Grasi Presiden RI Untuk Eva Bande

Jalur - GRASI yang diberikan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo terhadap Eva Bande, ibu 3 anak yang selama ini dikenal sebagai pembela hak-hak petani yang tertindas di Sulawesi Tengah merupakan suatu bukti komitmen pemerintahan Jokowi terhadap upaya untuk menjadikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah di republik ini.

Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang justru memberikan grasi kepada bandar narkoba dan koruptor antara lain :

Pada 2004 terhadap terpidana kasus korupsi, mantan Bupati Kutai Kartanegara,Syaukani Hassan Rais.
Pada 2012 terhadap terpidana kasus jaringan narkoba internasional Deni Setia Maharwan alias Rapi, Muhammad Majid, Melika Franola alias Ola, warga negara Jerman Peter Achim Franz Groodmann dan
Warga Negara Australia Schapelle Corby

Dua perbandingan ini membuktikan bahwa Jokowi lebih berpihak pada para pejuang-pejuang rakyat dibandingkan mereka yang menghancurkan masa depan generasi muda melalui narkoba.

Pembebasan Eva Bande ini tentu berbeda dengan pembebasan Polycarpus.

Pembebasan Polycarpus tidak bisa dilepaskan dari hak Polycarpus untuk mendapatkan pembebasan bersyarat akibat dari keputusan PK yang diberikan oleh Mahkamah Agung pada 2 Oktober 2013 yang mengurangi masa hukuman Polycarpus dari 20 tahun menjadi 14 tahun.

Disisi lain akibat remisi yang diberikan pemerintahan sebelumnya sebanyak 19 kali dengan total 51 bulan maka sesungguhnya Polycarpus akan bebas murni akibat remisi dan keputusan PK sekitar 2015 tanpa mengajukan pembebasan bersyarat.

Dibebaskannya Eva Bande tentu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan semua aktivis pembela ham se Indonesia dan pembela rakyat lainnya.

Secara ringkas kronologi terkait pembebasan Eva Bande yang ditangkap pada 15 Mei 2014 di Yogyakarta diantaranya dilakukan oleh aktivis PENA 98 dalam kesempatan pertemuan dengan Jokowi dimana Jokowi menyampaikan pernyataan terkait grasi Eva Bande secara terbuka  pada pertemuan PENA (Persatuan Nasional Aktivis) 98, pada tanggal 27 September 2014 di Bali dihadapan 600 orang aktivis 98 dari 28 propinsi.

Berikutnya atas desakan aktivis 98 Palu, Eva Bande dipindahkan dari LP kelas IIb Luwuk ke LP Petobo, Palu.

Penjemputan Eva Bande dari penjara luwuk ke LP Petobo Palu pada 28 November 2014 juga dihadiri oleh Predisium PENA 98 dari Sulawesi Tenggara, Erwin Usman SH, yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Presidium PENA 98 Sulawesi Tengah Yahdi Basma yang juga anggota komisi I DPRD provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Nasdem, Ketua Komnas HAM Daerah Sulawesi Tengah, Dedy Azkari, Koordinator POSPERA wilayah Sulawesi Tengah, Aim K Labuangsa dan Sekjend PENA 98, Adian Napitupulu SH yang juga anggota komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP.

Sementara komunikasi yang dilakukan oleh aktivis 98 melalui berbagai jaringan yang dimiliki termasuk melalui komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly semakin intensif dan berpuncak pada tanggal 8 Desember 2014, saat aktivis pena 98 bertemu langsung dengan Presiden RI Jokowi dan Menkumham Yasona Laoly di istana negara untuk membicarakan grasi presiden terhadap Eva Bande.

Pada kesempatan itu Jokowi menyampaikan bahwa perjuangan Eva Bande untuk memperjuangkan hak-hak petani adalah perjuangan kemanusiaan. Disisi lain negara harus memulai untuk mempelopori rekonsiliasi sesama anak bangsa.

Rencananya saat dibebaskan pada 22 Desember 2014 bertepatan dengan hari ibu nanti, aktivis Eva Bande akan disambut oleh 1000 aktivis dari lintas organisasi dan generasi dari berbagai kota di Indonesia.

Bagi seluruh aktivis khususnya PENA 98, pembebasan Eva Bande adalah kemenangan rakyat!

Read More

Proyek Kurikulum Membebankan Sekolah

 

Jalur - Tidak aneh apa yang ditelurkan pemerintah didalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, terlebih kurikulum yang hampir setiap pergantian kepemerintahan dilakukan perubahan, walaupun pergantian kurikulum yang sebelumnya belum mencapai konteks sedemikian berhasil dalam membina anak anak bangsa.

Baru kemarin Menteri Pendidikan, Anis Baswedan menyatakan akan menghentikan Kurikulum 2013, dan digantikan KTSP tahun 2006, hal ini malah membuat kejut semua aktifitas sekolah dalam menjalankan pembelajaran. Terlebih metode pengajaan yang silih berganti berubah.

Mari kita tengok saat pemerintahan SBY yang saat itu dijabat menteri pendidikan M. Nuh bahwa menyatakan kurikulum yang di buat Tahun 2006 yaitu KTSP memiliki kekurangan dan kesempurnaan, beliau juga menyampaikan kalau Kurikulum 2013 lebih baik dengan KTSP.

Jadi perbedaan pemikiran para profesional pendidikan sampai saat ini masih dalam wacana bagaimana memberikan suatu kontens kurikulum yang benar benar baik menjadi acuan pembelajaran siswa pada umumnya, masing masing memiliki argumen yang kuat dimana profesor mengedepankan indikator indikator sebagai variabel dalam menciptakan metode pembelajaran agar dapat mudah dipahami siswa, tetapi satu sisi pihak sekolah masih belum memiliki standar kompetensi selayaknya dan sepatutnya memahami apa yang direkayasa para penentu kebijakan yaitu pemeritah.

Hal ini dalam penentuan penilaian seluruhnya mengalami perubahan dari pembuatan RPP, Silabus, Peta kelas dan Supervisi semua berubah. Apalagi dengan adanya sertifikasi yang dituntut oleh guru untuk memiliki kompetensi; Manajerial, Pedagogik, Profesional, Individual, Sosial menjadi tolak ukur dalam membina siswa

sampai kapan kurikulum di Indonesia menjadi matang???...

Read More

Susunan Pengurus Golkar Tandingan

Jalur - Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Jakarta Agung Laksono mengumumkan susunan pengurus Partai Golkar periode 2014-2019.

"Perubahan nama dari formatur dan sidang-sidang komisi, sehingga dihasilkan kepemimpinan yang sesuai harapan partai dan harapan masyarakat," kata Agung Laksono di lokasi Munas IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Senin (8/12/2014).

Dia mengatakan susunan pengurus tersebut mempertimbangkan sisi kemampuan, totalitas dan kapabilitas kader. Hal itu, menurut dia di masa depan terdapat tantangan yang harus diperjuangkan salah satunya pertarungan di ranah hukum dengan kepengurusan Golkar versi Munas Bali.

"Munas Jakarta dibekali dengan landasan hukum dan dukungan dari daerah-daerah," ujarnya.

Berikut susunan pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta.

Ketua Umum: HR Agung Laksono
Wakil Ketua Umum: Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Yorrys Th. Raweyai
Ketua-ketua
1. Bidang Organisasi: Ibnu Munzir
2. Bidang Kaderisasi: Agun Gunanjar Sudarsa
3. Bidang Pemenangan Pemilu: Gusti Iskandar Sukma Alamsyah
4. Bidang Hukum dan HAM: Lawrence TP. Siburian
5. Bidang Pertahanan dan Kemanan: Djasri Marin
6. Bidang Ekonomi dan Keuangan: Melchias M. Mekeng
7. Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini: Leo Nababan
8.Bidang Hubungan Luar Negeri: J. Dwi Hartanto
9. Bidang Pemberdayaan Perempuan: Binyy Bukhori
10. Bidang Pemberdayaan Pedesaan: Pascalis Kossay
11. Bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi: Hamzah Sangaji
12. Bidang Pendidikan dan Cendikiawan: H. Indra Muchlis Adnan
13. Bidang Kerohanian: Ace Hasan Syadziliy
14. Bidang Infrastruktur dan Kemaritiman: Ali Wongso Sinaga
15. Bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata: Mathilda Inkiriwang
16. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam: Bejo Rudiantoro
17. Bidang Kesehatan: Toni Apriliani
18. Bidang Tani dan Nelayan: Budi Asmara
19. Bidang Pengkajian dan Litbang: Indra J Piliang
20. Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi: Yan Hiksas
21. Bidang Lingkungan Hidup dan Kependudukan: Hasanudin Mochdar
20. Bidang Pemuda dan Olahraga: Melky Lakalena
Sekretaris Jenderal: Zainuddin Amali
Wasekjen: Lamhot Sinaga, Sabil Rahman, Erwin Ricardo, Edwin S Jamaludin, Mukhtarudin, Agus Hitopa Sukma, Syukur Sarto, Vasco Ruseimy, Purnama Sitompul, Rusdwi Hartono, Ganjar Razuni, Andi Budi Sulistianto, Samsul Hidayat, Oheo Sinapoy, Andi Sinulingga, Budi Setyawan, Helmi Djen, Roos Dwi Hartono, Max Tehusalawane
Bendahara Umum: Sari Yuliati
Wakil Bendahara Umum: Wahyu Sofiadi, Awal M. Hatma, Agustina Suharmoko, Nova Christalia, Jhonsar L Toruan, Rene Manembu, Iskandar Samuel, Romanus Ndau, H. Achmad Goesra, Bimo Trihasmoro Johanes, Syamsu Rahman, Ilham Akbar Kiemas, Johanes Nurwono, Yadi Kusumayadi, Aminuddin, Paul Hutajulu, Slamet Anom Susilo.

Read More

Jateng Normalisasi Standarisasi Lebar Jalan

 

Jalur - Patut di contoh untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pandangan dan realisasi penggunaan jalan umum melalui pembangunan infrastruktur.

Rencana program pembangunan Pemprov Jateng pada lima tahun ke depan ditekankan untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan antarprovinsi, jalur aksesibilitas jalan dari Pantura-Pansela, mendukung pengembangan kawasan pariwisata, penanganan khusus daerah dengan struktur tanah labil yang berpotensi rawan longsor, serta pengembangan perekonomian wilayah.

"Beberapa kegiatan yang direncanakan antara lain, penyelesaian standarisasi lebar jalan provinsi menjadi minimal enam meter, menambah panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor standar bina marga, mendorong penyelesaian jalur lintas selatan, dan merencanakan perlintasan sebidang dengan rel kereta api dengan 'fly over',".

Apabila hal ini terwujud, perhatian utama pemprov setempat adalah menaikkan "travel time" dan menurunkan waktu tempuh antara beberapa kawasan di Kawasan Perhatian Investasi, Kawasan Strategis Nasional, jalur ke pelabuhan.

"Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. penyelesaian pelebaran akses ke luar jalan tol Pejagan dengan penataan dan pengerasan bahu jalan, 
2. membangun beberapa jalan lingkar, dan radial untuk melengkapi jaringan jalan di wilayah perkotaan seperti lingkar luar Semarang, lingkar Brebes-Tegal, lingkar utara Pekalongan, 
3. penyelesaian 'fly over' Palur Surakarta, 
4. penyelesaian 'underpass' Jatingaleh Semarang, 
5. penyelesaian pembangunan jaringan jalan lintas selatan, 
6. serta pelebaran jalur lintas tengah,".

Read More

Ketar Ketir Para Pengusaha Terkait Kenaikan Pajak

 

Jalur - Rencana pemerintah dalam menaikkan nilai pajak khusus, membuat para pengusaha harus meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan nilai pajak tersebut. Dikarenakan kenaikan pajak ini akan memberatkan pengusaha, terlebih lagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Ketakutan para pengusaha bila ini dinaikkan akan ada upaya penambahan jenis pajak baru terhadap dunia usaha, membuat rasio pajak menjadi lebih tinggi.

Belum lama para pengusaha mendukung adanya pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diperuntukan untuk sektor produkstif, dengan catatan guna untuk membiayai sektor sektor yang dibutuhkan masyarakat.

Melihat hal tersebut besar kemungkinan tingkat jumlah pendapatan yang dihasilkan para pengusaha menjadi tingggi. Tetapi mengapa para pengusaha menolak dan meminta pemerintah untuk membatalkan tarif kenaikan pajak tersebut?...

Dengan menaikkan tarif pajak dimungkinkan pemerintah, memiliki pandangan dan perbandingan secara imbang dan tidak merugikan antara pengguna jasa dan pengusaha memiliki tingkat rasio yang sama. Sehingga tidak ada satu sama lain yang dikaitkan dan dirugikan.

Read More

Rencana Menaikkan Gaji PNS Akan Memberikan Dampak Negatif

Jalur - Cara Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pegawainya, dengan menaikkan gaji bagi para PNS terhitung mulai tahun 2015 pasti akan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Diketahui besaran nilai gaji yang diberikan sebesar 12 Juta/bulan, belum lagi dengan adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Hal ini akan memberatkan upaya APBN dan APBD untuk meminimalisir penghematan anggaran yang dikeluarkan.

Meskipun kenaikan gaji akan dinaikkan, namun kinerja PNS baik dari segi fungsional atau non fungsional sampai saat ini tidak memberikan dampak positif dalam memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat.

Terlebih lagi masih maraknya suap menyuap walaupun tampak tertutup tetapi tetap masih ada.

Rencana yang akan dilakukan Pemprov DKI nantinya akan memberikan dampak negatif dan menimbulkan polemik bagi warga masyarakat yang tidak bekerja sebagai PNS. Apabila hal ini tetap akan dilaksanakan kesenjangan sosial akan berdampak negatif.

Read More

Indonesia: Siap Tenggelamkan Kapal Asing

Jalur - Sudah benar apa yang akan dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam menangani sumberdaya alam khususnya area kelautan. Guna menjaga kemaritiman Indonesia, mengamankan isi kekayaan alam Indonesia.

Pemerintahan Joko Widodo melalui "Kabinet Kerja" akan membuktikan ancamannya untuk menenggelamkan kapal asing yang berusaha mencuri ikan di perairan Indonesia.

Mulai bulan Desember 2014,  Pemerintah Indonesia akan segera menenggelamkan kapal asing pencuri ikan yang telah tertangkap.

Ide penenggelaman kapal ini menurut, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa upaya penenggelaman ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi kapal asing pencuri ikan di Indonesia.

Pastinya "mulai tanggal 14 atau 15 sudah akan ditenggelamkan," kata Susi, Kamis (4/12).

Untuk itu mari kita mendukung aksi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Read More

Hasil Munas DPP Golkar 2014-2019

 Jalur - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengumumkan 118 struktur pengurus harian Partai Golkar periode 2014-2019 pada Musyawarah Nasional Partai Golkar ke IX di Bali, Kamis, 4 Desember 2014.

Pada susunan pengurus di periode ini, masih terdapat wajah lama yang sebelumnya juga menjadi pengurus harian ditambah beberapa wajah baru. Namun ada satu bidang yang baru dibentuk ARB di periode ini, yakni bidang kajian legislasi dan ideologi.

Berikut susunan pengurus Partai Golkar periode 2014-2019.

Ketua Dewan Pertimbangan: Akbar Tandjung

Ketua Umum: Aburizal Bakrie

Wakil Ketua Umum: Nurdin Halid, Theo l Sambuaga, Setya Novanto, Syarief Tjijip Soetardjo, Fadel Muhammad, Siti Hediati, Ahmad Noor Supit, Ade Komaruddin, Aziz Syamsuddin.

Ketua Harian: MS Hidayat

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Freddy Latumahina
Ketua Bidang Kaderisasi: Gandung Pardiman
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Barat: Ahmad Dolly Kurnia
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 1: Indra Bambang Utoyo
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 2: Edy Kuntadi
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur: Ahmad Hidayat Mus
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Strategis: Rizal Mallarangeng
Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga: Daniel Muttaqien
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Ula Rahmawati
Ketua Bidang Tani dan Nelayan: Firman Subagyo
Ketua Bidang Maritim: Muhiddin M Said
Ketua Bidang Ketenagakerjaan: Robert Joppy Kardinal
Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan: Syamsul Bahri
Ketua Bidang Hukum dan HAM: Edison Hutaubun
Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Media: Tantowi Yahya
Ketua Bidang Kerohaniawan: Ali Yahya
Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Nurul Arifin
Ketua Bidang Ekonomi dan Ekonomi Kreatif: Dodi Alex Noerdin
Ketua Bidang Koperasi dan UKM: Wisnu Suhardono
Ketua Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal: Taufan Rotorasiko
Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat: Harbian Salahuddin
Ketua Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional: Iris Indira Mukti
Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup: Rully Chairul Azwar
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan: George Toisutta
Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Legislasi: Pontjo Sutowo
Ketua Bidang Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Syahrul Yasin Limpo
Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik: Rambe Kamarulzaman
Ketua Bidang Industri dan Perdagangan: Airlangga Hartarto
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Rumkono
Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam: Bambang Yoga Sugomo
Ketua Bidang Kerjasama dengan Ormas: Darul Siska Said
Ketua Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif: Fuad Hasan Masyhur
Ketua Bidang Iptek dan Pendidikan Tinggi: Kahar Muzakkir
Ketua Bidang Infrastruktur dan Transportasi: Suharsoyo
Ketua Bidang Otonomi Khusus: Klemen Tinal
Ketua Bidang Kerawanan Sosial: Deding Ishak

Sekretaris Jenderal: Idrus Marham                                                     Wakil Sekjen Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Hakim Kamaruddin
Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi: Emanuel Blegur
Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Barat: Musfihin Dahlan
Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 1: Bahriyun
Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 2: Ridwan Hisyam
Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur: Hamka Kadi
Wakil Sekjen Bidang Kajian Kebijakan Strategis: I Gusti Putu Wijaya
Wakil Sekjen Bidang Pemuda dan Olah Raga: Sirajuddin Wahab
Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Tetty Kadi
Wakil Sekjen Bidang Tani dan Nelayan: Budi Supriyanto
Wakil Sekjen Bidang Maritim: M Sarmuji
Wakil Sekjen Bidang Ketenagakerjaan: Azhar Romli
Wakil Sekjen Bidang Pendidikan dan Cendekiawan: Zulfikar Sadikin
Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM: Rudi Alfonso
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Media: Lalu Mara Satriawangsa
Wakil Sekjen Bidang Kerohaniawan: Siti Marhamah
Wakil Sekjen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Linda Purnomo
Wakil Sekjen Bidang Ekonomi dan Ekonomi Kreatif: Agustia B Prasetya
Wakil Sekjen Bidang Koperasi dan UKM: Trifena M Tinal
Wakil Sekjen Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal: Nursyam
Wakil Sekjen Bidang Pengabdian Masyarakat: Hetifah
Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional: Mustafa Raja
Wakil Sekjen Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup: Fatahillah Ramli
Wakil Sekjen Bidang Pertahanan dan Keamanan: Fayakun
Wakil Sekjen Bidang Kajian Ideologi dan Legislasi: S Misbah
Wakil Sekjen Bidang Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Happy Bone
Wakil Sekjen Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik: Erwin Aksa
Wakil Sekjen Bidang Industri dan Perdagangan: Abdillah Nasir
Wakil Sekjen Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ferdiansyah
Wakil Sekjen Bidang Energi dan Sumber Daya Alam: Satya Yudha
Wakil Sekjen Bidang Kerjasama dengan Ormas: Rofikul Umam
Wakil Sekjen Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif: M Iksan Firdaus
Wakil Sekjen Bidang Iptek dan Pendidikan Tinggi: Yayat Biyaro
Wakil Sekjen Bidang Infrastruktur dan Transportasi: Riyono Asnan
Wakil Sekjen Bidang Otonomi Khusus: Oktafiano
Wakil Sekjen Bidang Kerawanan Sosial: Siti Alif Dina

Bendahara Umum: Bambang Soesatyo
Wakil Bendum Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Eka Sastra

Wakil Bendum Bidang Kaderisasi: Arum Hediyati

Wakil Bendum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Barat: Ariyanti Dewi
Wakil Bendum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 1: Dito Ganundito
Wakil Bendum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 2: Eni Saragih
Wakil Bendum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur: M Yasir
Wakil Bendum Bidang Kajian Kebijakan Strategis: Nasir Tamara
Wakil Bendum Bidang Pemuda dan Olah Raga: Riza Pahlevi Pengerang
Wakil Bendum Bidang Pemberdayaan Perempuan: Qori Sukoco
Wakil Bendum Bidang Tani dan Nelayan: I Wayan Gredek
Wakil Bendum Bidang Maritim: Eldi Suwandi
Wakil Bendum Bidang Pendidikan dan Cendekiawan: Selina Gita
Wakil Bendum Bidang Hukum dan HAM: Aziz Kadir
Wakil Bendum Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Media: Meutya Hafid
Wakil Bendum Bidang Kerohaniawan: Ali Mochtar Ngabalin
Wakil Bendum Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Fahd El Fouz Arafiq
Wakil Bendum Bidang Ekonomi dan Ekonomi Kreatif: Aryadi Ahmad
Wakil Bendum Bidang Koperasi dan UKM: Syamsuddin Manja
Wakil Bendum Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal: Anton Sihombing

Wakil Bendum Bidang Pengabdian Masyarakat: Epin Nurcahya Suhada       

Wakil Bendum Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional: Dewi Yunus

Wakil Bendum Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup: Wihaji           

Wakil Bendum Bidang Pertahanan dan Keamanan: Hari Sohar               Wakil Bendum Bidang Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Happy Bone                                                                                                 Wakil Bendum Bidang Kajian Ideologi dan Legislasi: Reni Sudiro
Wakil Bendum Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik: Markus Nari
Wakil Bendum Bidang Industri dan Perdagangan: Dewi Asmara
Wakil Bendum Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Bagus Mahendra
Wakil Bendum Bidang Energi dan Sumber Daya Alam: Toni Uloli
Wakil Bendum Bidang Kerjasama dengan Ormas: Eddy Herman
Wakil Bendum Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif: Yudi Aditya Moha
Wakil Bendum Bidang Iptek dan Pendidikan Tinggi: Riswan Toni
Wakil Bendum Bidang Infrastruktur dan Transportasi: Reza Pahlevi
Wakil Bendum Bidang Otonomi Khusus: Dewi Singgih
Wakil Bendum Bidang Kerawanan Sosial: Feno Tetelepta
sumber:viva

Read More

Kulit Putih Cekik Kulit Hitam di New York

Jalur - Kali ini giliran Kota New York yang dilanda demonstrasi anti rasisme. Hal ini dikarenakan Dewan Juri Kota New York membebaskan polisi kulit putih atas tuduhan mencekik pria berkulit hitam.

Eric Garner pria berkulit hitam tewas tercekik oleh polisi berkulit putih yang bernama Daniel Pantaleo. Dari gambar video terlihat sang polisi secara kasar menginterogasi Garner.

Seperti dilansir BBC, Kamis (4/12/2014), Dewan Juri tidak melihat adanya indikasi pembunuhan yang dilakukan oleh Pantaleo, sehingga sang polisi dibebaskan dari segala tuduhan.

Keputusan ini jelas menimbulkan kemarahan warga kulit hitam di New York, Ratusan orang melakukan demonstrasi menentang keputusan Dewan Juri yang dinilai berbau rasisme.

Pihak Kepolisian New York menjaga ketat aksi demonstrasi ini karena khawatir situasinya akan sama seperti yang pernah terjadi di Kota Ferguson, Missouri. Sampai berita ini ditayangkan, Kota New York dilaporkan masih kondusif.

Eric Garner ditangkap oleh Kepolisian New York pada 17 Juli dengan tuduhan penggelapan pajak. Namun, ketika diinterogasi oleh kepolisian ia diperlakukan secara kasar.

Read More

Uang Darimana?..Tahanan Korupsi Masih Sempat Menabung

Jalur -  Setelah divonis hakim terkait korupsi Pilkada dibeberapa wilayah, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, selama berada dalam tahanan mengenai sandang pangan papan semua terpenuhi, terlebih lagi kebiasaannya untuk menabung tidak pernah lupa. Pertanyaannya dari mana asal uang tersebut?...

Menurut informasi yang didapat dari sopir pribadinya, dalam sebulan pak Akil dapat menabung sampai beberapa kali dan itu seering dilakukan oleh sopirnya. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

"Bisanya Rp 500 juta, lalu ada yang Rp 100 juta," kata Daryono saat bersaksi untuk terdakwa Romi Herton di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/12).

Selain dimintai tolong untuk menabung, Daryono juga kerap disuruh menukarkan uang Akil Mochtar ke money changer, lalu ditransfer ke rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Semagat.

"Sering. Satu bulan bisa berapa kali," kata Daryono. Meski begitu, Daryono mengklaim tak tahu uang Akil itu berasal dari mana.

Akil sudah divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor Jakarta lantaran terbukti melakukan penerimaan suap dari sejumlah pilkada yang berperkara di MK. Sementara Wali Kota Palembang, Romi Herton menjadi pesakitan, karena didakwa Jaksa KPK melakukan suap kepada Akil Mochtar sebesar Rp 14,1 miliar dan 316.700 dolar AS.

Read More

Geledah DPP Golkar di Temukan Banyak Senjata Tajam

Jalur - Setelah melakukan aksi kericuhan para anggota muda partai golkar ketika akan dilaksanakannya Munas Partai Golkar ke-9. Kini Polisi menggeledah kantor DPP Golkar, yang beralamat di Slipi, Jakarta Barat.

Pada penggeledahan tersebut ditemukan banyak senjata tajam. Ada juga bom molotov. Angkatan Muda Partai Golkar yang mengamankan kantor itu hanya melihat, dan tak melakukan perlawanan.

Dalam penggeledahan tersebut polisi menyita banyak 'perangkat' tawuran.

Ketum Golkar demisioner Aburizal Bakrie mengatakan tak ada permintaan kepada polisi untuk mengamankan DPP.

"Itu hak polisi mau mengamankan tidak ada instruksi dari sini," kata Ical kepada wartawan di arena munas, Hotel Westin, Bali, Rabu (3/12/14).

‎Ical mengatakan sudah menjadi tugas polisi mengawal kamtibmas. Dia juga tak khawatir banyak ditemukan senjata di kantor DPP-nya.

"Kan itu sudah tugasnya," tambahnya.

Read More

Jokowi Harus Ambil Alih Pengaturan Lalin Udara di Indonesia Bagian Barat

Jalur -  Kepala Staf TNI-AU, Marsekal IB Putu Dunia, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih pengaturan lalu lintas udara Indonesia bagian barat yang hingga kini masih dikendalikan oleh Singapura melalui perjanjian FIR (Flight Information Region).

"Perlu disampaikan bahwa kepentingan? nasional harus jadi dasar pengembangan pertahanan untuk penegakan kedaulatan negara secara utuh, karena itu lalu lintas udara melalui FIR yang sekarang masih dikuasai oleh Singapura, perlu segera dikelola oleh Indonesia, sebab itu wilayah kita," tegasnya pada peresmian operasional Skuadron F16 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (3/12).

Ia menjelaskan pengaturan lalu lintas udara Indonesia dibagi dua, yaitu bagian barat di antaranya Pulau Sumatera, sedangkan timur yaitu untuk Ibukota Jakarta dengan pengaturannya di Makassar.
Sebagian wilayah Indonesia, yaitu bagian barat, hingga kini dikendalikan oleh Singapura dalam pelaksanaan segala jenis penerbangan, baik itu sipil, komersil dan lainnya.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura bahwa sistem navigasi sebagian Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun. Alasannya, saat itu Indonesia belum mampu mengatur sistem navigasi udara secara penuh.

"Memang secara penerbangan komersil tak masalah, tapi untuk fungsi penegakan hukum di udara itu jadi kendala bagi TNI AU," tegas KSAU.

Menurut dia, TNI-AU memiliki dasar yang kuat untuk meminta pemerintah segera mengambil alih lalu lintas udara. Pertama, kedaulatan penuh dalam lalu lintas udara berkaitan dengan tugas penegakan hukum dan pengamanan teritorial NKRI di udara oleh TNI AU.

Kedua, TNI AU merasa terganggu karena setiap pesawat dalam upaya penegakan hukum di teritorial sendiri harus memberitahu, bahkan meminta izin terbang kepada Singapura.

Ketiga, saat ini banyak pelanggaran udara terjadi di wilayah Indonesia yang mengharuskan TNI AU melakukan "force down" (memaksa mendarat) kepada pesawat tersebut.

"TNI AU harapkan ini segera diambil alih oleh Pemerintah Indonesia supaya nanti ketika ada tugas identifikasi pesawat yang langgar aturan, itu nanti dikontrol oleh orang Indonesia. Tidak ada yang ganggu," tegas KSAU.
sumber:republika

Read More

Gabungan TNI/Polri Selenggarakan Pendidikan Candra Dimuka Mulai Tahun 2015

Jalur - Pemahaman Integrative Culture sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar ‘Chandra Dimuka’ atau pendidikan taruna tingkat satu gabungan TNI-Polri, yang rencananya akan dilaksanakan pada 2015 dalam rangka membangun kesamaan karakter dan kesamaan persepsi terhadap keamanan dan pertahanan negara.

Read More

Polri Harus Tindak Tegas: Gubernur Tandingan DKI Jakarta

Jalur - Negara Republik Indoensia yang berazaskan Pancasila, telah dicorengkan oleh sekelompok orang yang menginginkan dapat diterima dikalangan masyarakat, namun dengan menggunakan cara-cara yang tidak konstitusional.

Setelah DKI Jakarta menentukan calon Gubernur dan sudah terpilih untuk orang nomor satu di DKI, Basuki Cahaya Purnama (AHOK). Kini Gubernur tandingan DKI Jakarta, yang di gelorakan oleh beberapa partai dan ormas membuat sosok Fahrul Rozi Ishak dinobatkan dan diangkat sebagai Gubernur Tandingan DKI Jakarta.

Ketua Terpilih menegaskan, pengangkatan dirinya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta sudah sah menurut konstitusi.

sangat disayangkan hal semacam ini, dinegara yang berdemokrasi masih saja ada yang tidak sepakat dengan keputusan Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi.

Untuk itu para institusi hukum harus menindak tegas kelompok yang akan memberikan rival atau lawan dalam memberikan kesempatan melakukan rencana lainnya, jangan sampai berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Bagi para penegak hukum, terutama Polri harus memberikan pencegahan terhadap Gubernur Tandingan DKI Jakarta yang beralamat Di Kantor Gubernur  RT 004 RW 05 Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur.

Read More

Busro: Kesan tebang pilih memang sulit dihindari dari publik

Jalur - Anggota Komisi III (Fraksi PDIP) Dwi Ria Latifah, memberikan pertanyaan kepada KPK saat rapat gelar pendapat mengenai kasus korupsi terakhir ini. Selasa, 2/12/14.

Dwi mempertanyakan mengenai pemberantasan korupsi yang masih tebang pilih, kepada Busro Muqoddas dan menjawab dengan tegas bahwa hal tersebut memang sulit dihindari.

"Kesan tebang pilih memang sulit dihindari dari publik. Kami tidak mengambil energi untuk fokus merespons kesan-kesan tersebut karena itu memakan waktu dan energi, sedangkan energi kami terbatas," terang Busyro merespons pertanyaan anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Dwi Ria Latifah.

Menurut Busyro, dari 439 kasus yang ditangani KPK, tidak satu pun perkara yang ditolak Pengadilan Tipikor. "Tidak satu pun ditolak. Itu menggambarkan 100% (kasus ditindaklanjuti)," tambahnya.

Meski sempat beberapa kali di-bully karena menetapkan status tersangka kepada seseorang, KPK bersabar, tapi tetap kreatif.

"Dengan dua alat bukti memang proses penyelidikan bisa diukur dari 439 tadi. Sehingga kesan tebang pilih sulit dihindari, tapi kami memahami spirit yang ada menjadi cambuk secara moral sehingga kami bisa menerapkan justice for all. Pelan-pelan kami sudah melakukan," terangnya.

Read More

KPK Tahan Ketua DPRD Bangkalan

 

Jalur - Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi disambut ucapan syukur oleh sejumlah tokoh politik di Bangkalan. Salah satunya pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Kholil, KH Imam Buchori Kholil. "Saya dan mayoritas warga Bangkalan bersyukur atas penangkapan ini," katanya, Selasa, 2 Desember 2014.

Imam mengungkapkan rasa syukurnya karena penangkapan ini membuktikan bahwa tidak ada yang kebal di mata hukum. Hukum harus tetap berlaku bagi siapa pun, termasuk keturunan ulama yang sangat dihormati seperti Fuad. "Sudah lama kami laporkan dia (Fuad) ke KPK." .

Meski penangkapan Fuad saat ini terkait dengan kasus dugaan suap, Imam mengatakan akan secepat mungkin mengirimi KPK bukti tambahan korupsi yang diduga dilakukan Fuad Amin selama menjabat bupati dua periode. "Tidak perlu dibeberkan ke media apa saja kasusnya. Kami akan langsung berikan ke KPK." .
Imam dikenal sebagai satu-satunya tokoh di Bangkalan yang berani melontarkan kritik pedas terhadap Fuad selama menjadi bupati. Sebenarnya, Imam dan Fuad masih memiliki hubungan kekerabatan. Keduanya sama-sama keturunan ulama kharismatik Bangkalan, KH Mohammad Kholil bin Kiai Abdul Latif atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syaichona Cholil.

Direktur Centre for Islam and Democracy Studies Bangkalan Mathur Husairi mengaku prihatin atas penangkapan Fuad Amin. "Prihatin karena beliau ditokohkan orang Madura." Tapi, penangkapan itu harus dijadikan pelajaran bagi pejabat lainnya di Bangkalan agar bekerja dengan baik dan benar.

Read More

Ayo Rekreasi Ke Kebun Raya Bogor

 

Jalur - Setelah ditutup untuk umum karena belasan pohon tumbang, hari ini (2/12) Kebun Raya Bogor kembali dibuka untuk umum. Hal ini dilakulan seiring mulai normalnya cuaca pada hari ini.

Kepala Kebun Raya Bogor, Dikdik Widyatmoko mengatakan, hari ini pembersihan pohon tumbang dan pembenahan lokasi wisata itu telah kelar.

“Proses penutupan sendiri untuk pembersihan di area pohon tumbang dan melakukan penanaman kembali. Dan sekarang sudah dibuka,” kata Dikdik, Selasa (2/12).

Dikdik menambahkan, dalam peristiwa kemarin, 14 tanaman koleksi dan 4 tanaman non-koleksi tumbang. Selain itu, beberapa pohon di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor yang bersebelahan juga tumbang.

"Pohon tumbang bisa disebabkan, akar atau batang yang keropos, sehingga pohon tidak kuat ketika tertiup angin Kerugian material ditaksir sekitar Rp30 juta, dihitung dari 2.000 tiket masuk yang tidak terjual," jelasnya.

Kebun raya seluas 87 hektare ini kini memiliki 33.096 koleksi pohon dan tumbuhan dari 4.297 spesies dan diantaranya 1.817 merupakan tanaman langka.

Read More

Kapolri Kumpulkan 31 Kapolda dan 452 Kapolres di Semarang

Jalur - Kepolisian Indonesia menggelar pertemuan guna membentuk persiapan Pilkada yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2015.

Pertemuan tertutup yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Sutarman saat Kasatwil seluruh Indonesia membicarakan  konsolidasi program bersama kabinet kerja Presiden Joko Widodo.

Kegiatan Kasatwil Polri ini yang dihadiri 31 Kapolda dan 452 Kapolres seluruh Indonesia mulai dilaksanakan. Senin, 1 Desember s.d. Jum'at 5 Desember 2014 di Akademi Kepolisian Semarang.

"Kasatwil ini untuk menjabarkan program pemerintah yang digodok di wilayah. Ini juga sebagai program kerja kepolisian serta mengevaluasi program kepolisian tahun 2014," kata Sutarman dalam Apel di Lapangan Akpol Semarang, Selasa 2 Desember 2014.

Di antara program-program itu adalah kesiapan daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah tahun 2015. Menurutnya ada  207 pilkada yang digelar mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota pada 2015. Para Kasatwil menurut Sutarman akan memaparkan kesiapannya sebagai manajer serta administrator, sehingga mereka dituntut mengetahui soal teknis dan fungsi kepolisian.

"Maka, para pemangku kepentingan dan seluruh Kapolres harus mengetahui lembaga pendidikan kita untuk mengecek semua persiapan apapun. Mulai dari personel dan peralatan," ujarnya.

Sutarman menekankan dengan adanya Kasatwil dapat diketahui kemampuan yang dimiliki seluruh personel Polri. Mulai apa yang akan diberikan, hingga meminimalisir kekeliruan saat bertugas.

"Ini adalah bagian disiplin Polri dalam melaksanakan tugas negara. Momentum apel adalah mengingatkan kembali pendidikan yang ditempuh seluruh perwira," katanya.

Sutarman berharap agenda selama lima hari akan merumuskan keputusan-keputusan riil yang akan dilaksanakan dan diterapkan untuk menjabarkan program pemerintah. "Mulai dari kebijakan politik, kebijakan strategis dan lain-lain," tambahnya.

Read More

Kapolri: Polri Selamanya Harus Independen

Jalur - Beberapa waktu lalu Menhan Ryamizard Ryacudu, mewacanakan Polri ada dibawah Kementerian, tetapi dengan tujuan agar TNI dan Polri tidak kembali terjadi kesenjangan.

Usulan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal lembaga Polri di bawah kementerian ditolak oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Mantan Kabareskrim Polri itu tegas mengatakan bahwa Polri selamanya harus independen.

"Saya sudah sampaikan bahwa sifat tugas Polri itu kamtibnas juga penegakan hukum, bahkan aparatur penegak hukum mestinya independen," kata Sutarman di sela siaga Kepala Satuan Wilayah di Akpol Semarang, Selasa 2 Desember 2014.

Menurut Sutarman, posisi Polri saat ini adalah produk dari keputusan politik yang saat ini terjadi, bukan keputusan kepolisian. Sehingga, dalam menjalankan fungsi kamtibmas dan penegakan hukum Polri harus tetap independen dan tetap sesuai pada arah yang ada.

"Ini adalah keputusan politik yang sudah ditetapkan, posisi kepolisian itu seperti ini (tidak di bawah Kementerian)," tambahnya.

Read More

AIDS Tertinggi Dialami ibu-ibu Rumah Tangga

Jalur - Memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2014. Indonesia, tergolong penjangkit penyakit HIV terbesar dan sampai saat ini masih dihantui penularan penyakit mematikan itu.

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penularan tertinggi masih terdapat pada hubungan seksual berisiko. Sedangkan kasus AIDS tertinggi dialami ibu-ibu rumah tangga.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes Tjandra Yoga Aditama mengatakan, data per September 2014 menyebutkan risiko penularan AIDS tertinggi adalah hubungan seks berisiko pada heteroseksual. Seks berisiko di antaranya adalah pemuasan nafsu di lokasi prostitusi.

"Tidak tanggung-tanggung risiko penularan AIDS dari hubungan seks berisiko ini mencapai 67 persen," katanya saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Sementara itu penularan AIDS yang lainnya adalah dari ibu positif HIV (virus penyebab AIDS) ke anaknya (4  persen).

Sementara itu, Tjandra membeber kelompok paling banyak kasus AIDS adalah ibu rumah tangga. Dari catatan per September 2014, jumlah ibu-ibu yang terjangkit AIDS mencapai 6.539 orang. Pemicu utama penularan AIDS pada ibu-ibu rumah tangga ini adalah dari hubungan seks dengan suaminya.

Data Kemenkes terkait kasus HIV-AIDS yang dilaporkan 1 Januari sampai 30 September adalah, 22.869 kasus HIV dan 1.876 kasus AIDS. Tjandra mengatakan orang yang terpapar HIV hingga positif terkena AIDS membutuhkan waktu 2-15 tahun.

Untuk menekan kasus AIDS di Indonesia, Tjandra mengatakan Kemenkes sudah mengeluarkan enam cara pencegahan. Yaitu, konsultasi ke dokter dan melakukan pengetesan apakah positif AIDS atau tidak.

Kemudian memakai kondom untuk aktivitas seks berisiko, sirkumsisi (khitan/sunat), obat ARV pencegahan, pencegahan untuk pengguna jarum suntik (penasun), dan pencegahan penularan dari ibu ke anak (PPIA).

Tjandra mengatakan layanan HIV-ADIS yang aktif melaporkan ada 1.391 layanan konseling dan tes HIV. Kemudian ada 182 kegiatan pelayanan PPIA. "Kemenkes akan terus menggencarkan upaya-upaya menekan penyebaran AIDS di Indonesia," jelas dia.

Jumlah kumulatif kasus infeksi HIV tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 32.249 kasus. Kemudian disusul Jawa Timur (19.249 kasus) dan Papua (16.051 kasus). Sedangkan kasus AIDS tertinggi ada di Papua dengan 10.184 kasus. Kemudian disusul Jawa Timur (8,976 kasus) dan DKI Jakarta (7.477 kasus).

Read More

(UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta Tetap

 

Jalur - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melihat perkembangan akhir akhir ini dengan seringnya para buruh melakukan demo, membuat dan menuntut UMP di DKI agar dinaikkan, namun apa yang dikatakannya bahwa Gubernur tidak akan merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta tersebut.

"Enggak bisa, itu UMP itu semuanya ada dasar hitungannya. Dia ada survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Ya orang politik (Fraksi PDIP) boleh saja ngomong, tapi kan kita ada survei KHL, ada hitung semua pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, ada rumus, maka jadilah UMP," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Ahok menilai, UMP Jakarta paling tinggi jika dibandingkan dengan Bekasi dan Tangerang atau kota-kota lain.

"Kita tidak akan revisi, karena semua sudah ada dasar perhitungannya. Nah disitu juga disebutkan kenapa UMP Karawang lebih tinggi. Justru coba lihat, kamu kalau bandingkan UMP, kabupaten/kota selalu lebih tinggi dari pada UMP. Itu disebut dalam aturan pelaksanaan kerja," urainya.

Read More

Indonesia Belum Merespon Rusia Bantu Pengembangan Nuklir

Jalur - Pemerintah Federasi Rusia menawarkan kerjasama Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Senior Expert, Representasi Perdagangan Federasi Rusia di Republik Indonesia, Sergey Kukushkin mengatakan, kerjasama yang ingin dilakukan Pemerintah Federasi Rusia bukan sebatas transfer teknologi namun hingga mencakup pembiayaan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kerjasama yang ditawarkan melalui BUMN Rusia, Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rosatom), pemerintah Federasi menawarkan bantuan kerjasama mengembangkan teknologi nuklir sebagai pembangkit.

Tak hanya itu, Rosatom juga menawarkan solusi yang menyeluruh di bidang ketenaganukliran dari pembangunan PLTN yang paling canggih, paling modern dan paling aman hingga transfer teknologi, kandungan lokal yang tinggi, pembiayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pemerintah Rusia akan memberikan bantuan pinjaman untuk pembangunan PLTN, bantuan pembiayaan dapat dalam bentuk bantuan kenegaraan, joint venture antara Rosatom dan perusahaan lokal atau konsorsium, semua peluang masih terbuka,” kata Sergey Kukushkin seperti yang dikutip dari situs resmi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Menurutnya, pembangunan PLTN membutuhkan biaya investasi yang besar, tetapi pada saat PLTN beroperasi hanya memerlukan biaya bahan bakar yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit yang lainnya.

Bantuan pembiayaan yang ditawarkan Pemerintah Rusia dinyatakan Sergey mencapai 49 persen dari total pembiayaan dari total keseluruhan biaya pembangunan PLTN.

“Perkiraan biaya pembangunan dua blok PLTN dengan kapasitas total 2.400 MW sekitar US$ 8 miliar,“ tutur Sergey.

Namun, tawaran yang diberikan Pemerintah Federasi Rusia ini diakui sergey belum mendapat respon dari Pemerintah Indonesia, karena Pemerintah Indonesia masih belum memprioritaskan pembangunan PLTN dan saat ini masih pada tahap pengkajian dan penelitian.

Read More

Korea Utara Terapkan Pendidikan Sejarah Kepemimpinan di Sekolah

Jalur - Ide yang diterapkan pemimpin Korea Utara untuk menyatukan kurikulum kedalam pendidikan disekolah guna memahami peta politik kepemimpinan dinegaranya, hal itu disambut posisitf oleh para kala muda bahwa untuk memudahkan pelajar muda mengenal dan mengetahui jalan panjang tokoh yang ada dinegaranya.

Seperti kurikulum yang ada di Indonesia, sampai saat ini masih memasukan nama nama tokoh kebangsaan yang diakui oleh rakyatnya dan dijadikan pegangan dalam mempelajari cara dan metode pemimpin mereka khususnya dinegara mereka tinggal. tetapi setiap pergantian kepemimpinan dan pergantian menteri, selalu melakukan perubahan dalam melakukan pemetaaan mata pelajaran. Misal pemahaman tentang tokoh tokoh pemimpin mereka.

Perlu disampaikan para pelajar Korea Utara diharuskan tempuh kelulusan dan menyelesaikan studi mereka yang diwajibkan selama 3 tahun yang mempelajari tentang pemimpin Negara mereka, kim jong un yang saat ini menjadi mata pelajaran yang diajarkan mereka di sekolah. Pelajaran baru tersebut mulai diterapkan pada kurikulum pelajaran tahun ini. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh situs resmi media pemerintah korea selatan, KBS World Radio.

Saat ini belum terdapat buku pelajaran yang dapat membantu para pelajar untuk memahami kehidupan sang pemimpin Negara mereka sehingga materi dari partai pekerja korea yang berkuasa yang sekarang menjadi sumber pelajaran di ruang kelas sekolah. “Para murid juga diajarkan kutipan tesis, pernyataan, dan perintah yang disampaikan kim jong un kepada partai yang berkuasa dan juga militer” yang tertulis dalam situs tersebut.

Selanjutnya bagaimana mengimplentasikan kurikulum yang baik untuk di Indonesia?..

Read More

Ciri ciri Aksi Jenderal Gadungan

Jalur - PBB menegaskan aksi tiga jenderal gadungan yang mengaku dari United Nations Peace Keeping Forces Council South East Asia (UNPKFCSEA) bukan hal pertama. Publik diminta waspada terhadap aksi serupa. Bagaimana mengenali mereka?

Direktur United Nations Information Center di Jakarta, Michele Zaccheo, mengatakan, organisasi yang masuk dalam naungan PBB memiliki situs resmi yang berakhiran un.org atau un.id. Bila ada selain itu, maka patut dicurigai.

"Seharusnya kalau memang lembaga resmi PBB, menggunakan domain un.org atau un.id bukan wordpress," kata Michele di kantornya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2014). Wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris.

Situs organisasi tiga jenderal gadungan yang sempat diakses detikcom sebelumnya beralamat di UNTPKFCSEA.org. Kemarin, Rabu (26/11), situs itu masih bisa diakses, namun siang ini, tak lagi bisa diakses. Hanya ada tulisan 'under construction' di dalamnya.

Sementara informasi tentang sosok 'jenderal bintang lima' Adityo Bambang Mataram didapat di blog gratisan http://thepeacekeepingforces.wordpress.com.

"Itu situs blog, bukan situs resmi," tegas Michele.

"Saya juga sudah dapat laporan dari bagian keamanan PBB, kalau itu organisasi palsu dan bukan bagian dari kami," tambahnya.

Michele menunjukkan contoh lain dari organisasi palsu PBB di belahan dunia lain. Dia menunjukkan situs: http://unwhf.webs.com/about-us.

"Itu adalah contoh lain organisasi palsu yang kami dapatkan laporannya beberapa waktu lalu," kata Michele.

Read More

Apa Yang Harus Diperlukan Jika Ditilang Polisi

Jalur - Dalam memberikan pembelajaran dalam berlalulintas kepada para pengguna jalan, masih banyak pengendara yang belum mengetahui apa yang harus dipersiapkan saat menghadapi tindak penegakan hukum kala berada dijalan.

Masih banyak diantara pengguna jalan yang masih bingung jika terkena penindakan akibat melanggar peraturan lalu lintas. Mungkin sebagian besar dari Anda yang terkena penindakan, akan langsung meminta “damai” dan memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan nominalnya oleh petugas kepolisian yang menindak. Namun, hal tersebut bukanlah cara benar menurut prosedur dan undang-undang bila Anda terkena penindakan oleh petugas. Oleh karena itu, berikut penjelasan cara agar dapat membayar denda pelanggaran yang benar menurut prosedur dan undang-undang.

Sebelum ke penjelasan, alangkah baiknya jika Anda mengetahui jenis Blanko Lembar Tilang yang berlaku:

Warna merah : Untuk Pelanggar apabila pelanggar ingin mengikut sidang di Pengadilan Negeri.
Warna biru : Untuk Pelanggar apabila pelanggar ingin membayar denda tilang melalui Bank yang telah ditunjuk.
Warna kuning : Arsip Kepolisian
Warna putih : Arsip Kejaksaan
Warna hijau : Arsip Pengadilan
Dari ke-lima jenis Blanko Lembar Tilang tersebut, hanya ada dua Blanko (merah dan biru) yang digunakan untuk mengetahui jenis pembayaran oleh pelanggar. Kemudian, setelah mengetahui jenis Blanko Lembar Tilang yang berlaku, berikut cara-cara pembayaran yang benar menurut prosedur dan undang-undang :

1. Pelanggar meminta Blanko tilang berwarna biru. Dengan meminta Blanko biru maka pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang di Pengadilan, bisa membayar langsung di Bank BRI. Namun slip tilang berwarna Biru ini dikenai denda sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas & Angkutan Jalan.

Contoh :

Tidak memiliki SIM. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000.

Keterangan:

Dengan Blanko tilang warna biru melanggar pasal ini, Pelanggar diwajibkan untuk membayar denda yaitu Rp 1.000.000 dan disetorkan ke Bank BRI yang telah ditentukan.

2. Pelanggar meminta Blanko warna merah. Dengan meminta Blanko merah maka denda yang akan dikenakan oleh pelanggar ditentukan berdasarkan Keputusan Hakim di Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Contoh :

Tidak memiliki SIM. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000. Namun, jika pelanggar memilih blanko merah, pelanggar membayar denda setelah persidangan dan nilai nominalnya pun akan berbeda dari denda yang sesuai dengan Undang-Undang dan akan ditentukan berdasarkan Keputusan Hakim di Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Dengan penjelasan ini memungkinkan pelanggar lalu lintas yang ditilang Petugas Polri dapat meminta kepada Petugas dilapangan untuk ditilang dengan menggunakan blanko warna biru atau bisa juga blanko warna merah. Silakan Melapor ke Propam Polda Metro Jaya Telp 021-5234469 apabila ada Petugas di lapangan yang tidak memberikan surat tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Sekaligus nama Petugas, pangkat, lokasi dan kronologis kejadian.

Read More

Operasi Zebra; Sosialisasikan Tertib Berlalulintas

Jalur - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia jajaran Korlantas Polri bersama anggotanya yang berada diwilayah Kapolda, Kapolres diseluruh Indonesia, guna untuk mensosialisasikan tertib berlalu lintas jalan umum dan protokol serta di jalan tol, kegiatan tersebut guna untuk mengurangi tingkat kecelakaan, kejahatan dijalan, dan kemacetan juga kelengkapan atribut kondisi kendaraan dan kondisi pengendara yang masuk dalam rangkaian Operasi Zebra 2014.

Operasi Zebra 2014 yang digelar mulai hari Rabu (26/11/14) hingga 9 Desember 2014 mendatang.

Penertiban ini dimaksudkan untuk kendaraan-kendaraan yang selama ini cenderung memotong ke kiri untuk masuk ke bahu jalan, agar tetap pada posisinya. Demikian juga penertiban yang dari Tol dalam dan luar kota.

Penertiban ini dilakukan dalam rangka Operasi Zebra, yang target utama penertiban adalah sepeda motor yang melawan arus, dan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan, termasuk yang berhenti sembarangan.

Sedangkan untuk di jalan tol sendiri, tandasnya, diprioritaskan untuk tertib bahu jalan, dan juga sosialisasi kendaraan truk serta bus menggunakan lajur paling paling kiri atau lajur satu setelah bahu jalan.

Read More

Evaluasi Pimpinan TNI Polri Hingga Pembinaan Karier

Jalur - Mabes Polri menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Presiden dan Wakil Presiden mengenai evaluasi terhadap pimpinan TNI dan Polri pascapenyerangan anggota TNI ke Markas Brimob Polda Kepulauan Riau.

"Mengenai penilaian Kapolri, kami menyerahkan pada Presiden dan menteri-menteri yang berkompeten sesuai aturan yang berlaku," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Ronny mengaku, selama ini Polri selalu melakukan evaluasi di tingkat satuan wilayah. Evaluasi tersebut mulai dari evaluasi kinerja Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) wilayah, Kapolres, Kapolda dan juga kesejahteraan anggota hingga pembinaan karir.

"Berkaitan evaluasi pimpinan Polri dan Polda, kalau Polda satuan wilayah itu tanggung jawab Kapolri dan pejabat utama di mabes," ujar Ronny.

Read More

Putusan Dakwaan Berujung Penjarahan dan Pengerusakan di Ferguson, Missouri

Jalur - Ratusan demonstran membakar mobil polisi dan melakukan penjarahan setelah juri di Ferguson, Missouri, memutuskan polisi yang menembak remaja kulit hitam Michael Brown bebas dari dakwaan.

Keluarga Michael Brown  kecewa dengan keputusan atas polisi bernama Darren Wilson itu, tetapi meminta masyarakat untuk tenang.

Presiden AS Barack Obama dalam konferensi pers di Gedung Putih pasca keputusan mengatakan, meski ia bisa memahami sebagian rakyat Amerika kecewa dan marah, demonstrasi harus dilakukan dengan damai.

Kasus ini memicu ketegangan rasial di AS dan banyak pihak di komunitas Afrika Amerika menyerukan agar Wilson dijerat dengan pasal pembunuhan.

Wartawan BBC Lynsea Garrison di lokasi melaporkan demonstran melempari mobil polisi dengan batu. Polisi kemudian  membalas dengan gas air mata, semprotan merica dan mengancam akan menangkap demonstran yang melakukan vandalisme.

Anggota DPRD St Louis, Missouri, Antonio French di Twitter menulis bahwa "banyak toko dan sebuah bank di jarah demonstran. Tidak ada polisi di lokasi."

Gubernur Missouri Jay Nixon mengumumkan status keamanan darurat di Ferguson dan mengerahkan 400 anggota Garda Nasional untuk mengamankan situasi.

Juri yang membebaskan polisi Darren Wilson beranggotakan 12 orang warga AS yang dipilih secara acak. Sembilan adalah keturunan kulit putih dan enam orang kulit hitam.

Read More

Rencana Jelek DPR Ancam Pemerintahan Jokowi

Jalur -  Rapat yang dilakukan anggota DPR guna untuk mendengarkan paparan anggota dewan, namun pada kenyataannya undangan yang seharusnya dihadiri para menteri, tetapi tidak satupun yang menghadiri rapat tersebut, Senin/11/14. Gedung Nusantara Jakarta.

Melihat hal tersebut Pimpinan DPR mengancam tidak akan mengesahkan rancangan APBN-P 2015, jika Presiden Joko Widodo tetap melarang menteri-menteri Kabinet Kerja mengelar rapat
dengar pendapat dengan DPR.

Informasi yang diterima dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menjelaskan sesuai prosedur Undang-Undang yang berlaku, kalau pemanggilan sudah dilakukan 3 kali tapi pemerintah tidak menghadiri, maka DPR berhak untuk melakukan pemanggilan paksa. Oleh karena itu, Fadli menghimbau agar pemerintah mengikuti aturan konstitusi yang sudah ada.

Sangat disayangkan tubuh di DPR sedang terbelah, untuk menentukan kekompakan saja belum terlihat. Yang ada wacana politisasi masih menjalar, hingga membuat masing masing kubu miliki pembenaran dalam mengambil suatu kebijakan mengatasnamakan rakyat.

Masyarakat sudah mengetahui, geliat yang ada di anggota dewan dalam memerankan sandiwara diparlemen. apapun kegiatan yang dilakukan hanya mempersoalkan pembahasan pembahasan yang bersifat mubajir, tanpa ada solusi konkrit. Setiap langkah yang digerakan DPR mudah dipatahkan, dikarenakan ketidak kompakan seluruh dewan.


Kini yang harus dikerjakan para anggota dewan, bagaimana mendapatkan dukungan banyak guna memenuhi kartu interpelasi.

Read More

Hati hati "UPAL" Banyak beredar di Indonesia

Jalur - Polresta Bekasi Kota menangkap sembilan orang yang diduga pelaku pembuat uang palsu di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Kemudian pihak Kepolisian juga menahan enam orang lainnya yang diduga berperan sebagai kurir uang palsu (pengedar) ke tangan para pembeli.

“Para pelaku diamankan di Perumahan Metland, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (21/11/2014) sekitar pukul 16.30 WIB,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Mapolresta Bekasi Kota, Senin (24/11/2014).

Kesembilan pelaku tersebut di antaranya Abdul Muchit bin Kasnan (43) yang berperan sebagai pemilik modal awal untuk pembuatan uang, mengawasi pembuatan uang dan membantu langsung pembuatan uang palsu. kemudian Suyatman bin Sugeng Riyanto (40) bertugas sebagai pemasang nominal pada uang kertas dengan cara menyablon.

yang ketiga adalah Ummarulloh bin H Suabi (30) berperan sebagai tukang print uang yang telah disimpan di komputer. kemudian Usman Ali bin Slamet (33) sebagai office boy, dan Yudi bin Tangguh (49) berperan sebagai pemasang nomor seri pada kertas uang. Dilanjutkan dengan duet maut Hans Willem Soemerah (62) dan Sodikin bin Raswid (36), berperan sebagai pemotong kertas roti yang akan dicetak menjadi uang palsu.

Selain itu, Saelen Haris bin Sunarya (36), bertugas memasang pita atau garis putus-putus yang terdapat di belakang uang kertas dan terakhir, Susilo bin Akiar (46), berperan sebagai pemasang logo DPR yang terdapat pada uang kertas.

Rikwanto menjelaskan bahwa kualitas uang palsu yang mereka buat termasuk dalam golongan kualitas satu (KW1) karena proses pembuatannya sangat mendetail dan sangat mirip dengan uang asli.

“Sebanyak 270 Juta uang hasil produksi mereka sudah sampai ke tangan pembeli, uang palsu mereka itu sangat mirip dengan aslinya sehingga berhasil mereka jual dengan perbandingan 1:2 sampai 1:3,” pungkasnya.

Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan dua mesin cetak pembuat uang palsu, printer, komputer, tinta, alat sablon serta kertas yang dijadikan bahan pembuat uang palsu. Sembilan pelaku ini diduga melanggar Pasal 244, Pasal 245 KUHP serta Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun.

Read More

Inggris Butuhkan Tentara Bayaran Habisi ISIS

 

Jalur - Para tentara bayaran asal Inggris turun ke medan perang di Rojava, Suriah utara untuk melawan ISIS. Mereka menghabisi delapan militan ISIS per hari.

Beberapa dari tentara bayaran asal Inggris itu bernama James Hughes dan Jamie Read. Mereka membantu pasukan Kurdi bertempur melawan militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di wilayah Rojava.

James Hughes, pernah tercatat aktif sebagai militer Inggris yang bertugas di Afghanistan. Namun, dia dan rekan-rekannya telah keluar dari militer dan menjadi tentara bayaran.

Informasi itu muncul setelah ada bocoran, bahwa beberapa mantan anggota SAS atau penembak jitu Inggris mengambil bagian untu perang melawan ISIS. Media Inggris, Mirror, melaporkan bahwa mereka menghabisi delapan militan ISIS setiap harinya.

Keberadaan Hughes di Rojava, juga terungkap dari halaman Facebook-nya yang berisi sejumlah foto saat dia bersama pasukan Kurdi. Mereka diduga direkrut oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Jordan Matson.

Mereka kemudian membentuk kelompok bernama "Lions of Rojava". Mereka menyerukan masyarakat untuk membantu “mengirim para teroris ke neraka dan menyelamatkan manusia dari ISIS.
 
Read, seperti dilaporkan media Inggris itu melaporkan pengalaman menegangkan untuk mempertaruhkan nyawa di Rojava. Pengalaman itu direspons Matson dengan jawaban; ”Ini selalu menarik bagaimana pertama kalinya Anda mendapati peluru terbang melewati kepala Anda.”

Read baru tiba di Rojava baru-baru ini, setelah menjalani pelatihan bulan lalu di Republik Ceko.

Read More

Mulai 17 Desember Motor Dilarang Lalui Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat

Jalur - Terhitung per 17 Desember 2014, kendaraan roda dua dilarang melintas Jalan M.H Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit mengatakan, pihaknya sudah mengajukan Peraturan Gubernur secara verbal kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

"Kami menunggu Peraturan Gubernurnya bisa disahkan supaya aturan itu bisa mulai diberlakukan tanggal 17 Desember nanti," ujar Benjamin saat dihubungi, Senin (24/11).

Benyamin menjelaskan, Pergub tersebut akan dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan aturan. Aturan hukum dalam UU 22/2009 dan PP nomor 79 tahun 2013 tidak terlalu kuat karena tidak bisa memberikan kewenangan kepada Dishub untuk menerapkan mekanisme pelarangan dan mengenakan sanksi kepada oknum yang melanggar.

"Jadi memang perlu ada kombinasi antara undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Gubernur supaya aturan pelarangan itu bisa dimungkinkan," ungkapnya.

Meski sebatas uji coba, lanjutnya, Dishub DKI akan menggaet Polda Metro Jaya. Saat itu, belum ada sanksi denda yang akan diterapkan. Selama beberapa hari akan diberikan teguran dan peringatan kepada motor yang melintas sebelum akhirnya sanksi denda dikenakan.

"Uji coba itu sekaligus merupakan sosialisasi. Saat peraturan itu diterapkan penuh di awal Februari (Februari 2015), pemberian sanksi dilakukan secara tegas kepada semua kendaraan roda 2 yang kedapatan masih melintas," pungkas Benjamin.

Read More

Ini Daftar Harga BBM di Beberapa Negara

Jalur - Pasca pemerintah Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Mesin (BBM) dari Rp 6500 menjadi 8500 perliter, banyak yang menilai kalau kenaikan tersebut terlalu besar, sehingga harga BBM dinilai menjadi sangat mahal. Tapi, tahukan anda ? Kalau ternyata ada beberapa negara yang harga BBM nya masih jauh lebih mahal dari Indonesia. Meskipun ada juga negara yang harga BBM nya sangat murah di bawah harga BBM di Indonesia.

Jika Anda ingin tahu lebih jelasnya, berikut perbandingan harga-harga BBM di beberapa negara kawasan Amerika, Eropa, Asia dan Timur Tengah, berikut ini data per November 2014.

Quote:
1. Venezuela
Harga bensin US$ 0,06 per liter atau Rp 728 per liter

2. Arab Saudi
Harga bensin US$ 0,12 per liter atau Rp 1.450 per liter

3. Iran
Harga bensin US$ 0,25 per liter atau Rp 3.050 per liter

4. Mesir
Harga bensin US$ 0,26 per liter atau Rp 3.150 per liter

5. Brunei Darussalam
Harga bensin US$ 0,41 per liter atau Rp 4.980 per liter

6. Uni Emirat Arab
Harga bensin US$ 0,47 per liter atau Rp 5.700 per liter

7. Malaysia
Harga bensin US$ 0,6 per liter atau Rp 7.300 per liter

8. Amerika Serikat
Harga bensin US$ 0,89 per liter atau Rp 10.800 per liter

9. Brazil
Harga bensin US$ 1,07 per liter atau Rp 13.000 per liter

10. Filipina
Harga bensin US$ 1.09 per liter atau Rp 13.250 per liter

11. Thailand
Harga bensin US$ 1,1 per liter atau Rp 13.363 per liter

12. India
Harga bensin US$ 1,17 per liter atau Rp 14.200 per liter

13. Singapura
Harga bensin US$ 1,54 per liter atau Rp 18.700 per liter

14. Prancis
Harga bensin US$ 1,74 per liter atau Rp 21.140 per liter

15. Inggris
Harga bensin US$ 2,03 per liter atau Rp 24.700 per liter

16. Turki
Harga bensin US$ 2,17 per liter atau Rp 26.400 per liter.
Di Venezuela BBM Paling Murah didunia

Negara yang memiliki harga BBM paling murah di dunia adalah Venezuela. Penduduk salah satu negara yang terletak di benua Amerika bagian Tengah ini cukup merogoh kocek sebesar Rp 445,00 saja untuk mendapatkan BBM. Mengapa harga BBM di Venezuela begitu murah? Sebab negara yang dipimpin oleh Hugo Chavez ini menganut paham Sosialisme. Dimana negara dapat dengan mudah mengambil alih perusahaan swasta sehingga dapat membantu rakyat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Salah satu caranya dengan mengambil alih perusahaan minyak dan menetapkan harga BBM yang begitu murah tadi.

Turki BBM paling Mahal di dunia

Turki menjadi negara dengan harga bensin paling mahal di dunia, dengan harga per galon US$ 9,89 atau sekitar Rp. 26.000 per liter. Rata-rata pendapatan harian orang Turki sebesar US$ 30, dan itu artinya sepertiga dari penghasilan mereka habis untuk membeli satu galon bensin.

Sebenarnya, Turki adalah negara ekonomi terbesar di Eropa Timur dengan pendapatan mencapai US$ 800 miliar. Yang menjadi masalah, negara itu mengalami masalah pajak yang sangat berat. Sekitar 40 persen penduduk di sana bekerja di sektor informal, dan tidak membayar pajak. Hanya sekitar 4 persen dari total populasinya yang membayar pajak penghasilan.

Menghadapi kenyataan itu, pemerintah Turki kemudian berupaya meningkatkan basis pendapatan pajak konsumsi, semisal pajak bahan bakar, yang relatif mudah untuk diterapkan. Karenanya, harga bensin di sana pun sangat tinggi, bahkan yang paling tinggi di dunia, sehingga menyumbang lebih dari setengah dari biaya untuk bahan bakar.

Read More

Potret Gadis Cantik Jadi Pemulung

Jalur - Hidup di negara yang banyak penduduknya merupakan tantang hidup yang sangat berat apalagi hidup di negara penduduk terbanyak di dunia ini tentu itu akan menjadikan segala bentuk usaha penuh dengan sangingan.

Tidak hanya untuk usaha seba sulit untuk mencari tempat tinggal dinegara yang penuh dengan manusia akan menjadi hal yang sangat sulit.

seperti yang dirasakan oleh wanita cantik ini beliau warga negara Tiongkok hal ini membuktikan memiliki wajah cantik saja sulit untuk mendapatkan reseki dari hal yang layak dilakukan.

Keadaan ini dikarena ibunya yang sadang sakit membuat wanita cantik ini memilih mencari rezeki dengan memungut barang-barang bekas.

Seperti yang dilansir oleh rocketnews24.com Kamis (13/11/2014), bahwa gadis cantik ini benama Lolita dan mengakui untuk mecari Rezeki di negrinya tersebut sangatlah sulit persaingan kerja sangat ketat dan memilik paras yang cantikpun tidak mejadikan dirinya mudah mendapatkan kerja di suatu perusahaan.

kabar inipun sudah sangat menghebohkan social media, banyak yang kagum dengan wanita ini karena wanita yang memiliki wajah cantik ini mau menjadi pemulung barang-barang bekas.

Lolita adalah gadis berusia 18 tahun yang kini kisah hidupnya membuat terharu banyak orang.

sebelumnya lolita pernah bekerja di restoran dan dikarenakan ibunya sakit dan memerlukan obat memaksa dirinya keluar dari pekerjaanya dan mencari pekerjaan yang dapat menghasilakan banyak uang. menjadi pemulung barang bekas lah menjadi pilihan wanita cantik ini.

walaupun dengan dandanan yang secukupnya perumpuan ini masih terlihat cantik, walau memiliki kecantian yang luar biasa lolita mengakui tidak malu melakukan perkerjaan itu demi biaya pengobatan ibunya.

Read More

10% sipir wanita yang bertugas di penjara Guantanamo

Jalur – Amerika Serikat. Hakim militer AS memerintahkan seluruh sipir wanita di penjara perang Guantanamo untuk tidak mendekati dan menyentuh seorang tahanan warga Irak yang dituduh sebagai salah seorang pimpinan Al-Qaidah di Afghanistan.

Pengacara dari terdakwa yang bernama Abdul Hadi tersebut mengungkapkan bahwa kliennya seorang muslim dan keyakinannya melarang untuk bersentuhan dengan wanita yang bukan istri.

Hakim telah mengeluarkan perintahnya pada tanggal 7 November 2014 lalu yang melarang seluruh sipir wanita di penjara tersebut untuk tidak menyentuh Abdul Hadi kecuali ada keadaan yang mengharuskannya.

Keputusan tersebut kemudian diperpanjang pada Selasa kemarin (18/11/2014) hingga jadwal sidang berikutnya pada 26 Januari 2015.

Keputusan hakim tersebut dilatarbelakangi kejadian pada tanggal 8 Oktober 2014 lalu, di mana Abdul Hadi berontak dan marah ketika sipir wanita hendak menyentuhnya dan memakaikan borgol ke tangannya, sehingga akhirnya terpaksa memanggil sipir laki-laki.

Menurut sumber militer AS, terdapat sekitar 10% sipir wanita dari keseluruhan sipir yang bertugas di penjara Guantanamo.
sumber:dakwatuna

Read More

Ribuan Warga Suriah Tewas Korban Khilafah ISIS

Jalur -  Kekejaman tentara demi untuk mempertahankan bangsanya menjadi negara besar namun melalui cara cara sadis, kejam, tak berprikemanusiaan seperti halnya kaum minoritas mengatasnamakan ISlam yaitu Organisasi Negara Islam di Irak dan Syam (ISIS) ini telah melakukan pembantaian besar besaran terhadap 1429 orang di Suriah selama 5 bulan semenjak diberitakan menjadi Negara khilafah.

Informasi yang didapat dan dilaporkan Lembaga pengamatan HAM di Suriah (SOHR), Selasa (18/11/2014).

Direktur SOHR, Romi Abdurrahman, mengatakan, “Kami berhasil mendokumentasikan 1429 eksekusi mati yang dilakukan ISIS sejak proklamasi mereka, bulan Juni yang lalu. Kebanyakan korban adalah warga sipil.”

Abdurrahman melanjutkan, “Jumlah orang yang dipotong lehernya atau dieksekusi dengan tembak mati adalah 879 warga sipil. 700 di antaranya adalah anggota suku bermazhab Sunni. Terdapat juga 63 anggota Jabhah Nushrah yang merupakan cabang Al-Qaidah di Suriah.”

Adapun tentara rezim Basyar yang dieksekusi mati, menurut Abdurrahma, berjumlah 483 personil. Terdapat juga anggota ISIS yang harus mengalami hal yang sama. Tuduhan yang mereka hadapi di antaranya adalah melakukan korupsi.

Read More

BBM: Mahasiswa Makassar Masih Bertahan Dan Lakukan Perlawanan

 

Jalur - Demonstrasi yang dilakukan Mahasiswa UNM, sebelum kenaikkan harga BBM, sampai saat ini setelah diumumkannya oleh presiden Joko Widodo, masih bertahan untuk menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Situasi terkini dilapangan sejak sore menjelang malam, sempat terjadi bentrok susulan antara Anggota kepolisian dibantu anggota TNI dengan para mahasiswa menggunakan senjata gas air mata milik kedua lembaga pemerintahan tersebut. Rabu, 19/11/14.

Sempat dari pihak kepolisian dan TNI dapat berkomunikasi langsung dengan mahasiswa untuk melakukan negosiasi agar segera membuka jalan yang telah diblokir mahasiswa.

Terlihat sudah ada puluhan anggota kepolisian dan TNI dengan menggunakan tank serta water canon milik Polisi guna untuk memukul mundur mahasiswa masuk ke dalam kampus.

Sampai berita ini diturunkan, mahasiswa dari dalam kampus masih tetap melakukan perlawanan dengan lemparan batu yang kemudian dihujani oleh tembakan gas air mata.

Sampai saat ini situasi dilokasi masih memanas.

Read More

Selamat Atas Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama Sebagai Gubernur DKI Jakarta

Jalur - Baru saja Ibukota DKI Jakarta memiliki orang nomor satu dalam memimpin dan membenahi peta wilayah Jakarta yang cenderung masih banyak memiliki kekurangan dari segi sarana prasarana serta kesejahteraan warga khususnya masyarakat betawi.Rabu, 19/11/14. Diistana Negara Jakarta. 

Kota Jakarta yang notabene penduduknya lebih banyak pendatang dibanding penduduk asalnya, menginginkan pembenahan yang terstruktur serta dapat dinikmati kelak sampai waktu panjang. Harapan masyarakat setelah terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang secara resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dapat memberikan pencerahan serta ketatanan bermasyarakat khususnya di Jakarta dapat lebih baik dari sebelumnya, misal tata ruang dan wilayah kumuh, dapat dibenahi selain faktor kejahatan, dan pelayanan daari segi kesehatan, transportasi, pengangguran, upah kerja, penertiban ormas bermasalah, penempatan lapak pedagang kaki lima, lahan hijau, penertiban pengemis, penertiban bangunan liar, pembebasan lahan hijau, pembebasan lahan layak huni, dll.

Dalam pelantikan tersebut, yang langsung dipimpin kepala Negara Joko Widodo beserta jajaran menteri kabinet kerja dan undangan melalui Keppres Nomor 130 P tahun 2014 tentang pengesahan pemberhentian wakil gubernur DKI Jakarta 2012-2017 dan pengesahan pengangkatan gubernur sisa masa jabatan 2012-2017.

Isi sumpah:
"Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya, dengan selurus-lurusnya, serta berbakti dengan masyarakat nusa dan bangsa.

Read More

Era Turun Naiknya BBM di Indonesia

 

 Jalur -  Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikkan dan menurunkan harga bahan bakar minyak, menjadi prioritas utama untuk menstabilkan perekonomian, tentunya harus melihat perbandingan harga harga di negara-negara lain. Faktor faktor lain yang mempengaruhi kenaikan harga tersebut berimbas terhadap tingginya tingkat konsumtif masyarakat.

Pemerintah dalam menaikan dan menurunkan harga bahan bakar minyak sudah berlangsung saat era era kepemerintahan presiden kedua RI. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tingkat harga BBM sudah mengalami beberapa kali kenaikan. Era 1991, saat itu harga BBM Rp 150 dinaikkan menjadi Rp 550/liter.

Kemudian, Era 1993, kembali menaikkan harga BBM dari Rp. 550/liter menjadi Rp 700/liter. Sampai saat krisis ekonomi Indonesia, Era 1998 harga BBM naik menjadi Rp 1.200/liter.

Era 1998 - 1999 dibawah pemerintahan Presiden BJ. Habibie, menurunkan harga BBM dari Rp. 1200/liter menjadi Rp. 1000/liter.

Saat Era tahun 2000 dipemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid harga BBM diturunkan dari harga Rp. 1000/liter menjadi Rp. 600/liter. Namun tak berselang lama harga BBM kembali dinaikkan menjadi Rp 1.150/liter. Memasuki tahun 2001,  kembali menaikkan harga BBM dari Rp. 1150/liter menjadi Rp 1.450/liter.

Era tahun 2002 di pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri kembali menaikkan harga BBM dari Rp 1.450/liter menjadi Rp 1.550/liter. Memasuki tahun 2003 kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp 1.810/liter.

Era tahun 2004 dipemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menaikkan harga BBM dari Rp. 1810/liter menjadi Rp 2.400/liter. Memasuki tahun 2005 Harga BBM kembali dinaikkan menjadi Rp 4.500/liter. Memasuki pertengahan tahun 2008 presiden kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.000/liter.

Jelang Pemilu akhir tahun 2008, SBY menurunkan harga BBM menjadi Rp 5.500/liter. dan kembali menurunkan harga BBM menjadi Rp 5.000/liter. Masuki awal 2009 SBY kembali menurunkan harga BBM menjadi Rp 4.500/liter. Sampai tahun 2010-2011-2012 harga BBM stabil.

Memasuki tahun 2013 SBY kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.500/liter.

Era tahun 2014, setelah dilantiknya Presiden Joko Widodo, kembali menaikkan harga BBM pada bulan Nopember dari harga Rp. 6500/liter menjadi Rp. 8500/liter  dan harga Solar juga dinaikkan dari harga Rp 5.500/liter menjadi Rp 7.500/liter.

Read More

Ini Draf Kesepakatan KMP dan KIH

Jalur -  Fraksi-fraksi tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyudahi perseteruan di DPR dengan dilaksanakannya penandatanganan lima butir kesepakatan bersama.

Penandatangan kesepakatan tersebut dilaksanakan di Gedung Nusantara IV DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/14).

Dalam penandatangan kesepakatan damai ini, fraksi parpol yang tergabung dalam KMP (Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, PAN dan PPP pimpinan Suryadharma Ali) diwakili oleh oleh Ketua Umum PAN M Hatta Rajasa dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Sementara, fraksi parpol yang tergabung dalam KIH (PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PPP pimpinan M Romahurmuziy, diwakili oleh politisi PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo dan Olly Dodokambey.

Selain itu, para ketua fraksi parpol dari KMP dan KIH, serta Ketua Fraksi Partai Demokrat juga turut menandatangai kesepakatan ini.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam tiga berkas butir-butir Kesepakatan Bersama KMP dan KIH sebagai berikut:

1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota Fraksi pada 11 komisi, empat badan dan satu Majelis Kehormatan Dewan sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera bekerja sesuai fungsi fungsinya secara optimal;

2. Bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika kedepan serta menyesuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019), maka perlu untuk melakukan penambahan jumlah 1 (satu) wakil ketua pada 16 (enam belas) AKD (seperti yang dimaksud pada angka 2 di atas) melalui perubahan pasal yang terkait dengan komposisi Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan dan Pimpinan MKD dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD,-red) dan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR RI;

3. Bersepakat untuk segera mengisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang masih tersedia (Badan Anggaran dan Badan Urusan Rumah Tangga) dan penambahan wakil ketua pada 3 (tiga) AKD yang ditentukan secara musyawarah mufakat serta menambah 1 (satu) Wakil Ketua pada setiap komisi. Badan dan MKD sebagai konsekuensi dan perubahan UU Tentang MD3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya;

4. Bersepakat dan setuju melakukan perubahan ketentuan terhadap  Pasal 74 Ayat (3), ayat (4), ayat (5). dan ayat (6) serta pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta ketentuan Pasal 60 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dihapus, karena pasal-pasal tersebut secara substansi sudah diatur pada pasal 79 pasal 194 sampai dengan pasal 227 Undang-undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014;

5. Bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan Pimpinan Fraksi dan Koalisi Merah Putih dan Pimpinan Fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang diketahui oleh Pimpinan DPR RI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kesepakatan ini.

Read More