Prediksi Bakal Calon Menteri Kabinet Jokowi-JK

Jalur - Dengan diumumkannya secara resmi struktur Kabinet Jokowi-JK yang terdiri dari 34 Kementrian, maka pertanyaaan muncul siapakah yg akan mengisi jabatan tersebut? menurut Direktur Eksekutif Ires sekaligus Koordinator Survei dan Riset, Indrayadi, beberapa waktu yang lalu melakukan survey dan pengumpulan data sejak 21 Agustus 2014–3 September 2014 dengan wilayah survei 33 provinsi di Indonesia.

Dan hasilnya sejumlah nama muncul dan layan menduduki jabatan menteri dikabinet jokowi-JK.dan berikut ini hasil risetnya:

Kementerian Koordinator
1.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nasional: Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso
2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia: Dahlan Iskan
3.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Andrinof Chaniago

Kementerian
1.Menteri Kementerian Dalam Negeri: Pratikno
2.Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
3.Menteri Pertahanan: Jenderal TNI (Purn) Budiman
4.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Artidjo Alkostar
5.Menteri Keuangan: Rini Mariani Soemarno
6.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Kurtubi
7.Menteri Perindustrian: Rachmat Gobel
8.Menteri Perdagangan: Indonesia Faisal Basri
9.Menteri Kehutanan: Hariadi Kartodiharjo
10.Menteri Transportasi: Bambang Susantono
11.Menteri Maritim: Rokhmin Danuri
12.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Khofifah Indar Parawangsa
13.Menteri Infrastruktur: Ilham Akbar Habibie
14.Menteri Kesehatan: Fahmi Idris
15.Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Muhammad Anis
16.Menteri Sosial: Rieke Diah Pitaloka
17.Menteri Pariwisata: Anak Agung Gede Ngurah Puspa Yoga
18.Menteri Komunikas dan Informatika: Narliswandi Piliang
19.Menteri Sekretariat Negara: Tjahjo Kumolo
20.Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi: Akhmaloka
21.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif: Soetrisno Bachir
22.Menteri Lingkungan Hidup: Tri Rismaharini
23.Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Eva Kusuma Sundari
24. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Eko Prasojo
25.Menteri Pemberdayaan Desa: Fadel Muhammad
26.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Aviliani
27.Menteri Badan Usaha Milik Negara: Said Didu
28.Menteri Perumahan Rakyat: Renald Kasali
29.Menteri Pemuda dan Olahraga: Maruarar Sirait
30.Menteri Agraria: Marwan Ja’Far
31.Menteri Kedaulatan Pangan: Herry Suhardiyanto
32.Menteri Haji, Zakat dan Wakaf: Azyumardi Azra

Sekretaris Kabinet: Anies Baswedan
Jaksa Agung: Bambang Widjojanto

Read More

Presiden Terpilih Tolak RUU Pilkada

Jalur - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditarik kembali karena pengesahan RUU tersebut memotong hak politik rakyat.

"Sejak awal sudah saya sampaikan, hak politik rakyat jangan dipotong dengan alasan-alasan masalah anggaran lah, konflik horizontal lah. Justru hal-hal seperti itu yang akan mendewasakan masyarakat," kata Jokowi di Balaikota.

Jokowi menginginkan RUU Pilkada ditunda atau ditarik agar aspirasi politik rakyat bisa tersalurkan.

"Pertama ya kalau bisa ditunda saja, kedua kalau bisa pemerintah tarik saja usulan RUU Pilkada," katanya.

Jokowi menilai rakyat saat ini sudah pintar memilih pemimpinnya sehingga pemilihan langsung bisa menjadi pilihan.

"Dengarkan keinginan rakyat, wong ini sudah pada proses berjalan. Kalau masih ada yang kurang ya tambahi. Yang belum benar ya benahi. Yang katanya menyebabkan kecurangan ya tutup segera. Money politics itu tak akan ada kalau pemerintah tegas," katanya.

Terkait konflik horizontal yang dinilai disebabkan oleh pilkada langsung, Jokowi menilai hal itu akan berkurang jika elit politik semakin dewasa.

"Kalau masalah biaya yang katanya mahal itu, ya namanya jer basuki mawa beya (untuk memperoleh keberhasilan dibutuhkan pengorbanan)," katanya.

Jokowi lebih setuju dengan rencana pemberlakuan pilkada secara serentak pada 2017 mendatang.

"Tapi itu harus dihitung yang serentak mana dengan mana. Itu kan masalah teknis saja. Jangan gak ada angin gak ada hujan lalu diganti lagi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan tak etis jika pemerintah menarik RUU Pilkada dari pembahasan karena pembahasan bersama DPR sudah hampir tiga tahun berjalan

Read More

SBY Tolak Pilkada Ditentukan DPRD

Jalur - Partai Demokrat mengubah sikap di parlemen tentang Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Hal ini setelah keluarnya pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendukung pilkada tetap dilakukan secara langsung.

"Dan kami sebagai pasukannya, tentu menjadikan itu sebagai keyakinan, sebagai kerangka politik yang harus kami terjemahkan, dan ambil sikap-sikap politik," kata politisi Demokrat Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2014).

Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan sikap pribadi SBY sekaligus menjadi instruksi bagi Partai Demokrat.

"Itu komitmen Beliau dan komitmen Partai Demokrat," ujarnya.

Sebelumnya pada rapat Panja RUU Pilkada di Komisi II DPR, Partai Demokrat dan lima partai lainnya mendukung pilkada dilakukan di DPRD.

Pernyataan sikap SBY mengenai RUU Pilkada dalam bentuk wawancara, diunggah melalui Youtube pada Minggu (14/9/2014) malam. SBY secara tersirat mendukung pilkada langsung. [

Read More

Kopi Paling Banyak Digemari Para Profesi

Jalur - Aroma harumnya membuat sejumlah orang meneguknya setiap pagi. Ya... itulah kopi yang menghangatkan pagi bagi sejumlah orang. Ternyata ada kaitan profesi dengan jumlah kopi yang diminum setiap hari.

Wartawan, guru, polisi, pekerja umum, dan pedagang adalah jenis profesi yang paling banyak mengonsumsi kopi.

Mereka minum empat hingga lima cangkir kopi bahkan lebih setiap harinya.

Jika sepuluh pekerjaan yang kerap mengonsumsi kopi lebih banyak, maka berikutnya adalah perawat dan staf medis, petinggi perusahaan, pekerja telesales, namun rata-rata hanya minum 3 - 4 cangkir per hari.

Lalu di belakangnya ada staf teknis TI dan pekerja retail, yang minum 2 -3 cangkir kopi per hari.

Pressat, perusahaan distribusi asal Inggris melakukan survey terhadap 10.000 kalangan profesional dan menemukan data 85 persen mengaku minum paling sedikit tiga cangkir per hari.

Hampir 70 persen responden mengakui kemampuan kerja akan terpengaruh jika tak minum kopi, dan 71 persen t responden mengaku merka minum kopi secara berkala karena kafein yang memberikan rasa atau aroma.

Menurut NHS Choices, minum lebih dari empat cangkir kopi sehari bisa meningkatkan tekanan darah, dan juga menyebabkan dehidrasi jika kopi hanya menjadi satu-satunya sumber cairan tubuh.

Read More

Kemarin A sekarang B

Jalur - Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan tidak akan merampingkan kabinet dan tetap mempertahankan komposisi 34 menteri.

Jokowi mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahannya pada Senin, 15 September 2014. Dari 34 menteri, sekitar 18 orang berasal dari kalangan profesional dan sisanya dari partai politik.

Untuk menteri yang nonpartai akan menduduki posisi Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Read More

PDIP Bagi bagi Kursi Menteri

Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan 16 kursi menteri untuk kalangan partai politik. Kursi-kursi ini disiapkan untuk parpol pengusung Jokowi-JK dan tak menutup kemungkinan juga diberikan bagi parpol yang mau bergabung.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, 16 kursi bagi parpol itu batas maksimum. Bisa juga nantinya berkurang, tergantung kebutuhan.

"16 Itu batas maksimum dari Pak Jokowi, bisa kurang. Kalau partai lain mau gabung punya kualitas yang bagus," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9).

Soal pembagian kursi ini, kata Tjahjo, nantinya ketua umum parpol pendukung duduk bersama. Di sana akan dibahas soal track record dan kapabilitas calon menteri dari parpol tersebut nantinya.

"Ketemu ketua umum, lihat track record dan cocok dengan bidang apa," tutur dia.

Tjahjo setuju jika nanti kader yang duduk di 16 kursi yang diberikan tersebut melepaskan atribut partai. Dengan tujuan, mampu fokus memberikan perhatian kepada rakyat dan bertugas sebagai menteri.

"Saya kira itu efektif, jangan pembantu presiden punya tugas merangkap-rangkap," pungkasnya.
sumber:merdeka

Read More

Kantor Pekerjaaan Umum di Belah Jadi Dua

Jalur - Melihat begitu banyak tugas yang harus dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam menangani masalah perkotaan di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan memecah dinas tersebut menjadi dua.

Pecahan dinas itu terbagi menjadi Dinas PU Jalan dan Dinas PU Tata Air. Kedua dinas tersebut akan mulai bekerja pada tahun anggaran 2015.

"Kita akan pecah Dinas PU jadi dua, yaitu Dinas PU Jalan dan Dinas PU Tata Air. Pada tahun Anggaran 2015, keduanya sudah mulai jalan per Januari. Nanti selesai pelantikan besar-besaran," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (16/9).

Alasan dipecah menjadi dua dinas, lanjutnya, karena tugas dan tanggung jawab Dinas PU DKI sekarang ini terlalu luas dan besar untuk ditangani oleh satu dinas.

Dengan adanya pembagian tugas tersebut, mantan Bupati Belitung Timur ini mengharapkan pengerjaan perbaikan dan penambahan jalan serta normalisasi saluran air makro dan mikro akan lebih terfokuskan.

"Selama ini kan tugasnya terlalu luas, yaitu menangani masalah jalan dan sungai. Masalah air kan banyak banget dan terlalu besar. Jadi nanti idenya itu, ada satu dinas yang fokus untuk air dan satu dinas fokus untuk jalan," ujarnya.

Kemudian, sambungnya, suku dinas (sudin) di enam wilayah DKI bisa fokus mengerjakan perbaikan jalan di kampung-kampung, bukan lagi di perumahan.

"Jadi nanti sudin itu fokus ke jalan-jalan kampung, bukan perumahan lagi. Jadi target Pak Jokowi kan harusnya tahun ini tapi karena ada perlawanan-perlawanan gitu kan, ya dimulainya tahun depan saja," ungkapnya.
sumber:bs

Read More

Wanda Hamidah di Pecat PAN

Jalur - Wanda Hamidah menyatakan menerima pemecatan yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) terhadapnya, sebagai sebuah konsekuensi yang harus dipikul seorang politisi.

"Sebagai politisi saya terima pemecatan ini. Sebagai orang yang turut mendirikan PAN sejak 1998, saya terima konsekuensi logis atas langkah saya pada Pilpres (Pemilihan Presiden) kemarin," kata Wanda dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/9).

Wanda mengatakan, dia dipecat berdasarkan surat keputusan DPP PAN tertanggal 30 Agustus 2014, yang ditandatangani Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan.

Menurut Wanda, pihaknya menerima surat itu pada 13 September 2014. Alasan pemecatan karena pada Pilpres lalu dia mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), bukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Dia mengatakan, dia bisa menerima keputusan partai. Namun satu hal yang membuatnya sedih dan kecewa yakni upaya pemecatan itu mencerminkan adanya kekuasaan elit politik yang hendak memasung suaranya.

Menurut dia, keputusannya dalam Pilpres mendukung Jokowi-JK lantaran sosok keduanya dinilai sesuai dengan amanat nasional dan cita-cita reformasi, yaitu bersih dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, serta lebih mau mendengar suara rakyat ketimbang suara elit.

Saat ini, dia belum memikirkan untuk bergabung dengan partai lain. Wanda hanya akan fokus mendeklarasikan gerakan alumni mahasiswa Indonesia, salah satunya kelompok ilmiah studi Trisakti.

Di luar itu, dia juga masih berkecimpung dalam Komisi Nasional Perlindungan Anak, Jakarta Bergerak, Jakarta Manusiawi, Rumah Baca Indonesia, serta alumni ikatan notaris.

"Saya akan berpikir 100 kali untuk bergabung kembali dengan partai politik. Saya akan terus membela suara rakyat baik di dalam partai maupun di luar partai," katanya.

Sebelumnya, DPP PAN mengirimkan surat pemberhentian tetap sebagai kader kepada Wanda Hamidah, karena dia tidak mendukung calon presiden-calon wakil presiden hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN.

Wanda mengemukakan, dia belum menerima ucapan lisan atas pemecatannya. Dia juga belum bertemu muka dengan jajaran petinggi PAN, termasuk Hatta Rajasa.

"Idealnya saya dipanggil dulu untuk bisa menjelaskan alasan saya mendukung pasangan lain. Tapi ya sudah tidak apa-apa, saya bisa menerima," katanya.

sumber:bs

Read More

Penangkapan Perampok Lintas Daerah

Jalur - Kembali Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang dibantu Kepolisian Resor Cilacap menangkap kawanan perampok lintas daerah di depan Markas Kepolisian Sektor Majenang.

"Kami diminta Polda Jateng untuk mengikuti sebuah mobil yang diduga ditumpangi kawanan perampok," kata Kepala Polres Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Andry Triaspoetra di Cilacap, Selasa (16/9).

Pihaknya segera memerintahkan polsek terdekat di jalur yang dilintasi mobil tersebut, yakni Polsek Karangpucung, Polsek Cimanggu, dan Polsek Majenang.

Petugas gabungan dari Polres Cilacap yang dipimpin Kepala Polsek Karangpucung Ajun Komisaris Polisi Sudarsono akhirnya dapat menyergap mobil yang diduga ditumpangi kawanan perampok di depan Mapolsek Majenang pada Selasa (16/9), sekitar pukul 01.00 WIB.

Dalam penyergapan, sempat terjadi baku tembak. Bahkan, beberapa orang sempat kabur hingga perbatasan Kabupaten Cilacap dan Brebes, namun akhirnya dapat ditangkap.

Informasi yang dihimpun, kawanan perampok yang ditangkap petugas gabungan itu sebanyak enam orang dan termasuk dalam kelompok Jawa Barat yang diketahui melakukan perampokan di Purbalingga sebanyak dua lokasi, Slawi dua lokasi, serta Kota Tegal satu lokasi.

Keenam orang yang ditangkap, berinisial Ksm (31), warga Dumeling, Brebes, NS (34), warga Desa Cianten, Brebes, SR (36), warga Lopang, Kabupaten Serang, Banten, Asj (36), warga Lopang, Serang, HM (39), warga Limbangan, Brebes, dan MN (42), warga Sinarasa, Sumedang, Jawa Barat.

Dari tangan mereka, petugas mengamankan senjata api beserta amunisinya sebanyak lima butir dan lima senjata tajam.

Senjata api maupun senjata tajam itu biasa mereka gunakan saat menjalankan aksi dengan modus menyekap satpam atau penjaga malam dan membongkar brankas.
sumber:bs

Read More

KEBOCORAN KEKAYAAN RI

Jalur - Arab Saudi cukup cerdas menasionalisasi perusahaan Aramco tahun 1974. Tahun 1970-an, Arab Saudi masih termasuk negara miskin. Kekayaan alam mereka berupa minyak tidak dapat mensejahterakan mereka karena dikuasai perusahaan AS, Aramco.

Namun sejak raja Faisal menasionalisasi Aramco, maka seluruh hasil minyak dapat dinikmati oleh rakyat Saudi Arabia. Jumlah uang yang masuk untuk pembangunan pun berlimpah sehingga listrik di sana gratis, sementara bensin cuma Rp 1700/liter. Ini jauh lebih murah ketimbang Indonesia yang Rp 4.500/liter saja sudah ribut soal kurangnya subsidi karena 90% migas kita dikuasai perusahaan migas asing.

Chavez presiden Venezuela juga menasionalisasi perusahaan migas di sana sehingga Venezuela yang merupakan negara penghutang terbesar, sekarang rasio hutangnya hanya kurang dari 40% total GDPnya. Kuwait dan Qatar juga mengandalkan BUMN mereka untuk mengelola kekayaan alamnya sehingga tidak bocor ke asing. Akibatnya negara mereka makmur.

Negara-negara yang maju/makmur seperti AS, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dsb itu tidak pernah menyerahkan kekayaan alam mereka ke asing. Mereka mengelola sendiri kekayaan alam mereka. Qatar dan Kuwat meski SDMnya sedikit, mereka tetap buat BUMN sendiri.

Tenaga ahli mereka cari dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Coba lihat Kompas Sabtu-Minggu di kolom lowongan kerja, banyak iklan lowongan kerja dari BUMN Qatar, Kuwait, dsb yang mencari ahli migas dari Indonesia.

Dan memang SDM Migas Indonesia cukup ahli dan melimpah karena sebagian besar pekerja di perusahaan migas asing di Indonesia juga merupakan putra-putri Indonesia.

Jika faktanya sumber daya manusia negara kita telah cukup mumpuni, maka sampai kapankah negri ini berdaulat penuh atas kekayaan2 alamnya sendiri?
sumber:frd

Read More

Kejahatan dan Organisasi

Jalur - Kejahatan di dalam organisasi dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang kontra produktif antara lain:

1. Mengambil hak orang lain, yang  dapat dimaknai mencuri atau mengambil sesuatu (data, informasi, barang, dan sebagainya)

2. Merusak sesuaatu, merusak dalam kontek kejahatan yang diakukan dalam organisasi dapat dikategorkan merusak sacara fisik,  merusak sistem, merusak kultur, merusak karakter dan merusak citra/image

3. Menyalahgunakan kewenangan, dapat juga dipahami sebagai bentuk abuse of power. Kewenangan yang diberikan semestinya untuk memajukan membangun, memperbaiki, meningkatkan, memberdayakan namun disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berbeda dengan yang semestinya tadi.

4. Mengajarkan cara-cara yang kelliru dengan kesadaran + kesengajaan. Hal ini digolongkan sebagai perintah/mengajarkan hal-hal yang salah disengaja dan menjadikan institusi sebagai mesin atau alat untuk melakukan kejahatan-kejahatan demi kepentingan pribadi/ kelompok.

5. Menghembuskan kebencian. Menghembuskan suatu yang menimbulkan amarah, atau melabel yang terus berkembang menjadi suatu kebencian ini sama saja dengan memprovokasi atau menjadikan institusi sebagai pihak yang berpihak/tidak fair dan memicu terjadinya konflik komunal /konflik horisontal dalam masyarakat.

6. Melakukan penyesatan. Penyesatan ini dapat dipahami dengan pemberitahuan /edukasi yang keliru sehingga pemahaman bagi yang dayaninya akan menyimpang bahkan menjadi sesuatu yang permisive terhada penyimpangan-penyimpangan.

7. Melakukan penganiayaan baik secara administratif maupun secara fisik. Penganiayaan secara adminnstratif ini dapat dipahami sebagai bentuk diskriminasi, mengajak orang lain memusuhi/ menjelek jelekan sehingga membuat seseorang tidak nyaman/membuat suasana kerja yang tidak kondusif. Penganiayaan secara fisik melakukan tindakan-tindakan fisik yang dapat dikategorikan sebagai tindak kekekrasan yang semestinnya tidak boleh dilakukan.

8. Merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri/kelompoknya. Dapat dimaknai sebagai tindakan korupsi yang menyebabkan negara dirugikan dan berdampak pada pelyanan yang buruk +kultur  yang korup sehingga membuat institusi dilabel buruk + tidak dipercaya.

9.Melakukan pembiaran. Pembiaran ini dapat dikategorikan karena tidak tahu, takut melakukan tindakan atau sebagai bentuk diskresi pasif karena telah menerima sesuatu (bribery).

10. Melakukan pemerasan. Pemerasan ini dapat digolongkan sebagai tindakan diskresi aktif  yang semestinya tidak bertindak tetapi melakukan tindakkan dengan ancaman. Menakut-nakuti agar mendapatkan sesuatu.

Sepuluh poin di atas dapat dikegorkan sebagai kejahatan dalam organisasi yang menimbukan social cost yang mahal sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. (Pamen Polri Pangkat Komisaris Besar  Polisi  *)

Read More

Ulah Polisi Malaysia

Jalur - Sudah ada 30 WNI yang ditahan dalam sebuah operasi yang dilancarkan polisi Malaysia di kawasan sekitar Pasar Borong, Kuala Lumpur, bersama puluhan pendatang asing dari negara lain. Terduga kriminal dan narkoba.

Kepala Polisi Daerah Sentul Asisten Komisioner R Munusamy seperti dikutip media lokal di Kuala Lumpur, Senin mengatakan, operasi tersebut digelar pada Sabtu (13/9) malam bekerja sama dengan Kantor Imigrasi dan Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).

Polisi sebelumnya menerima keluhan masyarakat yang khawatir dengan semakin ramainya warga asing di lokasi itu yang terlibat tindak kriminal dan narkoba.

"Serbuan dilakukan setelah polisi mengepung kawasan pasar itu terlebih dulu. Lebih 200 warga asing berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Sentul untuk penyelidikan lebih lanjut," katanya.

"Hasil penyelidikan awal yang dilakukan, 96 warga asing ditahan karena berbagai kesalahan. Dua diantaranya positif narkoba sementara selebihnya tidak memiliki dokumen sah memasuki negara ini," imbuh dia.

Selain 30 WNI, warga asing yang ditangkap berasal dari Myanmar (47 orang), Bangladesh (delapan), India (tujuh) dan Nepal (dua orang). (

Read More

Kelompok Ekstremis ISIS Hasilkan Miliaran Perhari

Jalur – Para militan Islamic State of Syria and Iraq (ISIS) atau sering disebut IS dulunya bergantung pada para donatur kaya di Teluk Persia, namun sekarang mereka mandiri secara finansial dan malah bisa menghasilkan US$3 juta (Rp35 miliar) per hari dari hasil penyelundupan minyak, perdagangan manusia, pencurian dan pemerasan, menurut para pejabat intelijen dan pakar keamanan Amerika Serikat.

Penghasilan kelompok ekstremis ini melampaui “organisasi teroris mana pun dalam sejarah,” kata seorang pejabat intelijen yang menolak disebut namanya, karena laporan ini masuk klasisifikasi rahasia.

Kekayaan inilah yang membuat para pejabat AS khawatir, bahkan meskipun mereka belum mendapatkan bukti adanya ancaman ISIS di Amerika Serikat.

ISIS telah menguasai banyak wilayah di Suriah dan Irak dan mengendalikan paling tidak 11 ladang minyak di dua negara tersebut, menurut analisa pengamat. Mereka menjual minyak dan barang-barang lain melalui jaringan yang sudah terbentuk selama beberapa generasi, di bawah hidung pemerintah yang sedang mereka perangi termasuk Irak, Turki dan Yordania.

Meskipun intelijen AS belum mengetahui apakah pemerintah negara-negara itu terlibat dalam penyelundupan, namun pemerintahan Barack Obama terus menekan mereka agar lebih giat melakukan operasi pemberantasan. Minyak ilegal itu biasanya dikirim dengan truk tangki.

"Banyak uang yang bisa dihasilkan. Pihak suku Kurdi (di utara Irak) mengatakan mereka telah berupaya menutup, namun kalau anda bisa menyuap seorang penjaga perbatasan atau orang lain, maka barang-barang tersebut bisa lolos,” kata Denise Natali, seorang peneliti di National Defense University yang pernah bekerja di Irak.

Harga minyak selundupan itu oleh ISIS dikenakan diskon US$25 sampai US$60 per barel, dari harga normal sekitar US$100 – namun total keuntungan mencapai lebih dari US$3 juta per hari, kata Luay al-Khatteeb, peneliti di Brookings Institution's Doha Center di Qatar.

ISIS juga menghasilkan ratusan juta dolar dari penyelundupan barang-barang antik Irak ke Turki, dan memperdagangkan wanita dan anak-anak sebagai budak seks, tambah al-Khatteeb.

Penghasilan lain didapat dari pembayaran tebusan untuk korban penculikan dan pemerasan, ditambah penjarahan di kota-kota yang direbut ISIS.

"Aktivitas pengumpulan dana ini mirip cara kerja organisasi mafia. Terorganisir rapi, sistematis dan dilaksanakan dengan cara intimidasi dan kekerasan," kata seorang pejabat intelijen lainnya, merujuk hasil penyelidikan lembaga tempat dia bekerja.

Bahkan sebelum merebut kota Mosul di Irak Juni lalu, kelompok ini sudah mulai menerapkan “pajak” di hampir semua aspek kegiatan ekonomi, dan mengancam akan membunuh mereka yang tak mau bayar, menurut para pejabat intelijen AS.

Seorang pengamat di Council on Foreign Relations memperkirakan ISIS meraup US$8 juta dari pemerasan di Mosul saja.

Begitu mereka menguasai Mosul dan wilayah-wilayah lain, ISIS juga mendapat jutaan dolar dari berbagai bank.

Belum lama ini, empat warga Prancis dan dua wartawan asal Spanyol yang disandera dibebaskan setelah pemerintah mereka membayar tebusan jutaan dolar lewat pihak ketiga.

ISIS berhasil mengubah wilayah yang mereka kuasai di utara Suriah dan Irak menjadi sumber penghasilan, kata pejabat intelijen ketiga yang dikutip The Associated Press.

Kelompok ini memanfaatkan fakta bahwa wilayah sepanjang perbatasan Irak dan Turki telah lama menjadi surga para penyelundup, dan makin parah dengan runtuhnya rezim Saddam Hussein pada 2003. Beberapa generasi keluarga telah aktif melakukan penyelundupan melalui wilayah tersebut.

ISIS atau IS adalah pengganti al-Qaida di Irak, yang dulu didirikan oleh Abu Musab al-Zarqawi asal Yordania. Kelompok ini pernah bersekutu dengan Nusra Front, afiliasi al-Qaida lain yang menjadi pemain kunci dalam pemberontakan melawan rezim Presiden Suriah Bashar Assad. Namun kemudian IS putus hubungan dengan Nusra Front dan al-Qaida.

Di awal perang saudara Suriah, ISIS atau IS didanai antara lain oleh warga-warga kaya di Teluk, termasuk Kuwait dan Qatar.

Aliran dana ini mulai berkurang beberapa bulan terakhir setelah taktik kekerasan ISIS menjadi perhatian dunia.

Ketergantungan ISIS pada minyak sebagai penghasilan utama bisa dengan mudah dihancurkan lewat serangan udara AS, kata para pengamat. Namun sejauh ini, belum ada keputusan untuk menyerang infrastruktur minyak di Irak dan Suriah, yang dikelola oleh para pekerja sipil.
sumber:bs

Read More

Ada Potensi Politik Uang di Pilkada tak Langsung

Jalur - Permasalahan Pilkada tak langsung yang diusung koalisis merah putih dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). mengisyaratkan ada ketakutan usulan tersebut akan ditolak atau ada semacam kesepakatan antara mereka untuk melakukan penggelembungan dana anggaran agar dapat mencapai tujuan kekuatan yang diharapkan.

Mengapa ada keterlibatan KPK maupun PPATK mensinyalir besarnya potensi politik uang.

"Menurut saya mereka sebenarnya mengakui bahwa pilkada melalui DPRD tidak akan mengurangi potensi korupsi. Mereka mencoba menyiasatinya melalui pelibatan KPK," kata Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, kepada SP, di Jakarta, Senin (15/9).

Mekanisme pilkada sejauh ini masih menjadi perdebatan. Hanya tiga fraksi yang merupakan pendukung Jusuf Kalla (JK) menghendaki pilkada langsung dipertahankan.

Berbagai argumen dari parpol-parpol yang meyakini gubernur, bupati, dan wali kota baiknya dipilih melalui DPRD telah banyak dimunculkan. Antara lain untuk efisiensi anggaran dan menekan politik uang. Bahkan, PAN dan PKS menyebut pemilihan melalui DPRD bakal dikawal KPK maupun PPATK.

Menurut Ronald, seluruh alasan yang digunakan untuk meniadakan mekanisme pemilihan langsung tidak relevan. Apalagi jika mengaitkannya dengan penegak hukum.

Dia menilai, keterlibatan aparat penegak hukum baik KPK, Polri, serta Kejaksaan dalam rangka pengawasan kegiatan pemilu maupun pilkada memang diharuskan. Jika memang KPK dipaksakan ikut memantau hal itu dianggap percuma mengingat parpol belum komitmen terkait transparansi pendanaan.

"Padahal melibatkan KPK tanpa ada komitmen serius perbaikan tentang pendanaan parpol dan kampanye serta rekrutmen kader parpol tidak akan berdampak apapun. Malah potensi korupsi tidak mengecil dan KPK akhirnya terbebani," kata Ronald.

Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, ngototnya koalisi merah putih mengubah mekanisme pelaksanaan pilkada dari yang tadinya langsung menjadi tidak langsung hanya upaya untuk membuka ruang negosiasi dengan Jokowi-JK selaku presiden-wakil presiden terpilih.

"Koalisi merah putih galau karena kalah pada pilpres. Mereka juga galau, terutama Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat karena mereka ingin menjadi bagian dari pemerintahan tapi Jokowi-JK tidak memberikan konsesi yang jelas," katanya.

Dengan begitu dirinya meyakini, usulan pelaksanaan pilkada melalui DPRD merupakan upaya menaikan posisi tawar parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi merah putih.

"Memang kalau dihitung di atas kertas, kemungkinan koalisi untuk menguasai pilkada melalui DPRD sangat besar, kalau mereka solid. Mereka solid saat ini karena Jokowi-JK tak kunjung mampu memberikan konsesi politik yang jelas," katanya.
sumber:bs

Read More

Anak Ratu Atut Akan di Periksa KPK

Jalur - Setelah orang tua tersandung kasus korupsi kini kembali KPK akan memeriksa anak kandung mantan gubernur Banten, Ratu Atus Chosiyah, yakni Andika Hazrumy, putra sulung yang dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.

Untuk diketahui, "tersangka RAC," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, di kantor KPK, Senin (15/9).

KPK menetapkan Atut dan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. Keduanya resmi berstatus tersangka sejak 6 Januari 2014.

Atut dan Wawan disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam kasus ini, Atut diduga menerima suap terkait pengadaan alkes di provinsi yang dipimpinnya itu. Atut disinyalir telah mengatur pemenang tender pengadaan dan menerima uang dari perusahaan yang dimenangkan. Tak hanya itu, Atut diduga juga melakukan pemerasan.

Sementara Wawan, pemilik PT Bali Pasifik Pragama, perusahaan pemenang tender diduga telah menggelembungkan anggaran proyek pengadaan tersebut.
sumber:bs

Read More

Aku Salah Menempatkan!..

Jalur - Sejak dipemerintahan SBY sudah ada 11 orang kepercayaan yang terduga melakukan korupsi, makin pahit saja jalan panjang bakal nantinya mantan presiden RI ke-6 ini lakukan evaluasi diri beserta kerabat kerabatnya.

Jelang demisionernya di kabinet buatan SBY malah, ada satu menteri lagi yang terduga melakukan pemerasan di kementerian. ini terbukti dengan dijadikannya tersangka pada korupsi di ESDM.

Entah sampai kapan kalau setiap para pejabat sedang menjalankan tugasnya, tiba tiba disangkakan melakukan korupsi.

Demokrasi bentukan SBY apa telah melawan atasan?....

Read More

Mobil Kepresidenan dan Sistem Keamanan

Jalur - Mobil dinas yang digunakan oleh sejumlah presiden di seluruh dunia memiliki fasilitas canggih untuk menjamin keamanan Presiden saat bertugas.

Pengamanan maksimal memang wajib diberikan kepada para pemimpin negara yang menjalankan tugas mereka. Pengamanan itu meliputi sistem keamanan pada mobil kepresidenan.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama menggunakan mobil kepresidenan pabrikan Cadilac One. Mobil ini menjadi yang terbaik di kelasnya karena memiliki spesifikasi canggih nomor wahid. Banyak orang mengenal mobil ini dengan julukan The Beast.

Mobil dinas Obama tersebut berlapis baja dan dilengkapi dengan sistem komunikasi, body, dan kaca anti peluru. Sementara di kabinnya terdapat fitur keamanan anti gas beracun. Kestabilan mobil tersebut juga membuat nyaman selama berkendara.

Ratu Elizabeth II memilih Bentley State Limousine untuk kegiatannya sehari-hari. Mobil resmi kenegaraan ini dimodifikasi tahun 2002. Secara utuh, mobil ini dirancang nyaris sama dengan kompetitornya Mercedes Benz.

Sementara, Presiden Rusia Vladimir Putin lebih memilih mobil Mercedes Benz S-Class Limousine sebagai kendaraan resmi kepresidenannya. Mobil pabrikan Jerman ini dilengkapi body berlapis baja antipeluru dan sistem komunikasi kelas satu sehingga memungkinkan sang presiden berkomunikasi secara langsung serta berkoordinasi dengan siapapun dan dimanapun.

Renault Vel Santis rupanya mampu mencuri perhatian presiden Prancis. Saat Nicholas Sarkozi menjabat sebagai presiden Prancis, mobil pabrikan Renault menjadi favorit menghabiskan waktu selama bertugas.

Bila kebanyakan kepala negara memilih menggunakan mobil keluaran terbaru dan modern, berbeda dengan Kaisar Jepang Akihito. Ia lebih memilih mobil klasik Toyota Century Royal dengan sistem canggih yang membuatnya aman dari kudeta atau penembakan di jalan.

Harga mobil klasik favorit kaisar Negeri Matahari Terbit ini dibanderol Rp4,6 miliar. Mobil ini juga dilengkapi dengan bahan granit di bagian pintunya dan body antipeluru.
sumber:frd

Read More

Hati hati RUU Pilkada Syarat Dengan Kekuasaan

 

Jalur - Sungguh perpolitikan di Indonesia selalu ingin mencoba apa yang belum pernah dicoba dan mengulangi yang sudah pernah dialami sebelum arah demokrasi berjalan searah demokrasi terpimpin.

Terbukti dengan hasil keputusan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk merongrong pemerintahan baru ke depan dengan memaksakan pilkada melalui DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada dinilai sebagai perwujudan teori kekuasaan Machiavelli.

Menurut pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino, syahwat kekuasaan tidak pernah berakhir, sesuai yang pernah dipelajari dari nasihat Machiavelli. Dalam hal itu, politik tidak hanya sekadar mendapatkan kekuasaan, tetapi juga mempertahankan dan memperluas kekuasaan.

Hal demikian terjadi, kata Leo, karena moralitas politik elite politik yang ada di Koalisi Merah Putih (KMP) hanyalah kekuasaan belaka. Di dalam konteks politik saat ini, maka setiap peluang yang ada, seperti pembahasan RUU Pilkada, akan selalu dimanfaatkan dan diupayakan untuk mencapai kekuasaan.

"Ini sekaligus menunjukkan bahwa Koalisi Merah Putih belum siap kalah. Okelah, jika dalam bahasa yang peyoratif, Koalisi Merah Putih hendak mengatakan: tak apa kami kalah di level nasional, tapi di level lokal kamilah pemenangnya. Lebih kurang begitu," kata Leo di Jakarta, Kamis (11/9).

Situasi saat ini adalah para anggota KMP memang mayoritas di parlemen dan diharapkan seluruh keputusan penting terkait negara diselesaikan di parlemen. Dimana rakyat tak perlu dilibatkan.

Padahal, yang seharusnya mereka lakukan adalah mendukung pemerintah terpilih, yakni Pemerintahan Jokowi-JK, dalam melaksanakan program pemerintahan yang prorakyat.

"Toh negara ini membutuhkan konsiliasi dan kerjasama erat untuk membangun negeri," imbuhnya.

Dia melanjutkan bahwa usulan KMP agar pilkada dilakukan oleh DPRD merupakan langkah mundur bagi kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Hal tersebut bukan hanya melunturkan upaya pendidikan politik, tetapi juga meruntuhkan rancang bangun budaya demokrasi tanah air.

Sejauh ini, lanjutnya, pemilihan langsung telah membangun kecerdasan politik rakyat. Ini misalnya bisa dilihat dari kemampuan rakyat yang meningkat dalam memilih kepala daerah yang akuntabel dan kredibel.

"Tanpa Pilkada langsung sepertinya sulit bagi rakyat untuk memilih orang-orang hebat seperti Joko Widodo, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama, dan lain-lain," jelasnya.

Di samping itu, menurutnya, pemilihan melalui DPRD akan merubah format politik nasional ke arah parlementer, dimana anggota parlemen memainkan peran startegis, hingga memilih kepala daerah. Padahal faktanya, Konstitusi mengatur Indonesia menganut sistem presidensial.

"Jika dikaitkan dengan sistem presidensial, maka bukan hanya pimpinan eksekutif di level pusat yang dipilih langsung oleh rakyat, tapi juga pimpinan eksekutif di bawahnya," ujarnya.

"Dengan begitu, ada kesalahan berpikir dan konstitusional yang dipejuangkan oleh Koalisi Merah Putih. Dan kesalahan tersebut, menurut pendapat saya, amat prinsip."
sumber:bs

Read More

Pernyataan Walikota Bandung Menolak Pilkada Melalui DPRD

Jalur - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan tegas menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD. dalam pernyataannya, menolak Pilkada via DPRD.

"Secara resmi saya menyatakan MENDUKUNG pilkada langsung oleh rakyat. UUD 1945 nyatakan Kedaulatan ada di tangan rakyat,".

Seperti diketahui, Ridwan menegaskan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD lebih besar madharatnya dibanding manfaatnya. Sebab, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD maka orang-orang biasa seperti dirinya tak memiliki peluang untuk membangun suatu daerah.

"Saya adalah produk demokrasi langsung. Tanpa pemilihan langsung orang biasa seperti saya tidak mungkin masuk jajaran bupati dan wali kota. Saya ini PNS dosen ITB. Tahun lalu saya bukan incumbent, bukan artis votegetter, dan bukan kader," jelas Ridwan bercerita.
sumber:merdeka

Read More

APBN Perubahan 2015 Akan di Godok Pemerintahan Transisi

Jalur -  Tinggal menunggu pergantian demisioner kepemimpinan SBY menyerahkan tongkat kepemimpinan ke Jokowi. Menanti hal tersebut pemerintahan transisi Jokowi-JK sedang akan segera menyiapkan Rancangan APBN Perubahan 2015 menunggu resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden rencana tersebut akan berjalan.

Untuk diperkirakan, bahwa pembahasan RAPBNP tersebut akan selesai pada bulan november sampai desember 2014. Namun, Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan RAPBNP harus dilakukan pada tahun berjalan.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi-JK tidak mungkin bisa membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 pada November 2014.

Pasalnya, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang APBN. “RAPBN-P 2015 hanya boleh pada 2015. Enggak bisa (pada 2014). APBN perubahan itu dilakukan pada tahun berjalan (2015),”, di Jakarta, Rabu (10/9).

Chatib menambahkan meskipun baru tahap pembahasan awal, hal tersebut tetap saja tidak bisa dilakukan pada tahun ini.

Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto menyatakan Menko Perekonomian Chairul Tanjung sudah membuka ruang terkait kemungkinan percepatan RAPBN-P 2015.

“Arahan Menko sudah sangat baik, diciptakan ruang untuk melakukan APBN-P lebih awal, sehingga dimungkinkan pada November atau Desember itu RAPBN-P 2015 sudah dikeluarkan,” tegasnya.
sumber:care

Read More

Kapal Jelajah Berusia 160 Tahun ditemukan

 

Jalur - Lukisan berjudul 'The End In Sight' karya W Turner Smith menjadi gambaran, bahwa Sir Franklin dan awak kapalnya terdampar dan kelaparan di lautan es Kutub Utara. Lalu raib entah ke mana kapal kuno itu.

Namun baru-baru ini kabar mengejutkan terkait kapal itu beredar.

"Satu dari dua kapal penjelajah Inggris yang lenyap di kutub utara lebih dari 160 tahun lalu telah ditemukan," kata PM Kanada Stephen Harper seperti, Rabu (10/9/2014).

PM Stephen Harper mengatakan, ada bukti foto yang memastikan reruntuhan kapal yang hilang itu. Namun masih belum jelas yang mana dari kedua kapal itu yang ditemukan.

Sir John Franklin memimpin ekspedisi dua kapal berpenumpang 129 orang pada tahun 1845, untuk memetakan Jalur Barat Laut di kutub utara wilayah Kanada.

Ekspedisi 'Victoria Strait' adalah sebuah tim penyelam dan arkeolog bentukan pemerintah Kanada, yang melakukan lagi pencarian dua kapal itu sejak tahun 2008. Sebagai upaya untuk mengukuhkan kedaulatan Kanada di Jalur Barat Laut, yang belakangan lebih mudah diakses pelayaran, karena mencairnya es kutub utara.

"Penemuan kapal pertama ini, tak pelak memberikan momentum yang diperlukan untuk menemukan kapal satu lagi, dan mengetahui lebih jauh apa yang terjadi pada para awak Ekspedisi Franklin," kata PM Stephen Harper.

Pencarian HMS Erebus dan HMS Terror yang berlangsung dari tahun 1848 hingga 1859, menjadi salah satu pencarian terbesar sepanjang sejarah.

Pencarian itu berbuah penemuan lengkap Jalur Barat Laut, yang membentang dari Samudera Atlantik ke Samudera Pasifik melalui Arktik.

Dua kapal jelajah yang lenyap itu segera menjadi salah satu misteri besar yang menyita perhatian sekian lama. Khususnya karena tak jelas apa yang sebetulnya terjadi.

Para ahli percaya kedua kapal itu tersesat saat terjebak di tengah es sekitar Pulau Raja William. Lalu para awak meninggalkannya dan berjalan kaki mencari pertolongan yang sia-sia.

Laporan-laporan dari masyarakat adat Inuit saat itu, para awak kapal akhirnya menjadi kanibal karena kelaparan. Mereka makan mayat sesamanya yang sudah lebih dulu tewas, sebelum mereka sendiri meninggal.

Istri Sir John Franklin mempelopori upaya pencarian kapal itu. Ia meluncurkan lima kapal, menyebarkan kaleng-kaleng makanan di sekitar kutub dengan harapan ditemukan para awak yang hilang.

Kemudian setelahnya, lebih dari 50 ekspedisi mengikuti pencarian itu. Namun hasilnya nihil.

Tiga jasad ditemukan lebih dari seabad kemudian, pada tahun 1980-an. Ssetelah diselidiki, mengandung unsur timah yang tinggi. Hal itu menimbulkan spekulasi tentang keracunan dari makanan kaleng.

Sejauh ini, penemuan terbaru puing kapal kuno ini sedang diteliti oleh para ahli. Dan masih menunggu hasil pernyelidikannya.

Read More

Jakarta Akan Ada Taman Henk Ngantung

Jalur  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengubah rumah mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1964-1965, Henk Ngantung menjadi ruang terbuka hijau (RTH) alias taman. Ditargetkan pada 2015 mendatang, pembuatan taman tersebut rampung sehingga bisa segera difungsikan. Nantinya taman tersebut akan diberi nama Taman Henk Ngantung, sebagai bentuk perhargaan kepada pembuat logo Pemprov DKI tersebut.

    "Anak-anak Pak Henk meminta agar DKI membeli lahan mereka dan dijadikan untuk RTH. Ini kan suatu ibadah, menambah prosentase ruang hijau di Jakarta "

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Nandar Sunandar mengatakan, pada tahun ini akan dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Sehingga pembangunan baru bisa dilakukan pada tahun depan. Selain itu, ada sekitar sembilan tahapan yang harus ditempuh dalam pembebasan lahan mulai dari proses ke Dinas Tata Ruang, BPLHD, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lainnya.

"Sesuai aturan, tahun ini pembebasan lahannya selesai dan pembangunan taman dimulai dan mudah-mudahan cepat selesai. Nanti akan diproses SK Gubernur dan membuat legal aspek pernyataan kalau lahan itu tidak bersengketa. Kita targetkan 2015 sudah selesai," kata Nandar di Balaikota DKI Jakarta, Senin (8/9).

Kendati demikian, Pemprov DKI masih akan merundingkan peruntukkan lahan itu bersama keluarga Henk Ngantung. Seperti deal pembayaran lahan, pembongkaran rumah, serta peruntukkan lahan apakah dikhususkan untuk pembangunan RTH atau juga untuk museum. Diakui Nandar, peralihan rumah tinggal menjadi taman itu merupakan permintaan dari keluarga Henk Ngantung sendiri. Terlebih Hetty Evelyn Mamesah istri Henk Ngantung telah tutup usia beberapa waktu lalu.

"Anak-anak Pak Henk meminta agar DKI membeli lahan mereka dan dijadikan untuk RTH. Ini kan suatu ibadah, menambah prosentase ruang hijau di Jakarta," ujarnya.

Meski tidak merinci luas lahan secara detail, Nandar mengatakan, rumah Henk Ngantung cukup luas untuk dijadikan RTH. ‎Rencananya, di lahan itu akan dibangun sebuah taman interaktif, seperti Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Langsat, dan lainnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu mengatakan, almarhumah Hetty Evelyn Mamesah meminta padanya untuk mengubah rumah peninggalannya menjadi rumah seni budaya. Bahkan, Basuki mengaku telah menganggarkan pembangunan taman itu di APBD Perubahan 2014. "Kita cuma dipesankan untuk membeli rumahnya, dijadikan Taman Henk Ngantung. Kita sudah anggarkan untuk (pembangunan taman) itu, saya tidak tahu apa lahan itu dibeli perbesaran NJOP atau apraisal," ucap Basuki.

Read More

Dukungan Mengalir Ungkap Kasus Munir

Jalur -  Pemerintah Amerika Serikat (AS) tetap mendukung upaya pengungkapan kasus meninggalnya aktivis Kontras, Munir sepuluh tahun silam.

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry menyatakan pihaknya mendukung semua upaya untuk mengadili siapa pun yang memberi perintah untuk membunuh Munir.

"Hingga hari ini, keadilan masih belum ditegakkan. Penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang diduga terlibat masih belum menemukan titik terang," kata Kerry dalam rilis mengenang 10 tahun meninggalnya Munir Said Thalib.

Kerry menilai Munir adalah suara hati nurani dan kejernihan. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk membuat negaranya menjadi lebih demokratis, lebih bebas, dan lebih berperikemanusiaan.

Bahkan, menurut Kerry pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  bahwa penuntasan kasus Munir akan menjadi ujian utama bagi demokrasi Indonesia masih berlaku hingga kini.

"Hari ini, bersama rakyat Indonesia kami ikut mengenang peninggalan Munir Said Thalib, dan kami menyerukan perlindungan bagi semua yang mendedikasikan diri untuk perdamaian, demokrasi, dan HAM di seluruh dunia," tandas Kerry.

Read More

ISIS dengan Pasukan Berani Mati

 

Jalur - Mirza Dinnayi, pemimpin senior minoritas Yazidi di Irak, mengatakan militan ISIS memiliki ribuan pembom bunuh diri yang mampu melakukan serangan di mana saja di seluruh dunia.

"ISIS tidak memiliki kemampuan nuklir, tapi ribuan pembom bunuh diri mereka bisa menyerang sasaran di mana saja di muka bumi ini," ujar Dinniya saat berbicara di depan Institut Kontra-Terorisme Internasional di Herzliya, Israel.

Menurut Dinniya, kemampuan itu terlihat saat ISIS menyerang Mosul -- kota terbesar di utara Irak. Kota itu jauh dengan mudah, seperti yang terjadi berulang kali sejak era Kekaisaran Ottoman.

"Penyebabnya, penduduk kota yang terdiri dari berbagai minoritas berpikir mereka akan aman-aman saja di bawah ISIS, termasuk komunitas Kristen," demikian Dinniya.

"Namun setelah ISIS berkuasa, kelompok minoritas keagamaan dihadapkan pada pilihan sulit; memeluk Islam,membayar pajak, atau meninggalkan kota," lanjutnya.

Pemeluk Kristen memilih meninggalkan kota. ISIS merespon dengan menyerang kelompok-kelompok minoritas keagamaan yang tersisa.

Orang-orang Yazidi yang tidak melawan lari ke pegunungan. Sebanyak 3.000 tewas, 300 ribu mengungsi, dan 5.000 wanita diculik dan dijual.

Sebagaian penduduk Muslim Sunni di Mosul terlibat dalam pembunuhan dan penculikan wanita Yazidi.
sumber:jatim

Read More

Harga Gas Elpiji 12 Kg Naik

Jalur – Mulai hari ini, Pertamina menaikkan harga jual gas elpiji 12 Kg sebesar Rp1.500/Kg atau Rp18.000/tabung.

“”Kebijakan korporasi ini ditetapkan setelah mendengar masukkan pemerintah dalam rapat di Kementerian Perekonomian 8 September 2014,” kata Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Hanung Budya, Rabu (10/9).

Kenaikan harga jual gas elpiji 12 Kg sesuai dengan Permen ESDM No 26/ 2009 tentang pendistribusian liqufied petroleum gas.

Dengan naiknya harga jual rata-rata gas elpiji 12 Kg (nett dari Pertamina) menjadi Rp 7569/Kg dari sebelumnya Rp 6.069/Kg.
Jika ditambah komponen biaya lain seperti transportasi, filling fee, margin agen dan PPN, ia mengungkap harga jual agen menjadi Rp9.519/Kg atau Rp114.300/tabung.

Sebelumnya harga di agen Rp 7.731/Kg atau Rp92.800/tabung. Dibandingkan dengan harga keekonomian, harga jual tersebut masih jauh di bawah keekonomiannya.

Berdasarkan rata-rata gas elpiji Aramco year on year Juni 2014 sebesar 891,78 dolar AS/ metrik ton dan kurs Rp11.453/dolar AS.

Jika ditambah komponen biaya seperti di atas,harga keekonomian elpiji 12 Kg saat ini seharusnya Rp15.110/Kg atau Rp181.400/tabung.

Dengan Penyesuaian ini diharapkan dapat menekan kerugian bisnis gas elpiji 12 Kg pada tahun 2014 sebesar Rp452 miliar sehingga menjadi Rp5,7 triliun dari prognosa semula Rp6,1 triliun dengan proyeksi tingkat konsumsi elpiji 12 Kg mencapai 907.000 metrik ton. Kerugian ini masih melebihi proyeksi RKAP 2014 sebesar Rp5,4 triliun yang dipatok pada asumsi harga gas elpiji Aramco sebesar 833 dolar/metrik ton dan kurs Rp10.500/dolar AS.

Untuk menjamin kelancaran pasokan kepada konsumen. Pertamina memastikan ketersediaan suplai gas elpiji di masyarakat baik untuk gas 12 kg maupun Kg. Antara lain dengan meningkatkan stok gas elpiji dalam kondisi aman di atas 16 hari.
Pertamina juga melakukan optimalisasi jakur distribusi gas elpiji melalui SPBU dan juga modern outlet.

Selanjutnya, Pertamina juga melakukan monitoring distribusi gas elpiji 3 Kg sampai pangkalan dengan aplikasi SIMOL3K (Sistem Monitoring Penyaluran Elpiji 3 Kg).
sumber:ps

Read More

Kembalikan Suara Pilkada Langsung

 

Jalur – Situasi politik semakin memanas dengan akan ditiadakannya Pilkada langsung ini merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Demikian dikatakan Pengamat politik dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, Rabu (10/9/2014).

“Dalam konteks saat ini, penghapusan pilkada langsung merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat dan sekaligus dengan itu merupakan pembunuhan demokrasi langsung oleh rakyat,” kata Jeirry.

Ia menilai, penghapusan Pilkada langsung merupakan upaya elit parpol untuk menguasai kepala-kepala daerah. “Sebab nanti akan terjadi bahwa kepala daerah akan didominasi oleh elit parpol. Orang-orang baik yang disukai oleh rakyat akan sulit untuk maju menjadi kepala daerah,” paparnya.

Sebab semuanya, lanjut Jeirry, akan ditentukan oleh segelintir orang partai yang ada di DPRD.
Mekanisme pemikiran oleh DPRD akan menjadikan uang sebagai faktor dominan bagi keterpilihan seseorang.

Sebab besar kemungkinan siapa yang akan terpilih akan sangat ditentukan oleh seberapa besar bayaran yang bisa dia berikan kepada para anggota DPRD yang ada.

Praktek seperti ini sudah jamak terjadi sejak dahulu, ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Karena itu, maka kalau pilkada langsung dihapus, maka korupsi akan makin marak lagi di daerah.

“Saya kira ada kaitannya hal ini dengan kalahnya Koalisi Merah Putih dalam Pilpres yang lalu! Sebab koalisi merah putih yang memiliki mayoritas suara di parlemen calonnya harus kalah karena rakyat tak memilih calon.mereka. Jika saja pemilihan dilakukan di DPR, maka sudah pasti Prabowo yang akan menang, bukan Jokowi. Nah, saya melihat, ada upaya koalisi merah putih untuk mengambil semua jabatan kepala daerah dengan mendorong pemilihan di DPRD. Sebab dengan memiliki mayoritas suara di DPRD, sangat mungkin jabatan kepala daerah akan didapat dengan mudah. Ini akan sangat berbahaya bagi rakyat ke depan,” ulasnya.

Sebab kalau ini terjadi, lanjutnya, maka akan terjadi kemandekan pembangunan nasional. Sebab sangat mungkin terjadi, program-program nasional tak akan didukung oleh kepala daerah.

Itulah sebabnya, papar Jeirry, rakyat harus menolak penghapusan pilkada langsung ini. Rakyat harus melawan keinginan partai untuk menguasai jabatan kepala daerah dengan mendudukan orang-orang partai.

“Nah, soal efisiensi tadi. Saya melihat justru pemilihan di DPRD akan membuat pemerintah makin tak efisien. Sebab efisien itu berkaitan dengan kinerja pemerintah. Dan saya agak sangsi, apakah kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bekerja lebih efisien untuk kepentingan rakyat.

Sebab dia tak memiliki keterikatan langsung dengan rakyat. Tanggungjawabnya terhadap rakyat pun akan sangat minim dan rendah.
Dan kalau ada yang mengatakan tentang borosnya pilkada langsung, saya kira itu juga tak beralasan sebab selama ini kan kita ternyata mampu membiayainya. Dan bagi saya, lebih baik anggaran itu digunakan untuk memfasikitasi rakyat untuk memilih pemimpin yang baik bagi mereka, daripada dana itu dikorupsi oleh para pejabat,” bebernya.
sumber:pk

Read More

FBI di Retas

Jalur - Los Angeles. Seorang bocah empat tahun dilaporkan ditangkap oleh FBI. Bocah yang namanya dirahasiakan ini ditangkap karena berhasil meretas situs FBI. Tindakan bocah tersebut ternyata tidak dilakukan satu kali saja. FBI menyebut bocah itu telah melakukannya sebanyak tiga kali.

"Konsekuensi dari tindakan ini dapat dilihat dari apa yang akan dilakukan pengadilan federal," sebut salah seorang pejabat FBI Bill L. Lewis, seperti dikutuip dari World Daily News Report, Senin (8/9). "Dakwaan yang dijatuhkan juga harus serius," tambah Lewis.

Sampai saat ini FBI masih terus melakukan investigasi mendalam mengenai kasus tersebut. FBI pun tengah mencari tahu siapa sosok yang mengajari sang bocah.

Namun, hal tersebut kemungkinan semakin sulit dipecahkan. Pasalnya, informasi yang dihimpun FBI ibu dari anak tersebut tidak memiliki kemampuan komputer dan hanya bekerja sebagai penata rambut.
sumber:bisnis

Read More

Cegah Simpan Uang ke Bank Luar Negeri

Jalur - Likuiditas perbankan Indonesia ke depan masih akan ketat. Salah satu faktornya karena masyarakat banyak menyimpan uangnya di perbankan luar negeri.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Budi Gunadi Sadikin saat acara Halal Bihalal dan Workshop antara SRO dengan Anggota Bursa, Bank Kustodian dan Emiten dengan tema 'Economic Outlook Pasca Pemilu 2014' di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (18/8).

"Berbeda yang sekarang dengan dulu. Saya rasa masyarakat diimbau supaya orang-orang dan perusahaan dapat melakukan aktivitas ekonominya di Indonesia. Ini juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia," tuturnya.

Budi menjelaskan, salah satu penyebab masyarakat Indonesia banyak menyimpan uangnya di perbankan luar negeri didorong faktor kondisi politik suatu negara.

"Uang keluar umumnya gara-gara ada ketegangan politik. Seperti Eropa saat terjadi Perang Dunia, kemudian juga orang-orang kaya mengeluarkan uangnya ke Bahrain dan Dubai, ada juga ketegangan Korut dan Korsel. Mereka mencari negara yang kondisi politiknya stabil," jelas Budi.

Kondisi politik, lanjut Budi, adalah salah satu penyebab. Faktor lain yang membuat seseorang lebih memilih menempatkan dana di luar negeri adalah aturan pajak yang lebih menguntungkan. Misalnya pajak atas bunga deposito, yang di Indonesia dikenakan tarif 20% sementara di negara tetangga Singapura tidak ada.

"Jadi kalau mau ngembangin uang ya harus politiknya baik dulu gitu. Kalau politik stabil harusnya uang (di luar negeri) balik. Pajak juga harus dibikin lebih equal," tegasnya.
sumber:bisnis

Read More

Musim Kering Telah Tiba

Jalur - Musim kering telah tiba memasuki bulan September - Oktober. Terlihat sudah ada wilayah yang sudah mengalami kekeringan, misal diwilayah Temanggung, Jawa Tengah, Purwakarta, Jawa Barat. Telah mengalami banyak keretakan pada tanah tanpa air.

Saat ini daerah yang kerap dilanda kekeringan pada tiap musim kemarau ini, masih harus merasakan sulitnya mencari air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Beberapa warga bahkan rela untuk mandi di genangan air keruh karena tak memiliki air yang layak.

Akibat musim kering telah tiba, upaya para peneliti untuk meringankan jumlah wilayah yang terkena kekeringan masih harus menyesuaikan kondisi alam.

Pertanyaanya???....bagaimana pemerintah dalam menangani permasalahan ini?...

Read More

Korupsi di Lingkungan Kementerian

Jalur - Jelang akhir kepemimpinan pemerintahan transisi SBY ke Jokowi masih menyisakan luka yang membekas dan akan terkuak keburukan para elit politik didalam kabinet indonesia bersatu (menteri). KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi haji. 

Kembali, lembaga pemberantasan korupsi itu menetapkan satu orang menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Menteri ESDM, Jero Wacik sebagai tersangka kasus korupsi dan pemerasan. 

Di penghujung masa akhir tugas di kementerian yang dipimpinnya, Jero Wacik yang dua kali menjabat menteri di dua kementerian tersandung kasus korupsi dengan sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 21/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHP. 

Setidaknya, sudah tiga menteri di kabinet pemerintahan SBY-Boediono terjerat kasus korupsi. Potret buruk pejabat negara kembali dipertontonkan oleh para pejabat negara yang seharusnya menjadi pengemban amanah rakyat untuk menyelamatkan dan menggunakan anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dan rakyat pun kembali harus menelan pil pahit dari sebuah penghianatan para pejabat negara tersebut. Pemerintahan SBY dengan kabinetnya memang tinggal beberapa bulan lagi. Namun, sebuah kelakuan buruk pejabat eksekutif ternyata dipertontonkan di hadapan rakyat dengan tindakan korupsinya.

Jadi sanggupkah pemerintahan baru Jokowi-JK menyelesaikan bermacam persoalan?.....
sumber:elshinta

Read More

2 Perwira di Jemput dari Malaysia terduga Kasus Narkotika

Jalur - Mabes Polri telah mengirim tim untuk lakukan proses penjemputan dan mekanisme pemulangan dua anggota Polda Kalbar AKBP Idha Endri Prastiono dan Bripka Harahap yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia (PDRM) di Kuching, Malaysia.

Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh terkait hasil penyelidikan, keduanya tidak terlibat langsung kasus narkoba di Malaysia.

"Sekarang, informasinya (keduanya) akan dikembalikan ke Indonesia. Kalau dikembalikan berarti tidak terlibat langsung," kata Sutarman saat ditemui di Gedung Ombudsman, Selasa (9/9/2014).

Idha dan Harahap ditangkap di Kuching, 29 Agustus 2014. Penangkapan keduanya dilakukan sebagai pengembangan tertangkapnya seorang Warga Negara Filipina, Chusi, yang membawa 3,1 amphetamin alias sabu-sabu di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

Kata Sutarman, jika Idha dan Harahap terlibat langsung sudah pasti diproses hukum Malaysia. Sebab, Malaysia sangat keras untuk kasus narkotika.

Ditanya soal kapan keduanya dipulangkan ke tanah air, Sutarman belum bisa memastikan. "Tadi pagi, tim kita baru dikirim ke Malaysia. Nanti proses pengembalian seperti apa, tim baru tadi pagi ke Malaysia. Kalau sudah kembali, nanti baru kita jelaskan secara detail," pungkasnya.

Read More

Pengertian SIM

Jalur - Pemahaman dasar tentang  lalu lintas yang merupakan urat nadi kehdupan, cermin budaya bangsa dan  cermin tingkat modernitas suatu bangsa, sering diabaikan, misalnya tatkala terjadi masalah lalu lintas yang tidak aman, yang tidak lancar, terjadi kecelakaanm semua dianggap hal wajar + biasa biasa saja.

Membahas lalu lintas ada berbagai faktor antara lain1) faktor manusia, 2) faktor kendaraan, 3) faktor alam/lingkungan. Dari faktor manusia salah satu yang sangat kritikal untuk segera ditangani adalah yang berkaitan dengan pengemudi kendaraan bermotor. Berbicara pengemudi kendaraan bermotor akan berkaitan dengan surat ijim mengemudi (SIM).

SIM adalah bentuk legitimasi kompetensi, yang menunjukan adanya previlage/hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah lulus uji baik administrasi, teori, simulasi, dan paraktek. Yang bersangkutan dianggap telah memiliki pengetahuan  (tentang hukum/aturan/ peraturan/perundang-undangan, kemanusiaan, teknis dasarkendaraan bermotor), memiliki ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya serta memiliki kepekaan+kepedulian akan keselamatan baik bagi dirinya/ orang lain.

Sejalan dengan pemikiran tersebut maka SIM sebagai legitimasi kompetensi merupakan ikon edukasi/pelatihan/training :
1. Hukum/ peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas + keselamatan berlalu lintas
2.Ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor yang bertingkat-tingkat kemampuanya (safety, defensive, fast speed dsb)
3. Pengetahuan akan keselamatan dan etika berlalu lintas
4.Tanggung jawab pengemudi dalam berlalu lintas
5.Pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas + bantuan penanganan maslah-masalah lalu lintas

SIM didalam kartunya terdapat :
1. Data pribadi
2. Tingkat kecakapan pengemudi
3. Data-data tindakan petugas polisi secara manual/ eektronik
Atas perilakku pengemudi. Ini akan berkaitan dengan sanksi : denda,uji ulang, cabut sementara /cabut seumur hidup

Maka SIM berkaitan :
1. Sistem database
2. Penegakkan hukum
3. Akuntabiitas pengemudi
Di dalammeningkatkankualitas para pengemudi  pemrintah+ polri maupun pemangku kpentingan lainya seyogyanya beersama-bersama membentuk safety driving/safety riding centre (sdc/src)

Safety driving/safety riding centre adalah untuk membantu pemerintah dalam rangka:
1. Meningkatkankualitas hidup masyarakat
2. Menurunkan tingkat fatalitas korban
3.Membangun budaya tertib berlulintas

Safety driving/safety riding centre  dibangun untuk :
1. Memberikan standar bagi penguji SIM
2. Petugas-petugas polisi  (Pamwal, PJR dan Sabhara )
3. Petugas-petugas Pam VVIP/VIP
4. Driver VVIP/VIP
5. Insruktur sekolah mengemudi
6. Pengemudi profesi
7.Hobby
8. Calon pengemudi

SIM semestinya merupakan bagian dari single identiti number (SIN), karena setiap warga masyarakat untuk menyelenggarakan hidup+kehidupanya ini sangat berkaitan dengan:1 pemerintah, 2. Bank dan 3. Polisi

Untuk memperpanjang SIM ada beberapa kategori sebagai berikut:
1. Tanpa uji bila selama memegang/ masa kepemilikan SIM yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran (dapat dilakukan di mana saja)
2. Uji ulang karena yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran
3.Cabut sementara jika yang bersangkutan penah melakukan  pelanggaran-pelanggaran  yang membahayakan keselamatan (contohnya mabuk,melawan arus, menerobos lampu merah).
4.Cabut seumur hdup yaitu jika yang bersangkutan melakukan tabrak lari

SIM bukan mahal/murah, bukan bagian dari bisnis jual beli melainkan bagian edukasi, training, akuntabilitas untuk mewujudkan+memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib+lancar. Tatkala hal-hal diatas diabaikan maka sebenarnya sedang disiapkan jagal-jagal  di jallan raya/ calon-calon untuk dijagal di jalan raya. (Pamen Polri Pangkat Komisaris Besar  Polisi *) Oleh: DR. Chryshnanda Dwilaksana *)

Read More

Inilah 5 Titik Parkir Liar di Jalan

 

Jalur - Mulai hari ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta resmi menerapkan restribusi daerah atas kendaraan yang parkir sembarangan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, pada tahap awal, ada lima titik yang akan ditertibkan.

Kelima titik tersebut adalah Tanah Abang, Jatinegara, Marunda, Kalibata, dan Stasiun Jakarta Kota. "Untuk penertiban tahap awal, kami mulai di lima titik yang kerap dijadikan lahan parkir liar," kata Akbar melalui keterangan tertulis, Senin, 8 September 2014.

Operasi penertiban dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Perhubungan, Garnisun, dan kepolisian. Pemilik yang kendaraannya terjaring dalam operasi tersebut akan dikenai retribusi senilai Rp 500 ribu sebelum mendapatkan kendaraannya kembali. Penentuan jumlah retribusi, kata dia, sesuai dengan instruksi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Akbar menjelaskan, masyarakat yang kendaraannya diderek lantaran parkir sembarangan dapat mengirim pesan pendek berformat "parkir(spasi)nomor polisi kendaraan" ke nomor 085799200900. Pesan balasan berupa nomor virtual account merupakan nomor rekening tujuan pembayaran retribusi. Pembayaran retribusi dapat dilakukan di mesin anjungan tunai mandiri Bank DKI, jaringan ATM Bersama/Prima, atau teller Bank DKI.

Setelah membayar, Akbar melanjutkan, pelanggar harus menyerahkan bukti pembayaran yang telah diverifikasi untuk menebus kendaraannya. "Kendaraannya tak akan dikembalikan jika tak membawa bukti pembayaran," ujarnya.

Dengan berbekal bukti tersebut, Akbar menuturkan, pemilik kendaraan dapat mendatangi salah satu pool kendaraan milik Dinas Perhubungan di Rawa Buaya, Tanah Merdeka, atau Pulogebang. Ia menyarankan warga turut berperan aktif melaporkan lokasi-lokasi parkir liar ke nomor telepon (021) 3457471. "Semua pihak harus terlibat," ujar Akbar.
sumber:tempo

Read More

Inilah Formasi Terbesar di Kursi DPR

 

Jalur - Partai pendukung bekas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berupaya mendominasi posisi krusial seperti kursi di legislatif dan jabatan kepala daerah di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kami akan sapu bersih," ujar Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Golkar di kompleks Senayan Jakarta, pekan lalu. Secara hitungan matematis, kursi koalisi PDI Perjuangan kalah jumlah ketimbang modal koalisi Partai Gerindra.

Koalisi Jokowi hanya memperoleh 207 dari 560 kursi di DPR. Ada empat partai pendukung, yakni PDI Perjuangan dengan 109 kursi, Partai NasDem 35 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi, dan Partai Hanura 16 kursi.

Adapun koalisi pendukung Prabowo mendulang 353 kursi DPR. Partai Gerindra yang menjadi pengusung memperoleh 73 kursi, ditambah lima parpol lainnya, yakni Partai Golkar 91 kursi, Partai Amanat Nasional 49 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi, dan Partai Demokrat 61 kursi.

Perebutan kekuatan di legislatif terjadi karena sesuai dengan tata tertib Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan alat kelengkapan DPR dan DPRD dipilih melalui sistem paket. Jadi, nama lima calon diusung oleh fraksi yang berbeda dan dipilih melalui voting.

Saat ini partai pengusung Prabowo sudah membagi jatah paket pimpinan DPR. Posisi Ketua MPR bakal didapat Partai Demokrat dan Partai Golkar mengklaim bakal mendapat jabatan Ketua DPR. Sedangkan paket Wakil Ketua DPR diambil Gerindra, PAN, PPP, dan PKS.

Di tingkat DPRD, koalisi Prabowo juga mendominasi setelah menguasai kursi DPRD di 31 provinsi. Jika mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, bukan tidak mungkin koalisi Prabowo akan mengisi mayoritas posisi kepala daerah.

PDI Perjuangan yang menang dalam pemilu legislatif lalu kini mengajukan uji materi UUMD3 di Mahkamah Konstitusi. Mereka ingin penentuan pimpinan DPR kembali ke aturan lama, yakni peraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif.
sumber:tempo

Read More

ISIS Hancurkan Makam Nabi Yunus

 

Jalur - Pasukan Kurdi di Irak utara telah merebut kembali sebuah gunung strategis yang penting dari kelompok militan Negara Islam Irak Suriah (ISIS) dibantu oleh serangan udara AS.

Gunung Zartak direbut kembali dalam waktu singkat dalam pertempuran sengit yang menewaskan lebih dari 30 pasukan ISIS. Pasukan Kurdi mengatakan serangan udara AS telah membuat perbedaan besar.

Komandan pasukan komando elite Kurdi yang merebut gunung tersebut, Gene Aziz Oweisi, mengatakan kemenangan ini tidak hanya penting untuk pertahanan Kurdistan.

"Untuk Irak itu penting juga karena itu adalah langkah menuju mengambil kembali Mosul," katanya seperti dikutip BBC, Minggu (7/9/2014).

Gunung Zartak yang menghadap dataran yang membentang ke Mosul merupakan kota yang direbut ISIS pada bulan Juni lalu. Gunung ini jatuh ke tangan ISIS ketika mereka menggelar serangan di Kurdistan Irak.

Sejak itu, pasukan Kurdi Peshmerga telah perlahan-lahan merebut kembali gunung tersebut dibantu kekuatan udara AS. Mosul sendiri adalah kota utama kaum Sunni.

Pekan lalu, media pemerintah Irak mengatakan komandan militer senior ISIS, Abu Alaa al-Irak telah tewas dalam serangan udara di Mosul, bersama dengan seorang pembantu pemimpin ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.
sumber:L6

Read More

Suami dibunuh Karena Kesal Minta Main Film Porno

 

Jalur - Kepolisian India tengah pada pekan lalu dikabarkan menahan seorang aktirs India bernama Shruti Chandralekha (22) di rumahnya di wilayah Tamil Nadu. Shruti ditangkap karena diduga melakukan pembunuhan terhadap sang suami, S Ronald Peter Prinzo (33).

Melansir Al Arabiya, Minggu (7/9/2014), Shruti mengaku melakukan pembunuhan tersebut kareka kesal kerap dipaksa untuk berperan dalam sebuah film porno. “Dirinya memaksa saya untuk bermain dalam film porno dengan alasan keuangan keluarga kami yang memburuk,” ucap Shruti.

Pernyataan serupa diungkap oleh pihak penydik setempat. Penyidik mengatakan, alasan Prinzo memaksa Shruti untuk berperan dalam film porno karena alasan ekonomi. “Prinzo dikejar-kejar oleh penagih hutang. Untuk mendapatkan uang cepat, ia memaksa Shruti untuk berperan dalam film porno,” ucap pihak penyidik.

Penyidik juga menyatakan, Shruti mungkin akan dikenai hukuman sangat berat, bahkan bisa dikenai hukuman mati. Hal tersebut dikarenakan, pembunuhan tersebut dilaksanakan secara terencana oleh Shruti dan dua orang rekannya.

“Pembunuhan itu direncanakan saat Prinzo sedang pergi keluar kota. Saat dirinya kembali ke rumah, Shuti memberikan susu yang sudah diberikan racun sebelumnya. Dia dan kedua rekannya lalu membuang Prinzo ke sebuah Distrak di wilayah Tamil Nadu,” penyidik menambahkan.
sumber:sindo

Read More

Paket Wisata Ke Bekas Camp GAM di Aceh

Jalur - Hutan dan gunung di Aceh bekas persembunyian anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kini beralih fungsi menjadi objek wisata petualangan. Banyak mantan anggota GAM yang kini menjadi pemandu wisata alam. Angkat jempol!

Aceh Explorer, sebagai pencetus paket wisata gerilya, mempunyai alasan yang kuat mengapa memilih mantan pejuang GAM dan korban konflik sebagai pemandu wisata. Mereka memiliki banyak keahlian yang dibutuhkan sebagai seorang pemandu, misalnya kepemimpinan, disiplin, dan kerja tim serta teknik penyelamatan diri di hutan.

Secara langsung mereka mengetahui setiap rute yang ada di wilayah di mana mereka pernah aktif sebagai kombatan, atau pejuang. Wisata gerilya merupakan hal baru yang unik yang di Indonesia hanya dapat ditemukan di Aceh. Oleh karena itu, Aceh Explorer telah mengembangkan Wisata Gerilya di lokasi-lokasi tertentu di Aceh.

Promosi terus berlanjut melalui jejaring sosial di laman Facebook Jelajah Aceh, yang memperlihatkan banyaknya minat pengunjung dan tanggapan positif terhadap tur Wisata Gerilya yang telah berjalan 5 tahun dan berkembang ke beberapa lokasi di Aceh.

Wisata Gerilya di beberapa wilayah di Aceh tidak kalah menarik dibanding wisata pantai Aceh atau scuba diving yang sudah terlebih dahulu terkenal. Potensi alam Aceh sangat mendukung Wisata Gerilya.

Selama dipahami secara positif, wisata Gerilya tidak akan berkesan negatif. Poin penting dari konsep Wisata Gerilya adalah pemberdayaan bagi ribuan mantan anggota GAM yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan masih sulit mencari pekerjaan.

Menjadi pemandu wisata akan menjadi salah satu jalan keluar karena mereka melakukannya dengan baik dan sesuai dengan keahlian mereka. Mulai kini, di tengah suasana Aceh yang damai, semakin banyak mantan tentara memandu pelancong menyambangi bekas markas persembunyiannya ketika konflik berlangsung.

Bagi para pecinta petualangan, Wisata Gerilya menjadi pilihan menarik karena tantangan yang ditawarkan relatif menguji adrenalin. Keluar masuk hutan, membelah belantara, dan pelajaran bertahan hidup, sungguh akan jadi pengalaman baru yang tak terlupakan bagi para traveler.

Tim Aceh Explorer selalu memberi yang terbaik untuk mendapatkan kesan menarik dan banyak wisatawan akan berucap, "Loen gisa lom u Aceh!" Atau jika diterjemahkan, "Saya akan kembali ke Aceh!"
sumber:dtk

Read More

Masalah Parkir Sekarepmu

 

Jalur - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini telah menerapkan denda Rp 500 ribu, tetapi masih saja ada kendaraan yang berani parkir di pinggir jalan raya.

Dari informasi yang didapat, mulai dari jalan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (08/09/14), terlihat ada dua kendaraan trailer dan satu unit truk tiga perempat yang masih parkir di bahu jalan. Kendaraan-kendaraan tersebut seolah tidak menghiraukan atau tidak mengerti adanya peraturan larangan parkir di pinggir jalan.

Dilain tempat di Jalan Sungai Landak, mulai dari Pertigaan KBN Marunda menuju Perempatan Cilincing, masih banyak yang parkir kendaraan di sisi kiri dan kanan, dengan berbaris mulai dari jenis kendaraan minibus hingga kendaraan sedan. Kondisi ini membuat penyempitan ruas jalan mengarah dari Perempatan Cilincing menuju Pertigaan KBN dan sebaliknya.

Sementara di ruas Jalan Raya Cilincing sendiri, meskipun sempit masih ada juga kendaraan kendaraan yang memanfaatkan trotoar untuk parkir kendaraan, sehingga membuat penyempitan jalan dan menimbulkan kemacetan. Parkir ini terutama kendaraan-kendaraan trailler yang berada di depan depo kontainer.

Parkir di pinggir jalan juga dilakukan kendaraan angkutan penumpang jenis minibus dan angkutan penumpang kecil, termasuk taksi, yang seolah tidak menghiraukan peraturan larangan parkir sembarang.

sumber:elshinta

Read More

Puluhan Pegawai PU Jakarta Mengkonsumsi Narkoba

Jalur - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan 19 orang pegawainya di Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI positif memakai ganja dan beberapa obat-obatan terlarang. Basuki mendasarkan pada laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta yang melakukan tes urine kepada 533 orang pegawai dinas itu.

"Dari 500 lebih orang yang dites, ada 19 orang yang positif. Ada yang ketahuan pakai ganja, pakai obat penenang, segala macam," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, usai melakukan pertemuan dengan perwakilan dari BNNP DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 5 September 2014.

Ahok menceritakan, sebelumnya dia memang menaruh curiga kepada beberapa orang pegawai Dinas PU. Dalam beberapa pertemuan, Ahok sering kali melihat beberapa pegawai dinas itu terlihat seperti teler dan tidak konsentrasi mengikuti rapat.

"Aku kadang-kadang lihat PNS kita tuh kayak orang yang pakai ganja. Waktu SMA sama kuliah aku sering lihat kan temen-temen aku yang ngobat itu matanya agak merah, mikirnya enggak konsen, ngomongnya kemana-mana. Tapi aku kan enggak bisa nuduh, makanya aku kontak BNN buat ngetes dan tangkep-tangkepin," ujarnya.

Namun demikian, karena belum termasuk kepada tindakan kriminal, Ahok mengatakan bahwa tidak ada dari ke-19 pegawai itu yang akan diproses secara hukum. Menurutnya, hukuman yang diberikan akan berasal dari Pemprov berupa pemecatan atau penurunan jabatan pegawai-pegawai itu.

"Saya sudah buat surat disposisi ke Pak Made (I Made Karmayoga, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI). Ada honorer yang main ganja kita pecat. Kalau yang staf kita buat dia turun golongan. Yang duduk di eselon juga langsung kita copot jadi staf. Tapi kalau ketemu dia pakai sekali lagi, langsung kita pecat juga," imbuhnya.

Ke depannya tidak hanya Dinas PU, tes urine seperti ini akan dilakukan juga terhadap seluruh pegawai di semua satuan kerja di Pemprov DKI. Ahok menginginkan seluruh jajaran bawahannya bebas dari narkoba.

"Bertahap kita intai-intai. Di Satpol PP, di yang lain. Termasuk aku juga dites. Kita mesti tegas. Tidak ada toleransi buat yang suka main narkoba di Pemprov DKI," tutur Ahok.

Read More