungan menyampaikan, dan menegaskan bahwa dalam membangun program kereta cepat tidak menggunakan APBN 2015, namun dipakai untuk membeli kereta api cepat di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Demikian dikatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (21/01).

Ia mengatakan, tujuan program membangun kereta cepat di luar Pulau Jawa adalah untuk konektivitas. Pemerintah akan membangun dan membiayai proyek rel kereta yang tidak layak secara bisnis, sedangkan proyek rel kereta yang layak secara bisnis akan diserahkan ke swasta.

Jonan menegaskan, hingga lima tahun pemerintah tidak akan membangun kereta cepat di Jawa menggunakan APBN 2015, namun dipakai untuk membangun kereta api di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Jonan menambahkan, untuk Sumatera, pemerintah akan menyambungkan Rantau Prapat, Sumatera Utara ke Kertapati, Palembang lewat Sumatera Barat dengan panjang 1.400 kilometer double track.

Untuk Trans Kalimantan akan dibangun rel kereta rute Pontianak-Balikpapan. Kereta Trans Sulawesi, yaitu dari Makassar-Manado.

Pemerintah juga akan ada membangun rel di Papua Barat dan Papua. Untuk tahap awal, pemerintah membangun jalur kereta rute Sorong-Manokwari.
sumber:elshinta

Read More

Besok DPR Gelar Rapat Bahas Penundaan Pelantikan Kapolri

Jalur - Setelah presiden Joko Widodo menunda pelantikan Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, lalu melepas jabatan dengan hormat Kapolri Jenderal Sutarman, lalu menyusul pergantian Kabareskrim.

Hal  ini sangat diluar tata cara pergantian Kapolri secara seremonial, dengan tanpa melakukan sertijab, hal itu membuat komisi III DPR RI harus segera melakukan rapat terkait pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Seperti yang diungkap, Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa menyampaikan, bahwa agenda rapat kali ini menjadi penting dikarenakan ada pelanggaran pelanggaran undang-undang yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hari Senin besok kita akan menggelar rapat untuk membahas penundaan pelantikan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan pengangkatan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Ini ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kami melakukan rapat untuk menentukan sikap kami terkait persoalan itu," , Minggu (18/1)

Menurut Desmon yang juga Ketua Panja Penegakan Hukum DPR, para politisi Senayan heran dengan langkah Presiden Jokowi yang tidak memahami hukum, terutama Undang-Undang Nomor 2 /2002 tentang Polri.

Tidak seharusnya Jokowi langsung memberhentikan Jenderal Sutarman, menunda pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Badrodin Haiti sebagai Plt. Kapolri.

"Terlihat jelas Jokowi tidak memahami aturan dan undang-undang tentang Polri. Dia tidak bisa seenaknya  membatalkan hasil persetujuan DPR dan kemudian mengambil langkah mengangkat Plt. Kapolri tanpa persetujuan DPR," beber Desmond.

Dia menambahkan, rapat Komisi III nantinya akan memutuskan apakah perlu dilakukan pemanggilan atau menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Presiden.

"Ini penting agar masyarakat tahu apa alasan Jokowi melakukan itu semua. Sebenarnya tidak ada masalah kalau Jokowi langsung melantik Budi Gunawan, tapi Jokowi justru membuat masalah sendiri sehingga yang kecil pun terlihat menjadi besar," tambahnya.
sumber:pikiranrakyat

Read More

KPK Berpolitik Praktis, Ini Akan Kacau

Jalur - Nuansa politis sudah terlihat dengan adanya campur aduknya tatanan hukum dengan cara cara berpolitik, hal itu terlihat institusi kelembagaan yang ada dipemerintahan, terkait penyelesaian kasus hukum yaitu Korupsi.

Pembaca sudah menilai apa nantinya akan akan terjadi terkait Kisruhnya Calon Kapolri.

Media hukum kini sedang menyoroti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dengan terang terang dan menyimpulkan bahwa sosok  seseorang dengan mudah terlihat kalau sedang terjerat korupsi dan memiliki harta kekayaan yang jauh dari perkiraan.

Apa yang disampaikan pakar hukum bahwa, KPK memiliki sisi buruk, Tjipta Lesmana.

Tjipta menuturkan, terkadang, KPK punya trik kejutan untuk menempatkan pejabat publik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Namun, di sisi lain KPK punya kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan.

"KPK selalu bertindak ekstra hati-hati. Tidak puas dengan dua alat bukti permulaan, pasti memunculkan bukti ketiga bahkan keempat. Kadang jeleknya KPK, sudah menetapkan orang sebagai tersangka, tapi tidak kunjung diperiksa," kata Tjipta Lesmana dalam diskusi mingguan di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2015).

Ia mencontohkan, saat penetapan ketua BPK, Hadi Purnomo sebagai tersangka. KPK tidak memberikan waktu bagi Hadi untuk sekedar merayakan hari ulang tahunnya. KPK langsung menetapkannya sebagai tersangka. Namun, hingga saat ini, pemeriksaannya tak kunjung diteruskan dengan pemanggilan-pemanggilan.

Kondisi saat ini dinilai lebih buruk. Sebab, KPK diliputi dugaan unsur politik dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, sesaat sebelum, Kepala Lemdikpol ini menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

Menurut dia, KPK perlu segera memroses kasus Budi Gunawan sesuai dengan tuduhan yang dilayangkannya. Ini juga untuk menjaga citra KPK di mata publik.

"KPK sudah menyatakan kasus Budi Gunawan ini sederhana. Persepsi publik menilai KPK ini sarat nuansa politis, untuk mematahkannya harus dibuktikan dengan fakta. Fakta dan perkembangan kasus dari Budi Gunawan inilah yang bisa mematahkan persepsi itu," kata Tjipta.
sumber:kki

Read More

Katanya ada Polemik di Kepolisian

Jalur - Setelah penetapan kelulusan yang disampaikan anggota komisi III DPR RI terkait calon Kapolri, dan dimutasinya jajaran elit kepolisian membuat pandangan lain terkait hal tersebut.

Setelah digantikannya Kabareskrim Polri menimbulkan polemik baru sehingga mantan wakil kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komisaris Jenderal (purnawirawan) Oegroseno mengakui bahwa saat ini ada polemik di tubuh kepolisian.

"Selama saya menjabat tidak ada itu, tapi sekarang kejadiannya seperti ini berarti iya," kata Oegroseno di Jakarta, Sabtu (17/1), ketika mengonfirmasi pertanyaan wartawan mengenai adanya perselisihan di antara petinggi Polri.

Mantan Wakapolri yang menjabat pada 2 Agustus 2013-4 Maret 2014 tersebut mengaku kaget mendengar kabar mutasi jabatan yang dilakukan pada Komjen Pol Suhardi Alius.

"Saya juga kaget-kaget, saya telepon pak Suhardi, Di, kuatkan keluarga dan sebagainya, itu pesan moral saya," kata dia.

Oegroseno juga mengaku kaget ada pernyataan tidak mengenakkan yang dilontarkan oleh perwira tinggi polisi lainnya.

"Tapi saya kaget dengan statement-statement calon penggantinya, kok ada istilah pengkhianat, siapa ini pengkhianat ini," ujar dia.

Menurut dia, anggota kepolisian lain seharusnya tidak menimbulkan masalah baru di saat Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan tengah melalui proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah.

"Jangan munculkan masalah baru. Kalau dia ditunjuk mendapat jabatan jangan bikin statement bahwa ini ada suatu misi pembersihan," kata dia.

Secara pribadi Oegroseno berpendapat Suhardi Alius merupakan pribadi yang baik. "Saya tahu pribadinya ngga ada masalah, kalau ada masalah ketika saya tinggalkan, buktikan di Propam (Profesi dan Pengamanan Polri)," kata dia.

Pada Jumat (16/1) malam Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan keputusan untuk menunda pengangkatan Calon Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan yang sedang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tersangka kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah.

Presiden juga menetapkan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri hingga ada Kapolri baru dilantik.
sumber:jak

Read More

Pemprov DKI: Rencana Pembatasan Kendaraan Roda Empat

Jalur - Program program yang sudah dilaksanakan Gub DKI Jakarta dalam menata tata kota, mengharuskan kedisiplinan masyarakat didalam menggunakan kendaraannya, melalui pembatasan kendaraan yang kini tengah berjalan, namun masih belum memberikan kenyamanan bagi para pengendara,

Setelah pembatasan kendaraan, kali ini Pemprov DKI Jakarta, Basuki Purnama, menyampaikan akan melakukan penerapan kebijakan pembatasan usia kendaraan khusus untuk roda empat, yang realisasinya dimulai tahun 2017, dengan melihat kondisi sekarang terkendala transportasi umum di ibukota yang belum memadai.

"Penerapan kebijakan tersebut semata-mata bertujuan agar semakin banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum".

"Selain itu, kami juga ingin menurunkan emisi gas buang di wilayah DKI Jakarta, sehingga udara yang kita hirup setiap hari akan semakin bersih," ujar dia.

Melalui kebijakan tersebut, dia menuturkan, maka nantinya kendaraan roda empat yang lalu lalang di wilayah DKI Jakarta hanya memiliki masa pakai selama sepuluh tahun.

Selanjutnya, dia mengungkapkan apabila ada warga yang ingin mempertahankan kendaraannya, maka akan tetap diizinkan, namun ada konsekuensi yang harus ditanggung.

"Kalau masih tetap mau pakai mobilnya yang lama, ya silakan saja. Tapi tentu ada konsekuensinya, yaitu membayar pajak kendaraan bermotor yang tarifnya akan lebih tinggi dari sebelumnya.
sumber:portalkriminal

Read More

Lulus fit and proper test Komjen Pol Budi Gunawan

Jalur - Menanggapi dan mengapresiasi jalannya sidang di DPR Kompolnas melalui salahsatu anggota Novel Ali menyampaikan apabila Komjen Pol Budi Gunawan secara resmi sah dan dilantik menjadi Kapolri, maka ada tugas besar terutama dalam menangani kejahatan asing baik luar dan dalam diwilayah Indonesia dan International.

Dalam rapat yang dilakukan anggota DPR Komisi III telah melakukan uji kepatutan terhadap Komjen Budi Gunawan (fit and proper test) di hadapan Komisi III DPR, Rabu (14/1/2015) menekankan bahwa dirinya akan berkomitmen dan akan memberantas korupsi ditubuh instansi manapun.

“Jika saya diberikan amanah untuk mengemban tugas sebagai Kapolri saya akan mematuhi komitmen yang saya buat, yang pertama adalah komitmen anti korupsi untuk mewujudkan Polri yang bersih, tambahnya.

Read More

Aulia, Warga Pekanbaru, Percaya Foto Tersebut Asli

 

Jalur - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi. Sehari setelah penetapan status tersangka pada Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu, KPK digempur isu miring.

Rabu (14/1/2015), beredar foto-foto Ketua KPK, Abraham Samad dengan seorang wanita. Pada foto itu, Abraham sedang mencium dan memeluk sang wanita.

Abraham, ketika dihubungi Metrotvnews.com, membantah isu tersebut. Dia mengatakan ada pihak tertentu yang sengaja mengedarkan foto palsunya.

"Ini gosip yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan diri saya dan mengkriminalisasi saya," tulisnya, Rabu.

Banyak netizen yang juga tidak percaya dengan keaslian foto tersebut. Mereka menilai orang-orang tertentu sengaja mengedarkan foto ini melalui media sosial untuk menggoyahkan KPK.

"This is war. Stand tough, Pak!" tulis seorang netizen, Amir Syarif Siregar, dalam akun Twitter-nya, ‏@Sir_AmirSyarif.

Budi, salah satu pegawai swasta di Jakarta Barat, menilai foto Abraham dan pemenang kontes kecantikan itu hasil rekayasa.

"Pas di salah satu fotonya, ada warna kulit yang beda. Lalu, background fotonya itu di-crop," kata dia kepada Metrotvnews.com.

Sementara itu, Aulia, warga Pekanbaru, percaya foto tersebut asli. "Kalau dilihat dari gaya dan tatapan mata sih asli," ujarnya.

Foto tersebut pertama kali diunggah oleh Cahaya Reformasi melalui akun Twitter ‏@CahayaReformas1 sekitar pukul 07.00 WIB.

"Foto dugaan Abraham Samad mesum dengan Putri Indonesia 2014, masuk ke email http://Cahayareformasi.com  http://cahayareformasi.com/berita/2015/foto-dugaan-abraham-samad-mesum-dengan-putri-indonesia-2014-masuk-keemail-cahayareformasi-com/," tulisnya.

sumber:kki

Read More

Kapolri: Kita Nggak Ngerti Apa Yang di Sidik KPK

Jalur - Kapolri Jenderal Sutarman tidak mengerti kasus yang disidik oleh KPK terhadap bawahannya Komjen Pol Budi Gunawan. Pasalnya, bila melihat hasil pemeriksaan Polri soal rekening mencurigakan Komjen BG, sudah dianggap selesai.

"Kita pun nggak ngerti apa yang disidik KPK," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/1).

Komjen BG adalah calon tunggal Kapolri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Sutarman.

Terkait penonaktifan Komjen BG dari Mabes Polri, Jenderal Sutarman menjelaskan, hal itu menunggu persidangan di Pengadilan.

"Nah, itu nanti melalui sidang," pungkasnya.

KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut kemarin (Selasa, 13/1). Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan-jabatan lain. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan ada transaksi tidak wajar yang didapati oleh penyidik.
sumber:rakyatmerdeka

Read More

DPR Bacakan Usulan Calon Kapolri

 

Jalur - Surat Presiden Joko Widodo soal penunjukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri akan dibacakan pada rapat paripurna awal masa sidang II DPR, Senin.

"Pembukaan masa sidang yang akan disampaikan oleh Ketua DPR RI. Kemudian dilanjutkan membacakan surat-surat yang masuk ke DPR RI, salah satunya mengenai surat dari Presiden Jokowi terkait dengan usulan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, " kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung parlemen, Jakarta.

Agenda rapat paripurna lainnya, menurut Agus, adalah penetapan tambahan kursi dalam alat kelengkapan dewan sesuai dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyebutkan bahwa selain itu rapat paripurna akan
membahas masalah Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan.

Jumat pekan lalu Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro telah menyerahkan RAPBN Perubahan ke DPR.
sumber:antara

Read More

Cara Mengurus BPKB yang Hilang

 

Jalur - Saat ini banyak sindikat pemalsu surat kendaraan bermotor yang hampir mirip dengan aslinya, dikarenakan alasan susahnya dalam kepengurusan perbaikan surat tersebut, banyak masyarakat yang menggampangkan dalam pembuatan surat sehingga mereka berani membayar mahal.

Bagi anda warga masyarakat yang akan mengurus surat kendaraan bermotor yakni;  Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat anda mengetahui  tata cara pembuatannya antara lain:

 1. Pelayanan engurusan BPKB duplikat, persyaratan yang harus dilengkapi:

A. Laporan polisi kehilangan BPKB (minimum tingkat Polsek)

B. Kartu Tanda Penduduk (untuk perorangan)

C. Salinan akta pendirian dan surat keterangan domisili (untuk badan hukum)

D. Surat kuasa (untuk instansi pemerintahan/badan hukum)

E. Surat pernyataan BPKB hilang dari pemilik bermaterai

F. Bukti penyiaran di 2 (dua) media massa

G. Surat keterangan dari reserse (Reskrim)

H. Surat keterangan dari bank bahwa tidak dalam status jaminan bank

I. Cek fisik kendaraan hadir (tingkat Polda)

J. Fotokopi STNK

K. Pemilik diwajibkan hadir untuk difoto dan scan KTP

2. Pelayanan BPKB rusak/BPKB halaman habis/ BPKB terbakar sebagian, persyaratan yang harus dilengkapi:

A. Kartu Tanda Penduduk (untuk perorangan)

B. Salinan akte pendirian dan surat keterangan domisili (untuk badan hukum)

C. Surat kuasa (untuk instansi pemerintahan)

D. Fotokopi STNK

E. BPKB yang sudah rusak/ halaman habis

F. Berita acara pengggantian BPKB rusak/halaman habis/terbakar sebagian

3. Pelayanan pengurusan BPKB Terbakar habis, persyaratan yang harus dilengkapi:

A. Laporan polisi BPKB terbakar (minimum tingkat Polsek)

B. Kartu Tanda Penduduk (untuk perorangan)

C. Salinan akta pendirian dan surat ket domisili (untuk badan hukum)

D. Surat kuasa (untuk instansi pemerintahan)

E. Surat pernyataan BPKB terbakar dari pemilik bermaterai

F. Bukti penyiaran di 1 (satu) media massa

G. Surat keterangan dari reserse (Reskrim)

H. Surat keterangan dari bank bahwa tidak dalam status jaminan bank

I. Cek fisik kendaraan hadir (tingkat Polda)

J. Fotokopi STNK

K. Pemilik diwajibkan hadir untuk difoto dan scan KTP

Read More

Kini Harga Tiket Pesawat Domestik Minimal 500 Ribu

 

Jalur - Setelah tragedi yang menimpa pesawat AirAsia, yang mengakibatkan 162 korban jiwa hilang nyawanya diperairan selat karimata, membuat geram Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan langsung membuat kebijakan baru mengenai penetapan tarif bawah 40 persen dari tarif batas atas, maskapai domestik tidak ada yang menjual tiket di bawah Rp500 ribu.

Direktur Angkutan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Mohammad Alwi mengatakan, usai diberlakukannya kebijakan baru ini pada 30 Desember 2014, tidak ada satu pun maskapai yang menjual tiket di bawah Rp500 ribu.

Alwi mencontohkan, untuk penerbangan dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan Pesawat Boeing 737-800 dengan penerbangan sekira satu jam ditaksir tarif batas atasnya sekira Rp1,6 juta.

Jika dihitung dengan kebijakan baru ini, sambung Alwi, maka 40 persen tarif batas bawah dari tarif batas atas rute penerbangan tersebut sekira Rp600 ribu.

"Mau kasih sanksi bagaimana, normalnya itu memang sudah di atas Rp500 ribu. Saya mau ke Surabaya saja sudah Rp700 ribu. Tidak ada yang di bawah Rp500 ribu," tambahnya.

Read More

Larangan Membawa Mobil Masa Pakai di Atas 10 Tahun

Jalur - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dukung gagasan Polda Metro Jaya untuk membatasi bahwa penggunaan mobil hanya diperbolehkan pada akhir pekan.

Menurut Basuki, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 tentang transportasi.

Menurut perda tersebut, pembatasan arus lalu lintas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan atau waktu dan atau jaringan jalan tertentu.

"Sekarang kami lagi kaji lagi pembatasan umur mobil di Jakarta. Misalnya, usia mobil maksimal 10 tahun, lagi kaji sekarang," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (9/1/2015).

Kendati demikian, ia mengaku, pembatasan mobil melalui usia tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini. Sebab, masih banyak pengguna mobil di Jakarta dengan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah penerapan electronic road pricing (ERP) dan peningkatan pajak progresif kendaraan bermotor.

"Sekarang kamu boleh punya mobil, enggak apa-apa, tetapi enggak bisa semua jalan dilewati karena ada ERP. Pajak progresif juga mau kita naikkan," kata Basuki.

Hingga kini, ERP di dua jalan protokol di Jakarta masih diuji coba, yakni di Jalan Sudirman-MH Thamrin dan Jalan HR Rasuna Said. ERP baru dapat terlaksana pada akhir 2015, dan sempurna berjalan pada 2016 mendatang.

Tahun ini, pajak progresif kendaraan bermotor di Jakarta akan mengalami kenaikan hingga 150 persen. Besaran pajak progresif dimulai 2 persen untuk kendaraan kedua dari sebelumnya hanya sebesar 1,5 persen.

Untuk kendaraan ketiga, kenaikan pajak progresif mencapai 120 persen, yakni dari 2,5 persen menjadi 6 persen. Untuk kendaraan keempat dan seterusnya akan dikenakan pajak sebesar 10 persen, dari sebelumnya hanya 4 persen, atau sekitar 150 persen kenaikan dari pajak semula.
sumber:kompas

Read More

Polisi Ungkap Kelompok Pemalsu Ijazah

 

Jalur - Satuan Reskrim Polsek Cikupa telah menangkap tiga orang pemalsu ijazah dan menyita dokumen negara lainnya.
Kelompok tersebut, tertangkap di Desa Telagasari Rt 001/001, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang masing-masing berinisial KS, 42 tahun, ER, 36 tahun, dan AS, 33 tahun.

Informasi yang didapat dari Kapolsek Cikupa, Kompol Brisman Daniel Simanjutak yang didampingi Kanit Reskrim, Iptu Sumiran, menjelaskan terbongkarnya praktek pembuatan surat-surat palsu itu berawal dari informasi masyarakat.

Dari informasi itu, petugas  kemudian melakukan penyelidikan di ketiga rumah pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan, pihaknya kemudian menangkap ketiganya pada Senin (5/1/2015) lalu.

"Awalnya kami dapat informasi warga. Setelah kami selidiki, akhirnya kami berhasil mengungkap jaringan ini dan menangkapnya," kata Kapolsek kepada wartawan, Kamis (8/1/2015).

Tersangka yang pertama ditangkap kata Kapolsek adalah KS yang menyediakan bahan blangko palsu, barulah dari KS kedua tersangka lain dibekuk.

Dalam menjalankan aksinya membuat dokumen negara palsu, pelaku mematok tarif beragam. Untuk pembuatan Izasah palsu sebesar Rp500 ribu sampai Rp1 juta, sedangkan untuk KTP sebesar Rp200 ribu.

Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 174 stempel dari kantor instansi pemerintah dan sekolah, tiga buah KTP, dua buah izasah palsu, dan lain-lain.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya para pelaku dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun.
sumber:portal kriminal

Read More

Pelarangan Sepeda Motor Diperluas ke Jalan Sudirman

 

Jalur - Kepala Dinas Perhubungan Benjamin Bukit menilai peraturan pelarangan sepeda motor yang dilaksanakan di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat sejak 17 Desember lalu efektif mengurai kemacetan lalu lintas. Dengan demikian, ia memastikan akan ada perluasan area yang akan dimulai setelah 17 Januari mendatang.

Adapun area yang akan dipilih seperti yang banyak diberitakan dalam beberapa hari terakhir, yakni di Jalan Sudirman, tepatnya sampai di sekitar Patung Pemuda Membangun atau yang lebih dikenal sebagai Bundaran Senayan, tak jauh dari Ratu Plaza.

"Kita habiskan evaluasi (di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat) ini dulu, kan belum sebulan. Tahapannya kan begitu. Jadi perluasannya ya pasca 17 (Januari) lah," kata Benjamin, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Sesuai yang telah direncanakan, kata Benjamin, seusai habisnya masa uji coba, penerapan pelarangan sepeda motor akan dilengkapi dengan peraturan hukum. Dengan demikian, para pengendara motor yang tetap nekat melintas akan dikenakan sanksi.

Menurut Benjamin, saat ini jajaran Pemerintah Provinsi DKI tengah menggodok Peraturan Gubernur yang akan menjadi dasar hukum bagi peraturan tersebut. Penyusunan Pergub ditargetkan rampung paling lambat pada 17 Januari.

"Setelah tanggal 17 kalau ada yang melanggar, langsung kenakan sanksi. Uji coba ini aja kita toleran, setelah ini mainkan. Polantas kan punya tilang, kajiannya pun sudah melekat dengan koridor ini. Jadi tinggal extend saja. Paling persyaratannya ada jalan alternatif," ucap Benjamin.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi masa satu bulan diberlakukannya pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat pada 17 Januari mendatang. Apabila dinilai efektif dalam mengurai kemacetan, pelarangan sepeda motor akan diperluas.
sumber:Kompas

Read More

Ada Apa Dengan Media "Charlie Hebdo"

Jalur - Salah satu tersangka penyerangan kantor koran mingguan Charlie Hebdo, di Paris, Prancis, telah menyerahkan diri.

Sumber menyebutkan kepada kantor berita bahwa Hamyd Mourad (18) menyerahkan diri ke polisi setelah perburuan sepanjang hari terhadap dia dan dua saudaranya, yang diduga sebagai pelaku pembantaian.

Namun, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tersangka termuda ini menyerahkan diri.

Mourad berasal dari Reims, kota di sebelah timur laut Prancis. Polisi antiterorisme dilaporkan telah melakukan operasi di lokasi tersebut.

Perburuan terhadap dua tersangka lainnya, Said Kouachi (34) dan saudaranya Cherif (32) masih terus dilakukan.

Polisi mengidentifikasi tersangka setelah salah satu dari mereka meninggalkan kartu identitas dalam mobil yang digunakan untuk meninggalkan lokasi pembunuhan, di markas koran mingguan satir itu.

Dalam kejadian penyerangan, Rabu itu, polisi menyebutkan setidaknya ada 12 korban tewas. Dua di antara korban meninggal tersebut adalah polisi.

Presiden Prancis Francois Hollande mengecam aksi penembakan tersebut sebagai serangan teroris. Dia mengatakan, pertahanan terbaik Prancis melawan aksi "kebiadaban" itu adalah persatuan.

Persatuan tersebut kemudian diwujudkan ketika ribuan orang melakukan aksi protes di Paris untuk membela kebebasan berekpresi.

Hollande mengumumkan, Kamis ini menjadi hari berkabung nasional di Prancis.

Tidak ada yang mengaku bertanggungjawab atas aksi pembunuhan itu. Namun, situs-situs jihad telah memperingatkan Charlie Hebdo -- yang terkenal karena kontroversi tulisan satir terhadap para pemimpin politik dan agama serta berbagai kartun Nabi Muhammad--, akan membayar atas ejekannya itu.

Sumber:VOA

Read More

Murahnya Tiket Pesawat Domestik

 

Jalur - Dengan dibuatnya keputusan akan dihentiknnya harga tiket murah, hal ini membuat para kelas menengah kebawah sangat riskan dengan ditiadakannya harga tiket tersebut.

Belum lama menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyampaikan akan menghapuskan tarif murah pesawat. Rencana ini menyusul musibah jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 beberapa hari yang lalu.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menegaskan maskapai penerbangan sebaiknya tidak berlomba-lomba menawarkan tiket murah untuk mengejar kenaikan jumlah penumpang. Sehingga, pemberian tiket murah ini dapat mengabaikan keselamatan.

"Saya kira bukan itu. Maksudnya ialah jangan jor-joran pakai tiket murah sehingga mengabaikan keselamatan," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (7/1).

Menurutnya, pihak maskapai harus mengutamakan keselamatan dalam industri penerbangan. JK pun menegaskan pemerintah tak ingin membuat harga tiket menjadi lebih mahal. Meskipun begitu, keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama dalam penerbangan.

"Bukan ingin menghapuskan, tapi jangan karena tiket memburu penumpang sehingga mengabaikan keselamatan," jelas JK.
sumber:Republika

Read More

Jokowi Kumpulkan Jaksa Pemburu Koruptor

 

Jalur - Dalam pemerintahan Jokowi, sudah ada sebanyak 100 orang jaksa yang terpilih menjadi salah satu pasukan Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK). Para jaksa dari seluruh Indonesia ini sebelumnya pernah ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mereka dipilih karena memiliki kompetensi dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi," kata Jaksa Agung HM Prasetyo saat melantik Satgasus P3TPK, di Gedung Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung, Jl. Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2015). .

Di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya menangani kasus tindak pidana korupsi, 100 jaksa tersebut akan dibagi dalam 15 tim penyidik, 7 tim penuntutan dan 1 tim eksekusi. Setiap tim masing-masing terdiri dari lima orang untuk penyidik, tiga orang penuntut dan empat eksekutor.

Satgasus P3TPK tak ubahnya unit pasukan elite dalam militer. Hanya jaksa yang lulus ujian super ketat serta terbukti integritas dan dedikasinya yang bisa menjadi angggota.

Menjadi tanggung jawab moral untuk membuktikannya dengan hasil kerja terbaik kepada bangsa dan negara. "Keberadaan SATGASSUS P3PK sangat diharapkan menjawab segala tuntutan untuk memenangi perang melawan korupsi," wanti Prasetyo.
sumber: KKI
 

Read More

Biaya Buat SIM Dan STNK Hilang

Jalur - Divisi Humas Mabes Polri, mengumumkan biaya resmi pengurusan surat izin mengemudi (baru dan perpanjangan), serta cara pengurusan surat tanda nomor kendaraan hilang.
Pengumuman ini, disampaikan melalui fanpage Facebook Divisi Humas Polri.

Masyarakat sekiranya perlu tahu nominal biaya agar terhindar dari pungutan liar atau termakan oknum calo.

Berikut ini biaya pengurusan SIM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010:

SIM A: Baru Rp 120.000, Perpanjangan Rp 80.000
SIM B I: Baru Rp 120.000, Perpanjangan Rp 80.000
SIM B II: Baru Rp 120.000, Perpanjangan Rp 80.000
SIM C: Baru Rp 100.000, Perpanjangan Rp 75.000
SIM D: Baru Rp 50.000, Perpanjangan Rp 30.000
SIM INTERNASIONAL: Baru Rp 250.000, Perpanjangan Rp 225.000

Guna pengurusan STNK hilang dan penerbitan STNK baru, dibutuhkan persyaratan:

1. KTP pemilik kendaraan, asli dan fotokopi
2. Fotokopi STNK yang hilang
3. Surat Keterangan Hilang STNK dari Polsek atau Polres setempat
4. BPKB asli dan fotokopi

Prosedur pengurusan STNK hilang adalah sebagai berikut:

1. Cek Fisik kendaraan. Fotokopi hasil cek fisiknya
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Mengurus cek blokir (mengurus surat keterangan STNK hilang dari Samsat), berisi keterangan keabsahan STNK terkait, misalnya tidak diblokir atau dalam pencarian. Lampirkan hasil cek fisik kendaraan.
4. Mengurus pembuatan STNK baru di loket BBN II. (Lampirkan semua persyaratan data dan surat keterangan hilang dari Samsat).
5. Pembayaran pajak kendaraan bermotor. (Bila telah dibayar maka bebas biaya pajak).
6. Membayar biaya pembuatan STNK baru.
7. Pengambilan STNK dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
8. Selesai.

Read More

Pelajar Dilarang Menggunakan Sepeda Motor

Jalur - Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP  Noffan Widyayoko, melarang pelajar menggunakan sepeda motor termasuk berangkat sekolah.

Larangan yang mulai berlaku Rabu (7/1/2015) besok itu, bertujuan untuk meminimalisasi maraknya berandalan bermotor.

"Mulai besok pelajar tidak oleh lagi naik sepeda motor berangkat ke sekolah. Kita akan gelar razia ke sekolah-sekolah. Jika ada sepeda motor milik siswa langsung diangkut," kata Kapolresta, di Mapolresta, Selasa (6/1/2015).

Apabila himbauan ini tak juga diindahkan, akan tindakan lain yang dijadikan sanksi tegas.

Read More

Ini daftar Perusahaan Asuransi yang menanggung AirAsia QZ8501

Jalur - Berikut daftar Perusahaan Asuransi yang menanggung AirAsia QZ8501
1. Pesawat: 36 juta - 50 juta dollar AS
    - PT Jasindo (Persero)
    - PT Asuransi Sinar Mas
    - Allianz Global (Reasuransi)
2. Penumpang
    - PT Jasindo (Persero)
    - PT Asuransi Sinar Mas
Total pembayaran: Rp 193,750 miliar

Asuransi tambahan
    - PT Asuransi Dayin Mitra Tbk:  
   Rp 12,225 miliar
    - PT Jiwasraya (Persero):
  Rp 200 juta
Permenhub 77/2011:
Jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat sehingga mengakibatkan penumpang meninggal dunia adalah sebesar Rp 1,25 miliar per orang.
Sumber: Riset Kontan

Read More

Nasib asuransi korban AirAsia QZ8501

Jalur - Di tengah proses evakuasi korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501, mulai ramai soal kewajiban maskapai memberikan asuransi kepada keluarga korban. Sebagai informasi, perusahaan yang memberikan asuransi dalam hilangnya AirAsia QZ8501 adalah Allianz melalui anak usahanya yang berada di London, UK, yakni Allianz Global Corporate & Specialty UK.

Sesuai dengan Konvensi Montreal tentang jaminan keselamatan penumpang dalam pesawat penerbangan sipil, asuransi berkewajiban untuk menjamin penumpang penerbangan minimal sebesar USD 174 ribu per orang atau setara Rp 2,1 miliar.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan kesiapannya untuk membantu secara penuh para korban AirAsia QZ8501. Tidak hanya setiap hari datang di posko ruang tunggu keluarga di Mapolda, Jawa Timur, tetapi juga pasang badan untuk menyelesaikan kasus dan kesulitan keluarga.

"Saya mengajak pakar asuransi dari Universitas Airlangga, Surabaya untuk mendampingi keluarga korban," kata Risma.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengatakan, asuransi untuk para korban memang harus diselesaikan oleh pihak AirAsia. "Ya memang asuransi artinya AirAsia yang harus menyelesaikan asuransi itu. Apakah langsung AirAsia atau langsung asuransi atau lewat foreign. Itu masalah teknis aja," tutur JK.

Beberapa keluarga korban sendiri mengaku belum menerima sepeser pun dana asuransi dari pihak maskapai maupun perusahaan asuransi. CEO Airasia Tony Fernandes berjanji takkan lari dan akan bertanggung jawab atas tragedi jatuhnya pesawat AirAsia nomor penerbangan QZ8501 di Teluk Karimata.

Lalu mengapa hingga saat ini belum juga terbayarkan dana santunan untuk keluarga korban?

http://www.merdeka.com/uang/karut-marut-nasib-asuransi-korban-airasia-qz8501-splitnews-2.html

Read More

CABUT REMISI BAGI KORUPTOR!

Jalur - Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan terpidana korupsi tidak berhak menerima remisi. Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, menegaskan pengadilan bisa mencantumkan dalam putusan berupa pencabutan remisi bagi koruptor.

Dasar hukum pencabutan remisi itu ialah Pasal 18 ayat 1 huruf d UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

''Selain pidana penjara dan uang pengganti, pencabutan hak-hak terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat bisa dilakukan. Itu tertuang di Pasal 18 ayat 1 huruf d UU Nomor 20 Tahun 2001,'' beber Emerson kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Emerson menyatakan para hakim tidak perlu ragu-ragu mencantumkan dalam putusan berupa pencabutan hak remisi bagi terpidana korupsi.

''Kecuali, terpidana korupsi itu menjadi justice collaborator dalam membongkar kasus korupsi lainnya,'' lanjutnya.

Ia menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung juga bisa proaktif dengan cara mengajukan penuntutan pembatasan remisi terhadap terdakwa korupsi. “Jadi, bukan hanya hakim yang bertindak proaktif,†ujarnya.

Aktivis antikorupsi itu juga menyinggung perihal Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Disebutkannya, remisi bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba, dan terorisme diperketat dengan sejumlah syarat.

''Namun, PP 99 malah ditumpulkan pelaksanaannya lewat Surat Edaran (SE) Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013. Pemerintah harus mencabut SE itu. Pemerintah juga wajib mendukung agar hakim mencantumkan dalam putusan berupa pencabutan hak Pakar hukum pidana Achyar Salmi mengatakan pencabutan hak remisi bagi terdawa korupsi dalam putusan hakim di pengadilan merupakan terobosan baru pengadilan.''

Ia menunggu para hakim dari pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) merealisasikan hal tersebut.

''Jika sudah diterapkan hakim pengadilan tipikor, itu bisa menjadi yurisprudensi atau sumber hukum selanjutnya yang akan digunakan dalam pengadilan,'' tutur Achyar saat berbincang-bincang dengan Media Indonesia.

Ia menambahkan, aturan tersebut perlu dipermanenkan dalam bentuk undang-undang.

''Supaya bisa mengikat, lebih baik pengaturan pencabutan pemberian remisi dalam putusan pengadilan tercantum dalam undang-undang,'' tandas Achyar.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung ingin secepatnya mengeksekusi mati empat terpidana narkoba. Kejaksaan Agung juga tidak ingin menggantung status hukum dua terpidana mati pembunuhan berencana yang sebelumnya dinyatakan sudah siap dieksekusi.

Jaksa Agung HM Prasetyo menuturkan, selain masih menunggu hasil pengajuan peninjauan kembali (PK) dari terpidana, pihaknya masih menunggu surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan Mahkamah Agung (perma) tentang pengajuan PK yang lebih dari satu kali.
sumber:frd (cob)

Read More

Tingginya Ombak Pencarian Korban AirAsia Setinggi 3 Meter

Jalur - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan tinggi gelombang laut di lokasi pencarian badan pesawat AirAsia nomor penerbngan QZ 8501, di Selat Karimata, mencapai 1,5-3 meter.

"Gelombang laut 1,5-3 meter, cuaca di lokasi juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang," kata Kabid Informasi Meteorologi Publik BMKG, Fachri Radjab, di Jakarta, Senin (5/1).

Menurut Fachri, potensi hujan tersebut akan berlangsung pada siang hingga sore hari, sehingga cuaca cukup kondusif bagi Tim SAR untuk melakukam pencarian di pagi hari.

Hingga hari ke sembilan pencarian jatuhnya pesawat AirAsia rute Surabaya-Singapura tersebut masih berlangsung.

Tim SAR gabungan saat ini fokus mencari fuselage pesawat dan korban tepatnya di Teluk Kumai Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Sebelumnya pencarian terkendala cuaca yang buruk dan gelombang tinggi sehingga tim harus berhati-hati bahkan harus menghentikan sementara evakuasi sambil menunggu cuaca membaik.

Pencarian juga diperkuat pesawat dan kapal dari negara sahabat serta penyelam.

Badan SAR Nasional menyatakan tim telah berhasil menemukan 34 jenazah korban dan sudah dievakuasi ke Pangkalan Bun serta Surabaya untuk identifikasi.
sumber:portalkriminal

Read More

Jalur Alternatif Menuju Puncak

Jalur - Jelang pergantian akhir tahun jalur menuju Puncak Bogor akan ditutup mulai Rabu, 31 Desember 2014, pukul 18.00 sampai Kamis, 1 Januari 2015, pukul 06.00 WIB.

Penutupan jalur Puncak dilakukan untuk mencegah penumpukan masyarakat yang merayakan tahun baru di Puncak, Bogor.

Guna untuk mempermudah masyarakat yang akan menuju kawasan puncak inilah rute yang dapat para pengendara mudah untuk lalui jalan tersebut antara lain:

Rute jalur alternatif yang pertama menuju puncak, yakni Jakarta via Tol Jagorawi keluar dari Gerbang Tol Sentul, Cijayanti, masuk perumahan Rainbow Hill, Gunung Geluis, Pasir Angin, Gang Bengkel dan jalur Puncak, atau keluar dari Megamendung.

Sedangkan jalur alternatif kedua, yakni masuk melalui jalan Ciawi, desa Bendungan, Pasir Muncang, Megamendung, keluar di depan Kecamatan Cisarua, dan lurus melalui Pasar Cisarua, atau keluar dari Perkebunan Teh Gunungmas.

"Semua persimpangan, di antaranya simpang pasir angin, Megamendung, Gang Bengkel, Lokawiratama, Lembah Nyiur, Jatiwangi, Ciburial.

Jalur alternatif rawan kecelakaan. Dua jalan yang selalu dijadikan jalur alternatif ini memiliki ruas yang sempit, tanjakan dan turunan berkelok yang curam, serta minim penerangan di malam hari.

Read More

Harga BBM 7600 Mulai Aktif Pukul 00.00 WIB Berlaku di JAMALI (Jawa Madura Bali)

Jalur - Pemerintah jelang tutup tahun melakukan terobosan dalam hal kebijakan tarif BBM, hal ini menjadi sangat riskan dimata para politisi dan masyarakat terkait rencana menurunkan harga BBM.

Apa yang sudah disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said bahwa skema penerapan subsidi BBM di Indonesia akan berubah. Di mana, pada awal tahun 2015 harga BBM subsidi akan mengalami penurunan.

Entah untuk memberikan pencitraan yang baik dimata masyarakat atau trik lainnya agar mendapat dukungan lebih memasuki tahun 2015.

Rencana tersebut telah diuraian pa menteri dengan memaparkan harga "Minyak tanah akan tetap diharga Rp2.500 per liter, kemudian minyak solar Rp7.250 per liter," ujar Sudirman di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (31/12/14).

Dan untuk premium pemerintah akan menerapkan harga RON 88 sebesar Rp7.600 per liter untuk di luar Jawa, Madura, Bali (Jamali). Begitu pula dengan BBM RON 88 nonsubsidi yang akan dibanderol Rp7.600 di Jamali.

"Premium RON 88 itu Rp7.600 untuk premium luar Jamali, untuk (RON 88) nonsubsidi Rp7.600 di luar Jamali," tambahnya lagi.

Read More

Inilah Pengalihan Arus Lalin di Jakarta Jelang Malam Tahun Baru

Jalur - Jelang penantian pergantian tahun baru, sejumlah ruas jalan yang ada di Ibukota saat ini sedang diberikan titik titik pengalihan arus lalin dan bersamaan dengan adanya acara Jakarta Night Festival (JNF) yang diadakan Pemprov DKI Jakarta yang rencananya ruas jalan digunakan untuk acara tersebut sepanjang jalan Sudirman sampai Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/14).

Untuk memeriahkan acara tersebut setidaknya sudah ada sembilan panggung hiburan, oleh karena itu Polda Metro Jaya,  berupaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi kemacetan dan kesemarawutan jalan dilakukan rekayasa pengalihan arus lalin yang rencananya akan dimulai mulai pukul 17:00 WIB.

Inilah rute pengalihan arus lalulintas tersebut:

- Harmoni
Penutupan Jalan Majapahit, kendaraan dari arah utara dialihkan ke Jalan H Ir Juanda atau ke arah Jalan Suryopranoto.

- Bundaran Air Mancur
Penutupan Jalan MH Thamrin menuju selatan dan penutupan Jalan Medan Merdeka Barat, kendaraan dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Budi Kemuliaan.

- Kebon Sirih
Pengendara Jalan MH Thamrin dari arah utara dan selatan dapat beralih ke Jalan Kebun Sirih, arah Tugu Tani

- Sarinah
Penutupan Jalan MH Thamrin arah utara dan selatan, pengemudi bisa memilih jalur alternatif di Jalan Wahid Hasyim, arah barat serta ke arah timur menuju Jalan Sabang.

- Bundaran Hotel Indonesia
Kendaraan dialihkan menuju Jalan Imam Bonjol serta Jalan Tanjung Karang dan Jalan Kendal.

- Dukuh Atas
Adanya penutupan DUkuh Atas dari arah utara, pengendara dialihkan ke Dukuh Bawah.

- Dharmala
Penutupan Jalan Jenderal Sudirman, pengemudi diarahkan ke Jalan Mas Mansyur.

- Semanggi
Akibat penutupan Jalan Jenderal Sudirman dari arah utara, kendaraan dialihkan menuju Jalan Gatot Subroto, ke arah Cawang. Sedangkan dari selatan, pengemudi diarahkan untuk menggunakan rute ke Blok M.

- Bundaran Senayan
Penutupan Jalan Jenderal Sudirman, pengendara dapat menggunakan jalur alternatif melewati Jalan Hang Tuah serta Jalan Sisingamangaraja.

Read More

Harga baru BBM bersubsidi berlaku efektif mulai 1 Januari 2015

 

Jalur - Pemerintah dalam memberikan kebijakan terkait naiknya harga BBM, sangat direspon oleh masyarakat. Terlebih dengan adanya demo yang sampai saat ini masih menjadi andalan rakyat dalam menyeimbangkan faktor kebutuhan hidup.

Melihat menurunnya tingkat harga minyak dunia yang saat ini sedang mengalami penurunan, berimbas kesektor sektor riil yang ada khususnya di Indonesia, menjadi skema besar harapan masyarakat mendapatkan nilai jual BBM menjadi lebih murah dibanding dengan harga BBM di negara lain.

Suatu kegembiraan yang nantinya akan dirasakan masyarakat guna menikmati fasilitas BBM guna memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari hari.

Melalui Kementerian Perekonomian bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyampaikan bahwa akan ada kebijakan baru yang disertai dengan perubahan harga BBM yang bersubsidi tepat dimulai pada 1 Januari 2015. Dan akan menjadi kabar baik bagi masyarakat.

Meski begitu, Sofyan enggan menyebut berapa besaran penurunan harga BBM bersubsidi. Yang pasti, tegas dia, pemerintah ingin memberlakukan kebijakan serta harga baru BBM bersubsidi guna menyesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia yang terus menurun.

Mantan Menteri BUMN tersebut mengatakan kebijakan serta harga baru itu akan diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pada Rabu (31/12).

Sofyan mengatakan, pengumuman tidak perlu dilakukan Presiden RI Joko Widodo karena ini merupakan berita baik untuk masyarakat. Harga baru BBM bersubsidi berlaku efektif mulai 1 Januari 2015.

Sofyan masih menutup rapat mengenai kebijakan apa yang akan diberlakukan pemerintah terkait BBM bersubsidi. Namun, dia menyebut dari ketiga jenis BBM bersubsidi yakni premium, minyak tanah, dan solar, akan ada yang diberlakukan subsidi tetap.

Read More

Preman Ciracas Tertembak Saat Lakukan Aksi di Jalan Bungur

Jalur - Ada sekitar 20 an orang yang beraksi melakukan pemalakan disertai ancaman dan pemerasan  terhadap  para pengguna  jalan yang sedang melintas di Jalan Supriyadi Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, Minggu (28/12)pada pukul 03:00 WIB pagi.

Diketahui satu orang  bernama Asep Ramadhan (20), warga  Jalan Bungur Rt 012/06 Kelurahan Rambutan Ciracas Jakarta Timur, terpaksa harus ditembak pada bagian dadanya dan kini sedang  dirawat di RS Fatmawati Jakarta Selatan.

Informasi yang didapat Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan,  berawal ada dua anggota Buser Bripka Agung dan Briptu Harun saat sedang melakukan patroli wilayah tersebut dan melihat ada mobil pribadi dan taksi yang sedang distop oleh sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 20 dengan menggunakan senjata tajam samurai, parang dan celurit.

Kronologi saat kejadian ketika salah satu pelaku menghampiri Bripka Agung dan Briptu Harun yang sedang berada di atas sepeda motor sambil menodongkan senjata tajamnya keleher Bripka sambil meminta HP.

Seketika itu juga, HP diserahkan,  setelah menyerahkan HPnya lalu Bripka Agung memberikan tembakan peringatan ke atas satu kali, lalu kemudian menembak kearah pelaku satu kali,  hebatnya pelaku berhasil kabur dan belum diketahui apakah tembakan kena pada pelaku.

Selanjunya, kata Rikwanto,  polisi melakukan penelusuran di sekitar TKP,  namun tidak ditemukan pelaku. Hanya ditemukan sebilah parang yang diduga digunakan para pelaku. Kemudian mencari pelaku ke sejumlah klinik dan rumah sakit terdekat, tetap tak ada yang ditemukan.

Namun, sekitar pukul   08.00 WIB, didapat informasi bahwa ada korban luka tembak di dada dan tembus sampai punggung dan kini berada di RS Fatmawati Jakarta Selatan.

Kemudia Kanit Reskrim Polsek Ciracas mengecek ke RS Fatmawati dan didapat  korban bernama Asep Ramadhan, warga  Jl Bungur Rt 012/06 Kel Rambutan Ciracas Jakarta Timur.

"Asep yang dikenal asal Palembang, yang mengontrak rumah di rumah Bapak Jon," tambahnya.

Dari hasil introgasi terhadap Asep, disebutkan ada empat kawanan lagi  yakni  Irfan, Imas, Alfin dan An. Keempat orang tersebut merupakan warga Ciracas Jakarta Timur.

Tak menunggu lama, polisi langsung ke tempat rumah pelaku dan dilakukan penggeledahan dan penangkapan.

Read More

Praktek Kanibal

Jalur -  Jauh sebelum Sumanto mengegerkan jagat kriminalitas di Indonesia dengan aksi kanibalnya, kita memiliki sejarah panjang soal praktek kanibalisme. Kanibalisme, mungkin hingga saat ini, terkait erat dengan ritual kepercayaan dan mistis. Seperti apa yang pernah diceritakan oleh Marco Polo.

Konon, pada tahun 1292 ketika Marco Polo mengunjungi Nusantara dalam ekspedisinya, dia menyaksikan masyarakat kanibal di Kerajaan Dagroian, daerah Pidie, Aceh. Dalam masyarakat tersebut ketika itu orang yang sakit parah dan sudah tidak bisa diselamatkan maka menjadi santapan bersama untuk seluruh kerabat. Pemaparan tersebut dimuat dalam Sumatera Tempo Doeloe karya Anthony Reid.
Marco Polo mencatat, "Dalam kepercayaan mereka, jika ada satu bagian saja yang tertinggal, bagian tersebut akan mengeluarkan cacing-cacing yang akan mati kelaparan. Bersamaan dengan kematian cacig-cacing itu, jiwa orang yang mati tadi akan mendatangkan dosa besar dan kesengsaraan". Karena itulah para kerabatnya memakan jasad si orang mati tersebut, demi menghindarkan dari dosa besar.

Seorang arkeolog, Friedrich Schintger menemukan peninggalan berupa candi sisa-sisa Kerajaan Poli, Padang Lawas, di abad 12. Dia menyebutkan bahwa Kerajaan Poli ini berasal dari sekte Bhairawa yang mengerikan karena memuja dewa-dewa yang mirip iblis. Kanibalisme menjadi salah satu ritual yang dilakukan pada upacara pemujaan di kuburan. Upacara yang dimulai setelah matahari terbenam ini mengorbankan seorang manusia hidup untuk kemudian diambil jantungnya dan darahnya diminum oleh seorang pendeta hingga habis.

Praktek kanibalisme juga disebut menjadi salah satu hukuman bagi mereka yang kalah perang atau melanggar peraturan. Praktek kanibalisme seperti ini diduga terjadi di masyarakat Batak tempo dulu. Selain itu, terdapat suku di Papua bernama Suku Korowai yang memakan anggota sukunya yang diduga menjadi penyihir.

Kini, praktek kanibalisme sudah punah seiring dengan perkembangan waktu dan zaman dengan perubahan sosial budaya yang juga terjadi. Karena itulah Sumanto menjadi hal yang mengegerkan dengan praktek kanibalismenya yang berbau mistis.
sumber:liputan6

Read More

Wisata Puncak Ditutup Saat Malam Pergantian Tahun

Jalur -  Polres Bogor Kota bersama jajarannya telah menyiapkan aturan baru pada saat malam pergantian tahun bagi mereka yang akan berwisata kearah puncak Bogor.

Perlu diketahui setiap akhir pergantian tahun lokasi kawasan puncak sudah menjadi tren bagi kawula muda untuk menikmati pergantian dengan menikmati pemandangan yang ada disekitarnya.

Guna untuk mengantisipasi penumpukan orang di kawasan Puncak pada malam pergantian tahun, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor berencana akan menutup jalur menuju kawasan tersebut.

Informasi tersebut diperoleh dari akun Twitter Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya melalui cuitan, Jumat (26/12), sekitar pukul 13.30 WIB.

Cuitan tersebut menampilkan gambar selebaran dari TMC Satlantas Polres Bogor dengan informasi penutupan arus lalu lintas menuju kawasan Puncak pada 31 Desember 2014.

Disebutkan pada malam tahun baru jalur menuju kawasan Puncak akan ditutup pada pukul 18.00 hingga 06.00 WIB untuk menghindari stagnasi dan penumpukan kendaraan bermotor yang menuju kawasan tersebut.

Kawasan Puncak merupakan salah satu tujuan sebagian masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk merayakan malam pergantian tahun. Hampir setiap tahun terjadi kepadatan pengunjung.

Read More

Jelang Natal Samsat DKI Jakarta Tutup

 

Jalur - Pelayanan wajib pajak di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) DKI Jakarta, pada tanggal 25 dan 26 Desember 2014, tidak beroperasi/tutup karena libur Natal dan cuti bersama.

Kasi STNK Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Ojo Ruslani mengatakan pelayanan akan kembali beroperasi pada tanggal 27 Desember 2014.

Kompol Ojo mengatakan, keputusan itu sesuai dengan Surat Edaran Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, yang berisi tanggal 25 dan 26 Desember 2014 pelayanan di Samsat libur.

"Diharapkan wajib pajak yang jatuh temponya tanggal 25 dan 26 Desember, membayar kewajibannya sebelum tanggal tersebut," kata Kompol Ojo.

Kemudian saat disinggung soal libur tahun baru, Kompol Ojo mengaku pihaknya belum mendapat surat edaran dari DPP DKI Jakarta.

"Pastinya tanggal 31 Desember 2014, pelayanan dibuka setengah hari. Buka dari jam 08.00-12.00 WIB," tambahnya.
sumber:puskominfo

Read More

Asal Usul Nama Koja di Jakarta Utara

Jalur -  Koja merupakan suatu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Wilayahnya adalah kecamatan yang terdiri dari 6 kelurahan yakni kelurahan Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara,  Tugu Selatan, Tugu Utara, Lagoa, dan Koja.

Apa asal usulnya sehingga tempat itu dinamakan Koja? Zaenuddin HM menjelaskan dalam buku karyanya berjudul “212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe,” setebal 377 halaman, yang diterbitkan Ufuk Press pada Oktober 2012.

Dijelaskan, ada 2 versi tentang nama tersbut. Pertama, ada yang mengatakan pada masa lampau kawasan itu banyak tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Pohon tersebut ada yang tumbuh secara alamiah dan tidak sedikit yang ditanam serta dikembangbiakkan oleh warga, sehingga daerah itu dinamakan Koja.

Adapun versi yang Kedua, mengatakan bahwa di daerah itu dulu merupakan tempat bermukim orang-orang Khoja asal India. Mereka puluhan tahun tinggal di situ sampai memiliki anak dan keturunan, serta komunitas.

Pernyataan tersebut dikaitkan dengan sejarah pada masa sebelumnya, para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka yang singgah itu kemudian menetap bertahun-tahun lamanya hingga mempunyai anak dan cucu.

Jumlah mereka yang  cukup dominan di antara kelompok pribumi, maka tempat itu dijuluki sebagai markasnya orang Khoja. Hingga akhirnya sampai sekarang daerah tersebut popular dengan nama Koja.

Read More

Pajak Anda Mati? Buruan ke Samsat

Jalur - Program pemberian keringanan serta penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara mulai diterapkan.

Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Sumut Victor Lumbanraja mengatakan sampai pukul 15.00 WIB, jumlah obyek pajak yang diurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-nya di 65 titik Samsat se-Sumut mencapai 7.889 kendaraan.

Program yang sering disebut sebagai pemutihan pajak ini diatur dalam Peraturan Gubernur No 45 Tahun 2014.

Dalam Pergub tersebut ditegaskan pemberian keringanan PKB dimaksud merupakan pokok pajak PKB yang tidak atau belum dibayar sampai 2012 (di bawah tahun 2013) dengan pengurangan sebesar 100 persen (penggratisan/pemutihan) sedangkan pengenaan PKB di atas tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, pemilik kendaraan yang tertunggak sampai berapa tahun pun dapat  menghidupkan atau mengaktifkan kembali STNK-nya dengan hanya membayar PKB tahun 2013 dan 2014 tanpa denda.

Read More

Polri Tetapkan Pelaksana Tugas PT Kereta Api Pusat Menjadi Tersangka Korupsi

Jalur - Kesatuan Resort dan Kriminal  Mabes Polri telah menetapkan tersangka Pelaksana Unit Heritake PT Kereta Api Pusat, Soedrajad Widitomo, terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan kereta api double track shourt cut Cibungur - Tanjungrasa.

Dari siaran pers Polri di Jakarta, Jumat (19/12), menyebutkan saat berlangsungnya kasus, Soedrajad merupakan Kepala Satker Pengembangan Perkeretaapian Jabar Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada 2009 - 2011, yang dalam proyek tersebut ia bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).

Tersangka telah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya dengan memenangkan perusahaan tertentu dalam lelang proyek pembangunan jalan kereta api double track shourt cut Cibungur - Tanjungrasa Tahap 1 KM 6 + 100 s.d. KM 9 + 400 Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak Rp33 miliar tersebut.

Perintah tersangka dikoordinasikan kepada Ketua Panitia Lelang Irvan Ariestiana. Setelah disetujui, maka rencana pemenangan perusahaan yang ditunjuk dilaksanakan oleh bawahan tersangka, Katijo.

Atas perbuatannya, negara dirugikan sebesar lebih dari Rp3,4 miliar.

Dalam kasus ini, Soedrajad telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diganti dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Saat ini tersangka telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari sejak Kamis (18/12) untuk keperluan penyidikan
sumber:kriminal

Read More

2/3 wilayah negara Indonesia adalah perairan

Jalur - Semakin semangat menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam menyeimbangkan kebijakan dan menjalankan tugas yang diberikan Presiden Jokowi dodo dalam kurun waktu periode 2015-2019.

Proses penenggelaman kapal kapal ilegal fishing kini pengadilan telah menahan 5000- 7.000 kapal. rencana semua akan ditenggelamkan. sambut dia saat menghadiri Musrembangnas, Kamis, 18/12/14.

Perintah langsung presiden, tenggelamkan kapal masih saja diuraikan dalam pidatonya, pagi tadi.

Presiden menegaskan, upaya menjaga keamanan laut sangat penting. Apalagi secara geografis, 2/3 wilayah negara Indonesia adalah perairan. Dia yakin, jika laut dijaga dengan baik, dapat mensejahterakan rakyat Indonesia.

Read More

Tujuh kecamatan di Cianjur Selatan, Rawan Longsor

Jalur - Tujuh kecamatan di Cianjur selatan, Jabar mengalami pergeseran tanah yang diakibatkan tingginya intensitas hujan, sehingga menyebabkan lima rumah rusak parah dan 72 rumah lainnya terancam kena bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur Asep Suhara mengatakan, saat ini telah terjadi pergerakan tanah dibeberapa kecamatan di selatan, seperti Kecamatan Cidaun, Agrabinta, Pagelaran, Tanggeung, Sukanagara dan Kecamatan Naringgul.

Pergerakan tanah di tujuh kecamatan ini menjadi titik pantau pihaknya. Bahkan pihaknya telah menepatkan sejumlah tim untuk melakukan pengawasan 24 jam secara bergantian.

Ia mencatat beberapa rumah yang sudah dan terancam longsor di Kecamatan Pegelaran, satu rumah rusak dan 11 rumah terancam, Kecamatan Naringgul sebanyak 41 rumah terancam dan Kecamatan Agrabinta jalan desa tertutup longsor serta belasan rumah terancam.

Sedangkan di Kecamatan Tanggeung sekitar 4 rumah, Sukanagara dua rumah rusak dan di Kecamatan Cidaun 18 rumah terancam akibat pergerakan tanah.

"Kalau di Kecamatan Cidaun, tepatnya di Desa Gelar Pawitan yang terancam longsor. Namun yang lebih mengkhawatirkan pergerakan tanah dan longsor di badan jalan Agrabinta karena di bawahnya ada pemukiman warga," katanya.

Dia menuturkan, untuk di wilayah Cianjur utara tidak terjadi longsor atau pergerakan tanah, namun BPBD tetap memantau wilayah yang rawan longsor seperti di Ciloto, Sukaresmi dan Cikalongkulon yang selama ini menjadi langganan longsor.

"Daerah yang menjadi titik pantauan utaman kami, wilayah pemukiman yang dikelilingi lahan pertanian basah, seperti di wilayah Cigedogan, Cibenteng dan Rawa Belut," katanya.

Untuk di wilayah Cisel, tambah dia, yang menjadi titik pantau rawan longsor disetiap pemukiman di atas lahan dengan kemiringan tanah 30 derajat, seperti di wilayah Cikadu, Pasirkuda, Kadupandak, Tanggeung dan Campaka.

"Kami juga pantau sepanjang jalur selatan yang terdapat tebing maupun jurang. Kalau jurang, dikhawatirkan terjadi jalan ambles dan kalau tebing takut jalannya tertutup longsor," katanya.
sumber:kabar24

Read More

AS Beri Sanksi Baru Rusia

Jalur -  Presiden AS Barack Obama telah memutuskan untuk menandatangani legislasi yang memberi kewenangan untuk memberlakukan lebih banyak sanksi baru terhadap Rusia atas perannya dalam krisis Ukraina.

Rancangan undang-undang yang diloloskan Senat pekan lalu itu juga memberi presiden otoritas untuk menyediakan bantuan militer berupa senjata dan bukan senjata bagi pemerintah Ukraina.

Bantuan potensial itu mencakup senjata-senjata anti-tank, amunisi dan pesawat-pesawat tak berawak untuk pemantauan.

Read More

Siapa Bakal Calon Kapolri 2015?...

Jalur - Jajaran kepolisian negara republik indonesia, kini tengah mempersiapkan siap bakal calon pengganti  Kapolri Jenderal Pol Sutarman, setelah terjadinya isu tentang dua pati yang memiliki rekening gendut ternyata tidak benar. Jadi ada lima Pati yang telah diperiksa menyangkut rekening pribadi, alhasil kesemuanya tidak memiliki rekening yang mencurigakan.



Perlu diketahui siapa saja lima perwira tinggi yang sudah disiapkan bakal calon Kapolri adalah:

1. Komjen Pol Badroeddin Haiti,
2. Komjen Pol Budi Gunawan, 
3. Irjen Pol Safruddin, 
4. Irjen Pol Pudji Hartanto, dan 
5. Irjen Pol Unggung Cahyono.

Namun perlu diketahui, dari senioritas dan faktor politis bisa dipastikan masing masing memiliki trek record yang baik dalam menjalankan tugasnya ataupun menjaga institusinya, kesemuanya merupakan calon kuat Kapolri menggantikan Sutarman.

Namun kepastiannya akan terlihat pada pertengahan Januari 2015, setelah masa reses DPR selesai, nama calon Kapolri akan diserahkan ke Presiden ke Komisi III DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan.

Read More

Bojonegoro Juga Rawan Longsor

 Jalur - Sudah terdata ada 11 kecamatan dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang tergolong rawan longsor.

 “Kami sudah mengirim surat kepada para camat dan kepala desa untuk mengingatkan warganya agar waspada,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro Andi Sujarwo kepada Tempo, Senin, 15 Desember 2014.

Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, di 11 kecamatan itu kawasan yang rawan dilanda tanah longsor tersebar di 23 desa. Setiap kecamatan terdiri atas 1-6 desa. antara lain:

1. Kecamatan Ngambon, 
2. Sugihwaras, 
3. Bubulan, 
4. Kepohbaru, 
5. Dander, dan 
6. Kecamatan Ngasem, 
7. Kecamatan Gondang dan 
8. Kecamatan Sekar 
9. Kecamatan Kedungadem dan 
10. Kecamatan Purwosari 
11. Kecamatan Padangan lima desa.

Read More