Apakah Anda Ada Niat Naik ke Puncak Jayawijaya?...

Jalur - Rasanya amat teramat damai nan nyaman, saat berada diwilayah pegunungan yang berada di Indonesia bagian Timur. Puncak Jayawijaya; kata orang yang pernah datang dan menaiki gunung tersebut memasang muka takjub bagaimana alam Indonesia memiliki potensi sumber daya bagi para wisatawan yang gemar berwisata ataupun mendaki gunung.

Tak heran kalau Indonesia juga memiliki Gunung tertinggi, dan merupakan salahsatu tujuh gunung tertinggi didunia. Indonesia haruslah bangga selalu menjadi antrian para wisatawan asing.

Dalam buku yang ditulis oleh Heinrich Harrer, penulis buku terkenal yang menulis “Tujuh Tahun di Tibet” dan memperkenalkannya bagaimana indahnya puncak Puncak Jayawijaya di Papua.

Duabelas tahun setelah kembali dari Tibet tahun 1950, Heinrich Harrer bersama tiga temannya, Temple, Kippax dan Huizinga, memutuskan untuk menaklukkan Puncak Jayawijaya atau Carstensz. Pada 1962 mereka menjadi pendaki pertama yang mencapai puncak Carstensz, salah satu dari tujuh gunung tertinggi di dunia.

Sementara itu, tempat ini banyak dikenal oleh pendaki gunung sebaagai Piramida Carstensz yang memiliki ketinggian 4.844 meter di atas permukaan laut. Salah satu puncak tertinggi di muka Bumi ini telah menarik minat-gletser abadi di garis Khatulistiwa, terutama para petualang dan pendaki gunung yang ingin mencapai gletser tertingginya di kepulauan tropis Nusantara.

Pendakian ke puncak memerlukan teknik khusus dan mendaki medannya hanya direkomendasikan bagi pendaki yang berpengalaman. Terdapat tiga pendakain tersulit dari lima titik pendakian.

Menjadikan puncak ini, sebagai salah satu puncak paling sulit untuk ditaklukan di dunia, dan puncak tertinggi antara Andes dan Himalaya, jika Anda behasil menaklukkan Puncak Carstensz, maka jeritan kemenangan dan kegembiraan akan Anda teriakan di puncak Jayawijaya.

Adventure Carstensz menjadi salah satu operator tur yang dapat diandalkan untuk jasa pendakian ke puncak Jayawijaya yang bersalju. Rincian biaya mendaki ke Puncak Carstensz untuk turis mancanegara sekira 10 ribu-11 ribu dolar AS. Sementara itu, untuk wisatawan domestik biayanya mulai Rp30 juta.

Biaya tersebut sudah meliputi perjalanan pendakian ke Puncak Carstensz, baik dari tenda, makanan, porter, transportasi, pemandu, kemanan, serta bermalam di homestay setelah pendakian. Perjalananya akan diatur dan disesuaikan harganya, paling cepat perjalanan selama lima hari.

Saat ini, jalur pendakian ideal ke Puncak Carstensz adalah melalui Sugapa-Ugimba-Carstensz. Jalur tersebut selain paling aman juga memiliki beragam keunggulan seperti kesempatan melihat Sungai Kemabu yang memiliki wisata arung jeram, sungai Nabu dengan aliran terbalik ke arah gunung Carstensz. Bahkan, ada sungai yang memiliki bau harum serta menjadi sumber garam di atas gunung. Ada pula air terjun dan padang golf di Putigapa.
sumber:sindo

Read More

Mengenal Begal: Antisifasi Kejahatan di Jalan

Jalur - Kini tingkat kejahatan sudah sangat meresahkan warga masyarakat yang khususnya berada diwilayah Kota Depok dan sekitarnya. Sudah beberapa pekan ini sudah terjadi tindak kejahatan hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan kehilangan harta benda.

Dalam situasi yang sangat meresahkan ini, himbauan melalui informasi baik media cetak ataupun elektronik sudah disampaikan melalui kepolisian setempat, namun masih saja para pembegal dan komplotannya dapat beraksi dan berhasil membuat kritis korbannya dengan kode wilayah yang berbeda beda.

Untuk dapat memahami dan dapat mengantisifasi tindak kejahatan saat berada dijalan, marilah mengetahui apa saja yang harus diperhatikan antara lain:

1. Selalu taati peraturan lalu lintas di jalan dan lengkapi persyaratan kendaraan. 
2. Informasikan perjalanan ke keluarga atau teman. 
3. Perhatikan juga keadaan sekeliling saat berkendara. 
4. Simpan barang-barang berharga, seperti cincin, kalung dan jam mewah yang berkilau di dalam tas.
5. Hindari melintas di jalanan yang sepi dan gelap. 
6. Ingatkan teman apabila berboncengan untuk selalu bersikap waspada dan berhati hati. 
7. Upayakan selalu bersama teman saat hendak mengendarai sepeda motor, minimal berdua. 
8. Simpanlah nomor ponsel atau kontak polisi agar bisa cepat menghubungi jika terjadi sesuatu di jalan.
9. Jangan menelepon saat sedang berkendara. 
10. Ketahuilah kondisi rute jalan yang akan dilalui. 
11. Bila ingin bertemu atau bercengkrama dengan teman, pilihlah tempat-tempat yang ramai. 
12. Apabila dibuntuti oleh empat orang atau lebih saat berkendara, waspadailah orang-orang tersebut.
13. Menepilah di tempat keramaian saat laju kendaraan diberhentikan oleh yang tidak dikenal. 
14. Amati wajah dan ciri orang yang memberhentikan itu untuk menghindari terjadinya hal di luar kendali.
15. Jika takut untuk berhenti saat dihentikan oleh orang tidak dikenal, melajulah dengan kencang meninggalkan orang tersebut. 
16. Laporkan bila melihat, mendengar, mengetahui, atau bahkan mengalami ada aksi begal agar dapat ditindaklanjuti," tutupnya.

Read More

Besok Aksi Damai Menuntut Tutup PT. Freeport

Jalur- Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta, berencana gelar aksi damai, pada Senin, 2 Februari 2015, menuntut pemerintah menutup PT Freeport Indonesia, dan sejumlah perusahaan asing yang beroperasi di tanah Papua.

“Sejarah Papua Barat adalah sejarah yang dimanipulasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik imperialisme Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukan aneksasi atas Papua Barat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera),”

AMP juga mengatakan, di tengah situasi teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua Barat, pemerintah kolonial Indonesia dan imperialisme Amerika Serikat masih terus melakukan pembahasan perpanjangan kontrak PT. Freeport tanpa persetujuan dari rakyat Papua Barat.

“Melihat semua kompleksitas semua persoalan di Papua Barat saat ini, dimana belum ada lagi pengakuan terhadap hak-hak demokratis rakyat Papua Barat, maka dengan kehadiran PT. Freeport milik imperialisme Amerika Serikat merupakan dalang kejahatan terhadap rakyat Papua Barat,” tulis AMP. (Baca: Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Jika Tetap Bangun Smelter di Gresik)

“Dengan demikian, kondisi Papua dari dahulu hingga hari ini dan sampai saat ini belum juga berubah dengan kehadirannya para kapitalis-kapitalis yang mau menghancurkan bumi Papua secara tersistematis,” kata AMP. (Baca: Gubernur Papua: Freeport Silakan Angkat Kaki dari Papua!)

AMP juga mengatakan, aksi yang digelar bertujuan menuntut rezim Jokowi-JK untuk segera, menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara imperialis di tanah Papua.

Juga Indonesia diminta menarik Militer Indonesia (TNI/Polri), baik Organik maupun Non-Organik dari seluruh Tanah Papua Barat. (Baca: Beri Kelonggaran Kepada Freeport, Menteri ESDM Diminta Mundur)

“Segera berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Papua Barat,” tegas AMP. 

sumber:sp

Read More

Ini Loh Titik Banjir Di Jakarta

Jalur -  Sudah lebih dari dua pekan Kota Jakarta diguyur hujan deras dan angin yang berkecepatan kadang cepat dan sedang, mengakibatkan genangan air yang hampir sampai lutut orang dewasa.

Untuk dapat menghindari daerah mana saja yang kerap digenangi air, dan agar tidak terjebak dalam kemacetan, ada baiknya anda melihat titik titik mana saja antara lain:

1. Jalan S Parman depan Universitas Trisakti, Jakarta Barat, 40 sentimeter.
2. Jalan Juanda III Jakarta, 20 sentimeter.
3. Pertigaan Kapuk Raya arah Kamal menuju Kota, 20 sentimeter.
4. Jalan Sunter Selatan, Tanjung Priok, 30 sentimeter.
5. Depan Aston Cengkareng, 30 hingga 40 sentimeter.
6. Perempatan Green Garden, 40 sentimeter. 
7. Jalan Mangga Dua arah Kota, 30 sentimeter.
8. Depan MOI Kelapa Gading, 40 sentimeter.
9. Depan Perumahan TNI AL Kelapa Gading, 40 sentimeter.
10. Depan Pos Polisi Kampung Bandan, Jakut, 30 sentimeter.
11. Jalan Tubagus Angke, 20 hingga 30 sentimeter.
12. Jalan Raya Ciledug setelah RS Sari Asih arah CBD, 30 sentimeter.
13. Jalan Kwini 2 depan Hotel Borobudur. 
14. Jalan Hasyim Ashari sebelum Roxy. 
15. Jalan Boulevard Barat. 
16. Perlintasan KA Kalibata depan Kalibata Mall. 
17. Jalan Soeprapto arah Cempaka Mas. 
18. Jalan Danau Sunter Barat Kecamatan Tanjung Priok. 

Read More

Kapal Tanker Rehoboot GT 827 di Bajak Orang Tak di kenal

Jalur -  Polresta Manado mendapat pengaduan bahtwa ada sekelompok orang yang dengan sengaja membajak Kapal tangker Rehoboot GT 827 diperairan Bitung.

kapal yang sedianya memuat bahan bakar minyak berjenis solar, diketahui telah dibajak oleh sekelompok orang.

Informasi yang didapat dari Kepala Satuan Polisi Air (Polair) Polresta Manado, Kompol MR Sianturi mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Jumat (30/1/2015) sekitar pukul 01.00 WITA. Pihaknya baru mendapat laporan pada Sabtu (31/1/2015) pagi.

"Saya mendapat informasi dan langsung melaporkan ke Kapolresta Manado. Selanjutnya atas perintah Kapolres, informasi itu diteruskan ke Direktorat Polair Polda Sulut," ujar Sianturi.

Kapal Rehoboot semula bertolak dari pelabuhan Bitung hendak menuju Halamahera, Maluku Utara membawa solar. Namun, saat berada di perairan belakang Pulau Lembeh, Bitung sekelompok orang menggunakan speed boat mencegat kapal dan langsung naik ke atas kapal.

Sebanyak delapan orang yang menggunakan senjata tajam mengikat para kru kapal dan memaksa mereka turun dengan sekoci. Lalu kapal dikuasai para pembajak. Sebanyak 14 orang kru kapal sempat terapung-apung beberapa jam sebelum terdampar di sebuah rakit pencari ikan yang berada sekitar 100 mil di belakang Pulau Nain.

Saat terdampar itulah, mereka menginformasikan kapal mereka dibajak lewat peralatan komunikasi yang dimiliki penjaga rakit. Menerima laporan adanya kejadian pembajakan kapal, Polair Polda Sulut langsung bergerak cepat.

"Tadi pagi mereka sudah berhasil mengevakuasi para korban menggunakan kapal milik Polair Mabes Polri KP Beo 5013 yang berada di Bitung," kata Sianturi.

Saat berita ini ditulis, kapal Polair sedang dalam perjalanan menuju ke Bitung. Polisi akan mendalami kejadian ini termasuk mencari di mana kapal Rehoboot kini berada. 

sumber:kki

Read More

KPK DARI ZAMAN ORDE LAMA HINGGA KINI

Jalur - Sosok Soekarno seolah menjadi stok pemimpin terakhir yang benar-benar mencintai Indonesia setelah berpuluh tahun negeri ini merdeka. Pergantian pemimpin dari masa ke masa tidak membawa negeri tercinta menuju masyarakat yang benar-benar menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Regenerasi para pemimpin yang terjadi seperti pergantian pembawa tongkat estafet ke tangan pelari yang makin lemah.

Di tengah zaman yang terus berkembang baik dari segi tekhnologi yang mendukung kehidupan maupun kualitas sumber daya manusia karena pendidikan yang kian mudah dikecap, bangsa ini bukannya semakin baik. Penyebabnya adalah karena peningkatan kualitas sumber daya manusia dari segi pengetahuan seperti tidak diikuti oleh peningkatan rasa cinta akan bangsa dan negara.

Dedikasi yang sungguh untuk membangun negeri seperti sebuah komoditas langka yang harganya sangat mahal di negara ini. Kebebasan berdemokrasi ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto tahun 98 bukannya membawa angin segar bagi pembaharuan bangsa oleh masyarakat yang dengan bebas bisa menyuarakan kegelisahannya. Kebebasan justru diterjemahkan menjadi kesewenang-wenangan melakukan sesuatu, kerusuhan, kekerasan dalam menyampaikan pendapat menjadi warna kelam yang membingkai demokrasi tanah air.

Terjadilah pemilihan presiden pertama oleh rakyat pada 2004, sosok SBY yang terpilih saat itu seolah menjadi harapan baru bagi kebangkitan Indonesia. Nyatanya di periode kedua kepercayaan rakyat atas dirinya sepertinya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Wibawa kemiliterannya seperti sirna karena terlalu sering “curhat” dan terkesan lamban menangani masalah.

Demokrasi Indonesia bukan lagi seumur jagung, hampir 15 tahun sudah setelah diadakan pemilihan presiden secara langsung, tentu para elit politikus sudah banyak belajar. Dalam iklim perpolitikan yang terus berjalan sekian lama, harusnya dihasilkan tokoh-tokoh yang sudah matang diproses bertahun-tahun. Akan tetapi kenyataannya, para politikus negeri ini seperti tidak pernah belajar mencintai negeri ini. Masing-masing hanya memperjuangkan kepentingan pribadi di atas jabatan yang diemban sebagai abdi negara.

Pasca rezim Soeharto, sepertinya budaya korupsi anak beranak dari tahun ke tahun, dari oknum ke oknum bahkan dari instansi ke instansi. Tumpulnya komisi yang dibentuk untuk menangani kasus korupsi adalah penyebab mewabahnya penyakit nomor satu di negeri ini. Sejak orde lama, bukan tidak ada lembaga yang dibentuk untuk mencegah kasus korupsi di Indonesia.

Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) tahun 1957 dibentuk dalam rangka menjaga transparansi pejabat kala itu, namun tak bertaji karena pejabat kala itu mampu membubarkan lembaga ini.

Operasi Budhi (1963), tugas mereka lebih berat daripada Paran, karena mereka dibebani untuk menyeret pelaku korupsi sampai ke pengadilan. Namun lagi-lagi alasan politis membuat lembaga ini tidak mampu berbuat banyak bagi pemberantasan korupsi saat itu, dan berujung pada pembubaran.

Di jaman orde baru, muncul Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk oleh presiden saat itu, Soeharto, namun kinerja tim sepertinya tidak cukup baik karena tidak didukung oleh kerja sama yang baik dari pemerintah. Nyatanya Soeharto menjadi presiden terkorup Indonesia sampai saat ini, yang mungkin saja saat itu pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi hanyalah topeng untuk citra dirinya.

Era Reformasi

Pemberantasan korupsi dimulai oleh BJ Habibi yang memimpin Indonesia setelah Soeharto mundur dari posisi presiden.

Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) lahir berdasarkan Undang-Undang No 28 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sayangnya pemerintahan Habibi hanya setahun dan digantikan oleh Gusdur.

Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) kemudian muncul melalui PP No 19 tahun 2000, akan tetapi tim ini kemudian bubar karena sudah adanya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Sejak 2003 hingga kini komisi yang masih bertahan dan menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi adalah KPK. Dari tahun ke tahun meski menghadapi banyak gelombang, KPK seperti menemukan tajinya. Satu per satu aparat negara mulai ditangkap karena terbukti mengkorup uang negara.

Keberadaan Komisi Pemberantasan korupsi saat ini dirasa sangat penting mengingat bahwa betapa rakusnya manusia akan jabatan yang bisa menghasilkan harta. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat penting mengingat banyaknya masyarakat yang menderita karena haknya akan harta miliknya sendiri dimakan habis oleh pemerintah yang mengaku sebagai wakilnya. Tidak ada manusia yang kebal akan godaan uang, harta dan tahta, maka sangat diperlukan sebuah lembaga atau tim yang benar-benar bersih untuk mengawasi orang-orang yang akan dipercaya mengelola aset maupun harta negara kita tercinta ini.

sumber: cob

Read More

Waspadai Lokasi Ini, Kerap Ada Kejahatan

Jalur - Perlu diketahui bagi para pengguna kendaraan umum atau pun yang menggunakan transportasi umum, saat ini tindakan kejahatan sudah sangat mengkhawatirkan khususnya diwilayah Depok yang sejak beberapa bulan ini sering terjadi tindakan penodongan dan penembakan, tak segan segan komplotan tersebut melakukan kekejian hingga menewaskan nyawa seseorang.

Oleh karena itu, mari kita ingat daerah dan lokasi mana saja yang sering kerap dijadikan aksi kejahatan baik kelompok maupun perorangan:

antara lain:
wilayah Polres Jakarta Utara ada tiga titik, Polres Jakarta Timur tiga titik, Polres Jakarta Barat enam titik, Polres Jakarta Selatan tiga titik, dan Polres Jakarta Pusat 10 titik.

 "Sisanya ada di wilayah peyangga seperti Tangerang, Depok dan Bekasi,".

Titik rawan kejahatan di wilayah Ibu Kota biasanya terdapat di perempatan terminal, stasiun, pelabuhan, dan tempat-tempat umum lainnya, misalnya Perempatan Coca-cola di Jakarta Pusat, Terminal Pulo Gadung, Jakarta Timur, Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan kawasan Taman Sari, Tambora, dan kolong Jembatan Grogol, Jakarta Barat.

Sebagai himbauan untuk tidak melakukan perjalanan disaat jauh dari keramaian.

Read More

Presiden Himbau Publik Hormati Hukum

Jalur -  Menanggapi kekisruhan yang terjadi ditubuh Polri dan KPK, Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk dapat memahami terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menunggu upaya proses hukum yang terjadi imbas kisruh institusi dua lembaga pemerintah tersebut.
Menurutnya, proses hukum tetap harus dihormati.

"Sabar dulu. Karena ada proses hukum yang harus dihormati jangan sampai nanti ada orang bilang presiden intervensi dan nanti pada  satu titik akan kita putuskan, jadi sabar dikit," , Jumat (30/1/2015).

Setelah kasus Budi Gunawan mencuat ada beberapa kejadian yang dinilai masih berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Adnan Pandu, Zulkarnaen, oleh Bareskrim Mabes Polri.

Kini kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya.

Read More

Soekarno Kuasai NATO dan SEATO

Jalur - Mungkin tidak banyak orang yang tahu tentang apa yang melatar belakangi kebijakan politik Soekarno yang dikenal berani frontal dalam menentukan nasib rakyat Irian Barat melalui Trikora yang kemudian di lanjutkan dengan Dwikora sebagai upaya Indonesia mendongkel Inggris dari tanah persekutuan melayu (Malaysia).

Seperti yang kita ketahui, Trikora dan Dwikora adalah perjuangan politik Indonesia yang di lakukan lewat sebuah konfrontasi total dengan pengerahan kekuatan militer keperbatasan sebagai jawaban Indonesia atas kebuntuan politik yang dialaminya. Konfrontasi ini bersifat tertutup karena sebelumnya Indonesia tidak pernah mengumumkan pengerahan militer secara terbuka seperti layaknya perang konvensional pada umumnya.

Tidak sedikit dunia Internasional sering di buat tercengang dengan setiap langkah Indonesia di bawah pimpinan Soekarno dimana dalam memperjuangkan suatu kebijakan poltik selalu di ikuti dengan pengerahan militer. Apalagi yang dihadapinya rata – rata adalah Negara yang tergabung dalam NATO dan SEATO di bawah kendali Amerika Serikat (AS).

Lantas apa yang membuat Soekarno sangat berani membawa Indonesia berhadapan dengan Negara koalisi yang sudah pasti jauh lebih kuat daripada Indonesia ?

Keberanian Soekarno membawa Indonesia berhadapan dengan negara – negara yang tergabung dalam NATO dan SEATO dimana negara adi daya AS memberikan dukungan penuh patut kita acungi jempol. Namun seperti yang kita ketahui diatas Soekarno tidak sendiri karena ada Uni Soviet dan sekutunya yang mendukung penuh aksi tersebut.

Meskipun Indonesia pada tahun 1955 telah tergabung dalam GNB pada kenyataannya sekitar tahun 1960 Indonesia secara tidak langsung telah memihak pada salah satu blok. Dari keterlibatan blok timur ini kemudian berlanjut pada lahirnya konfrontasi kedua yang di kenal Dwikora pada tahun 1964 – 1966 sesuai dengan deal yang sudah di sepakati antara Indonesia dan Uni Soviet saat memperjuangkan Irian Barat (Trikora).

Jadi, pada intinya ganyang Malaysia yang digagas oleh Soekarno tidak murni dari ide sang maestro melainkan juga adanya dorongan pihak lain dalam hal ini adalah partai komunis Indonesia dan Uni Soviet dengan blok timurnya yang ingin mengkomuniskan dunia dengan memanfaatkan “kebuntuan” Indonesia saat menghadapi Belanda di Irian Barat. Hal ini dapat kita lihat dari dibentuknya 1 Brigade Sukarelawan oleh Soekarno untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan utara yang komunis menentang pemerintahan Inggris di persekutuan tanah melayu (Malaysia) serta usaha Soekarno yang mati – matian melindungi partai komunis di Indonesia. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan dimana perang dingin yang terjadi antara tahun 1941 – 1991 telah memberikan dampak / pengaruh yang luar biasa bagi kelangsungan bangsa Indonesia khususnya dalam kebijakan politik Indonesia yang di kenal keras dan revolusioner.

Di mata penulis Soekarno adalah seorang bapak bangsa yang berjiwa besar serta seorang nasionalis sejati. Selama penulis membuat tulisan ini, penulis dapat meraskan seperti apa situasi serta kegundahan seorang Soekarno pada waktu itu khususnya saat dihadapkan pada pilihan yang amat sulit ketika memperjuangkan Irian Barat. Di satu sisi, Soekarno harus mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia dalam satu kedaulatan yang utuh. Namun disisi lain Soekarno dengan terpaksa harus menerima tawaran Uni Soviet untuk memperkuat partai komunis yang sudah jelas – jelas pernah berusaha meruntuhkan kekuasaannya melalui pemberontakan Madiun tahun 1948. Dan yang paling berat adalah membawa Indonesia berhadapan dengan Negara commontwealth di Malaysia dimana seperti yang kita ketahui saat itu kondisi Indonesia sedang dalam tidak fit serta tidak memungkinkan untuk menang namun langkah tersebut harus tetap diambil sebagai bukti bahwa Indonesia konsisten dengan keputusannya.

Mungkin disinilah tidak semua orang tahu apa yang ada di benak Soekarno pada waktu itu. Demi memegang teguh komitmen kepada kawan timurnya, Soekarno secara terbuka membela mati – matian partai komunis meski di hujat sebagian rakyatnya dan berusaha menyeimbangkannya dengan AD yang tentu saja adalah musuh bagi partai komunis tersebut, hingga akhirnya Soekarno tenggelam karena tidak mampu memikul keduanya.

Suatu pilihan yang pahit tapi harus tetap di telan agar Indonesia tetap berada di atas kejayaannya dan hidup sebagai bangsa yang benar – benar berdaulat penuh atas wilayahnya.

“Saya yang memperjuangkan Negara kesatuan dari muda sampai tua, kok sampai pecah persatuan. Kalau harus tenggelam biarlah saya yang tenggelam” Bung Karno.

sumber:viva

Read More

Indonesia Jadi Incaran Negara Besar di Dunia

Jalur - Didunia ini sudah diakui ada dua negara raksasa dunia yang kini sedang mengincar Indonesia, ya<.  Amerika Serikat dan Rusia.

Diketahui negara adidaya itu ingin menjadikan 'Negeri Jamrud Khatulistiwa'--julukan Indonesia--sebagai pangsa pasar bagi produk-produk persenjataan mereka (Alutsista).

Sebagai bukti, Amerika Serikat mengaku siap memasok sejumlah suku cadang yang diperlukan kendaraan militer Indonesia asal negara tersebut seperti untuk pesawat angkut C-130 Hercules, jet tempur F-16 Fighting Falcon, dan helikopter tempur AH-64 Apache.

''Sulit bagi AS untuk melakukan embargo kepada Indonesia sebagai mitra yang amat kuat,'' kata Staf Khusus Menteri Pertahanan AS untuk Kawasan Asia Pasifik David B Shear, akhir pekan lalu.

Shear menambahkan pemerintah AS akan melakukan segala upaya untuk memastikan komitmen, dukungan, serta pengiriman suku cadang peralatan militer kepada Indonesia. ''Kami juga memiliki kerja sama penting mengenai hibah pesawat tempur F-16 dan penjualan helikopter tempur Apache baru-baru ini,'' kata Shear.

Lain Amerika Serikat, lain pula Rusia. Beberapa hari sebelum Shear mengungkapkan keinginan 'Negeri Paman Sam', Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin telah lebih dahulu menyatakan keinginan agar Indonesia menyetujui pembelian pesawat tempur Sukhoi jenis Su-35.

''Kami berharap kesepakatan pembelian Su-35 bisa terjadi. Kerja sama militer di antara kedua negara sudah berlangsung sejak lama dan kami ingin bisa terus berlanjut,'' ujar Galuzin di kediaman Duta Besar Rusia, Jakarta, Senin (19/1).

Dia menambahkan Rusia selalu siap jika memang nantinya Indonesia sepakat untuk membeli Su-35 demi menambah unit pesawat tempurnya.


Dalam kunjungannya dan peresmian Alutsista, Presiden Joko Widodo paham betul negeri yang dipimpinnya menjadi incaran negara-negara asing sebagai pangsa pasar potensial. Negara seluas 1.904.569 km2 ini tentu membutuhkan peralatan utama sistem persenjataan yang canggih, modern, dan ideal demi menjaga kedaulatan.

Daripada sekadar menjadi konsumen dan incaran negara-negara produsen dari luar negeri, Jokowi ingin Indonesia mandiri. Ia pun gencar melakukan safari ke PT PAL, PT Dok Surabaya, dan PT Pindad demi memenuhi kebutuhan pertahanan dalam taraf yang ideal.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengamini bahwa tujuan safari Jokowi ialah untuk mengetahui secara langsung kondisi salah satu industri strategis itu dan bagaimana pengembangannya ke depan.

''Presiden menginginkan pengembangan berbasis dua hal. Misi pertama harus bisa menuju kemandirian pertahanan, setiap ada pengadaan alutsista harus dibarengi transfer teknologi. Yang kedua ialah untuk menerapkan teknologi dan mengembangkan teknologi ganda,'' imbuhnya.


Ditopang UU

Industri pertahanan di dalam negeri memang diyakini akan bergeliat dan mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional. Pendorongnya ialah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

''Industri akan lebih bergeliat karena dijamin pemerintah melalui undang-undang. Ada banyak INVESTOR asing yang ingin mengajak kerja sama,'' ujar Kepala Divisi Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan Said Didu kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu.

Sejauh ini, kata dia, industri dalam negeri baru bisa memproduksi senjata berkaliber kecil, kapal pendukung logistik perang, atau panser. Indonesia masih sangat tergantung pihak asing dalam hal teknologi tingkat tinggi.

''Untuk pesawat tempur, kapal perang yang lengkap dengan sistem senjata, kemudian kapal selam, itu masih harus bekerja sama dengan pihak asing. Senjata kaliber besar dan rudal juga masih harus kerja sama,'' tuturnya.

Lebih jauh ia mengatakan, pesawat tempur dan kapal selam tengah dirancang dengan Korea Selatan. ''Pesawat tempur mungkin baru bisa terbang 2026, kapal selam mungkin 2017-2018 sudah dibangun di PT PAL. Untuk medium tank, sedang dirancang PT Pindad,'' kata Said.

Said juga mengutarakan persoalan pertahanan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan. Mengingat masih ada permasalahan dari sisi industri pendukung dan permodalan, ia pun berharap kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.

Menurut dia, Kementerian Perindustrian bisa mendorong pengembangan industri pendukung, sedangkan Kementerian BUMN membantu suntikan modal. ''Dengan begitu, kapasitas produksi bisa ditingkatkan seiring dengan penyediaan sumber daya manusia yang mumpuni,'' tandas Said.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari mengatakan Kemenperin terus menguatkan BUMN sebagaimana yang menjadi bagian tugasnya.

''Tugas Kementerian Perindustrian ialah bagaimana memperkuat BUMN-nya seperti Pindad, Krakatau Steel, atau Dahana yang memproduksi mesiu. Dari sisi permodalan, Kementerian BUMN juga sudah bergerak melalui penyertaan modal negara (PMN),'' tutur Ansari.
sumber:mi

Read More

Polri dan KPK Harus Kontrol Diri

Jalur - Mari bersama sama membangun kontrol paling tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan,  rakyat akan selalu mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintahan dalam memberikan kebijakan serta keputusan, walaupun problema bercampur aduk dengan salah ataupun benar kala mempertahankan pengambilan keputusan.

Dengan tidak adanya strategi prioritas mana terlebih dahulu untuk dikerjakan dan dijalankan, cenderung persoalan yang diangkat masih perkutat masalah lama, pergerakan perjalanan bangsa Indonesia selalu melihat dan mata berpaling kebelakang, dengan mengansumsikan siapa waktu itu yang menjadi Bapak Penguasa hingga menjadi besar dan dianggap benar. Padahal?...

Kini kembali terjadi lagi dua institusi pemerintah dalam menjalankan tugasnya masih melihat persoalan yang bersifat  pribadi, dendam dan ketidakpercayaan. Hal ini membuat timbulnya kepercayaan publik menjadi berkurang. Untuk ditafsirkan kedua lembaga insitusi pemerintah yaitu Polri dan KPK sebenarnya mereka adalah satu kesatuan, masing masing memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan. Namun, dengan adanya dua kekuatan yang ada di dalam satu pemerintahan, makin menghambat jalannya penegakkan, dimasing masing institusi tersebut.

Dua institusi tersebut, masing masing telah keluar dari jalur koordinasi sebenarnya dalam melakukan tindakan baik penanganan maupun penyidikan. Dan masa rentang penyelesaian menjadi semakin lama dari kasus perkasus. Hal ini publik mengharafkan tingkat profesionalitas kerja masing masing institusi harus saling menghormati, apabila terdapat sangkaan setelah itu diberikan hak membela. Tetapi apa yang terjadi masing masing mencari kelemahan, kekurangan, dimana peluang untuk menjaga ancaman ancaman dapat ditangkis dan dielakan.

Sekarang kita kembalikan ke sikap apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo meminta baik KPK maupun Polri harus menjalankan hukum sesuai dengan aturan dan kode etik masing masing. Dan presiden juga menginginkan proses hukum yang ada harus benar-benar bersifat objektif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, pesan Presiden agar baik Polri maupun KPK tetap menjaga profesionalisme dan kekompakan. Dua institusi tersebut, ditambah Kejaksaan Agung, merupakan pilar utama penegakan hukum di negeri ini. Karena itu, terlalu mahal harganya bila institusi penegak hukum berbenturan, atau dibenturkan. Karena itulah, berkali-kali kita menegaskan keutuhan bangsa dan negara ini lebih mahal harganya ketimbang kepentingan sempit apa pun. Pada posisi tersebut, tidak elok rasanya bila ada pihak-pihak yang terus menggosok-gosok dengan mengembangkan sikap saling menyerang dan saling mendelegitimasi lembaga lainnya.

Read More

Jujur Belum Tentu Ada di KPK?...

Jalur - Setelah laporan panjang yang diberikan oleh Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto anggota fraksi PDIP terkait pertemuan dengan ketua KPK Abraham Samad dirumah kaca dengan para elit politik PDIP yang membahas pencalonan wakil presiden mendampingi Jokowi Dodo.

Menjadi topik panas saat ini, dengan tidak adanya penjelasan langsung dari tersangka sosok ketua KPK. Apakah benar ketua KPK mengikuti undangan tersebut?...

Hal itu dikritik oleh sebagian para ahli politik, bahwa ketua KPK telah melanggar kode etik institusinya, dikarenakan telah melakukan unsur unsur politis guna menonjolkan diri ikut serta dalam pencalonan tersebut.

Belum tenggat berjalan beberapa hari, kembali Kabareskrim Polri telah menangkap tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, terkait suap pilkada. Hal ini menambah cerita panjang sejarah KPK. Yang dengan mengawali usut calon kapolri Komjen Budi Gunawan yang berujung panjang dan cekal terhadap para pimpinan KPK tersebut.

Diketahui, Jum'at 23/1/15 telah menangkap wakil ketua KPK BW, yang digelandang oleh satuan kepolisian Kabareskrim polri dengan menggunakan surat penangkapan dan penahanan yang ditunjukan langsung ke BW, Penangkapan BW terjadi Jum'at pagi setelah menjemput anaknya yang masih sekolah diwilayah Depok, dengan didampingi anggota Polres Depok serta anggota gabungan yang berpakaian preman.

Bila mempelajari kasus perkasus, sudah sangat tabu apa yang di gagas KPK menjadikan tersangka Komjen Budi Gunawan dengan melihat rekap jejak tahun sebelumnya yang dijadikan alat bukti dalam penahanan tersangka BG. Berlanjut kasus kedua dengan penangkapan wakil ketua KPK melalui bukti data tahun sebelumnya, Pertanyaannya kenapa baru terbongkar data tersebut?...

Padahal rekap jejak tersangka sudah ada tahun lalu. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa hukum di jadikan alat politik.

sg

Read More

Keamanan Apa Saja Yang dimiliki Indonesia?...

Jalur - Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari banyak pulau, untuk menjaga kesatuan dan negara para pasukan-pasukan elit pun dipersiapkan oleh pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena informasi yang dirahasiakan belum banyak orang yang mengetahuinya, pasukan ini memang dipersiapkan untuk mengatasi masalah dengan tingkat yang tinggi. Ini adalah pasukan-pasukan elit yang dimiliki oleh Indonesia dan terjamin kemampuanya dalam menjalankan tugas-tugasnya bahkan diakui di Dunia.

1. Kopassus

Kopasus atau Komando Pasukan Khusus ini merupakan komando utama yang dimiliki TNI Angkatan Darat Indonesia. Dengan baret merah yang di pakainya pasukan ini dapat menangani tugas-tugas berat seperti operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang-Thailand (Woyla), Operasi GPK di Aceh dan adapula operasi yang tidak diketahui publik salah satunya Penyusupan ke pengungsi Vietnam di pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk di kordinasikan dengan pihak Amerika Serikat (CIA).

2. Batalion Raider

Pasukan elit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ini diresmikan pada tahun 2003, walaupun umurnya masih mudah pasukan elit ini tidak bisa diremehkan. Pasukan ini memiliki kemampuan sebagai pasukan anti-teroris untuk pertempuran jarak dekat, pasukan ini memang dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara, seperti terjun dari helikopter. Kekuatan satu batalyon raider setara tiga kali lipat kekuatan satu batalyon infanteri (yonif) biasa di TNI Angkatan Darat.

3. Pasukan Katak (Kopaska)

Pasukan Katak ini dibentuk pada tahun 1963 oleh presiden pertama Indonesia Soekarno, pasukan ini memiliki motto Tan Hana Wighna Tan Sirna (Tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi) dan saat itu presiden Soekarno menggunakan pasukan ini dalam mengatasi masalah di Irian Jaya. Operasi-operasi yang meilbatkan Kopaska memang tidak banyak terekspos ke publik seperti Buru Perompak di daerah Selat Malaka, Selat Sunda, Bangka Belitung, Misi Satgas Merah Putih di Somalia pembebasan MV Sinar Kudus dan masih banyak lagi.

4. Datasemen Bravo 90 (Den Bravo-90)

Pasukan yang dibentuk oleh Angkatan Udara pada tahun 1990, pasukan ini mempunyai spesialis Pengamanan alutsista udara, anti-bajak pesawat, intelijen & kontra-intelijen. Pasukan khusus ini merupakan pertama di Indonesia yang mampu menguasai ilmu bela diri Stema yang merupakan ciri khas dari pasukan elite Rusia. Dalam operasinya tim ini bergerak tanpa identitas  atau seorang diri layaknya intelejjen.

5. Kontingen Garuda

Pasukan TNI yang satu ini dinamakan Kontingan Garuda atau Pasukan Garuda yang memiliki tugas untuk pasukan perdamaian di negara lain atau biasa dikirim sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Kontingan Garuda I dikirim pertama kali ke Mesir pada tahun 1957 dan terakhir ditugaskan pada saat bentrokan Libanon-Israel.
sumber:bekasiurban

Read More

Pemerintah Optimis Bangun Kereta Cepat di Luar Jawa

Jalur - Pemerintah menegaskan kembali akan membangun fasilitas umum yang rencana akan digerakan selama pembangunan jangka waktu lima tahun kedepan. dibalik program yang memakan banyak anggaran, Menteri Perhubungan menyampaikan, dan menegaskan bahwa dalam membangun program kereta cepat tidak menggunakan APBN 2015, namun dipakai untuk membeli kereta api cepat di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Demikian dikatakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (21/01).

Ia mengatakan, tujuan program membangun kereta cepat di luar Pulau Jawa adalah untuk konektivitas. Pemerintah akan membangun dan membiayai proyek rel kereta yang tidak layak secara bisnis, sedangkan proyek rel kereta yang layak secara bisnis akan diserahkan ke swasta.

Jonan menegaskan, hingga lima tahun pemerintah tidak akan membangun kereta cepat di Jawa menggunakan APBN 2015, namun dipakai untuk membangun kereta api di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Jonan menambahkan, untuk Sumatera, pemerintah akan menyambungkan Rantau Prapat, Sumatera Utara ke Kertapati, Palembang lewat Sumatera Barat dengan panjang 1.400 kilometer double track.

Untuk Trans Kalimantan akan dibangun rel kereta rute Pontianak-Balikpapan. Kereta Trans Sulawesi, yaitu dari Makassar-Manado.

Pemerintah juga akan ada membangun rel di Papua Barat dan Papua. Untuk tahap awal, pemerintah membangun jalur kereta rute Sorong-Manokwari.
sumber:elshinta

Read More

Besok DPR Gelar Rapat Bahas Penundaan Pelantikan Kapolri

Jalur - Setelah presiden Joko Widodo menunda pelantikan Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan, lalu melepas jabatan dengan hormat Kapolri Jenderal Sutarman, lalu menyusul pergantian Kabareskrim.

Hal  ini sangat diluar tata cara pergantian Kapolri secara seremonial, dengan tanpa melakukan sertijab, hal itu membuat komisi III DPR RI harus segera melakukan rapat terkait pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Seperti yang diungkap, Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa menyampaikan, bahwa agenda rapat kali ini menjadi penting dikarenakan ada pelanggaran pelanggaran undang-undang yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hari Senin besok kita akan menggelar rapat untuk membahas penundaan pelantikan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, dan pengangkatan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Ini ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kami melakukan rapat untuk menentukan sikap kami terkait persoalan itu," , Minggu (18/1)

Menurut Desmon yang juga Ketua Panja Penegakan Hukum DPR, para politisi Senayan heran dengan langkah Presiden Jokowi yang tidak memahami hukum, terutama Undang-Undang Nomor 2 /2002 tentang Polri.

Tidak seharusnya Jokowi langsung memberhentikan Jenderal Sutarman, menunda pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Badrodin Haiti sebagai Plt. Kapolri.

"Terlihat jelas Jokowi tidak memahami aturan dan undang-undang tentang Polri. Dia tidak bisa seenaknya  membatalkan hasil persetujuan DPR dan kemudian mengambil langkah mengangkat Plt. Kapolri tanpa persetujuan DPR," beber Desmond.

Dia menambahkan, rapat Komisi III nantinya akan memutuskan apakah perlu dilakukan pemanggilan atau menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Presiden.

"Ini penting agar masyarakat tahu apa alasan Jokowi melakukan itu semua. Sebenarnya tidak ada masalah kalau Jokowi langsung melantik Budi Gunawan, tapi Jokowi justru membuat masalah sendiri sehingga yang kecil pun terlihat menjadi besar," tambahnya.
sumber:pikiranrakyat

Read More

KPK Berpolitik Praktis, Ini Akan Kacau

Jalur - Nuansa politis sudah terlihat dengan adanya campur aduknya tatanan hukum dengan cara cara berpolitik, hal itu terlihat institusi kelembagaan yang ada dipemerintahan, terkait penyelesaian kasus hukum yaitu Korupsi.

Pembaca sudah menilai apa nantinya akan akan terjadi terkait Kisruhnya Calon Kapolri.

Media hukum kini sedang menyoroti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dengan terang terang dan menyimpulkan bahwa sosok  seseorang dengan mudah terlihat kalau sedang terjerat korupsi dan memiliki harta kekayaan yang jauh dari perkiraan.

Apa yang disampaikan pakar hukum bahwa, KPK memiliki sisi buruk, Tjipta Lesmana.

Tjipta menuturkan, terkadang, KPK punya trik kejutan untuk menempatkan pejabat publik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Namun, di sisi lain KPK punya kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan.

"KPK selalu bertindak ekstra hati-hati. Tidak puas dengan dua alat bukti permulaan, pasti memunculkan bukti ketiga bahkan keempat. Kadang jeleknya KPK, sudah menetapkan orang sebagai tersangka, tapi tidak kunjung diperiksa," kata Tjipta Lesmana dalam diskusi mingguan di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2015).

Ia mencontohkan, saat penetapan ketua BPK, Hadi Purnomo sebagai tersangka. KPK tidak memberikan waktu bagi Hadi untuk sekedar merayakan hari ulang tahunnya. KPK langsung menetapkannya sebagai tersangka. Namun, hingga saat ini, pemeriksaannya tak kunjung diteruskan dengan pemanggilan-pemanggilan.

Kondisi saat ini dinilai lebih buruk. Sebab, KPK diliputi dugaan unsur politik dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, sesaat sebelum, Kepala Lemdikpol ini menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

Menurut dia, KPK perlu segera memroses kasus Budi Gunawan sesuai dengan tuduhan yang dilayangkannya. Ini juga untuk menjaga citra KPK di mata publik.

"KPK sudah menyatakan kasus Budi Gunawan ini sederhana. Persepsi publik menilai KPK ini sarat nuansa politis, untuk mematahkannya harus dibuktikan dengan fakta. Fakta dan perkembangan kasus dari Budi Gunawan inilah yang bisa mematahkan persepsi itu," kata Tjipta.
sumber:kki

Read More

Katanya ada Polemik di Kepolisian

Jalur - Setelah penetapan kelulusan yang disampaikan anggota komisi III DPR RI terkait calon Kapolri, dan dimutasinya jajaran elit kepolisian membuat pandangan lain terkait hal tersebut.

Setelah digantikannya Kabareskrim Polri menimbulkan polemik baru sehingga mantan wakil kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komisaris Jenderal (purnawirawan) Oegroseno mengakui bahwa saat ini ada polemik di tubuh kepolisian.

"Selama saya menjabat tidak ada itu, tapi sekarang kejadiannya seperti ini berarti iya," kata Oegroseno di Jakarta, Sabtu (17/1), ketika mengonfirmasi pertanyaan wartawan mengenai adanya perselisihan di antara petinggi Polri.

Mantan Wakapolri yang menjabat pada 2 Agustus 2013-4 Maret 2014 tersebut mengaku kaget mendengar kabar mutasi jabatan yang dilakukan pada Komjen Pol Suhardi Alius.

"Saya juga kaget-kaget, saya telepon pak Suhardi, Di, kuatkan keluarga dan sebagainya, itu pesan moral saya," kata dia.

Oegroseno juga mengaku kaget ada pernyataan tidak mengenakkan yang dilontarkan oleh perwira tinggi polisi lainnya.

"Tapi saya kaget dengan statement-statement calon penggantinya, kok ada istilah pengkhianat, siapa ini pengkhianat ini," ujar dia.

Menurut dia, anggota kepolisian lain seharusnya tidak menimbulkan masalah baru di saat Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan tengah melalui proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah.

"Jangan munculkan masalah baru. Kalau dia ditunjuk mendapat jabatan jangan bikin statement bahwa ini ada suatu misi pembersihan," kata dia.

Secara pribadi Oegroseno berpendapat Suhardi Alius merupakan pribadi yang baik. "Saya tahu pribadinya ngga ada masalah, kalau ada masalah ketika saya tinggalkan, buktikan di Propam (Profesi dan Pengamanan Polri)," kata dia.

Pada Jumat (16/1) malam Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan keputusan untuk menunda pengangkatan Calon Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan yang sedang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tersangka kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah.

Presiden juga menetapkan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri hingga ada Kapolri baru dilantik.
sumber:jak

Read More

Pemprov DKI: Rencana Pembatasan Kendaraan Roda Empat

Jalur - Program program yang sudah dilaksanakan Gub DKI Jakarta dalam menata tata kota, mengharuskan kedisiplinan masyarakat didalam menggunakan kendaraannya, melalui pembatasan kendaraan yang kini tengah berjalan, namun masih belum memberikan kenyamanan bagi para pengendara,

Setelah pembatasan kendaraan, kali ini Pemprov DKI Jakarta, Basuki Purnama, menyampaikan akan melakukan penerapan kebijakan pembatasan usia kendaraan khusus untuk roda empat, yang realisasinya dimulai tahun 2017, dengan melihat kondisi sekarang terkendala transportasi umum di ibukota yang belum memadai.

"Penerapan kebijakan tersebut semata-mata bertujuan agar semakin banyak orang yang meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum".

"Selain itu, kami juga ingin menurunkan emisi gas buang di wilayah DKI Jakarta, sehingga udara yang kita hirup setiap hari akan semakin bersih," ujar dia.

Melalui kebijakan tersebut, dia menuturkan, maka nantinya kendaraan roda empat yang lalu lalang di wilayah DKI Jakarta hanya memiliki masa pakai selama sepuluh tahun.

Selanjutnya, dia mengungkapkan apabila ada warga yang ingin mempertahankan kendaraannya, maka akan tetap diizinkan, namun ada konsekuensi yang harus ditanggung.

"Kalau masih tetap mau pakai mobilnya yang lama, ya silakan saja. Tapi tentu ada konsekuensinya, yaitu membayar pajak kendaraan bermotor yang tarifnya akan lebih tinggi dari sebelumnya.
sumber:portalkriminal

Read More

Lulus fit and proper test Komjen Pol Budi Gunawan

Jalur - Menanggapi dan mengapresiasi jalannya sidang di DPR Kompolnas melalui salahsatu anggota Novel Ali menyampaikan apabila Komjen Pol Budi Gunawan secara resmi sah dan dilantik menjadi Kapolri, maka ada tugas besar terutama dalam menangani kejahatan asing baik luar dan dalam diwilayah Indonesia dan International.

Dalam rapat yang dilakukan anggota DPR Komisi III telah melakukan uji kepatutan terhadap Komjen Budi Gunawan (fit and proper test) di hadapan Komisi III DPR, Rabu (14/1/2015) menekankan bahwa dirinya akan berkomitmen dan akan memberantas korupsi ditubuh instansi manapun.

“Jika saya diberikan amanah untuk mengemban tugas sebagai Kapolri saya akan mematuhi komitmen yang saya buat, yang pertama adalah komitmen anti korupsi untuk mewujudkan Polri yang bersih, tambahnya.

Read More

Aulia, Warga Pekanbaru, Percaya Foto Tersebut Asli

 

Jalur - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi. Sehari setelah penetapan status tersangka pada Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu, KPK digempur isu miring.

Rabu (14/1/2015), beredar foto-foto Ketua KPK, Abraham Samad dengan seorang wanita. Pada foto itu, Abraham sedang mencium dan memeluk sang wanita.

Abraham, ketika dihubungi Metrotvnews.com, membantah isu tersebut. Dia mengatakan ada pihak tertentu yang sengaja mengedarkan foto palsunya.

"Ini gosip yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan diri saya dan mengkriminalisasi saya," tulisnya, Rabu.

Banyak netizen yang juga tidak percaya dengan keaslian foto tersebut. Mereka menilai orang-orang tertentu sengaja mengedarkan foto ini melalui media sosial untuk menggoyahkan KPK.

"This is war. Stand tough, Pak!" tulis seorang netizen, Amir Syarif Siregar, dalam akun Twitter-nya, ‏@Sir_AmirSyarif.

Budi, salah satu pegawai swasta di Jakarta Barat, menilai foto Abraham dan pemenang kontes kecantikan itu hasil rekayasa.

"Pas di salah satu fotonya, ada warna kulit yang beda. Lalu, background fotonya itu di-crop," kata dia kepada Metrotvnews.com.

Sementara itu, Aulia, warga Pekanbaru, percaya foto tersebut asli. "Kalau dilihat dari gaya dan tatapan mata sih asli," ujarnya.

Foto tersebut pertama kali diunggah oleh Cahaya Reformasi melalui akun Twitter ‏@CahayaReformas1 sekitar pukul 07.00 WIB.

"Foto dugaan Abraham Samad mesum dengan Putri Indonesia 2014, masuk ke email http://Cahayareformasi.com  http://cahayareformasi.com/berita/2015/foto-dugaan-abraham-samad-mesum-dengan-putri-indonesia-2014-masuk-keemail-cahayareformasi-com/," tulisnya.

sumber:kki

Read More

Kapolri: Kita Nggak Ngerti Apa Yang di Sidik KPK

Jalur - Kapolri Jenderal Sutarman tidak mengerti kasus yang disidik oleh KPK terhadap bawahannya Komjen Pol Budi Gunawan. Pasalnya, bila melihat hasil pemeriksaan Polri soal rekening mencurigakan Komjen BG, sudah dianggap selesai.

"Kita pun nggak ngerti apa yang disidik KPK," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/1).

Komjen BG adalah calon tunggal Kapolri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Sutarman.

Terkait penonaktifan Komjen BG dari Mabes Polri, Jenderal Sutarman menjelaskan, hal itu menunggu persidangan di Pengadilan.

"Nah, itu nanti melalui sidang," pungkasnya.

KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut kemarin (Selasa, 13/1). Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan-jabatan lain. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan ada transaksi tidak wajar yang didapati oleh penyidik.
sumber:rakyatmerdeka

Read More

DPR Bacakan Usulan Calon Kapolri

 

Jalur - Surat Presiden Joko Widodo soal penunjukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polri akan dibacakan pada rapat paripurna awal masa sidang II DPR, Senin.

"Pembukaan masa sidang yang akan disampaikan oleh Ketua DPR RI. Kemudian dilanjutkan membacakan surat-surat yang masuk ke DPR RI, salah satunya mengenai surat dari Presiden Jokowi terkait dengan usulan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, " kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung parlemen, Jakarta.

Agenda rapat paripurna lainnya, menurut Agus, adalah penetapan tambahan kursi dalam alat kelengkapan dewan sesuai dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyebutkan bahwa selain itu rapat paripurna akan
membahas masalah Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan.

Jumat pekan lalu Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro telah menyerahkan RAPBN Perubahan ke DPR.
sumber:antara

Read More

Cara Mengurus BPKB yang Hilang

 

Jalur - Saat ini banyak sindikat pemalsu surat kendaraan bermotor yang hampir mirip dengan aslinya, dikarenakan alasan susahnya dalam kepengurusan perbaikan surat tersebut, banyak masyarakat yang menggampangkan dalam pembuatan surat sehingga mereka berani membayar mahal.

Bagi anda warga masyarakat yang akan mengurus surat kendaraan bermotor yakni;  Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dapat anda mengetahui  tata cara pembuatannya antara lain:

 1. Pelayanan engurusan BPKB duplikat, persyaratan yang harus dilengkapi:

A. Laporan polisi kehilangan BPKB (minimum tingkat Polsek)

B. Kartu Tanda Penduduk (untuk perorangan)

C. Salinan akta pendirian dan surat keterangan domisili (untuk badan hukum)

D. Surat kuasa (untuk instansi pemerintahan/badan hukum)

E. Surat pernyataan BPKB hilang dari pemilik bermaterai

F. Bukti penyiaran di 2 (dua) media massa

G. Surat keterangan dari reserse (Reskrim)

H. Surat keterangan dari bank bahwa tidak dalam status jaminan bank

I. Cek fisik kendaraan hadir (tingkat Polda)

J. Fotokopi STNK

K. Pemilik diwajibkan hadir untuk difoto dan scan KTP

2. Pelayanan BPKB rusak/BPKB halaman habis/ BPKB terbakar sebagian, persyaratan yang harus dilengkapi:

A. Kartu Tanda Penduduk (untuk perorangan)

B. Salinan akte pendirian dan surat keterangan domisili (untuk badan hukum)

C. Surat kuasa (untuk instansi pemerintahan)

D. Fotokopi STNK

E. BPKB yang sudah rusak/ halaman habis

F. Berita acara pengggantian BPKB rusak/halaman habis/terbakar sebagian

3. Pelayanan pengurusan BPKB Terbakar habis, persyaratan yang harus dilengkapi:

A. Laporan polisi BPKB terbakar (minimum tingkat Polsek)

B. Kartu Tanda Penduduk (untuk perorangan)

C. Salinan akta pendirian dan surat ket domisili (untuk badan hukum)

D. Surat kuasa (untuk instansi pemerintahan)

E. Surat pernyataan BPKB terbakar dari pemilik bermaterai

F. Bukti penyiaran di 1 (satu) media massa

G. Surat keterangan dari reserse (Reskrim)

H. Surat keterangan dari bank bahwa tidak dalam status jaminan bank

I. Cek fisik kendaraan hadir (tingkat Polda)

J. Fotokopi STNK

K. Pemilik diwajibkan hadir untuk difoto dan scan KTP

Read More

Kini Harga Tiket Pesawat Domestik Minimal 500 Ribu

 

Jalur - Setelah tragedi yang menimpa pesawat AirAsia, yang mengakibatkan 162 korban jiwa hilang nyawanya diperairan selat karimata, membuat geram Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan langsung membuat kebijakan baru mengenai penetapan tarif bawah 40 persen dari tarif batas atas, maskapai domestik tidak ada yang menjual tiket di bawah Rp500 ribu.

Direktur Angkutan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Mohammad Alwi mengatakan, usai diberlakukannya kebijakan baru ini pada 30 Desember 2014, tidak ada satu pun maskapai yang menjual tiket di bawah Rp500 ribu.

Alwi mencontohkan, untuk penerbangan dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan Pesawat Boeing 737-800 dengan penerbangan sekira satu jam ditaksir tarif batas atasnya sekira Rp1,6 juta.

Jika dihitung dengan kebijakan baru ini, sambung Alwi, maka 40 persen tarif batas bawah dari tarif batas atas rute penerbangan tersebut sekira Rp600 ribu.

"Mau kasih sanksi bagaimana, normalnya itu memang sudah di atas Rp500 ribu. Saya mau ke Surabaya saja sudah Rp700 ribu. Tidak ada yang di bawah Rp500 ribu," tambahnya.

Read More

Larangan Membawa Mobil Masa Pakai di Atas 10 Tahun

Jalur - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dukung gagasan Polda Metro Jaya untuk membatasi bahwa penggunaan mobil hanya diperbolehkan pada akhir pekan.

Menurut Basuki, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 tentang transportasi.

Menurut perda tersebut, pembatasan arus lalu lintas kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan atau waktu dan atau jaringan jalan tertentu.

"Sekarang kami lagi kaji lagi pembatasan umur mobil di Jakarta. Misalnya, usia mobil maksimal 10 tahun, lagi kaji sekarang," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (9/1/2015).

Kendati demikian, ia mengaku, pembatasan mobil melalui usia tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini. Sebab, masih banyak pengguna mobil di Jakarta dengan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah penerapan electronic road pricing (ERP) dan peningkatan pajak progresif kendaraan bermotor.

"Sekarang kamu boleh punya mobil, enggak apa-apa, tetapi enggak bisa semua jalan dilewati karena ada ERP. Pajak progresif juga mau kita naikkan," kata Basuki.

Hingga kini, ERP di dua jalan protokol di Jakarta masih diuji coba, yakni di Jalan Sudirman-MH Thamrin dan Jalan HR Rasuna Said. ERP baru dapat terlaksana pada akhir 2015, dan sempurna berjalan pada 2016 mendatang.

Tahun ini, pajak progresif kendaraan bermotor di Jakarta akan mengalami kenaikan hingga 150 persen. Besaran pajak progresif dimulai 2 persen untuk kendaraan kedua dari sebelumnya hanya sebesar 1,5 persen.

Untuk kendaraan ketiga, kenaikan pajak progresif mencapai 120 persen, yakni dari 2,5 persen menjadi 6 persen. Untuk kendaraan keempat dan seterusnya akan dikenakan pajak sebesar 10 persen, dari sebelumnya hanya 4 persen, atau sekitar 150 persen kenaikan dari pajak semula.
sumber:kompas

Read More

Polisi Ungkap Kelompok Pemalsu Ijazah

 

Jalur - Satuan Reskrim Polsek Cikupa telah menangkap tiga orang pemalsu ijazah dan menyita dokumen negara lainnya.
Kelompok tersebut, tertangkap di Desa Telagasari Rt 001/001, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang masing-masing berinisial KS, 42 tahun, ER, 36 tahun, dan AS, 33 tahun.

Informasi yang didapat dari Kapolsek Cikupa, Kompol Brisman Daniel Simanjutak yang didampingi Kanit Reskrim, Iptu Sumiran, menjelaskan terbongkarnya praktek pembuatan surat-surat palsu itu berawal dari informasi masyarakat.

Dari informasi itu, petugas  kemudian melakukan penyelidikan di ketiga rumah pelaku. Setelah dilakukan penyelidikan, pihaknya kemudian menangkap ketiganya pada Senin (5/1/2015) lalu.

"Awalnya kami dapat informasi warga. Setelah kami selidiki, akhirnya kami berhasil mengungkap jaringan ini dan menangkapnya," kata Kapolsek kepada wartawan, Kamis (8/1/2015).

Tersangka yang pertama ditangkap kata Kapolsek adalah KS yang menyediakan bahan blangko palsu, barulah dari KS kedua tersangka lain dibekuk.

Dalam menjalankan aksinya membuat dokumen negara palsu, pelaku mematok tarif beragam. Untuk pembuatan Izasah palsu sebesar Rp500 ribu sampai Rp1 juta, sedangkan untuk KTP sebesar Rp200 ribu.

Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 174 stempel dari kantor instansi pemerintah dan sekolah, tiga buah KTP, dua buah izasah palsu, dan lain-lain.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya para pelaku dijerat dengan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun.
sumber:portal kriminal

Read More

Pelarangan Sepeda Motor Diperluas ke Jalan Sudirman

 

Jalur - Kepala Dinas Perhubungan Benjamin Bukit menilai peraturan pelarangan sepeda motor yang dilaksanakan di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat sejak 17 Desember lalu efektif mengurai kemacetan lalu lintas. Dengan demikian, ia memastikan akan ada perluasan area yang akan dimulai setelah 17 Januari mendatang.

Adapun area yang akan dipilih seperti yang banyak diberitakan dalam beberapa hari terakhir, yakni di Jalan Sudirman, tepatnya sampai di sekitar Patung Pemuda Membangun atau yang lebih dikenal sebagai Bundaran Senayan, tak jauh dari Ratu Plaza.

"Kita habiskan evaluasi (di Jalan Thamrin dan Medan Merdeka Barat) ini dulu, kan belum sebulan. Tahapannya kan begitu. Jadi perluasannya ya pasca 17 (Januari) lah," kata Benjamin, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Sesuai yang telah direncanakan, kata Benjamin, seusai habisnya masa uji coba, penerapan pelarangan sepeda motor akan dilengkapi dengan peraturan hukum. Dengan demikian, para pengendara motor yang tetap nekat melintas akan dikenakan sanksi.

Menurut Benjamin, saat ini jajaran Pemerintah Provinsi DKI tengah menggodok Peraturan Gubernur yang akan menjadi dasar hukum bagi peraturan tersebut. Penyusunan Pergub ditargetkan rampung paling lambat pada 17 Januari.

"Setelah tanggal 17 kalau ada yang melanggar, langsung kenakan sanksi. Uji coba ini aja kita toleran, setelah ini mainkan. Polantas kan punya tilang, kajiannya pun sudah melekat dengan koridor ini. Jadi tinggal extend saja. Paling persyaratannya ada jalan alternatif," ucap Benjamin.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi masa satu bulan diberlakukannya pelarangan sepeda motor di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat pada 17 Januari mendatang. Apabila dinilai efektif dalam mengurai kemacetan, pelarangan sepeda motor akan diperluas.
sumber:Kompas

Read More

Ada Apa Dengan Media "Charlie Hebdo"

Jalur - Salah satu tersangka penyerangan kantor koran mingguan Charlie Hebdo, di Paris, Prancis, telah menyerahkan diri.

Sumber menyebutkan kepada kantor berita bahwa Hamyd Mourad (18) menyerahkan diri ke polisi setelah perburuan sepanjang hari terhadap dia dan dua saudaranya, yang diduga sebagai pelaku pembantaian.

Namun, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tersangka termuda ini menyerahkan diri.

Mourad berasal dari Reims, kota di sebelah timur laut Prancis. Polisi antiterorisme dilaporkan telah melakukan operasi di lokasi tersebut.

Perburuan terhadap dua tersangka lainnya, Said Kouachi (34) dan saudaranya Cherif (32) masih terus dilakukan.

Polisi mengidentifikasi tersangka setelah salah satu dari mereka meninggalkan kartu identitas dalam mobil yang digunakan untuk meninggalkan lokasi pembunuhan, di markas koran mingguan satir itu.

Dalam kejadian penyerangan, Rabu itu, polisi menyebutkan setidaknya ada 12 korban tewas. Dua di antara korban meninggal tersebut adalah polisi.

Presiden Prancis Francois Hollande mengecam aksi penembakan tersebut sebagai serangan teroris. Dia mengatakan, pertahanan terbaik Prancis melawan aksi "kebiadaban" itu adalah persatuan.

Persatuan tersebut kemudian diwujudkan ketika ribuan orang melakukan aksi protes di Paris untuk membela kebebasan berekpresi.

Hollande mengumumkan, Kamis ini menjadi hari berkabung nasional di Prancis.

Tidak ada yang mengaku bertanggungjawab atas aksi pembunuhan itu. Namun, situs-situs jihad telah memperingatkan Charlie Hebdo -- yang terkenal karena kontroversi tulisan satir terhadap para pemimpin politik dan agama serta berbagai kartun Nabi Muhammad--, akan membayar atas ejekannya itu.

Sumber:VOA

Read More

Murahnya Tiket Pesawat Domestik

 

Jalur - Dengan dibuatnya keputusan akan dihentiknnya harga tiket murah, hal ini membuat para kelas menengah kebawah sangat riskan dengan ditiadakannya harga tiket tersebut.

Belum lama menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyampaikan akan menghapuskan tarif murah pesawat. Rencana ini menyusul musibah jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 beberapa hari yang lalu.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menegaskan maskapai penerbangan sebaiknya tidak berlomba-lomba menawarkan tiket murah untuk mengejar kenaikan jumlah penumpang. Sehingga, pemberian tiket murah ini dapat mengabaikan keselamatan.

"Saya kira bukan itu. Maksudnya ialah jangan jor-joran pakai tiket murah sehingga mengabaikan keselamatan," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (7/1).

Menurutnya, pihak maskapai harus mengutamakan keselamatan dalam industri penerbangan. JK pun menegaskan pemerintah tak ingin membuat harga tiket menjadi lebih mahal. Meskipun begitu, keselamatan tetap harus menjadi prioritas utama dalam penerbangan.

"Bukan ingin menghapuskan, tapi jangan karena tiket memburu penumpang sehingga mengabaikan keselamatan," jelas JK.
sumber:Republika

Read More

Jokowi Kumpulkan Jaksa Pemburu Koruptor

 

Jalur - Dalam pemerintahan Jokowi, sudah ada sebanyak 100 orang jaksa yang terpilih menjadi salah satu pasukan Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK). Para jaksa dari seluruh Indonesia ini sebelumnya pernah ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mereka dipilih karena memiliki kompetensi dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi," kata Jaksa Agung HM Prasetyo saat melantik Satgasus P3TPK, di Gedung Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung, Jl. Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2015). .

Di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya menangani kasus tindak pidana korupsi, 100 jaksa tersebut akan dibagi dalam 15 tim penyidik, 7 tim penuntutan dan 1 tim eksekusi. Setiap tim masing-masing terdiri dari lima orang untuk penyidik, tiga orang penuntut dan empat eksekutor.

Satgasus P3TPK tak ubahnya unit pasukan elite dalam militer. Hanya jaksa yang lulus ujian super ketat serta terbukti integritas dan dedikasinya yang bisa menjadi angggota.

Menjadi tanggung jawab moral untuk membuktikannya dengan hasil kerja terbaik kepada bangsa dan negara. "Keberadaan SATGASSUS P3PK sangat diharapkan menjawab segala tuntutan untuk memenangi perang melawan korupsi," wanti Prasetyo.
sumber: KKI
 

Read More

Biaya Buat SIM Dan STNK Hilang

Jalur - Divisi Humas Mabes Polri, mengumumkan biaya resmi pengurusan surat izin mengemudi (baru dan perpanjangan), serta cara pengurusan surat tanda nomor kendaraan hilang.
Pengumuman ini, disampaikan melalui fanpage Facebook Divisi Humas Polri.

Masyarakat sekiranya perlu tahu nominal biaya agar terhindar dari pungutan liar atau termakan oknum calo.

Berikut ini biaya pengurusan SIM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010:

SIM A: Baru Rp 120.000, Perpanjangan Rp 80.000
SIM B I: Baru Rp 120.000, Perpanjangan Rp 80.000
SIM B II: Baru Rp 120.000, Perpanjangan Rp 80.000
SIM C: Baru Rp 100.000, Perpanjangan Rp 75.000
SIM D: Baru Rp 50.000, Perpanjangan Rp 30.000
SIM INTERNASIONAL: Baru Rp 250.000, Perpanjangan Rp 225.000

Guna pengurusan STNK hilang dan penerbitan STNK baru, dibutuhkan persyaratan:

1. KTP pemilik kendaraan, asli dan fotokopi
2. Fotokopi STNK yang hilang
3. Surat Keterangan Hilang STNK dari Polsek atau Polres setempat
4. BPKB asli dan fotokopi

Prosedur pengurusan STNK hilang adalah sebagai berikut:

1. Cek Fisik kendaraan. Fotokopi hasil cek fisiknya
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Mengurus cek blokir (mengurus surat keterangan STNK hilang dari Samsat), berisi keterangan keabsahan STNK terkait, misalnya tidak diblokir atau dalam pencarian. Lampirkan hasil cek fisik kendaraan.
4. Mengurus pembuatan STNK baru di loket BBN II. (Lampirkan semua persyaratan data dan surat keterangan hilang dari Samsat).
5. Pembayaran pajak kendaraan bermotor. (Bila telah dibayar maka bebas biaya pajak).
6. Membayar biaya pembuatan STNK baru.
7. Pengambilan STNK dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
8. Selesai.

Read More

Pelajar Dilarang Menggunakan Sepeda Motor

Jalur - Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP  Noffan Widyayoko, melarang pelajar menggunakan sepeda motor termasuk berangkat sekolah.

Larangan yang mulai berlaku Rabu (7/1/2015) besok itu, bertujuan untuk meminimalisasi maraknya berandalan bermotor.

"Mulai besok pelajar tidak oleh lagi naik sepeda motor berangkat ke sekolah. Kita akan gelar razia ke sekolah-sekolah. Jika ada sepeda motor milik siswa langsung diangkut," kata Kapolresta, di Mapolresta, Selasa (6/1/2015).

Apabila himbauan ini tak juga diindahkan, akan tindakan lain yang dijadikan sanksi tegas.

Read More

Ini daftar Perusahaan Asuransi yang menanggung AirAsia QZ8501

Jalur - Berikut daftar Perusahaan Asuransi yang menanggung AirAsia QZ8501
1. Pesawat: 36 juta - 50 juta dollar AS
    - PT Jasindo (Persero)
    - PT Asuransi Sinar Mas
    - Allianz Global (Reasuransi)
2. Penumpang
    - PT Jasindo (Persero)
    - PT Asuransi Sinar Mas
Total pembayaran: Rp 193,750 miliar

Asuransi tambahan
    - PT Asuransi Dayin Mitra Tbk:  
   Rp 12,225 miliar
    - PT Jiwasraya (Persero):
  Rp 200 juta
Permenhub 77/2011:
Jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan pesawat sehingga mengakibatkan penumpang meninggal dunia adalah sebesar Rp 1,25 miliar per orang.
Sumber: Riset Kontan

Read More

Nasib asuransi korban AirAsia QZ8501

Jalur - Di tengah proses evakuasi korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501, mulai ramai soal kewajiban maskapai memberikan asuransi kepada keluarga korban. Sebagai informasi, perusahaan yang memberikan asuransi dalam hilangnya AirAsia QZ8501 adalah Allianz melalui anak usahanya yang berada di London, UK, yakni Allianz Global Corporate & Specialty UK.

Sesuai dengan Konvensi Montreal tentang jaminan keselamatan penumpang dalam pesawat penerbangan sipil, asuransi berkewajiban untuk menjamin penumpang penerbangan minimal sebesar USD 174 ribu per orang atau setara Rp 2,1 miliar.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan kesiapannya untuk membantu secara penuh para korban AirAsia QZ8501. Tidak hanya setiap hari datang di posko ruang tunggu keluarga di Mapolda, Jawa Timur, tetapi juga pasang badan untuk menyelesaikan kasus dan kesulitan keluarga.

"Saya mengajak pakar asuransi dari Universitas Airlangga, Surabaya untuk mendampingi keluarga korban," kata Risma.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengatakan, asuransi untuk para korban memang harus diselesaikan oleh pihak AirAsia. "Ya memang asuransi artinya AirAsia yang harus menyelesaikan asuransi itu. Apakah langsung AirAsia atau langsung asuransi atau lewat foreign. Itu masalah teknis aja," tutur JK.

Beberapa keluarga korban sendiri mengaku belum menerima sepeser pun dana asuransi dari pihak maskapai maupun perusahaan asuransi. CEO Airasia Tony Fernandes berjanji takkan lari dan akan bertanggung jawab atas tragedi jatuhnya pesawat AirAsia nomor penerbangan QZ8501 di Teluk Karimata.

Lalu mengapa hingga saat ini belum juga terbayarkan dana santunan untuk keluarga korban?

http://www.merdeka.com/uang/karut-marut-nasib-asuransi-korban-airasia-qz8501-splitnews-2.html

Read More

CABUT REMISI BAGI KORUPTOR!

Jalur - Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan terpidana korupsi tidak berhak menerima remisi. Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, menegaskan pengadilan bisa mencantumkan dalam putusan berupa pencabutan remisi bagi koruptor.

Dasar hukum pencabutan remisi itu ialah Pasal 18 ayat 1 huruf d UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

''Selain pidana penjara dan uang pengganti, pencabutan hak-hak terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat bisa dilakukan. Itu tertuang di Pasal 18 ayat 1 huruf d UU Nomor 20 Tahun 2001,'' beber Emerson kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Emerson menyatakan para hakim tidak perlu ragu-ragu mencantumkan dalam putusan berupa pencabutan hak remisi bagi terpidana korupsi.

''Kecuali, terpidana korupsi itu menjadi justice collaborator dalam membongkar kasus korupsi lainnya,'' lanjutnya.

Ia menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung juga bisa proaktif dengan cara mengajukan penuntutan pembatasan remisi terhadap terdakwa korupsi. “Jadi, bukan hanya hakim yang bertindak proaktif,†ujarnya.

Aktivis antikorupsi itu juga menyinggung perihal Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat. Disebutkannya, remisi bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba, dan terorisme diperketat dengan sejumlah syarat.

''Namun, PP 99 malah ditumpulkan pelaksanaannya lewat Surat Edaran (SE) Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013. Pemerintah harus mencabut SE itu. Pemerintah juga wajib mendukung agar hakim mencantumkan dalam putusan berupa pencabutan hak Pakar hukum pidana Achyar Salmi mengatakan pencabutan hak remisi bagi terdawa korupsi dalam putusan hakim di pengadilan merupakan terobosan baru pengadilan.''

Ia menunggu para hakim dari pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) merealisasikan hal tersebut.

''Jika sudah diterapkan hakim pengadilan tipikor, itu bisa menjadi yurisprudensi atau sumber hukum selanjutnya yang akan digunakan dalam pengadilan,'' tutur Achyar saat berbincang-bincang dengan Media Indonesia.

Ia menambahkan, aturan tersebut perlu dipermanenkan dalam bentuk undang-undang.

''Supaya bisa mengikat, lebih baik pengaturan pencabutan pemberian remisi dalam putusan pengadilan tercantum dalam undang-undang,'' tandas Achyar.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung ingin secepatnya mengeksekusi mati empat terpidana narkoba. Kejaksaan Agung juga tidak ingin menggantung status hukum dua terpidana mati pembunuhan berencana yang sebelumnya dinyatakan sudah siap dieksekusi.

Jaksa Agung HM Prasetyo menuturkan, selain masih menunggu hasil pengajuan peninjauan kembali (PK) dari terpidana, pihaknya masih menunggu surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan Mahkamah Agung (perma) tentang pengajuan PK yang lebih dari satu kali.
sumber:frd (cob)

Read More

Tingginya Ombak Pencarian Korban AirAsia Setinggi 3 Meter

Jalur - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan tinggi gelombang laut di lokasi pencarian badan pesawat AirAsia nomor penerbngan QZ 8501, di Selat Karimata, mencapai 1,5-3 meter.

"Gelombang laut 1,5-3 meter, cuaca di lokasi juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang," kata Kabid Informasi Meteorologi Publik BMKG, Fachri Radjab, di Jakarta, Senin (5/1).

Menurut Fachri, potensi hujan tersebut akan berlangsung pada siang hingga sore hari, sehingga cuaca cukup kondusif bagi Tim SAR untuk melakukam pencarian di pagi hari.

Hingga hari ke sembilan pencarian jatuhnya pesawat AirAsia rute Surabaya-Singapura tersebut masih berlangsung.

Tim SAR gabungan saat ini fokus mencari fuselage pesawat dan korban tepatnya di Teluk Kumai Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

Sebelumnya pencarian terkendala cuaca yang buruk dan gelombang tinggi sehingga tim harus berhati-hati bahkan harus menghentikan sementara evakuasi sambil menunggu cuaca membaik.

Pencarian juga diperkuat pesawat dan kapal dari negara sahabat serta penyelam.

Badan SAR Nasional menyatakan tim telah berhasil menemukan 34 jenazah korban dan sudah dievakuasi ke Pangkalan Bun serta Surabaya untuk identifikasi.
sumber:portalkriminal

Read More