Anak Ratu Atut Akan di Periksa KPK

Jalur - Setelah orang tua tersandung kasus korupsi kini kembali KPK akan memeriksa anak kandung mantan gubernur Banten, Ratu Atus Chosiyah, yakni Andika Hazrumy, putra sulung yang dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.

Untuk diketahui, "tersangka RAC," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, di kantor KPK, Senin (15/9).

KPK menetapkan Atut dan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. Keduanya resmi berstatus tersangka sejak 6 Januari 2014.

Atut dan Wawan disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini, Atut diduga menerima suap terkait pengadaan alkes di provinsi yang dipimpinnya itu. Atut disinyalir telah mengatur pemenang tender pengadaan dan menerima uang dari perusahaan yang dimenangkan. Tak hanya itu, Atut diduga juga melakukan pemerasan.

Sementara Wawan, pemilik PT Bali Pasifik Pragama, perusahaan pemenang tender diduga telah menggelembungkan anggaran proyek pengadaan tersebut.
sumber:bs

Read More

Aku Salah Menempatkan!..

Jalur - Sejak dipemerintahan SBY sudah ada 11 orang kepercayaan yang terduga melakukan korupsi, makin pahit saja jalan panjang bakal nantinya mantan presiden RI ke-6 ini lakukan evaluasi diri beserta kerabat kerabatnya.

Jelang demisionernya di kabinet buatan SBY malah, ada satu menteri lagi yang terduga melakukan pemerasan di kementerian. ini terbukti dengan dijadikannya tersangka pada korupsi di ESDM.

Entah sampai kapan kalau setiap para pejabat sedang menjalankan tugasnya, tiba tiba disangkakan melakukan korupsi.

Demokrasi bentukan SBY apa telah melawan atasan?....

Read More

Mobil Kepresidenan dan Sistem Keamanan

Jalur - Mobil dinas yang digunakan oleh sejumlah presiden di seluruh dunia memiliki fasilitas canggih untuk menjamin keamanan Presiden saat bertugas.

Pengamanan maksimal memang wajib diberikan kepada para pemimpin negara yang menjalankan tugas mereka. Pengamanan itu meliputi sistem keamanan pada mobil kepresidenan.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menggunakan mobil kepresidenan pabrikan Cadilac One. Mobil ini menjadi yang terbaik di kelasnya karena memiliki spesifikasi canggih nomor wahid. Banyak orang mengenal mobil ini dengan julukan The Beast.

Mobil dinas Obama tersebut berlapis baja dan dilengkapi dengan sistem komunikasi, body, dan kaca anti peluru. Sementara di kabinnya terdapat fitur keamanan anti gas beracun. Kestabilan mobil tersebut juga membuat nyaman selama berkendara.

Ratu Elizabeth II memilih Bentley State Limousine untuk kegiatannya sehari-hari. Mobil resmi kenegaraan ini dimodifikasi tahun 2002. Secara utuh, mobil ini dirancang nyaris sama dengan kompetitornya Mercedes Benz.

Sementara, Presiden Rusia Vladimir Putin lebih memilih mobil Mercedes Benz S-Class Limousine sebagai kendaraan resmi kepresidenannya. Mobil pabrikan Jerman ini dilengkapi body berlapis baja antipeluru dan sistem komunikasi kelas satu sehingga memungkinkan sang presiden berkomunikasi secara langsung serta berkoordinasi dengan siapapun dan dimanapun.

Renault Vel Santis rupanya mampu mencuri perhatian presiden Prancis. Saat Nicholas Sarkozi menjabat sebagai presiden Prancis, mobil pabrikan Renault menjadi favorit menghabiskan waktu selama bertugas.

Bila kebanyakan kepala negara memilih menggunakan mobil keluaran terbaru dan modern, berbeda dengan Kaisar Jepang Akihito. Ia lebih memilih mobil klasik Toyota Century Royal dengan sistem canggih yang membuatnya aman dari kudeta atau penembakan di jalan.

Harga mobil klasik favorit kaisar Negeri Matahari Terbit ini dibanderol Rp4,6 miliar. Mobil ini juga dilengkapi dengan bahan granit di bagian pintunya dan body antipeluru.
sumber:frd

Read More

Hati hati RUU Pilkada Syarat Dengan Kekuasaan

 

Jalur - Sungguh perpolitikan di Indonesia selalu ingin mencoba apa yang belum pernah dicoba dan mengulangi yang sudah pernah dialami sebelum arah demokrasi berjalan searah demokrasi terpimpin.

Terbukti dengan hasil keputusan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk merongrong pemerintahan baru ke depan dengan memaksakan pilkada melalui DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada dinilai sebagai perwujudan teori kekuasaan Machiavelli.

Menurut pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino, syahwat kekuasaan tidak pernah berakhir, sesuai yang pernah dipelajari dari nasihat Machiavelli. Dalam hal itu, politik tidak hanya sekadar mendapatkan kekuasaan, tetapi juga mempertahankan dan memperluas kekuasaan.

Hal demikian terjadi, kata Leo, karena moralitas politik elite politik yang ada di Koalisi Merah Putih (KMP) hanyalah kekuasaan belaka. Di dalam konteks politik saat ini, maka setiap peluang yang ada, seperti pembahasan RUU Pilkada, akan selalu dimanfaatkan dan diupayakan untuk mencapai kekuasaan.

"Ini sekaligus menunjukkan bahwa Koalisi Merah Putih belum siap kalah. Okelah, jika dalam bahasa yang peyoratif, Koalisi Merah Putih hendak mengatakan: tak apa kami kalah di level nasional, tapi di level lokal kamilah pemenangnya. Lebih kurang begitu," kata Leo di Jakarta, Kamis (11/9).

Situasi saat ini adalah para anggota KMP memang mayoritas di parlemen dan diharapkan seluruh keputusan penting terkait negara diselesaikan di parlemen. Dimana rakyat tak perlu dilibatkan.

Padahal, yang seharusnya mereka lakukan adalah mendukung pemerintah terpilih, yakni Pemerintahan Jokowi-JK, dalam melaksanakan program pemerintahan yang prorakyat.

"Toh negara ini membutuhkan konsiliasi dan kerjasama erat untuk membangun negeri," imbuhnya.

Dia melanjutkan bahwa usulan KMP agar pilkada dilakukan oleh DPRD merupakan langkah mundur bagi kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Hal tersebut bukan hanya melunturkan upaya pendidikan politik, tetapi juga meruntuhkan rancang bangun budaya demokrasi tanah air.

Sejauh ini, lanjutnya, pemilihan langsung telah membangun kecerdasan politik rakyat. Ini misalnya bisa dilihat dari kemampuan rakyat yang meningkat dalam memilih kepala daerah yang akuntabel dan kredibel.

"Tanpa Pilkada langsung sepertinya sulit bagi rakyat untuk memilih orang-orang hebat seperti Joko Widodo, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama, dan lain-lain," jelasnya.

Di samping itu, menurutnya, pemilihan melalui DPRD akan merubah format politik nasional ke arah parlementer, dimana anggota parlemen memainkan peran startegis, hingga memilih kepala daerah. Padahal faktanya, Konstitusi mengatur Indonesia menganut sistem presidensial.

"Jika dikaitkan dengan sistem presidensial, maka bukan hanya pimpinan eksekutif di level pusat yang dipilih langsung oleh rakyat, tapi juga pimpinan eksekutif di bawahnya," ujarnya.

"Dengan begitu, ada kesalahan berpikir dan konstitusional yang dipejuangkan oleh Koalisi Merah Putih. Dan kesalahan tersebut, menurut pendapat saya, amat prinsip."
sumber:bs

Read More

Pernyataan Walikota Bandung Menolak Pilkada Melalui DPRD

Jalur - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan tegas menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD. dalam pernyataannya, menolak Pilkada via DPRD.

"Secara resmi saya menyatakan MENDUKUNG pilkada langsung oleh rakyat. UUD 1945 nyatakan Kedaulatan ada di tangan rakyat,".

Seperti diketahui, Ridwan menegaskan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD lebih besar madharatnya dibanding manfaatnya. Sebab, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD maka orang-orang biasa seperti dirinya tak memiliki peluang untuk membangun suatu daerah.

"Saya adalah produk demokrasi langsung. Tanpa pemilihan langsung orang biasa seperti saya tidak mungkin masuk jajaran bupati dan wali kota. Saya ini PNS dosen ITB. Tahun lalu saya bukan incumbent, bukan artis votegetter, dan bukan kader," jelas Ridwan bercerita.
sumber:merdeka

Read More

APBN Perubahan 2015 Akan di Godok Pemerintahan Transisi

Jalur -  Tinggal menunggu pergantian demisioner kepemimpinan SBY menyerahkan tongkat kepemimpinan ke Jokowi. Menanti hal tersebut pemerintahan transisi Jokowi-JK sedang akan segera menyiapkan Rancangan APBN Perubahan 2015 menunggu resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden rencana tersebut akan berjalan.

Untuk diperkirakan, bahwa pembahasan RAPBNP tersebut akan selesai pada bulan november sampai desember 2014. Namun, Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan RAPBNP harus dilakukan pada tahun berjalan.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK tidak mungkin bisa membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 pada November 2014.

Pasalnya, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang APBN. “RAPBN-P 2015 hanya boleh pada 2015. Enggak bisa (pada 2014). APBN perubahan itu dilakukan pada tahun berjalan (2015),”, di Jakarta, Rabu (10/9).

Chatib menambahkan meskipun baru tahap pembahasan awal, hal tersebut tetap saja tidak bisa dilakukan pada tahun ini.

Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto menyatakan Menko Perekonomian Chairul Tanjung sudah membuka ruang terkait kemungkinan percepatan RAPBN-P 2015.

“Arahan Menko sudah sangat baik, diciptakan ruang untuk melakukan APBN-P lebih awal, sehingga dimungkinkan pada November atau Desember itu RAPBN-P 2015 sudah dikeluarkan,” tegasnya.
sumber:care

Read More

Kapal Jelajah Berusia 160 Tahun ditemukan

 

Jalur - Lukisan berjudul 'The End In Sight' karya W Turner Smith menjadi gambaran, bahwa Sir Franklin dan awak kapalnya terdampar dan kelaparan di lautan es Kutub Utara. Lalu raib entah ke mana kapal kuno itu.

Namun baru-baru ini kabar mengejutkan terkait kapal itu beredar.

"Satu dari dua kapal penjelajah Inggris yang lenyap di kutub utara lebih dari 160 tahun lalu telah ditemukan," kata PM Kanada Stephen Harper seperti, Rabu (10/9/2014).

PM Stephen Harper mengatakan, ada bukti foto yang memastikan reruntuhan kapal yang hilang itu. Namun masih belum jelas yang mana dari kedua kapal itu yang ditemukan.

Sir John Franklin memimpin ekspedisi dua kapal berpenumpang 129 orang pada tahun 1845, untuk memetakan Jalur Barat Laut di kutub utara wilayah Kanada.

Ekspedisi 'Victoria Strait' adalah sebuah tim penyelam dan arkeolog bentukan pemerintah Kanada, yang melakukan lagi pencarian dua kapal itu sejak tahun 2008. Sebagai upaya untuk mengukuhkan kedaulatan Kanada di Jalur Barat Laut, yang belakangan lebih mudah diakses pelayaran, karena mencairnya es kutub utara.

"Penemuan kapal pertama ini, tak pelak memberikan momentum yang diperlukan untuk menemukan kapal satu lagi, dan mengetahui lebih jauh apa yang terjadi pada para awak Ekspedisi Franklin," kata PM Stephen Harper.

Pencarian HMS Erebus dan HMS Terror yang berlangsung dari tahun 1848 hingga 1859, menjadi salah satu pencarian terbesar sepanjang sejarah.

Pencarian itu berbuah penemuan lengkap Jalur Barat Laut, yang membentang dari Samudera Atlantik ke Samudera Pasifik melalui Arktik.

Dua kapal jelajah yang lenyap itu segera menjadi salah satu misteri besar yang menyita perhatian sekian lama. Khususnya karena tak jelas apa yang sebetulnya terjadi.

Para ahli percaya kedua kapal itu tersesat saat terjebak di tengah es sekitar Pulau Raja William. Lalu para awak meninggalkannya dan berjalan kaki mencari pertolongan yang sia-sia.

Laporan-laporan dari masyarakat adat Inuit saat itu, para awak kapal akhirnya menjadi kanibal karena kelaparan. Mereka makan mayat sesamanya yang sudah lebih dulu tewas, sebelum mereka sendiri meninggal.

Istri Sir John Franklin mempelopori upaya pencarian kapal itu. Ia meluncurkan lima kapal, menyebarkan kaleng-kaleng makanan di sekitar kutub dengan harapan ditemukan para awak yang hilang.

Kemudian setelahnya, lebih dari 50 ekspedisi mengikuti pencarian itu. Namun hasilnya nihil.

Tiga jasad ditemukan lebih dari seabad kemudian, pada tahun 1980-an. Ssetelah diselidiki, mengandung unsur timah yang tinggi. Hal itu menimbulkan spekulasi tentang keracunan dari makanan kaleng.

Sejauh ini, penemuan terbaru puing kapal kuno ini sedang diteliti oleh para ahli. Dan masih menunggu hasil pernyelidikannya.

Read More

Jakarta Akan Ada Taman Henk Ngantung

Jalur  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengubah rumah mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1964-1965, Henk Ngantung menjadi ruang terbuka hijau (RTH) alias taman. Ditargetkan pada 2015 mendatang, pembuatan taman tersebut rampung sehingga bisa segera difungsikan. Nantinya taman tersebut akan diberi nama Taman Henk Ngantung, sebagai bentuk perhargaan kepada pembuat logo Pemprov DKI tersebut.

    "Anak-anak Pak Henk meminta agar DKI membeli lahan mereka dan dijadikan untuk RTH. Ini kan suatu ibadah, menambah prosentase ruang hijau di Jakarta "

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar mengatakan, pada tahun ini akan dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Sehingga pembangunan baru bisa dilakukan pada tahun depan. Selain itu, ada sekitar sembilan tahapan yang harus ditempuh dalam pembebasan lahan mulai dari proses ke Dinas Tata Ruang, BPLHD, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lainnya.

"Sesuai aturan, tahun ini pembebasan lahannya selesai dan pembangunan taman dimulai dan mudah-mudahan cepat selesai. Nanti akan diproses SK Gubernur dan membuat legal aspek pernyataan kalau lahan itu tidak bersengketa. Kita targetkan 2015 sudah selesai," kata Nandar di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/9).

Kendati demikian, Pemprov DKI masih akan merundingkan peruntukkan lahan itu bersama keluarga Henk Ngantung. Seperti deal pembayaran lahan, pembongkaran rumah, serta peruntukkan lahan apakah dikhususkan untuk pembangunan RTH atau juga untuk museum. Diakui Nandar, peralihan rumah tinggal menjadi taman itu merupakan permintaan dari keluarga Henk Ngantung sendiri. Terlebih Hetty Evelyn Mamesah istri Henk Ngantung telah tutup usia beberapa waktu lalu.

"Anak-anak Pak Henk meminta agar DKI membeli lahan mereka dan dijadikan untuk RTH. Ini kan suatu ibadah, menambah prosentase ruang hijau di Jakarta," ujarnya.

Meski tidak merinci luas lahan secara detail, Nandar mengatakan, rumah Henk Ngantung cukup luas untuk dijadikan RTH. ‎Rencananya, di lahan itu akan dibangun sebuah taman interaktif, seperti Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Langsat, dan lainnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu mengatakan, almarhumah Hetty Evelyn Mamesah meminta padanya untuk mengubah rumah peninggalannya menjadi rumah seni budaya. Bahkan, Basuki mengaku telah menganggarkan pembangunan taman itu di APBD Perubahan 2014. "Kita cuma dipesankan untuk membeli rumahnya, dijadikan Taman Henk Ngantung. Kita sudah anggarkan untuk (pembangunan taman) itu, saya tidak tahu apa lahan itu dibeli perbesaran NJOP atau apraisal," ucap Basuki.

Read More

Dukungan Mengalir Ungkap Kasus Munir

Jalur -  Pemerintah Amerika Serikat (AS) tetap mendukung upaya pengungkapan kasus meninggalnya aktivis Kontras, Munir sepuluh tahun silam.

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry menyatakan pihaknya mendukung semua upaya untuk mengadili siapa pun yang memberi perintah untuk membunuh Munir.

"Hingga hari ini, keadilan masih belum ditegakkan. Penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang diduga terlibat masih belum menemukan titik terang," kata Kerry dalam rilis mengenang 10 tahun meninggalnya Munir Said Thalib.

Kerry menilai Munir adalah suara hati nurani dan kejernihan. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk membuat negaranya menjadi lebih demokratis, lebih bebas, dan lebih berperikemanusiaan.

Bahkan, menurut Kerry pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  bahwa penuntasan kasus Munir akan menjadi ujian utama bagi demokrasi Indonesia masih berlaku hingga kini.

"Hari ini, bersama rakyat Indonesia kami ikut mengenang peninggalan Munir Said Thalib, dan kami menyerukan perlindungan bagi semua yang mendedikasikan diri untuk perdamaian, demokrasi, dan HAM di seluruh dunia," tandas Kerry.

Read More

ISIS dengan Pasukan Berani Mati

 

Jalur - Mirza Dinnayi, pemimpin senior minoritas Yazidi di Irak, mengatakan militan ISIS memiliki ribuan pembom bunuh diri yang mampu melakukan serangan di mana saja di seluruh dunia.

"ISIS tidak memiliki kemampuan nuklir, tapi ribuan pembom bunuh diri mereka bisa menyerang sasaran di mana saja di muka bumi ini," ujar Dinniya saat berbicara di depan Institut Kontra-Terorisme Internasional di Herzliya, Israel.

Menurut Dinniya, kemampuan itu terlihat saat ISIS menyerang Mosul -- kota terbesar di utara Irak. Kota itu jauh dengan mudah, seperti yang terjadi berulang kali sejak era Kekaisaran Ottoman.

"Penyebabnya, penduduk kota yang terdiri dari berbagai minoritas berpikir mereka akan aman-aman saja di bawah ISIS, termasuk komunitas Kristen," demikian Dinniya.

"Namun setelah ISIS berkuasa, kelompok minoritas keagamaan dihadapkan pada pilihan sulit; memeluk Islam,membayar pajak, atau meninggalkan kota," lanjutnya.

Pemeluk Kristen memilih meninggalkan kota. ISIS merespon dengan menyerang kelompok-kelompok minoritas keagamaan yang tersisa.

Orang-orang Yazidi yang tidak melawan lari ke pegunungan. Sebanyak 3.000 tewas, 300 ribu mengungsi, dan 5.000 wanita diculik dan dijual.

Sebagaian penduduk Muslim Sunni di Mosul terlibat dalam pembunuhan dan penculikan wanita Yazidi.
sumber:jatim

Read More

Harga Gas Elpiji 12 Kg Naik

Jalur – Mulai hari ini, Pertamina menaikkan harga jual gas elpiji 12 Kg sebesar Rp1.500/Kg atau Rp18.000/tabung.

“”Kebijakan korporasi ini ditetapkan setelah mendengar masukkan pemerintah dalam rapat di Kementerian Perekonomian 8 September 2014,” kata Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Hanung Budya, Rabu (10/9).

Kenaikan harga jual gas elpiji 12 Kg sesuai dengan Permen ESDM No 26/ 2009 tentang pendistribusian liqufied petroleum gas.

Dengan naiknya harga jual rata-rata gas elpiji 12 Kg (nett dari Pertamina) menjadi Rp 7569/Kg dari sebelumnya Rp 6.069/Kg.
Jika ditambah komponen biaya lain seperti transportasi, filling fee, margin agen dan PPN, ia mengungkap harga jual agen menjadi Rp9.519/Kg atau Rp114.300/tabung.

Sebelumnya harga di agen Rp 7.731/Kg atau Rp92.800/tabung. Dibandingkan dengan harga keekonomian, harga jual tersebut masih jauh di bawah keekonomiannya.

Berdasarkan rata-rata gas elpiji Aramco year on year Juni 2014 sebesar 891,78 dolar AS/ metrik ton dan kurs Rp11.453/dolar AS.

Jika ditambah komponen biaya seperti di atas,harga keekonomian elpiji 12 Kg saat ini seharusnya Rp15.110/Kg atau Rp181.400/tabung.

Dengan Penyesuaian ini diharapkan dapat menekan kerugian bisnis gas elpiji 12 Kg pada tahun 2014 sebesar Rp452 miliar sehingga menjadi Rp5,7 triliun dari prognosa semula Rp6,1 triliun dengan proyeksi tingkat konsumsi elpiji 12 Kg mencapai 907.000 metrik ton. Kerugian ini masih melebihi proyeksi RKAP 2014 sebesar Rp5,4 triliun yang dipatok pada asumsi harga gas elpiji Aramco sebesar 833 dolar/metrik ton dan kurs Rp10.500/dolar AS.

Untuk menjamin kelancaran pasokan kepada konsumen. Pertamina memastikan ketersediaan suplai gas elpiji di masyarakat baik untuk gas 12 kg maupun Kg. Antara lain dengan meningkatkan stok gas elpiji dalam kondisi aman di atas 16 hari.
Pertamina juga melakukan optimalisasi jakur distribusi gas elpiji melalui SPBU dan juga modern outlet.

Selanjutnya, Pertamina juga melakukan monitoring distribusi gas elpiji 3 Kg sampai pangkalan dengan aplikasi SIMOL3K (Sistem Monitoring Penyaluran Elpiji 3 Kg).
sumber:ps

Read More

Kembalikan Suara Pilkada Langsung

 

Jalur – Situasi politik semakin memanas dengan akan ditiadakannya Pilkada langsung ini merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Demikian dikatakan Pengamat politik dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, Rabu (10/9/2014).

“Dalam konteks saat ini, penghapusan pilkada langsung merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat dan sekaligus dengan itu merupakan pembunuhan demokrasi langsung oleh rakyat,” kata Jeirry.

Ia menilai, penghapusan Pilkada langsung merupakan upaya elit parpol untuk menguasai kepala-kepala daerah. “Sebab nanti akan terjadi bahwa kepala daerah akan didominasi oleh elit parpol. Orang-orang baik yang disukai oleh rakyat akan sulit untuk maju menjadi kepala daerah,” paparnya.

Sebab semuanya, lanjut Jeirry, akan ditentukan oleh segelintir orang partai yang ada di DPRD.
Mekanisme pemikiran oleh DPRD akan menjadikan uang sebagai faktor dominan bagi keterpilihan seseorang.

Sebab besar kemungkinan siapa yang akan terpilih akan sangat ditentukan oleh seberapa besar bayaran yang bisa dia berikan kepada para anggota DPRD yang ada.

Praktek seperti ini sudah jamak terjadi sejak dahulu, ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Karena itu, maka kalau pilkada langsung dihapus, maka korupsi akan makin marak lagi di daerah.

“Saya kira ada kaitannya hal ini dengan kalahnya Koalisi Merah Putih dalam Pilpres yang lalu! Sebab koalisi merah putih yang memiliki mayoritas suara di parlemen calonnya harus kalah karena rakyat tak memilih calon.mereka. Jika saja pemilihan dilakukan di DPR, maka sudah pasti Prabowo yang akan menang, bukan Jokowi. Nah, saya melihat, ada upaya koalisi merah putih untuk mengambil semua jabatan kepala daerah dengan mendorong pemilihan di DPRD. Sebab dengan memiliki mayoritas suara di DPRD, sangat mungkin jabatan kepala daerah akan didapat dengan mudah. Ini akan sangat berbahaya bagi rakyat ke depan,” ulasnya.

Sebab kalau ini terjadi, lanjutnya, maka akan terjadi kemandekan pembangunan nasional. Sebab sangat mungkin terjadi, program-program nasional tak akan didukung oleh kepala daerah.

Itulah sebabnya, papar Jeirry, rakyat harus menolak penghapusan pilkada langsung ini. Rakyat harus melawan keinginan partai untuk menguasai jabatan kepala daerah dengan mendudukan orang-orang partai.

“Nah, soal efisiensi tadi. Saya melihat justru pemilihan di DPRD akan membuat pemerintah makin tak efisien. Sebab efisien itu berkaitan dengan kinerja pemerintah. Dan saya agak sangsi, apakah kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bekerja lebih efisien untuk kepentingan rakyat.

Sebab dia tak memiliki keterikatan langsung dengan rakyat. Tanggungjawabnya terhadap rakyat pun akan sangat minim dan rendah.
Dan kalau ada yang mengatakan tentang borosnya pilkada langsung, saya kira itu juga tak beralasan sebab selama ini kan kita ternyata mampu membiayainya. Dan bagi saya, lebih baik anggaran itu digunakan untuk memfasikitasi rakyat untuk memilih pemimpin yang baik bagi mereka, daripada dana itu dikorupsi oleh para pejabat,” bebernya.
sumber:pk

Read More

FBI di Retas

Jalur - Los Angeles. Seorang bocah empat tahun dilaporkan ditangkap oleh FBI. Bocah yang namanya dirahasiakan ini ditangkap karena berhasil meretas situs FBI. Tindakan bocah tersebut ternyata tidak dilakukan satu kali saja. FBI menyebut bocah itu telah melakukannya sebanyak tiga kali.

"Konsekuensi dari tindakan ini dapat dilihat dari apa yang akan dilakukan pengadilan federal," sebut salah seorang pejabat FBI Bill L. Lewis, seperti dikutuip dari World Daily News Report, Senin (8/9). "Dakwaan yang dijatuhkan juga harus serius," tambah Lewis.

Sampai saat ini FBI masih terus melakukan investigasi mendalam mengenai kasus tersebut. FBI pun tengah mencari tahu siapa sosok yang mengajari sang bocah.

Namun, hal tersebut kemungkinan semakin sulit dipecahkan. Pasalnya, informasi yang dihimpun FBI ibu dari anak tersebut tidak memiliki kemampuan komputer dan hanya bekerja sebagai penata rambut.
sumber:bisnis

Read More

Cegah Simpan Uang ke Bank Luar Negeri

Jalur - Likuiditas perbankan Indonesia ke depan masih akan ketat. Salah satu faktornya karena masyarakat banyak menyimpan uangnya di perbankan luar negeri.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Budi Gunadi Sadikin saat acara Halal Bihalal dan Workshop antara SRO dengan Anggota Bursa, Bank Kustodian dan Emiten dengan tema 'Economic Outlook Pasca Pemilu 2014' di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (18/8).

"Berbeda yang sekarang dengan dulu. Saya rasa masyarakat diimbau supaya orang-orang dan perusahaan dapat melakukan aktivitas ekonominya di Indonesia. Ini juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia," tuturnya.

Budi menjelaskan, salah satu penyebab masyarakat Indonesia banyak menyimpan uangnya di perbankan luar negeri didorong faktor kondisi politik suatu negara.

"Uang keluar umumnya gara-gara ada ketegangan politik. Seperti Eropa saat terjadi Perang Dunia, kemudian juga orang-orang kaya mengeluarkan uangnya ke Bahrain dan Dubai, ada juga ketegangan Korut dan Korsel. Mereka mencari negara yang kondisi politiknya stabil," jelas Budi.

Kondisi politik, lanjut Budi, adalah salah satu penyebab. Faktor lain yang membuat seseorang lebih memilih menempatkan dana di luar negeri adalah aturan pajak yang lebih menguntungkan. Misalnya pajak atas bunga deposito, yang di Indonesia dikenakan tarif 20% sementara di negara tetangga Singapura tidak ada.

"Jadi kalau mau ngembangin uang ya harus politiknya baik dulu gitu. Kalau politik stabil harusnya uang (di luar negeri) balik. Pajak juga harus dibikin lebih equal," tegasnya.
sumber:bisnis

Read More

Musim Kering Telah Tiba

Jalur - Musim kering telah tiba memasuki bulan September - Oktober. Terlihat sudah ada wilayah yang sudah mengalami kekeringan, misal diwilayah Temanggung, Jawa Tengah, Purwakarta, Jawa Barat. Telah mengalami banyak keretakan pada tanah tanpa air.

Saat ini daerah yang kerap dilanda kekeringan pada tiap musim kemarau ini, masih harus merasakan sulitnya mencari air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Beberapa warga bahkan rela untuk mandi di genangan air keruh karena tak memiliki air yang layak.

Akibat musim kering telah tiba, upaya para peneliti untuk meringankan jumlah wilayah yang terkena kekeringan masih harus menyesuaikan kondisi alam.

Pertanyaanya???....bagaimana pemerintah dalam menangani permasalahan ini?...

Read More

Korupsi di Lingkungan Kementerian

Jalur - Jelang akhir kepemimpinan pemerintahan transisi SBY ke Jokowi masih menyisakan luka yang membekas dan akan terkuak keburukan para elit politik didalam kabinet indonesia bersatu (menteri). KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi haji. 

Kembali, lembaga pemberantasan korupsi itu menetapkan satu orang menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Menteri ESDM, Jero Wacik sebagai tersangka kasus korupsi dan pemerasan. 

Di penghujung masa akhir tugas di kementerian yang dipimpinnya, Jero Wacik yang dua kali menjabat menteri di dua kementerian tersandung kasus korupsi dengan sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 21/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHP. 

Setidaknya, sudah tiga menteri di kabinet pemerintahan SBY-Boediono terjerat kasus korupsi. Potret buruk pejabat negara kembali dipertontonkan oleh para pejabat negara yang seharusnya menjadi pengemban amanah rakyat untuk menyelamatkan dan menggunakan anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dan rakyat pun kembali harus menelan pil pahit dari sebuah penghianatan para pejabat negara tersebut. Pemerintahan SBY dengan kabinetnya memang tinggal beberapa bulan lagi. Namun, sebuah kelakuan buruk pejabat eksekutif ternyata dipertontonkan di hadapan rakyat dengan tindakan korupsinya.

Jadi sanggupkah pemerintahan baru Jokowi-JK menyelesaikan bermacam persoalan?.....
sumber:elshinta

Read More

2 Perwira di Jemput dari Malaysia terduga Kasus Narkotika

Jalur - Mabes Polri telah mengirim tim untuk lakukan proses penjemputan dan mekanisme pemulangan dua anggota Polda Kalbar AKBP Idha Endri Prastiono dan Bripka Harahap yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia (PDRM) di Kuching, Malaysia.

Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh terkait hasil penyelidikan, keduanya tidak terlibat langsung kasus narkoba di Malaysia.

"Sekarang, informasinya (keduanya) akan dikembalikan ke Indonesia. Kalau dikembalikan berarti tidak terlibat langsung," kata Sutarman saat ditemui di Gedung Ombudsman, Selasa (9/9/2014).

Idha dan Harahap ditangkap di Kuching, 29 Agustus 2014. Penangkapan keduanya dilakukan sebagai pengembangan tertangkapnya seorang Warga Negara Filipina, Chusi, yang membawa 3,1 amphetamin alias sabu-sabu di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

Kata Sutarman, jika Idha dan Harahap terlibat langsung sudah pasti diproses hukum Malaysia. Sebab, Malaysia sangat keras untuk kasus narkotika.

Ditanya soal kapan keduanya dipulangkan ke tanah air, Sutarman belum bisa memastikan. "Tadi pagi, tim kita baru dikirim ke Malaysia. Nanti proses pengembalian seperti apa, tim baru tadi pagi ke Malaysia. Kalau sudah kembali, nanti baru kita jelaskan secara detail," pungkasnya.

Read More

Pengertian SIM

Jalur - Pemahaman dasar tentang  lalu lintas yang merupakan urat nadi kehdupan, cermin budaya bangsa dan  cermin tingkat modernitas suatu bangsa, sering diabaikan, misalnya tatkala terjadi masalah lalu lintas yang tidak aman, yang tidak lancar, terjadi kecelakaanm semua dianggap hal wajar + biasa biasa saja.

Membahas lalu lintas ada berbagai faktor antara lain1) faktor manusia, 2) faktor kendaraan, 3) faktor alam/lingkungan. Dari faktor manusia salah satu yang sangat kritikal untuk segera ditangani adalah yang berkaitan dengan pengemudi kendaraan bermotor. Berbicara pengemudi kendaraan bermotor akan berkaitan dengan surat ijim mengemudi (SIM).

SIM adalah bentuk legitimasi kompetensi, yang menunjukan adanya previlage/hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah lulus uji baik administrasi, teori, simulasi, dan paraktek. Yang bersangkutan dianggap telah memiliki pengetahuan  (tentang hukum/aturan/ peraturan/perundang-undangan, kemanusiaan, teknis dasarkendaraan bermotor), memiliki ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya serta memiliki kepekaan+kepedulian akan keselamatan baik bagi dirinya/ orang lain.

Sejalan dengan pemikiran tersebut maka SIM sebagai legitimasi kompetensi merupakan ikon edukasi/pelatihan/training :
1. Hukum/ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas + keselamatan berlalu lintas
2.Ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor yang bertingkat-tingkat kemampuanya (safety, defensive, fast speed dsb)
3. Pengetahuan akan keselamatan dan etika berlalu lintas
4.Tanggung jawab pengemudi dalam berlalu lintas
5.Pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas + bantuan penanganan maslah-masalah lalu lintas

SIM didalam kartunya terdapat :
1. Data pribadi
2. Tingkat kecakapan pengemudi
3. Data-data tindakan petugas polisi secara manual/ eektronik
Atas perilakku pengemudi. Ini akan berkaitan dengan sanksi : denda,uji ulang, cabut sementara /cabut seumur hidup

Maka SIM berkaitan :
1. Sistem database
2. Penegakkan hukum
3. Akuntabiitas pengemudi
Di dalammeningkatkankualitas para pengemudi  pemrintah+ polri maupun pemangku kpentingan lainya seyogyanya beersama-bersama membentuk safety driving/safety riding centre (sdc/src)

Safety driving/safety riding centre adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka:
1. Meningkatkankualitas hidup masyarakat
2. Menurunkan tingkat fatalitas korban
3.Membangun budaya tertib berlulintas

Safety driving/safety riding centre  dibangun untuk :
1. Memberikan standar bagi penguji SIM
2. Petugas-petugas polisi  (Pamwal, PJR dan Sabhara )
3. Petugas-petugas Pam VVIP/VIP
4. Driver VVIP/VIP
5. Insruktur sekolah mengemudi
6. Pengemudi profesi
7.Hobby
8. Calon pengemudi

SIM semestinya merupakan bagian dari single identiti number (SIN), karena setiap warga masyarakat untuk menyelenggarakan hidup+kehidupanya ini sangat berkaitan dengan:1 pemerintah, 2. Bank dan 3. Polisi

Untuk memperpanjang SIM ada beberapa kategori sebagai berikut:
1. Tanpa uji bila selama memegang/ masa kepemilikan SIM yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran (dapat dilakukan di mana saja)
2. Uji ulang karena yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran
3.Cabut sementara jika yang bersangkutan penah melakukan  pelanggaran-pelanggaran  yang membahayakan keselamatan (contohnya mabuk,melawan arus, menerobos lampu merah).
4.Cabut seumur hdup yaitu jika yang bersangkutan melakukan tabrak lari

SIM bukan mahal/murah, bukan bagian dari bisnis jual beli melainkan bagian edukasi, training, akuntabilitas untuk mewujudkan+memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib+lancar. Tatkala hal-hal diatas diabaikan maka sebenarnya sedang disiapkan jagal-jagal  di jallan raya/ calon-calon untuk dijagal di jalan raya. (Pamen Polri Pangkat Komisaris Besar  Polisi *) Oleh: DR. Chryshnanda Dwilaksana *)

Read More

Inilah 5 Titik Parkir Liar di Jalan

 

Jalur - Mulai hari ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta resmi menerapkan restribusi daerah atas kendaraan yang parkir sembarangan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, pada tahap awal, ada lima titik yang akan ditertibkan.

Kelima titik tersebut adalah Tanah Abang, Jatinegara, Marunda, Kalibata, dan Stasiun Jakarta Kota. "Untuk penertiban tahap awal, kami mulai di lima titik yang kerap dijadikan lahan parkir liar," kata Akbar melalui keterangan tertulis, Senin, 8 September 2014.

Operasi penertiban dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Perhubungan, Garnisun, dan kepolisian. Pemilik yang kendaraannya terjaring dalam operasi tersebut akan dikenai retribusi senilai Rp 500 ribu sebelum mendapatkan kendaraannya kembali. Penentuan jumlah retribusi, kata dia, sesuai dengan instruksi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Akbar menjelaskan, masyarakat yang kendaraannya diderek lantaran parkir sembarangan dapat mengirim pesan pendek berformat "parkir(spasi)nomor polisi kendaraan" ke nomor 085799200900. Pesan balasan berupa nomor virtual account merupakan nomor rekening tujuan pembayaran retribusi. Pembayaran retribusi dapat dilakukan di mesin anjungan tunai mandiri Bank DKI, jaringan ATM Bersama/Prima, atau teller Bank DKI.

Setelah membayar, Akbar melanjutkan, pelanggar harus menyerahkan bukti pembayaran yang telah diverifikasi untuk menebus kendaraannya. "Kendaraannya tak akan dikembalikan jika tak membawa bukti pembayaran," ujarnya.

Dengan berbekal bukti tersebut, Akbar menuturkan, pemilik kendaraan dapat mendatangi salah satu pool kendaraan milik Dinas Perhubungan di Rawa Buaya, Tanah Merdeka, atau Pulogebang. Ia menyarankan warga turut berperan aktif melaporkan lokasi-lokasi parkir liar ke nomor telepon (021) 3457471. "Semua pihak harus terlibat," ujar Akbar.
sumber:tempo

Read More

Inilah Formasi Terbesar di Kursi DPR

 

Jalur - Partai pendukung bekas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berupaya mendominasi posisi krusial seperti kursi di legislatif dan jabatan kepala daerah di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kami akan sapu bersih," ujar Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Golkar di kompleks Senayan Jakarta, pekan lalu. Secara hitungan matematis, kursi koalisi PDI Perjuangan kalah jumlah ketimbang modal koalisi Partai Gerindra.

Koalisi Jokowi hanya memperoleh 207 dari 560 kursi di DPR. Ada empat partai pendukung, yakni PDI Perjuangan dengan 109 kursi, Partai NasDem 35 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi, dan Partai Hanura 16 kursi.

Adapun koalisi pendukung Prabowo mendulang 353 kursi DPR. Partai Gerindra yang menjadi pengusung memperoleh 73 kursi, ditambah lima parpol lainnya, yakni Partai Golkar 91 kursi, Partai Amanat Nasional 49 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi, dan Partai Demokrat 61 kursi.

Perebutan kekuatan di legislatif terjadi karena sesuai dengan tata tertib Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan alat kelengkapan DPR dan DPRD dipilih melalui sistem paket. Jadi, nama lima calon diusung oleh fraksi yang berbeda dan dipilih melalui voting.

Saat ini partai pengusung Prabowo sudah membagi jatah paket pimpinan DPR. Posisi Ketua MPR bakal didapat Partai Demokrat dan Partai Golkar mengklaim bakal mendapat jabatan Ketua DPR. Sedangkan paket Wakil Ketua DPR diambil Gerindra, PAN, PPP, dan PKS.

Di tingkat DPRD, koalisi Prabowo juga mendominasi setelah menguasai kursi DPRD di 31 provinsi. Jika mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, bukan tidak mungkin koalisi Prabowo akan mengisi mayoritas posisi kepala daerah.

PDI Perjuangan yang menang dalam pemilu legislatif lalu kini mengajukan uji materi UUMD3 di Mahkamah Konstitusi. Mereka ingin penentuan pimpinan DPR kembali ke aturan lama, yakni peraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif.
sumber:tempo

Read More