Cerita perjuangan Ponpes Lirboyo

Jakarta - Kabar duka sedang menyelimuti Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Pondok pesantren yang memiliki ribuan santri ini baru saja ditinggal oleh sang pengasuhnya, KH Ahmad Idris Marzuqi.

KH Ahmad Idris arzuqi selama ini dikenal sebagai kiai kharismatik dari Ponpes Lirboyo. Ucapan duka pun membanjiri Lirboyo.

""Saya sangat kehilangan, berduka atas nama pribadi dan Nahdlatul Ulama. Insya Allah siang ini saya akan ke Kediri," ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, kemarin.

Lirboyo sendiri diambil dari nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojoroto Kotamadya Kediri Jawa Timur. Di desa inilah telah berdiri hunian atau pondokan para santri yang dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Lirboyo. 

Ponpes Lirboyo sendiri berdasarkan catatan, berdiri pada tahun 1910 M. Dalam perjalanan sejarahnya, Ponpes Lirboyo juga turut membantu pergerakan melawan penjajah kolonial Belanda.

Pesantren Lirboyo merupakan pondok pesantren yang memiliki sejarah panjang dan memiliki peran besar dalam sejarah memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Ponpes ini juga memiliki kisah perjuangan yang melegenda saat awal kemerdekaan.

Pada medio September 1945 disebutkan, tentara sekutu datang ke Indonesia dengan menggunakan nama tentara NICA. Hal itu lalu membuat para kiai HBNU (sebelum PBNU) memanggil seluruh ulama di Jawa dan Madura membicarakan hal ini di kantor HBNU Jalan Bubutan, Surabaya.

Dalam pertemuan itu para ulama mengeluarkan resolusi Perang Sabil, yaitu perang untuk melawan Belanda dan kaki tangannya dengan hukum fardhu ain. Rupanya keputusan inilah yang menjadi motivasi para ulama dan santrinya untuk memanggul senjata ke medan laga, termasuk pesantren Lirboyo.

Para santri Ponpes Lirboyo saat itu ikut berperang melawan sekutu dan Belanda. Saat datangnya Jenderal AWS Mallaby pada tanggal 25 Oktober 1945 di Pelabuhan Tanjung Perak, stabilitas kemerdekaan mulai nampak terganggu terutama di daerah Surabaya. Terbukti pada tanggal 28 Oktober 1945, para tentara sekutu ini mulai mencegat pemuda di Surabaya dan merampas mobil milik mereka. Puncaknya adalah mereka menurunkan bendera merah putih yang berkibar di Hotel Yamato dengan bendera Belanda.

Dalam situasi itu, Mayor Mahfudz datang ke Lirboyo menghadap KH Mahrus Ali untuk memberikan kabar bahwa Surabaya geger. Seketika KH Mahrus Ali mengatakan bahwa kemerdekaan harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kemudian KH Mahrus Ali menginstruksikan kepada santri untuk berangkat perang ke Surabaya. Hal ini disampaikan lewat Agus Suyuthi maka dipilihlah santri-santri yang tangguh untuk dikirim ke Surabaya.

Dengan mengendarai truk, para santri di bawah komando KH Mahrus Ali berangkat ke Surabaya. Meskipun hanya bersenjatakan bambu runcing, mereka bersemangat berjihad menghadapi musuh. Santri yang dikirim waktu itu berjumlah sebanyak 97 santri.

sumber:merdeka

Read More

Pemerintah Hadapi Gugatan PT Newmont

Jakarta – Pemerintah Indonesia dilema  dalam menghadapi gugatan  arbitrase internasional yang diajukan  PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Karena terikat kontrak yang telah dibuat dengan PT Newmont.

Pandangan itu disampaikan Fajroel Rachman, Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak ) yang dihubungi, di Jakarta, Minggu (13/7). Ia mengatakan di satu sisi pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)
Namun, lanjut Fadjroel, di sis lain juga PT Newmont menuntut kontrak karya yang juga harus dipenuhi pemerintah Indonesia. “Saya tidak tahu kontrak karya dengan PT Newmont sampai kapan berakhirnya,” papar Fadjroel.

Ia mengatakan kalau kontrak karya dengan PT Freeport akan berakhir sampai dengan 2021. Dan setelah itu kalau pemerintah Indonesia mau memperpanjang, maka perpanjangan dua kali 10 tahun, sehingga Freeport kalau diperpanjang lagi bisa sampai 2041. Kontrak karya dengan Freeport ini dibuat Tahun 1971 oleh Ginanjar Kartasasmita.

Dalam kasus dengan PT Newmont, menurut Fadjroel, memang ada perdebatan di kalangan pakar hukum, bahwa PT Newmont harus mematuhi undang-undang yang berlaku di Indonesia.

“Pakar hukum berpendapat, bahwa kontrak karya adalah aturan yang berada di bawah undang-undang, sehingga PT Newmont harus mematuhinya. Namun bagi luar negeri berpendapat lain, bahwa kontrak karya tetap sebagai aturan tertinggi yang harus ditepati oleh pemerintah Indonesia,” papar Fadjroel.

Sebelumnya, Newmont mengajukan gugatan atau arbitrase internasional kepada pemerintah Indonesia  karena memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah. Alasan Newmont itu tidak sesuai dengan kontrak karya.

Fadjroel menambahkan meladeni arbitrase cukup panjang waktunya, dan tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Belum lagi kalau sampai kalah di arbitrase.
sumber:pk

Read More

Inilah Daftar TV Langgar Aturan Siaran

Jakarta - Sejak tahun politik 2013 lalu, media televisi nasional telah diramaikan dengan pemberitaan politik yang terkesan tidak independen. Beberapa televisi nasional tercatat sudah berulangkali mendapat peringatan dari Komisi Penyiaran Indonesia. (KPI).

Berdasarkan data dari Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) yang bersumber dari KPI ada 11 media televisi nasional yang mendapat teguran maupun peringatan. Seperti RCTI, Metro TV, TVOne, Global TTV, MNC TV/TPI, ANTV, SCTV, Indosiar, TVRI, TransTV dan Trans 7.

Pelanggaran dilihat berdasarkan pantauan dari 20 September 2013 hingga 8 Juli 2014.

"Yang paling banyak RCTI, dapat teguran/peringatan sebanyak 12 kali. Yang terdiri dari 7 konten siaran dan 5 iklan politik," ujar anggota Divisi Penyiaran AJI Dandhy Dwi Laksono dalam jumpa pers yang digelar Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) di Jakarta Pusat, Minggu, (13/7).

Kasus pertama yang mencuat di publik, ujarnya, adalah rekaman rapat politik kader Partai Hanura di Jawa Timur yang membicarakan rencana penyalahgunaan program jurnalistik RCTI untuk kepentingan politik pemilik atau kelompoknya pada Mei 2013 lalu.

Sementara itu, pelanggaran dengan jumlah terbanyak disusul oleh Metro TV, TVOne, dan Global TV. Masing-masing mendapat teguran sebanyak 8 kali. MNC atau TPI mendapat teguran 7 kali. Sedangkan  ANTV, SCTV, Indosiar, TVRI sebanyak 3 kali. Terakhir Trans TV dan Trans7 sebanyak 2 kali.

Menurut Dandhy meski Dewan Pers telah mengeluarkan aturan netralitas media massa maupun insan pers dalam Pemilu, masih saja ada yang melanggarnya.

"Itikad buruk menyalahgunakan frekuensi penyiaran juga terlihat dengan diangkatnya pemimpin redaksi Global TV sebagai Wakil Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura. Padahal harusnya jika terlibat partai, harus berhenti dari jabatannya di redaksi," tandas Dandhy.
sumber:jpnn

Read More

Israel Lakukan Penyerangan Melalui Darat

Jakarta - Pertempuran darat di Gaza dilaporkan akhirnya pecah semalam. Pasukan Angkatan Darat Israel dikabarkan mengirimkan tentara mereka mereka ke wilayah Gaza dengan target kantung-kantung peluncuran rudal Hamas.

Melansir Channel News Asia, Minggu (13/7/2014), serangan ini adalah serangan darat pertama dalam invasi terbaru Israel ke wilayah Gaza. Baku tembak antara pasukan Israel dan Hamas tidak terelakan dalam serbuan singkat semalam.

“Mereka mengincar lokasi-lokasi peluncuran roket kami. Dalam serangan yang berlangsung semalam, pasukan Israel terlibat baku tembak dengan beberapa pejuang Palestina,” ungkap pihak Hamas melalui sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara militer Israel yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, empat tentara Israel terluka ringan selama operasi penyerangan semalam. "Selama misi darat semalam, tembak-menembak pecah. Hal itu dimulai oleh beberapa teroris yang beroperasi di lokasi, di mana empat tentara Israel terluka ringan," ungkap juru bicara itu.

Namun, belum diketahui apakah terdapat korban dari pihak Hamas.

Brigade Ezzedine al-Qassam, sayap militer Hamas, menegaskan baku tembak antara para pejuang dan prajurit Angkatan Darat Israel terjadi karena pasukan Israel mencoba untuk menembus zona Sudanyia di barat laut Gaza.

Read More

MK Penyebab Kisruh Hitung Cepat

Jakarta - Tim Kampanye pasangan Joko Widodo-Jusuf Kallan Arif Budimanta, menuding Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penyebab kegaduhan yang disebabkan lembaga perilis hitung cepat (quick count) pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Menurut Arif, keadaan sedemikian gaduh karena MK menghapuskan pasal yang mengatur mekanisme waktu rilis hitung cepat setelah diajukan oleh beberapa lembaga survei untuk dijudicial review.

"Karena pada dasarnya kalau kita lihat Undang-Undang Pemilu pada waktu itu memang antara pemeritah dan DPR sudah menyampaikan penyelenggaraan quick count itu diumumkan setelah hari berikutnya. Tapi kemudian kan teman-teman pollster melalukan judicial review terhadap pasal itu, kemudian MK mengabulkan itu," kata Arif di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

Arif menyayangkan keputusan MK tersebut karena quick count sejatinya adalah perintah konstitusi melalui undang-undang.

"Jangan lupa quick count itu adalah perintah konstitusi juga. Undang-undang mengatakan itu boleh untuk diakukan. Saya rasa kita harus melihatnya harus perspektif konstitusionalitas juga dalam konteks ini," kata dia.

Senada dengan Arif, Juru Bicara Prabowo-Hatta,Tantowi Yahya, juga mengatakan hal yang senada.
Menurut Tantowi, keadaan akan berbeda ketika hasil quick diumumkan keesokan harinya karena masyarakat tidak lagi dalam keadaan euforia yang luar biasa.

"Jadi kalau saja pasal itu tidak dianulir, saya rasa tidak akan terjadi seperti ini. Itu kan perintah undnag-undang yang bersifat antisiatif. Boleh diumumkan tapi keeseokan harinya. Kalau keesokan harinya itu pertama data yang didapat lebih lengkap, kemudian suasana itu sudah tidak euforia dan emosional. Jadi lebih realistik lah," tambah Tantowi.

Sekedar informasi, 12 lembaga perilis hitung cepat membuat kebingungan luar biasa di masyarakat. Delapan lembaga merilis dengan keunggulan Jokowi-Jusuf Kalla, sementara empat lembaga merilis dengan keunggulan Prabowo-Hatta.

Sebelumnnya, MK mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif (UU Pileg) yang mengatur tentang pengumuman hasil survei maupun penghitungan cepat atau quick count.

Read More

Legalisasi Ganja Untuk Kesehatan

http://cahayareformasi.com/berita/2014/new-york-legalkan-mariyuana-untuk-terapi-kesehatan/

Read More

Inilah Ciri Quick Count Bermasalah

Jakarta - Perbedaan hasil hitung cepat atau quick count pada pemilihan umum presiden menjadi polemik tersendiri. Hal itu menyebabkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sama-sama mengklaim unggul dalam quick count yang dilansir berbagai lembaga.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai perbedaan hasil quick count tersebut bisa jadi ada lembaga survei yang menjalankan quick count dengan keliru. Menurutnya ada ciri-ciri pelaku quick count yang bermasalah.

"Ciri pertama adalah pelaku tidak memahami metode sampling dengan baik sehingga sampel tidak representatif terhadap populasi," kata Qodari dalam diskusi yang diselenggarakan Populi Center dan Radio Smartfm 95.9 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7/2014).

Qodari menjelaskan, ciri lain dari pelaku quick count bermasalah adalah mereka tidak memahami pelaksanaan teknis sehingga data di lapangan tidak akurat. Dalam hal itu data yang masuk sistem mengalami gangguan atau error.

"Pelaku (quick count) juga tidak memahami metodologi dan tidak turun ke lapangan. Tidak punya kerangka sampel TPS, tidak punya data center. Sehingga data yang disampaikan pada publik bukan dari lapangan, tapi ngarang alias fiktif," tuturnya.

Ciri terakhir pelakuka quick count bermasalah menurut Qodari adalah pelaku memahami metodologi, memahami teknis pelaksanaan tapii hasil yang muncul di lapangan diubah atau diutak atik sesuai dengan keinginan.

Read More

Mengetahui Konflik Laut Cina Selatan

Jakarta - Jika ada konflik paling pelik soal wilayah laut, mungkin hanya di Laut Cina Selatan, atau Laut Tiongkok Selatan.

Konflik mungkin bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, klaim kepemilikan atas pulau-pulau di Kepulauan Spratly, yang melibatkan Malaysia, Brunei, Taiwan, Filipina, Vietnam, dan Tiongkok.

Kedua, klaim kepemilikan atas Kepulauan Paracel, yang melibatkan Vietnam dan Tiongkok. Ketiga, klaim tumpang tindih perairan.

Indonesia tidak punya urusan dengan konflik di Kepulauan Spratly dan Paracel. Namun ketika Tiongkok memasukan perairan Pulau Natuna ke dalam peta klaim, Indonesia menghadapi ancaman serius untuk urusan kedaulatan.

Lihat peta klaim Tiongkok yang dikeluarkan pada 1947. Garis melengkung seperti lidah adalah klaim Tiongkok. Garis itu mengiris ke dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di lepas pantai Pulau Natuna.

Konflik Laut Cina Selatan mengemuka kali pertama di 1960-an, setelah terbitnya sebuah laporan penelitian akan adanya cadangan gas 900 triliun kaki kubik di Laut Cina Selatan. Setiap negara, kecuali Indonesia, saling klaim dan menguasai. Dasar klaim bisa macam-macam. Mulai dari historis sampai res nulius, atau daerah tak bertuan. Khusus yang terakhir dipergunakan Filipina.

Vietnam juga pernah mengklaim Pulau Natuna dengan menggunakan Teori Thalweg, atau teori palung sungai. Indonesia mampu mementahkan klaim itu dengan mengatakan Teori Thalweg tidak bisa diterapkan untuk menyelesaikan batas wilayah di laut. Vietnam tidak pernah lagi mengungkit klaimnya.

Konflik Laut Cina Selatan, yang telah berusia lebih 50 tahun dan kerap mencuat ke permukaan, seharusnya diketahui setiap calon pemimpin Indonesia. Mungkin tidak harus rinci, tapi siapa pun harus tahu struktur konflik itu dan apakah terdapat ancaman terhadap kedaulatan NKRI.

Capres Prabowo Subianto tahu konflik ini. Setidaknya yang berkaitan dengan klaim Tiongkok atas perairan Pulau Natuna. Joko Widodo, mengutip pernyataan Mahfud MD, sama sekali tidak tahu persoalan kepentingan nasional Indonesia di Laut Cina Selatan.

"Bahkan dia bilang Laut Cina Selatan tidak ada hubungan dengan Indonesia," ujar Mahfud MD.

Pengetahuan calon pemimpin Indonesia akan isu-isu regional dan internasional, terutama yang berkaitan dengan keutuhan wilayah NKRI, menjadi sangat penting dalam beberapa tahun ke depan. Khusus perairan Natuna, Indonesia diperkirakan menghadapi Tiongkok yang kuat secara militer dan politik.

Sekadar melawan lupa, Indonesia telah cukup menderita kehilangan wilayah akibat kalah diplomasi. Ingat kasus Pulau Cocos serta Sipadan dan Ligitan. Kita tidak ingin kehilangan lagi, dan presiden yang tahu ancaman terhadap wilayah NKRI lebih punya kemampuan melakukan diplomasi preventif.

Read More

Sejarah dan Kilas Balik Konflik Palestina Dan Israel

Jakarta - Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Akhir abad ke-19 - 1920

Tahun 1897, Kongres Zionis Pertama diselenggarakan.
Deklarasi Balfour 1917

2 November 1917. Inggris mencanangkan Deklarasi Balfour, yang dipandang pihak Yahudi dan Arab sebagai janji untuk mendirikan ”tanah air” bagi kaum Yahudi di Palestina.

1920-1948: Mandat Britania atas Palestina

Teks 1922: Mandat Palestina Liga Bangsa-bangsa
Mandat Britania atas Palestina
Revolusi Arab 1936-1939.

Revolusi Arab dipimpin Amin Al-Husseini. Tak kurang dari 5.000 warga Arab terbunuh. Sebagian besar oleh Inggris. Ratusan orang Yahudi juga tewas. Husseini terbang ke Irak, kemudian ke wilayah Jerman, yang ketika itu dalam pemerintahan Nazi.

Rencana Pembagian Wilayah oleh PBB 1947
Deklarasi Pembentukan Negara Israel, 14 Mei 1948.

Secara sepihak Israel mengumumkan diri sebagai negara Yahudi. Inggris hengkang dari Palestina. Mesir, Suriah, Irak, Libanon, Yordania, dan Arab Saudi menabuh genderang perang melawan Israel.

1948-1967

Perang Arab-Israel 1948
Persetujuan Gencatan Senjata 1949

3 April 1949. Israel dan Arab bersepakat melakukan gencatan senjata. Israel mendapat kelebihan wilayah 50 persen lebih banyak dari yang diputuskan dalam Rencana Pemisahan PBB.

Quote:

Exodus bangsa Palestina
Perang Suez 1956
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) resmi berdiri pada Mei 1964.
Perang Enam Hari 1967
Resolusi Khartoum
Pendudukan Jalur Gaza oleh Mesir
Pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur oleh Yordan

1967-1993

Perjanjian Nasional Palestina dibuat pada 1968, Palestina secara resmi menuntut pembekuan Israel.
1970 War of Attrition
Perang Yom Kippur 1973
Kesepakatan Damai Mesir-Israel di Camp David 1978
Perang Lebanon 1982
Intifada pertama (1987 - 1991)
Perang Teluk 1990/1

1993-2000: Proses perdamaian Oslo

Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat berjabat tangan ,dipantau oleh Bill Clinton, pada penandatanganan Persetujuan Oslo pada 13 September 1993

Kesepakatan Damai Oslo antara Palestina dan Israel 1993

13 September 1993. Israel dan PLO bersepakat untuk saling mengakui kedaulatan masing-masing. Pada Agustus 1993, Arafat duduk semeja dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Hasilnya adalah Kesepakatan Oslo. Rabin bersedia menarik pasukannya dari Tepi Barat dan Jalur Gaza serta memberi Arafat kesempatan menjalankan sebuah lembaga semiotonom yang bisa "memerintah" di kedua wilayah itu. Arafat "mengakui hak Negara Israel untuk eksis secara aman dan damai".

28 September 1995. Implementasi Perjanjian Oslo. Otoritas Palestina segera berdiri.

Kerusuhan terowongan Al-Aqsa

September 1996. Kerusuhan terowongan Al-Aqsa. Israel sengaja membuka terowongan menuju Masjidil Aqsa untuk memikat para turis, yang justru membahayakan fondasi masjid bersejarah itu. Pertempuran berlangsung beberapa hari dan menelan korban jiwa.

18 Januari 1997 Israel bersedia menarik pasukannya dari Hebron, Tepi Barat.
Perjanjian Wye River Oktober 1998 berisi penarikan Israel dan dilepaskannya tahanan politik dan kesediaan Palestina untuk menerapkan butir-butir perjanjian Oslo, termasuk soal penjualan senjata ilegal.
19 Mei 1999, Pemimpin partai Buruh Ehud Barak terpilih sebagai perdana menteri. Ia berjanji mempercepat proses perdamaian

2000-sekarang: Intifada al-Aqsa
Intifada al-Aqsa (2000-sekarang)

Maret 2000, Kunjungan pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon ke Masjidil Aqsa memicu kerusuhan. Masjidil Aqsa dianggap sebagai salah satu tempat suci umat Islam. Intifadah gelombang kedua pun dimulai.

KTT Camp David 2000 antara Palestina dan Israel
Maret-April 2002 Israel membangun Tembok Pertahanan di Tepi Barat dan diiringi rangkaian serangan bunuh diri Palestina.
Juli 2004 Mahkamah Internasional menetapkan pembangunan batas pertahanan menyalahi hukum internasional dan Israel harus merobohkannya.
9 Januari 2005 Mahmud Abbas, dari Fatah, terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina. Ia menggantikan Yasser Arafat yang wafat pada 11 November 2004
Peta menuju perdamaian
Juni 2005 Mahmud Abbas dan Ariel Sharon bertemu di Yerusalem. Abbas mengulur jadwal pemilu karena khawatir Hamas akan menang.
Agustus 2005 Israel hengkang dari permu****n Gaza dan empat wilayah permu****n di Tepi Barat.
Januari 2006 Hamas memenangkan kursi Dewan Legislatif, menyudahi dominasi Fatah selama 40 tahun.
Januari-Juli 2008 Ketegangan meningkat di Gaza. Israel memutus suplai listrik dan gas. Dunia menuding Hamas tak berhasil mengendalikan tindak kekerasan. PM Palestina Ismail Haniyeh berkeras pihaknya tak akan tunduk.
November 2008 Hamas batal ikut serta dalam pertemuan unifikasi Palestina yang diadakan di Kairo, Mesir. Serangan roket kecil berjatuhan di wilayah Israel.
Serangan Israel ke Gaza dimulai 26 Desember 2008. Israel melancarkan Operasi Oferet Yetsuka, yang dilanjutkan dengan serangan udara ke pusat-pusat operasi Hamas. Korban dari warga sipil berjatuhan. [1]
Mei 2010 Israel mem-blokede seluruh jalur bantuan menuju palestina
30 Mei 2010 Tentara Israel Menembaki kapal bantuan Mavi Marmara yang membawa ratusan Relawan dan belasan ton bantuan untuk palestina

Quote:

Korban sipil yang tewas akibat konflik Israel-Palestina, data berasal dari B'tselem dan Kementerian Luar Negeri Israel antara tahun 1987 hingga 2010

angka dalam tanda kurung merupakan korban yang berusia di bawah 18 tahun

Quote:

Read More

Memahami Persaingan di Kantor

Jakarta - Politik kantor memiliki pengertian sebuah usaha mencapai keuntungan pribadi atau perusahaan menggunakan networking, kekuatan dan kekuasaan yang ada. Biasanya politik kantor sering menimbulkan konflik karena memang tujuan utamanya adalah mencapai keuntungan dan sudah pasti akan ada yang dirugikan. Ada beberapa pemicu dan cara orang melakukan politik kantor, diantaranya sebagai berikut.

1. Kemampuan biasa, kemauan kerja kurang tapi mau dianggap hebat
Orang-orang seperti ini akan melakukan politik kotor. Tanpa usaha keras ingin hasilnya besar. Ia bisa saja menjelek-jelekkan seseorang, membuat laporan palsu, atau berbohong. Ia bisa saja mengakui pekerjaan rekannya sebagai pekerjaannya. Sehingga yang akan mendapat nama baik adalah dirinya.

2. Hubungan personal
Hubungan baik dengan seseorang bisa mengarah kepada politik kantor. Sesalah apapun teman pasti ia tutupi padahal sudah membuat kerusakan besar di perusahaan. Mengistimewakan seseorang karena hubungan dekat, padahal orang itu tidak punya kemampuan.

3. Blame game
Melakukan permainan “lempar batu, sembunyi tangan”. Tidak mau kesalahan atau kekurangan sendiri terungkap maka kesalahan ditimpakan kepada orang lain.

4. Kurang percaya
Masalah kepercayaan sangat penting dalan tim kerja. Bila Anda kurang percaya kepada rekan kerja, akan mendorong Anda melakukan apa aja untuk membuat orang itu tidak dipercaya pula oleh orang lain. Misal, melaporkan kepada atasan kesalahan yang dilakukannya padahal kesalahan itu hanya kecil dan cuma sekali itu saja.

5. Manipulasi
Politik kantor juga bisa terjadi karena adanya manipulasi informasi. Sebuah berita dipelintir demi kepentingan sendiri.

6. Gosip
Politik kantor juga bisa muncul bila seseorang melempar gosip. Namanya gosip, beritanya belum tentu benar bahkan bisa jauh berbeda dari kenyataan sebenarnya. Biasanya disebar oleh orang yang cemburu, atau ingin menjatuhkan orang lain.
sumber:tribun

Read More

Mengetahui Kredibilitas Lembaga Survei

Jakarta - Direktur eksekutif Cyrus Network Hassan Hasbi mengatakan untuk menyelidiki kredibilitas lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat dapat dengan mudah diungkap. Menurutnya hal itu semudah dengan membalikkan telapak tangan.

"Seperti membalik telapak tangan. Itu bisa diselidiki, kalau Dia punya 2.000 sampel di TPS, Dia punya 2.000 orang  daftarnya dan tau. Jadi, jangan membicarakan metodologi terlebih dahulu, kalau metodologi itu bisa dicopy paste. Tetapi jejak pekerjaan itu ada," ujar Hassan sata konferensi pers di Hotel Century, Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Menurut Hassan, saat ini kredibilitas lembaga survei sedang mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, perbedaan tentang hasil Quick Count yang dikeluarkan pasca pilpres soal siapa menang dan yang kalah.

"Karena ketepatan Quick Count hampir serupa dengan Real Count, maka jejak itu harus dibongkar," kata Hassan.

Hasan menilai, dalam melakukan penginputan data, data TPS merupakan data yang dibutuhkan pertama kali. Karena, data TPS berhubungan dengan masyarakat yang datang ke TPS tersebut. Karena data TPS pasti berhubungan dengan data orang yang ke TPS berserta nomor telepon pribadi orang yang mengirimkan data yang masuk ke pihaknya.

"Karena data yang masuk dikirim melalui Handphone (HP)," tuturnya.

Selain itu, Hasan mengatakan, data yang diperoleh pihaknya secara bertahap. Hal tesebut dapat dilihat dari grafik yang ditayangkan di Televisi (TV).

Kalau dilihat di TV, sering ada angka 4 persen, 1 persen, kata Dia, itu menujukan data masuk secara bertahap. Sebab tidak mungkin semua data yang ada di daerah masuk secara utuh dalam waktu satu hari.

"Karena ada kendala sinyal dan lain-lain. Itu dapat dilihat di grafik stabilitas. Ketika 50 persen data masuk Prabowo berapa Jokowi berapa? itu menunjukan data itu tidak diotak-atik," terangnya.

Baru setelah data itu benar baru dapat dilanjutkan dengan pencuplikan.

"Di pihak sana kan bilang amrgin eror 1 persen. Dia dapat angka plus minus itu satu persen darimana. Kalau enggak ngerti itu berarti kan tebak-tebakan," tambahnya.
sumber:bbc

Read More

Sejarah Jalur Gaza

Jakarta - Jalur Gaza adalah sebuah kawasan yang terletak di pantai timur Laut Tengah, berbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya (11 km), dan Israel di sebelah timur dan utara (51 km (32 mil)).

Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 kilometer (25 mil) dan lebar antara 6 sampai 12 kilometers (3,7 hingga 7,5 mil), dengan luas total 365 kilometer persegi (141 mil²). Populasi di Jalur Gaza berjumlah sekitar 1,7 juta jiwa. Mayoritas penduduknya besar dan lahir di Jalur Gaza, selebihnya merupakan pengungsi Palestina yang melarikan diri ke Gaza setelah meletusnya Perang Arab-Israel 1948. Populasi di Jalur Gaza didominasi oleh Muslim Sunni. Tingkat pertumbuhan penduduknya pertahun mencapai angka 3,2%, menjadikannya sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ke-7 di dunia.

Jalur Gaza memperoleh batas-batasnya saat ini pada akhir perang tahun 1948, yang ditetapkan melalui Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Mesir pada tanggal 24 Februari 1949. Pasal V dari perjanjian ini menyatakan bahwa garis demarkasi di Jalur Gaza bukanlah merupakan perbatasan internasional. Jalur Gaza selanjutnya diduduki oleh Mesir.

Pada awalnya, Jalur Gaza secara resmi dikelola oleh Pemerintahan Seluruh Palestina, yang didirikan oleh Liga Arab pada bulan September 1948. Sejak pembubaran Pemerintahan Seluruh Palestina pada tahun 1959 hingga 1967, Jalur Gaza secara langsung dikelola oleh seorang gubernur militer Mesir.

Israel merebut dan menduduki Jalur Gaza dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Berdasarkan Persetujuan Damai Oslo yang disahkan pada tahun 1993, Otoritas Palestina ditetapkan sebagai badan administratif yang mengelola pusat kependudukan Palestina. Israel mempertahankan kontrolnya terhadap Jalur Gaza di wilayah udara, wilayah perairan, dan lintas perbatasan darat dengan Mesir. Israel secara sepihak menarik diri dari Jalur Gaza pada tahun 2005.

Jalur Gaza merupakan bagian dari teritori Palestina. Sejak bulan Juli 2007, setelah pemilihan umum legislatif Palestina 2006 dan setelah Pertempuran Gaza, Hamas menjadi penguasa de facto di Jalur Gaza, yang kemudian membentuk Pemerintahan Hamas di Gaza.

Read More

Kata Pers Jerman Tentang Pilpres Indonesia

Jerman - Bagaimana sorotan pers Jerman tentang pemilihan presiden di Indonesia? Media Jerman menyebut pilpres sebagai pertarungan untuk menentukan arah masa depan demokrasi ketiga terbesar dunia.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ):

Indonesia di Persimpangan Jalan

16 Tahun setelah jatuhnya penguasa Suharto, negara demokrasi di Asia Tenggara ini - bukan hanya salah satu yang termuda, melainkan juga demokrasi ketiga terbesar dunia - sedang menentukan arah. Apakah ia akan meneruskan "Reformasi" atau melangkah mundur menuju otokrasi. 187 juta pemilih akan memilih antara pendatang baru gubernur Jakarta Joko Widodo dan mantan jenderal Prabowo Subianto. Para analis melihat calon yang satu sebagai pembawa harapan untuk Indonesia yang pluralistis dan bersih, calon yang lain sebagai potensi ancaman bagi demokrasi. Pelaksanaan pemilu presiden adalah sebuah tantangan logistik. Di tempat-tempat paling terpencil, kotak suara harus dibawa dengan kuda, sepeda motor, sepeda, dengan perahu motor atau dengan berjalan kaki ke seluruhnya 480.000 tempat pemungutan suara. Sekalipun logistik yang sulit ini, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil sementara perhitungan cepat pada malam harinya. Hasil resmi akan diumumkan 22 Juli mendatang.

Die Tageszeitung (taz):

Mantan Jendral Berhadapan Dengan Pilihan Rakyat

Kedua kandidat presiden mewakili dua agenda yang bertolak belakang. Jokowi adalah contoh, bagaimana Indonesia telah berubah sejak berakhirnya pemerintahan diktator Suharto akhir tahun 90-an. Ia meniti karir dari bawah sebagai pengusaha mebel dan terpilih sebagai walikota Solo tahun 2005. Ia menjadi terkenal di seluruh negeri karena caranya yang transparan dan neraca suksesnya. 2012 ia dipilih oleh penduduk Jakarta sebagai gubernur di ibukota. Ia mengurusi masalah sehari-hari mereka dari soal sampah sampai pelayanan kesehatan dan berbicara langsung dengan penduduk. Ia dianggap jujur dan tidak korup. Tapi dibandingkan dengan Prabowo, kampanye yang dilancarkan Jokowi terlihat tidak profesional. Sedangkan Prabowo didukung oleh beberapa jaringan televisi terbesar di negara itu. Ia memiliki kawan-kawan yang berpengaruh, dan baru.baru ini mengumumkan kekayaannya sekitar 150 juta dolar. Pada intinya, kampanye pemilu Prabowo menampilkan visinya tentang Indonesia yang kuat. Dalam pidato-pidatonya ia sering meneriakkan bahwa perusahaan-perusahaan asing merampok kekayaan alam Indonesia. Apakah Indonesia, yang sepeninggal Suharto berkembang menjadi demokrasi yang dinamis, di bawah Prabowo tetap akan demokratis, masih tanda tanya. Masa lalu Prabowo tidak memberi kesan baik. Akhir tahun 90-an, sebagai jendral yang memimpin pasukan khusus militer, ia dituduh memerintahkan penculikan, penyiksaan dan mungkin juga pembunuhan beberapa aktivis demokrasi. Prabowo sering mengelak jika ditanya tentang masa lalunya. Dalam debat di televisi ia mengatakan, ia telah melakukan kewajibannya sebagai prajurit.

Süddeutsche Zeitung (SZ):

Baju Kotak-Kotak dan Tangan Besi

(Jokowi) naik cepat bagai komet, sebagian pengamat menilainya sebagai sensasi di panggung politik Indonesia. Ciri khasnya adalah baju kotak-kotak, yang ia ganti dengan stelan jas warna gelap ketika muncul dalam debat televisi menghadapi Prabowo. Jokowi adalah pengusaha menengah yang memproduksi mebel, sebelum para kenalan mendesaknya untuk mencalonkan diri sebagai walikota di Solo. Ketika berbisnis, ia juga pernah menghadiri pameran dagang di Jerman. Sebagai walikota, ia dianggap sebagai manajer yang berhasil, yang tidak hanya mengeluh kalau ada masalah, melainkan langsung menanganinya. Ia kemudian menjadi gubernur di Jakarta. Sekarang ia bisa naik ke jenjang paling tinggi. Tapi rivalnya adalah seorang yang berkemauan keras dan cerdik, yang telah mempersiapkan diri menuju ke kursi puncak jauh lebih lama dibanding Jokowi: Prabowo Subianto, mantan jendral dan menantu diktator Suharto. Kampanye pemilunya terorganisasi dengan baik, dan ia tidak kekurangan sponsor. Banyak kekuatan berpengaruh berkumpul di belakangnya. Ia bisa menggunakan jaringan yang mencapai sampai ke provinsi paling jauh. Banyak orang melihat Jokowi sebagai ancaman bagi bisnis mereka, yang lain menganggapnya cukup terhormat, namun tidak percaya ia mampu maju ke panggung nasional. Prabowo menarik keuntungan dari citranya sebagai orang kuat. Sebagai mantan jendral, ia dianggap mewakili kepemimpinan yang tegas. Banyak orang merindukan itu, setelah mereka kecewa dengan politik ragu-ragu yang dijalankan presiden saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono.

Handelsblatt (harian ekonomi):

Widodo Bangkitkan Harapan Ekonomi

Yudhoyono meninggalkan sebuah negara dengan berbagai masalah. Selama bertahun-tahun, politik mengandalkan ekspor bahan mentah. Tapi ketika boom itu berakhir, pertumbuhan ekonomi turun sampai tingkat terendah dalam lima tahun terakhir. Perusahaan mengeluh tentang korupsi, biaya transportasi tinggi, masa tunggu panjang di pelabuhan dan kurangnya pekerja yang berkualifikasi. Widodo memberi harapan untuk sebuah awal baru. Menjadi gubernur Jakarta sejak 2012, ia tampil sebagai pekerja keras dan reformis yang pragmatis, yang mampu mendorong proyek-proyek infrastruktur. Mantan jendral Prabowo sampai akhir masa kekuasaan Suharto adalah salah satu petinggi militer paling berkuasa. Prabowo mendapat dukungan populer dengan slogan-slogan anti investor asing. Ia menuduh perusahaan asing secara ilegal mengeruk sumber daya alam negaranya. Kedua politisi selama kampanye berjanji memerangi korupsi, membangun infrastruktur dan meningkatkan pendidikan demi pertumbuhan ekonomi.
sumber:dw

Read More

Heinrich Himmler Milisi Nazi

Jerman - Siapa Heinrich Himmler, tokoh Nazi yang namanya disebut-sebut sehubungan dengan video musik Ahmad Dhani?

Video musik Ahmad Dhani yang dibuat untuk mendukung capres Prabowo-Hatta menjadi sorotan media di Indonesia, terutama setelah portal berita Jerman Spiegel Online menurunkan berita tentang seragam yang dipakainya.

Seragam itu mirip dengan seragam Kepala SS Heinrich Himmler. SS adalah milisi Nazi yang dibentuk menjadi pelindung partai NSDAP pimpinan Hitler. Selama kekuasaan Hitler, SS menjadi satuan milisi yang sangat ditakuti, bersama-sama dengan polisi rahasia Gestapo.

Heinrich Himmler lahir tahun 1900 dan sudah masuk militer pada usia remaja. Para ahli sejarah menggambarkan kepribadiannya sebagai seorang yang sangat disiplin dan ambisius. Ia bisa berlaku santun, namun juga sangat kejam dan berdarah dingin demi mencapai ambisinya.

Himmler mulai meniti karirnya sebagai kepala polisi di München, ketika Nazi menguasai Jerman tahun 1933. Ketika itu ia sudah memimpin kelompok SS, singkatan dari Schutzstaffel atau satuan pelindung. SS tadinya merupakan unit NSDAP yang bertugas menjadi tenaga keamanan dalam acara-acara partai, mirip satgas parpol di Indonesia.

Koordinator teror

Ketika Hitler naik ke tampuk kekuasaan, SS berkembang menjadi kekuatan tersendiri dalam struktur aparat keamanan. Himmler juga ditunjuk memimpin polisi rahasia Gestapo yang ditakuti. Dengan kekuasaannya, Himmler mengkoordinasi teror terhadap lawan-lawan politik Nazi dengan aksi-aksi penculikan dan pembunuhan.

Himmler sangat percaya dengan ideologi kemurnian ras yang dikembangkan Hitler dan Nazi. Ia mendapat tugas membangun kamp penampungan Yahudi pertama di Dachau. Selanjutnya, ia menjadi kordinator pembangunan kamp-kamp penampungan di seluruh Eropa timur, sekaligus mengorganisasi pembunuhan warga Yahudi dan para pembangkang Nazi, termasuk kelompok-kelompok manusia yang dianggap rendah seperti minoritas Sinti dan Roma serta penyandang cacat mental.

Tertangkap dan bunuh diri

Karena disiplin dan ketelitiannya, Hitler menunjuk Himmler sebagai Menteri Dalam Negeri dan komandan militer. Namun menjelang kekalahan Nazi, Himmler berusaha menyelamatkan diri dan bermaksud berunding secara diam-diam dengan sekutu. April 1945, Hitler melucuti seluruh jabatannya setelah mengetahui rencana itu.

Himmler kemudian menyamar menjadi pengungsi dan berusaha melarikan diri keluar Jerman, tapi ia ditangkap oleh pasukan Inggris, yang tidak langsung mengenalinya. Setelah identitas aslinya terungkap, ia melakukan bunuh diri 23 Mei 1945 dalam tahanan di Lüneburg, Jerman utara.

Read More

Konflik Antara Israel dan Palestina

Gaza - Hanya Mesir yang mungkin bisa menengahi konflik antara Israel dan Palestina, kata mantan dubes Israel di Jerman Shimon Stein dalam wawancara dengan Deutsche Welle.

Deutsche Welle: Kembali terjadi eskalasi kekerasan antara Israel dan Palestina. Angkatan udara Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. Juga invasi darat sekarang dipersiapkan. Apa strategi Perdana Menteri Netanyahu?

Shimon Stein: Begitu banyak roket yang sebelumnya ditembakkan dari Jalur Gaza ke Israel. Menurut jajak pendapat, mayoritas warga Israel ingin agar pemerintah melakukan sesuatu. Tapi, apakah itu berarti harus dilakukan serangan darat? Atau serangan udara saja sudah cukup untuk menghancurkan infrastruktur Hamas? Jika operasi darat dimulai, ini bisa terus meluas. Dan kita akan menghadapi situasi seperti dua tahun lalu…

Maksud Anda operasi militer di Jalur Gaza yang dilancarkan November 2012, yang tidak berjalan seperti diharapkan Israel. Mengapa sekarang muncul wacana operasi darat lagi?

    Bildergalerie Israel Konflikte
    Timur Tengah Membara
    Razia Terhadap Hamas

    Sejak dua pekan militer Israel melancarkan aksi razia di Tepi Barat Yordan buat mencari tiga pemuda Yahudi yang diculik. Operasi "Penjaga Saudara" adalah inisiatif terbesar melawan Hamas sejak 2002. Lebih dari 12.000 rumah dirazia, lima warga Palestina terbunuh dan 350 lainnya ditangkap.

123456789

Hamas saat ini tidak bisa dijadikan mitra dialog. Mereka misalnya tidak mau menerima tuntutan yang diajukan oleh Uni Eropa, yaitu menyatakan menjauh dari teror, dan mengakui negara Israel, termasuk perjanjian-perjanjian antara Israel dan pemerintah otonomi Palestina. Ini tiga persyaratan minimal yang dituntut oleh komunitas internasional.

Saya juga heran, mengapa Hamas membiarkan terjadi eskalasi seperti ini. Saya pikir, Hamas tadinya tidak ingin perkembangannya seperti itu. Tapi mereka tidak bisa mengendalikan kelompok radikal Jihad Islam yang ingin eskalasi. Di Israel, masyarakat menekan Netanyahu, juga mitra koalisinya menekan dia. Menurut saya, dia malah masih menahan diri dan tidak mengikuti semua tuntutan mitra koalisinya. Tapi, makin banyak roket yang ditembakkan ke Tel Aviv, makin besar tekanan terhadapnya.

Apa yang akan terjadi jika militer Israel kembali menduduki Gaza?
Shimon Stein

Shimon Stein, mantan dubes Israel di Jerman

Dari sudut pandang politik luar negeri, banyak yang bisa memahami bahwa Israel punya hak untuk membela diri. Tapi kalau Israel melakukan operasi darat, saya ragu bahwa masyarakat internasional akan berdiam diri dan memahaminya. Makin lama operasi semacam itu berlangsung, makin banyak korban jatuh di pihak Palestina. Kritik terhadap Israel akan semakin lantang. Uni Eropa dan Amerika Serikat sekarang saja sudah menuntut Israel agar menahan diri dan melakukan gencatan senjata.

Operasi darat juga berarti konfrontasi langsung dengan penduduk Palestina. Artinya, banyak jatuh korban sipil dan warga yang tidak bersalah.

Sampai kapan konfrontasi ini berlangsung, hingga kedua pihak mau berubah haluan, belum terlihat sampai sekarang. Mesir sudah menawarkan penengahan. Secara informal sudah ada konsultasi dengan kedua pihak yang bertikai. Ini perkembangan positif, sebab Mesir saat ini satu-satunya yang bisa melakukan itu.

Mengapa?

Saat ini, tidak ada negara Arab lain yang bisa jadi penengah. Amerika Serikat juga tidak mungkin jadi penengah antara Israel dan Hamas. Uni Eropa tidak memainkan peran apa-apa. Di masa lalu, Mesir bisa melakukan itu karena mendapat kepercayaan dari Israel, dan Hamas sangat tergantung dari Mesir. Itu sebabnya hanya Mesir yang bisa melakukan penengahan.

Shimon Stein adalah mantan duta besar Israel di Berlin. Wawancara untuk DW dilakukan oleh Anne Allmeling.
sumber:dw

Read More

Israel Serang Kelompok Hamas, Tewaskan 80 Orang Palestina

Gaza - Israel secara dramatis meningkatkan serangan udara di Gaza hari Kamis (10/7) dengan menyasar ratusan target Hamas.

Palestina melaporkan bahwa 16 orang tewas dalam serangan yang menghantam sebuah rumah dan kafe tepi pantai. Sementara sistem pertahanan rudal Israel, dilaporkan kembali berhasil mencegat roket yang ditembakkan oleh kelompok Hamas.

Juru bicara militer Letnan Kolonel Peter Lerner menyatakan Israel menyerang lebih dari 320 target Hamas sepanjang malam, dengan fokus jaringan terowongan bawah tanah dan tempat-tempat peluncuran roket milik Hamas.

Hingga tiga hari terakhir, mereka telah menyerang 750 sasaran lewat serangan besar-besaran yang menewaskan lebih dari 80 orang Palestina.

Lerner mengatakan Israel telah memobilisasi 20.000 pasukan cadangan untuk membuka kemungkinan sebuah operasi serangan darat ke Gaza, namun saat ini Israel masih fokus memaksimalkan serangan udara. Invasi darat bisa menyebabkan banyak korban sipil jatuh di pihak Palestina dan pada saat bersamaan menempatkan pasukan darat Israel dalam bahaya.

Menteri Pertahanan Moshe Yaalon mengatakan operasi berjalan sesuai rencana, dengan Israel menyasar sejumlah kepentingan milik Hamas.

”Kesuksesan militer sejauh ini sangat besar,” kata dia. ”Kami akan melanjutkannya sampai mereka faham bahwa eskalasi ini tidak akan bermanfaat bagi mereka dan bahwa kami tidak akan mentolerir serangan roket yang menyasar warga dan kota kami.”

Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan serangan Kamis dinihari menghantam sebuah rumah di Khan Younis sebelah selatan Gaza, menewaskan delapan anggota keluarga Al Haj. Traktor-traktor membersihkan tumpukan besar puing-puing dari bangunan yang hancur sementara sari orang berbaring di atas matras dan selimut yang masih tersisa.

Sebelumnya, paling sedikit dekapan orang tewas ketika sebuah serangan menghantam sebuah kafe di pantai Gaza di mana orang-orang sedang menonton pertandingan semifinal antara Argentina melawan Belanda, kata Mahmoud Sawali, yang mengatakan ia kehilangan paling sedikit dua saudara laki-lakinya dalam serangan tersebut.

“Kami hanya meminta pertolongan dari Tuhan. Saya punya dua saudara yang menjadi martir, dan saya mencari (saudara) yang ketiga,” kata dia.

Manfaatkan rumah sipil

Militer Israel mengatakan sedang menyelidiki kedua insiden. Mereka juga mengatakan telah menyerang sebuah mobil di Gaza yang membawa tiga militan organisasi Islamic Jihad yang terlibat dalam penembakan roket ke Israel. Kelompok militan itu membenarkan bahwa orang-orang mereka terbunuh dalam serangan tersebut. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa sisi Palestina yang berbatasan dengan Israel juga dirusak oleh serangan udara Israel.

Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan 81 orang tewas sejauh ini, dan sekitar setengahnya adalah perempuan dan anak-anak. Namun mereka tidak memberikan perincian mengenai klaim tersebut.

Israel menuduh para militan sengaja membahayakan warga sipil dengan menggunakan rumah serta berbagai bangunan sipil lainnya sebagai tempat persembunyian. Militer Israel juga langsung menyasar kantor-kantor dan rumah-rumah yang diketahui milik militan yang mereka katakana sebagai pusat komando. Militer Israel biasanya menelepon rumah-rumah warga Palestina dan meminta mereka pergi sebelum melakukan serangan.

Read More

PDIP Akan Gugat UU MD3

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana menggugat Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah disahkan 8 Juli 2014. Alasannya, pengesahan UU ini dianggap terlalu dipaksakan.

"Ya, sejauh ini Fraksi PDIP memang merasakan hak konstitusional kami yang dilanggar akibat dipaksakannya UU MD3 disahkannya 8 Juli lalu. Kami lihat pelanggaran hak konstitusional perubahan proses pemilihan Ketua DPR menjadi dipilih secara liberal," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Oleh karena itu, Basarah berencana mengajukan judicial review terhadap UU MD3 ke MK. "Sebagai partai yang taat asas hukum untuk melakukan judicial review melalui MK dan saya kira bukan hanya fraksi kami, tetapi kelompok masyarakat lain punya hal yang sama bahwa ini jelas melanggar," paparnya.

Basarah menambahkan, pihaknya fokus untuk menggugat Pasal 82 UU MD3 Nomor 27 Tahun 2009 tentang penentuan Ketua DPR periode 2014-2019. Sebab, pasal itu mengubah ketentuan pemilihan Ketua DPR, yang sebelumnya merupakan hak partai politik pemenang pemilihan umum legislatif (pileg).

Namun, kini akan dilakukan melalui mekanisme paket yang akan diajukan ke sidang paripurna untuk disetujui. "Sementara yang sedang kami pelajari pasal 82 tentang mekanisme pemilihan ketua dewan," tutupnya.

Read More

Cerita Kampung 'Seribu Nisan'

Jakarta - Asal Mula Kampung 'Seribu Nisan'    Makam Putroe Ijo di Gampong Pande atau dikenal juga dengan Kampung ‘Seribu Nisan’ tercatat sebagai perkampungan keluarga kerajaan atau Kandang Aceh.

Ihwal Gampong Pande bermula saat Sultan Johan Syah (1203-1234) mendirikan Istana Kerajaan Aceh Darussalam, tepatnya di tepian Krueng (Sungai) Aceh atau Kuala Naga, pada 1 Ramadan 601 Hijriah atau 22 April 1205 Masehi.

Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Kota Banda Aceh yang kini berusia 809 tahun. Pada 22 April 2014, Pemkot Banda Aceh menggelar wisata sejarah napak tilas ke titik nol, melibatkan ratusan siswa dan unsur pemerintahan. Mereka berkunjung ke Gampong Pande, sebagai rangkaian kegiatan HUT Banda Aceh.

“Melalui Gampong Pande kita mengenang Kota Banda Aceh dan melanjutkan peruangan. Dulu Islam berjaya di sini,” terang Plh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal.

Sejarah mencatat, Sultan Johan Syah mendirikan Istana Kerajaan Aceh Darussalam setelah ia sukses membantu Kerajaan Indra Purba Lamuri menaklukkan serangan pasukan Kerajaan Chola, India.

Dalam bukunya, dua peneliti sejarah, NA Baloch dan Lance Castle, menyebutkan, Kerajaan Lamuri berpusat di Lamreh, Krueng Raya, Aceh Besar, atau sekarang lokasi tersebut dekat dengan Pelabuhan Malahayati.

Selain memenangkan peperangan, Sultan Johan Syah juga berhasil meleburkan Kerajaan Indra Purba dalam Kerajaan Aceh atau Dinasti Meukuta Alam . Kerajaan Hindu dan Budha beserta rakyatnya juga berhasil di-Islamkan.

Sebagai wujud terima kasih, Maharaja Indra Sakti, Raja Indra Purba, kemudian menikahkan putrinya, Baludari, dengan Sultan Johan Syah.

Bandar Lamuri yang sebelumnya menjadi Ibu Kota Kerajaan Indra Purba berganti nama menjadi Bandar Darussalam atau Kota Surga. Kemudian berganti lagi menjadi Bandar Aceh Darussalam yang berpusat di Gampong Pande. Bandar Aceh Darussalam selanjutnya disebut Banda Aceh.

Belanda sempat mengganti nama Banda Aceh menjadi Kutaraja atau Kota Raja untuk menghilangkan jejak kejayaan Kerajaan Aceh yang berkembang di Gampong Pande.

Pergantian itu dilakukan saat invasi kedua ke Aceh. Penjajah berhasil menduduki keraton atau kawasan istana Kerajaan Aceh pada 24 Januari 1874. Pada invasi pertama 1873, Jenderal Pasukan Belanda, Rudolf Kohler, tewas di tangan pasukan Aceh dalam pertempuran di Masjid Raya Baiturrahman.

Sejarawan Aceh yang juga Kepala Museum Negeri Aceh, Nurdin Ar menjelaskan, Bandar Aceh Darussalam dulu merupakan kota maju dan paling sibuk dengan aktivitas ekspor-impor di Selat Malaka dan Asia Tenggara. Bukan hanya dari segi ekonomi, budaya dan Islam juga berkembang pesat.

Kegemilangan Bandar Aceh Darussalam mulai redup ketika Stamford Raffles dari Inggris mendirikan Singapura serta menjadikan negara itu sebagai kota perdagangan bebas bersama Pulau Pinang.

Menurut dia, Bandar Aceh sejak dulu terkenal dengan daerah yang kosmopolitan. Berbagai suku bangsa hidup rukun, seperti warga Thionghoa yang kini mendiami kawasan Peunayong. Peunayong artinya memayungi atau mengayomi.

“Jadi warga Thionghoa di sana tetap dilindungi warga lokal walaupun mereka berbeda keyakinan. Ini jelas terlihat sampai sekarang. Walaupun Aceh sudah memberlakukan syariat Islam tetapi warga Thionghoa di sana tidak pernah diusik,” tutur Nurdin.

Sahibul riwayat menyebut, ada dua dinasti besar yang berkuasa di Banda Aceh kala itu. Selain Meukuta Alam di Gampong Pande yang sudah ada sejak abad XIII, ada pula Dinasti Darul Kamal yang berpusat di area keraton, lokasi Meuligoe (pendopo) Gubernur Aceh sekarang.

Namun, dua dinasti itu kemudian melebur menjadi Kerajaan Aceh Darussalam yang berpusat di area keraton. Kerajaan-kerjaan lain, seperti Pasai, Peurlak, Pedir, dan lainnya, ikut bersatu di bawah kekuasaan Aceh Darussalam.

Namun kelamaan, pusat kota dinasti itu mulai bergeser dari Gampong Pande ke pusat Kota Banda Aceh sekarang. Pergeseran tersebut diyakini disebabkan oleh tsunami purba yang melanda kawasan itu. Jejak Istana Kerajaan di Gampong Pande kini juga tak bersisa.

Berdasarkan data kepurbakalaan, Gampong Pande sudah tiga kali dihantam tsunami. Penelitian terhadap paleotsunami sejak 2011 yang dipimpin Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syah Kuala, Nazli Ismail, diperkirakan tsunami pertama melanda Pande pada pertengahan abad XIV.

Pada 500 tahun setelah itu, bencana kembali menghantam Gampong Pande. Tsunami terakhir pada 26 Desember 2004 silam yang menewaskan hampir 200 ribu orang dan meluluhlantakkan Banda Aceh.

Read More

Mari Kawal Pemilu 2014

Read More

Memahami Quick Count dan Exit poll

Jakarta - Pasca Pemilu 2014, ketegangan antar pendukung calon presiden mereda karena dengan metode quick count, kita sudah akan tahu siapa pemenang Pemilu pada saat itu juga.

Namun, bukannya kejelasan yang didapatkan, melainkan banyak diantara kita yang semakin bingung, karena lembaga-lembaga yang melakukan quick count memaparkan hasil yang berbeda-beda.

Ini patut dipertanyakan, karena sejarah quick count yang dimulai hampir 30 tahun yang lalu yang diawali di Filipina - yang saat itu digunakan sebagai sebuah kontrol atas penyelenggaraan Pemilu - kini menjadi upaya dalam membangun opini publik, yang tidak hanya menyedihkan dalam suatu “Pesta Demokrasi” namun membahayakan.

Pertama-tama, quick count (hitung cepat) bukanlah exit poll. Ini penting untuk disebutkan, karena ada lembaga survey yang selain melakukan quick count, juga melakukan exit poll, namun dalam pelaporannya ke masyarakat (setidaknya seperti yang dilaporkan di TV) tidak disebutkan secara jelas apakah data persentase pemenang Pemilu tersebut merupakan hasil quick count atau exit poll.

Exit poll adalah metode yang sangat sederhana, yakni dengan cara bertanya kepada pemilih setelah yang bersangkutan nyoblos, siapa yang dia coblos. Metode ini memiliki kelebihan: yakni cepat (tidak perlu menunggu setelah jam 1 siang) namun memiliki daya prediksi yang sangat rendah (dikarenakan adanya potensi bias yang sangat tinggi, yang membuat yang ditanya tidak memberikan jawaban yang jujur).

Quick count berbeda. Quick count mengandalkan pada prinsip prinsip statistika yang lebih kokoh (robust), dan karena mengandalkan prinsip prinsip keilmuan, serangkaian prinsip ini bukanlah merupakan pendapat atau dapat diinterpretasikan secara bebas dari lembaga penyelenggara quick count. Yang mungkin terjadi adalah: lembaga tersebut melakukan kekeliruan (inappropriate) atau penyalahgunaan (abuse). Dalam statistika, berlaku pernyataan “you can get statistics to say anything!”.

Pada kasus quick count, situasinya agak “tricky” (rumit, cenderung rapuh pada perdebatan). Maksudnya adalah, data yang digunakan oleh seluruh lembaga quick count, merupakan data yang sah (hasil penghitungan suara) dan karenanya masing masing bisa melakukan klaim bahwa datanya dapat diandalkan dan valid.

Namun, dan ini yang perlu diingat, bahwa quick count mengandalkan diri pada teori probabilitas (“kemungkinan”), dan probabilitas, agar supaya ia dapat digeneralisasikan ke populasi umum, membutuhkan serangkaian syarat yang harus dipenuhi.

Salah satu aspek probabilitas yang harus dipenuhi adalah the statistical law of large numbers. Dalam bahasa sederhananya, semakin banyak data yang digunakan, akan semakin akurat kemampuan prediksi data tersebut dalam mendekati kenyataan.

Aspek kedua yang juga fundamental untuk dipahami adalah central limit theorem, yakni sample data yang didapatkan secara berulang dari berbagai sample kelompok pada suatu populasi, pada akhirnya akan memunculkan data rata-rata (average) yang sejajar (representatif) dari populasi yang sebenarnya yang tergambarkan dalam bentuk kurva distribusi normal (berbentuk lonceng).

Implikasi praktis dari kedua teorema di atas dalam kasus quick count adalah: (1) seberapa banyak data sample digunakan oleh lembaga survey tersebut sebelum mereka yakin dalam menggeneralisasikan hasil tersebut?, (2) seberapa besar tingkat kepercayaan (confidence interval) atas data yang diperoleh terhadap populasi yang sebenarnya, dan (3) toleransi kesalahan (margin of errors) atas data yang dikehendaki/dijamin?

Ini penting untuk diketahui publik, agar jangan sampai opini publik terbangun bahwa si A atau si B menang Pemilu, namun ketika data tidak sesuai dengan data resmi KPU, baru kemudian margin of errors tersebut disodorkan (dengan kata lain, “wajar saja jika salah, kan toleransi kesalahannya memang besar”). Ahok di Sindonews.com bahkan menyebutkan ada margin error sebesar 4%, sementara ada lembaga survey yang menjamin error hanya kurang dari 1%.

Konsep dasar lain yang harus dipahami agar prinsip statistika yang disebutkan di atas menjadi nyata (hold true) adalah bahwa pemilihan sample harus dilakukan secara acak (random). Prinsip lain yang kemudian berhubungan -tetapi terpisah- dengan keacakan ini adalah, seberapa beragam (heterogeneity) atau seragamnya (homogeneity) suatu populasi dalam hal perilaku yang hendak diteliti?

Dalam kasus Pemilu, semakin kecilnya perkiraan selisih persentase perolehan antar kandidat, akan membutuhkan semakin besarnya jumlah sample (sample size). Jadi penentuan jumlah sample dalam quick count sedikit rumit, yakni tidak hanya memperhatikan jumlah pemilih yang berhak mengikuti Pemilu, namun juga tingkat keragaman dalam perilaku voting.

Di sinilah salah satu letak potensi “jebakannya”, yakni untuk menentukan tingkat keragaman atau keseragaman suatu populasi tidaklah mudah dan karenanya mesti mengandalkan hasil survey terdahulu (apabila ada) atau asumsi asumsi, yang bisa benar, bisa juga salah.

Lantas bagaimana menyikapi hasil quick count? Cara yang paling baik adalah, dengan menemukan parameter-parameter yang disebutkan di atas pada setiap lembaga survey yang menyodorkan hasil quick count nya. Atau, ikuti saran Dr. Phil, “the best predictor of future behavior is past behavior”. Jadi, lihat rekam jejak lembaga survey tersebut di masa lalu, dan gunakan judgement anda!
sumber:simon

Read More

Janji Kedua Capres-Cawapres Pasca Pemilu

Jakarta - Setelah masing-masing mengklaim meraih kemenangan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, yang berlangsung Rabu (9/7), dua pasang calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), yaitu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla, semalam secara bergantian menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas Indah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jokowi – Jusuf Kalla datang lebih dahulu pada pukul 21.20 WIB, sementara Prabowo – Hatta diterima pukul 22.40.

Seusai pertemuan, Jokowi mengatakan, Presiden SBY menyampaikan keinginan agar semua pihak dapat mendinginkan hati dan euforia kemenangan tidak berlarut-larut, agar massa yang berada di bawah atau akar rumput juga bisa tetap dalam kondisi dingin dan sejuk.

Jokowi siap menyanggupi keinginan Presiden SBY itu dan berjanji pasca-pencoblosan tidak ada lagi pawai kemenangan. "Euforia kemenangan hanya sampai malam ini saja," katanya (9/7).

Sementara Jusuf Kalla mengatakan, pihaknya siap menerima keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diterima setelah pertemuan Jokowi – Jusuf Kalla mengatakan, bahwa Presiden SBY meminta kedua pasangan capres-cawapres dapat menjaga ketenangan dan menghindari konflik horizontal.

"Kami katakan itu komitmen kami dari awal, kami terus-menerus menginstruksikan pada jajaran kami untuk terus tenang, sejuk, dan menahan diri," kata Prabowo.

Calon Presiden nomor urut satu itu meminta pihak yang lain jangan sampai melakukan aksi massa di lapangan, karena bisa  mengakibatkan terbentuknya perang persepsi bahwa pihak tertentu yang menang. "Situasi masih dinamis. Kita sama-sama menahan diri," katanya.

Read More

40.000 tentara Israel Dikerahkan ke Gaza

Jakarta - Pemerintah Israel memberikan izin kepada militer untuk memanggil 40.000 tentara cadangan di tengah operasi terhadap kelompok militan Palestina di Gaza.

Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet, Selasa (8/7), beberapa jam setelah Israel melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza.

Militer Israel, seperti dikutip dari BBC Kamis (10/7) mengaku, sejauh ini belum ada rencana dalam waktu dekat untuk menerjunkan tentara cadangan itu tetapi persetujuan pemanggilan ini merupakan rencana alternatif bila serangan ke Jalur Gaza perlu diperluas.

Namun menurut Pemerintah Israel, militer mungkin akan menerjunkan pasukan darat ke Gaza untuk menghentikan serangan roket terjadap Israel.

"Kami harus siap untuk mengambil opsi itu. Kami harus siap untuk eskalasi. Dan sejatinya kami menyiapkan hal ini. Kami telah memanggil sebagian tentara cadangan dan kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan di sekitar Jalur Gaza untuk opsi itu", kata Jubir Militer Israel, Letnan Kolonel Peter Lerner kepada BBC.

Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan sedikitnya tujuh orang tewas dan 70 orang mengalami luka-luka dalam serangan udara Israel di Gaza.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memperingatkan Israel untuk tidak menyebabkan eskalasi.

Read More

Siapa Pemimpin Demokrasi Baru 2014

Jakarta - Pesta Demokrasi Bangsa Indonesia mengantarkan rakyatnya untuk melakukan pemilihan siapa calon presiden ke-7 setelah SBY, Rabu (9/7/2014). Yang pelaksanaannya dimulai sejak pukul 07.00 pagi hingga pukul 13.00 WIB, WIT, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk itu dihimbau agar seluruh masyarakat diharapkan mendatangi TPS guna menyalurkan hak pilihnya. Pilihlah sesuai nurani anda, siapa pemimpin yang paling layak di antara kedua pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan Jokowi-Jusuf Kalla nomor urut 2, untuk memimpin negeri ini.

Berdasarkan data dari KPU RI, terhitung 190.307.134 jiwa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di 13.466 pulau di Indonesia akan memberikan hak pilihnya di 479.183 TPS.

Selamat mencoblos!

Read More

Jumlah Orang Stres Akan Bertambah Pasca Pilpres 2014

Jakarta – Pasca pilpres 2014, diyakini akan ada banyak orang-orang yang mudah tergaggu jiwanya dikarenakan mengalami stres ringan (gangguan jiwa normal).

Mengapa seperti itu, karena hampir setiap masa peralihan ataupun pemilihan pilpres 5 tahun sekali ini, cenderung kapasitas personal akan mudah terbawa emosi, baik yang bersifat positif, maka jangan heran, pasti akan menemukan satu atau lebih orang yang mengalami gangguan tersebut.

Sebenarnya Indonesia sudah pernah memiliki UU Kesehatan Jiwa No3/1966. Namun hanya mengatur dan melindungi, hak-hak orang yang mengalami gangguan jiwa saja. “Sejak 1992, UU ini hilang, karena masuk dalam UU Kesehatan. Hingga kemudian, RUU Kesehatan Jiwa masuk dalam prioritas prolegnas,”.
sumber:PK

Read More

SBY Melakukan Kejahatan Demokrasi Di Hong Kong

Jakarta(Care) - Konsulat Jenderal RI (KJRI) Hong Kong dinilai memihak Prabowo. Pemihakan ini pelanggaran terhadap kemanusiaan, kejahatan berat demokrasi, penginjak-injakan hak politik rakyat.

“Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) meminta Pilpres susulan, agar hak politik rakyat jangan sampai diberangus para birokrat yang di luar negeri kebanyakan hanya untuk menghabiskan uang rakyat,” demikian sikap Bara JP yang disampaikan Viktor Sirait di Jakarta Senin (7/7).

Bagi Bara JP, kejadian di Hong Kong sungguh ironis, sebab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DDIP) mempercayakan penunjukan saksi kepada Bara JP Hong Kong. Sebanyak 17 Relawan Jokowi Bara JP, ditunjuk menjadi saksi.

“Hati kami menangis, kebobrokan demokrasi terjadi di depan mata kami, ketika kami sendiri yang menjadi saksi. Namun kami tak punya wewenang lebih, sebab kami hanya saksi. Ini kejahatan,” ujar Relawan Bara JP Hong Kong seperti ditirukan Viktor.

Bara JP akan mengadukan masalah ini ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), supaya dunia mengetahui bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melakukan kejahatan kemanusian terhadap demokrasi. Dengan demikian, impian SBY menjadi Sekjen PBB akan lenyap.

“Kami tidak menganggap ini sebagai ketelodoran panitia, tetapi sudah merupakan disain. Bukan pula hanya disain Menteri Luar Negeri, tetapi disain Presiden SBY. Rakyat harus tahu, semua ini disain SBY. Di dalam negeri, permainan akan lebih kasar,” tegas Viktor, Bendahara DPP Bara JP.

Viktor, yang juga Ketua Satgas Relawan Anti Pilpres Curang, mengatakan, rakyat sendirilah yang harus melawan kezaliman demokrasi, yang sudah dipentaskan SBY dan rejim tanpa malu-malu. Semua itu mereka lakukan tanpa beban. Satgas, dukukuhkan Jokowi dua pekan lalu.

“Jika kecurangan masih berlanjut, kami yakin akan terjadi kerusuhan nasional. Semua pihak harus mengantisipasi. Hanya satu solusi mencegah kerusuhan, jangan ada kecurangan dalam Pilpres,” katanya.
Sementara itu Ketua Bara JP Benua Amerika, Helmi Wattimena menegaskan, pihaknya akan segera melapor ke PBB, mengadukan tindak kejahatan demokrasi Presiden SBY. “Semua negara harus tahu kejahatan SBY, maka SBY tidak boleh menjadi Sekjen PBB,” tegas Helmi.

Read More

Sanksi Mengganggu Pilpres 2014

Jakarta – H-1 Pilpres 2014, Polisi sebagai aparat yang utamanya bertanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri.

"Dengan mantap Polri akan menindak tegas siapapun yang mengganggu pelaksanaan pemilihan presiden, pada Rabu 9 Juli 2014". 

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian 

terdapat pada point B;

Polri akan menerapkan peraturan kapolri (perkap) nomor 1 nomor 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, kendali dengan menggunakan senjata api (tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masayarakat dan petugas)

“ Kami tahu kapan perkap dilakukan,” kata Kepala Badan Pemelihara dan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Putut Bayuseno kepada wartawan disela sela gelar pasukan pergeseran ke TPS dalam pengamanan Pilpres di Mapolda Metro Jaya, Senin (7/7).

Meski demikian, kata Putut, petugas akan mengedepankan langkah prefentif didalam penanganan keamanan pilpres. “ Tentunya kita akan mengedepankan langkah langkah prefentif,”.

Kesiapan Polri sudah dilakukan sejak pelaksanaan pemilihan calon legislatife (pileg).” Kita selalu antisifasi dan Polri sudah siap sejak pemilihan caleg kemarin, dengan menggelar pasukan disetiap polda,” ungkapnya.

Putut menghimbau, masyarakat untuk tidak terpancing dengan isu isu yang akan memecah belah yang berujung kepada gangguan keamanan. “ Pesan saya jadikan pemilu luber( labngsung umum bebas rahasia), dan jangan mudah terpancing dengan adanya inpormasi yang menyesatkan,”tambahnya.
sumber:pk

Read More

Gugatan Newmont

Jakarta - Bertempat di Kementerian Perekonomian di Jakarta, Senin (7/7), berlangsung pertemuan tertutup para menteri membahas gugatan Newmont kepada pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bahan mineral  mentah sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

“Pemerintah menyesali karena selama ini sebenarnya perundingan masih berjalan. Oleh karenanya pemerintah akan mengambil sikap yang tegas dalam hal ini.

Persiapan-persiapan telah dilakukan oleh pemerintah termasuk koordinasi antar kementerian terkait dengan langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, dengan ketegasan yang mungkin akan merugikan pihak Newmont sendiri apabila Newmont tidak segera mencabut  gugatan arbitrase tersebut,” kata Menko Perekonomian Chairul Tandjung seusai pertemuan.

“Kami masih membuka kesempatan kepada Newmont sekali lagi untuk kembali kepada perundingan. Kita kembali kepada partner yang baik, karena pada dasarnya pemerintah Republik Indonesia selalu ingin melindungi kepentingan investor, termasuk investor domestik dan investor asing  termasuk Newmont di dalamnya,” lanjutnya.

Pada kesempatan sama, Menteri Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik  mengatakan seharusnya Newmont paham bahwa proses negosiasi ulang butuh waktu untuk mencapai kesepakatan. Menteri Jero wacik juga memberi contoh langkah dan upaya yang dilakukan perusahaan tambang sebesar Freeport.

“Malah Freeport sudah menyetujui akan mengikuti Undang-Undang Minerba, tentu penandatanganannya nanti menunggu sidang kabinet. Kami harus laporkan dulu kepada bapak presiden tapi waktunya juga dalam waktu singkat, kita bikin cepat ini selesai, bukan jaminan perpanjangan kontrak, dia nyaman dengan MOU yang baru, kan kita tidak bisa perpanjang sekarang,” kata Menteri  Jero Wacik.

Pada 1 Juli  2014, PT. Newmont mengumumkan gugatan  arbitrase terhadap pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bahan mineral mentah. Dalam keterangan tertulisnya,  manajemen Newmont menjelaskan alasan gugatan tersebut untuk memperoleh putusan sela Newmont diizinkan mengekspor konsentrat tembaga agar operasional Newmont tetap berjalan karena saat ini puluhan ribu  ton konsentrat  mengandung tembaga menumpuk di gudang Newmont.

Manajemen Newmont menegaskan keinginan dapat tetap mengekspor bahan mineral mentah sekaligus juga untuk menyelamatkan sekitar 8.000 karyawan dan kontraktor yang terancam menerima pemutusan hubungan kerja atau PHK.  Pada 1 Juni 2014 Newmont sudah merumahkan sekitar 3.500 karyawan.

Sebelumnya pada tanggal 29 Mei 2014 Newmont bersama Freeport memutuskan mambangun smelter dengan uang jaminan Newmont sebesar 25 juta dollar Amerika, dan Freeport sebesar  115 juta dolar Amerika. Kedua perusahaan tambang milik Amerika Serikat tersebut juga bekerjasama dengan PT. Aneka Tambang(ANTAM).

sumber:care

Read More

8 Bukti Keterlibatan Asing Pilpres 2014

JAKARTA (CARE)- Sinyal adanya keterlibatan asing dalam Pilpres 2014 dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman.

Menurut Jajat, indikasi tersebut terlihat setelah selama dua bulan terakhir timnya melakukan pengamatan dan penelitian.

“Bukti-bukti ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY,” ujarnya, Selasa (8/7/2014).

Berdasarkan catatan NCID terdapat  delapan bukti intervensi asing dalam pilpres 2014, yakni:
Pertama, pernyataan keberpihakan dari majalah Time dan majalah The Economist. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.

Kedua, adanya intimidasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh Warga Negara Asing (WNA) yang mengampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Jokowi dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo. Tercatat beberapa WNI yang tinggal di Perth melaporkan kejadian ini melalui media sosial.

Ketiga, pernyataan keberpihakan kepada Jokowi oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman tagar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.

Keempat, kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan Allan Nairn sudah sejak lama selalu mencari peluang untuk memecah belah Indonesia.

Kelima, kemunculan iklan yang mempromosikan Jokowi dan mendiskreditkan Prabowo di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit, Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia.

Keenam kata dia, penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Jokowi, tidak lama setelah pertemuan Jokowi dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.
Ketujuh, pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo.

Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkrit campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.

Kedelapan, pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Pada 20 Juni 2014, Bloomberg mengatakan bahwa Prabowo-Hatta memborong saham MNC Group. Padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi alias fiktif.

Read More

Jelang Pilpres Waspadai Berita Menyesatkan

Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman meminta agar masyarakat mewaspadai pemberitaan menyesatkan oleh jurnalis asing.

Menuju hari pemungutan suara Pilpres 9 Juli 2014, menurut Kepala BIN, mulai beredar isu-isu dan rumor yang mendiskreditkan Aparatur dan Lembaga negara, serta mengarah pada upaya adu domba antar kelompok masyarakat. Isu ini disebarkan oleh oknum jurnalis asing.

Pemerintah dan seluruh jajarannya TNI, Polri, BIN dan Aparat Sipil Negara telah berkali-kali menegaskan untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2014.  Bahkan, menurut Marciano, ia telah berulangkali menegaskan tentang wajib hukumnya bagi seluruh aparat Intelijen untuk memegang teguh asas profesionalitas dan netralitas dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2014.

"Sehubungan dengan masih adanya berita-berita di beberapa media yang mengait-kaitkan BIN dengan isu ketidaknetralan, money politic dan adanya pernyataan jurnalis asing  tentang operasi rahasia Kopassus dan BIN untuk mempengaruhi hasil Pemilu, saya menegaskan bahwa itu sama sekali tidak benar dan sangat menyesatkan," kata Kepala BIN, Senin (7/7).

Hendaknya apa yang disampaikan pihak penyebar berita harus berdasarkan bukti nyata, bukan berdasarkan asumsi, rumors yang diangkat menjadi komoditas isu bagi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kata Marciano, BIN menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak begitu saja mempercayai isu-isu yang akan merugikan.

"Mari kita songsong hari pemungutan suara dengan damai dalam suasana yang menyejukkan.  Silahkan memilih pemimpin yang diyakini mampu membawa bangsa ini menuju masa depan Indonesia yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya," ungkapnya.

Marciano mengatakan KPU dan Bawaslu perlu mendapat dukungan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.  Untuk masalah keamanan, lanjutnya, percayakan kepada TNI/Polri yang sudah mengantisipasi dan mempersiapkan segala sesuatunya, untuk menjamin terlaksananya Pilpres yang aman dan damai.

Read More

Pilpres di Hongkong diwarnai Kericuhan

Hongkong - Kericuhan terjadi saat penyelenggaraan pemilihan presiden 2014 di Victoria Park, Causeway Bay, Hongkong, Minggu (6/7/2014). Ratusan pemilih membuka paksa pintu pagar TPS karena tidak diizinkan mencoblos.

Salah satunya adalah Fera Nuraini. Dia mengatakan sejak pukul 07.00 waktu setempat, Victoria Park sudah dipenuhi 13 tenda tempat pemungutan suara (TPS). Lalu, ada tenda besar berdiri di tengah lapangan.

Semakin sore antrean kian memanjang. Antrean di depan cukup padat. Hingga belakang pintu masuk pun, warga negara Indonesia masih mengular.

Menurut Fera, sekitar pukul 17.00 waktu setempat, TPS sudah ditutup. "Yang antre di bagian belakang tidak tahu kalau TPS sudah tutup. Akhirnya Jam 17.15, 500 lebih BMI (Buruh Migran Indonesia--red) membuka paksa pagar pintu masuk TPS," ujar Fera.

Dalam postingan yang dikutip Tribunnews.com, Fera mengatakan ratusan BMI itu meminta PPLN membuka TPS karena ingin menggunakan hak suaranya.

"Sayangnya, karena TPS sudah tutup jam 5 sore, mereka tetap tidak diizinkan mencoblos. Mereka kecewa, mereka marah bahkan ada yang menangis," tutur Fera.

"Kenapa gak bisa nyoblos? Buka! kami ingin nyoblos," ujar Fera menirukan teriakan para pekerja Indonesia di Hongkong tersebut.

Suasana lapangan pun berubah ramai. "BMI yang tidak bisa mencoblos terus teriak untuk buka, buka, buka tapi tetap tidak bisa karena TPS sudah tutup," kisah Fera.

Fera mengatakan mereka ini adalah BMI yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap dan datang ke TPS berbekal kartu tanda penduduk Hongkong.

Hingga pukul 17.30 sampai jam berbuka puasa, imbuh Fera, suasana masih panas. "Kecewa? Sangat kecewa pastinya," terang Fera.

Fera mengatakan warga yang tidak bisa mencoblos terus melancarkan aksi protes. Mereka mengikuti panitia yang lalu lalang di lapangan untuk membuka TPS.

Sekadar informasi, DPT di Hongkong untuk Pilpres 2014 tercatat ada 114.626 orang. Sementara ketika Pemilihan Umum Legislatif, ada 102 ribu lebih.

Yang konfirmasi mencoblos via pos sebanyak 18 ribu lebih. Sebanyak 2.000 surat kembali ke KJRI karena alamat kurang jelas atau si penerima sudah pindah. Yang datang langsung ke TPS 32 ribu lebih. Waktu Pileg, yang datang ke TPS 6.000 lebih.

Hingga berita ini disusun, belum diketahui tanggapan dari KPU, Bawaslu, KJRI, maupun PPLN Hongkong.

Read More

MoU Pemerintah dan PT Freeport Indonesia

Jakarta - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia segera menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) amandemen kontrak pertambangan, dalam waktu dekat. Hal ini menyusul tercapainya kesepakatan renegosiasi kontrak karya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar mengatakan pada MoU yang akan ditandatangani itu tercantum kepastian investasi bagi Freeport setelah berakhirnya kontrak di 2021. Hanya saja kepastian itu bukanlah dalam bentuk perpanjangan kontrak.

"Di dalam draf MoU itu kami buat persyaratan-persyaratan yang mereka harus penuhi. Artinya kalau persyaratan sudah disepakati dan dievaluasi pemerintah maka itu dipertimbangkan untuk diperpanjang (izin pertambangannya)," kata Sukhyar di Jakarta, Senin (07/07).

Sukhyar menjelaskan pemberian perpanjangan kontrak bukanlah wewenang pemerintahan saat ini. Pasalnya permohonan perpanjangan kontrak diajukan paling cepat dua tahun sebelum masa berakhir. Lagi pula, dia menyebut tidak ada lagi bentuk kontrak karya melainkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) apabila Freeport diberi kesempatan melakukan kegiatan pertambangan.

"Keberlanjutan operasi tetap pemerintahan yang akan datang yang memberikan kepastian. Tapi, jangan sampai keputusan sekarang ini menyandera pemerintahan nanti," ujarnya.

Lebih lanjut Sukhyar menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi Freeport agar pemerintahan mendatang memberi pertimbangan kelanjutan operasi. Persyaratan itu antara lain terwujudnya pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri (smelter). Rencananya smelter itu akan dibangun di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas 400 ribu ton copper katode .

Read More