Hal ini sangat diluar tata cara pergantian Kapolri secara seremonial, dengan tanpa melakukan sertijab, hal itu membuat komisi III DPR RI harus segera melakukan rapat terkait pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Seperti yang diungkap, Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa menyampaikan, bahwa agenda rapat kali ini menjadi penting dikarenakan ada pelanggaran pelanggaran undang-undang yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hari Senin besok kita akan menggelar rapat untuk membahas penundaan pelantikan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan pengangkatan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Ini ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kami melakukan rapat untuk menentukan sikap kami terkait persoalan itu," , Minggu (18/1)
Menurut Desmon yang juga Ketua Panja Penegakan Hukum DPR, para politisi Senayan heran dengan langkah Presiden Jokowi yang tidak memahami hukum, terutama Undang-Undang Nomor 2 /2002 tentang Polri.
Tidak seharusnya Jokowi langsung memberhentikan Jenderal Sutarman, menunda pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Badrodin Haiti sebagai Plt. Kapolri.
"Terlihat jelas Jokowi tidak memahami aturan dan undang-undang tentang Polri. Dia tidak bisa seenaknya membatalkan hasil persetujuan DPR dan kemudian mengambil langkah mengangkat Plt. Kapolri tanpa persetujuan DPR," beber Desmond.
Dia menambahkan, rapat Komisi III nantinya akan memutuskan apakah perlu dilakukan pemanggilan atau menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Presiden.
"Ini penting agar masyarakat tahu apa alasan Jokowi melakukan itu semua. Sebenarnya tidak ada masalah kalau Jokowi langsung melantik Budi Gunawan, tapi Jokowi justru membuat masalah sendiri sehingga yang kecil pun terlihat menjadi besar," tambahnya.
sumber:pikiranrakyat
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar