Masalah Pendistribusian buku teks pelajaran kurikulum 2013

Jalur - Departemen Pendidikan dan kebudayaan melalui penyaluran buku pegangan untuk siswa sekolah dasar menengah dan atas telah melakukan pendistribusian melalui sistem buku elektronik, dalam hal ini sedang mengupayakan pendistribusian tersebut dengan cara mengunduh disalah satu link bagi para siswa maupun guru didinas pendidikan nasional.

Namun didalam pelaksanaan penyaluran buku panduan tersebut yang telah dirancang didalam Kurikulum 2013 sampai saat ini belum distribusikan dengan baik.

“Terutama untuk penyediaan buku Kurikulum 2013 ditingkat SD masih belum selesai. Masih kurang banyak. Sekolah banyak yang belum menerima,” jelas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun disela Rakor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis, 28/8/2014.

Lasro mengaku kasus belum memaksimalkan pendistribusiannya mengenai buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang ada disemua level pendidikan mulai dari SD, SMP, SMK dan SMA. Tetapi kekurangan yang paling diperparah terjadi pada tingkat SD.

“Kami hanya bisa melakukan koordinasi terus dengan Kemendikbud. Kepada sekolah-sekolah ada yang kami minta untuk mengunduh di internet, ada juga yang kemudian foto copi,” jelas Lasro.

Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad mengakui bahwa ada tiga persoalan krusial terkait pengadaan buku teks pelajaran tingkat SD. Pertama banyak penyedia tidak mencetak sesuai pesanan karena terkendala pembayaran yang tidak sesuai harapan.

“Meski kita sudah jamin untuk tetap bayar, tetapi banyak percetakan yang tadinya sanggup memilih lempar handuk. Ya logika bisnis dengan logika birokrasi kan nggak sama,” jelas Hamid.

Kedua soal distribusi. Dari 31 penyedia ada 11 penyedia yang menggunakan PT Pos Indonesia dan pos logistik. Ternyata kapasitas dua distributor tersebut tidak maksimal.

Dan masalah ketiga, adalah terkait pembayaran. Walaupun BOS buku dan bansos buku sudah sampai ke sekolah, tidak serta merta mereka langsung membayar.

“Mereka tetap harus konsultasi dulu ke UPTD dan dinas. Walau sebenarnya itu tidak perlu,” tegasnya.

Saat ini Kemendikbud masih terus memantau terkait pengadaan dan pendistribusian buku teks pelajaran kurikulum 2013.

Read More

Diduga Rusia Terlibat Dalam Perang Ukraina

Jalur - Amerika Serikat (AS) pada Kamis (28/8/2014) menuduh Rusia terlibat langsung dalam perang di Ukraina timur. Tuduhan itu muncul setelah pasukan separatis merebut wilayah dan memukul mundur pasukan Ukraina.

”Ada peningkatan jumlah pasukan Rusia yang melakukan intervensi langsung dalam pertempuran di wilayah Ukraina,” tulis Duta Besar AS untuk Kiev,  Geoffrey Pyatt di akun Twitter-nya.

”Rusia juga telah mengirimkan sistem pertahanan udara terbarunya termasuk SA-22 ke Ukraina timur, dan sekarang terlibat langsung dalam pertempuran,” lanjut Pyatt.

Pemerintah Ukraina yang mulai kewalahan sedang meminta bantuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, mengatakan NATO dan intelijen Polandia memiliki bukti bahwa unit tentara Rusia beroperasi di Ukraina.

Sebelumnya,  Wakil Komandan Batalyon Donbas Ukraina, Mykhailo Lysenko, membenarkan, bahwa telah terjadi pertempuran di wilayah yang hanya berjarak 20 km dari perbatasan Rusia.

Pertempuran terjadi setelah tank-tank tempur yang dia sebut dari Rusia bermunculan untuk mendukung separatis di Ukraina timur.”Ini adalah invasi besar-besaran," kata Lysenko, mengacu pada pertempuran tersebut, seperti dikutip CNN.

Rusia hingga kini menepis terlibat perang di Ukraina. Padahal, Ukraina telah membuktikannya dengan menangkap para tentara Rusia yang ketahuan memasuki wilayah Ukraina.
sumber:sindo

Read More

AS dan Ukraina Kerjasama Nuklir

Jalur - Amerika Serikat (AS) dan Ukraina telah sepakat melakukan kerjasama program nuklir. Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) cemas, karena keselamatan dan keamanan dunia bisa terancam.

Kerjasama itu memungkinkan bagi AS untuk memasok bahan bakar atom atau nuklir ke Ukraina. OSCE juga berbagai keprihatinan dengan Rusia, negara yang selama ini bersitegang dengan Ukraina sejak krisis Ukraina pecah.

Kepala OSCE yang juga Presiden Konfederasi Swiss, Didier Burkhalter, mengatakan bahwa pihaknya khawatir tentang keselamatan dunia sehubungan dengan niat AS untuk memasok bahan bakar nuklir kepada Ukraina.

“Swiss berbagi pandangan tentang keselamatan nuklir,” demikian pernyataan tertulis Burkhalter sebagaimana dikutip Itar-Tass, Kamis (28/8/2014).

”Keselamatan nuklir adalah perhatian utama dari kebijakan nuklir Swiss,” lanjut dia. ”Dalam hal ini, pemimpin Swiss mengingat usulan untuk mengamandemen Konvensi Keselamatan Nuklir untuk menghindari kontaminasi jangka panjang jika terjadi kecelakaan nuklir.”

“Kami akan senang untuk menyambut dukungan kuat dari Federasi Rusia sehubungan dengan proses persiapan, serta memperkuat Konvensi Keselamatan Nuklir,” imbuh Burkhalter.

Namun, menurut pendapat Burkhalter ini, nasib keselamatan fasilitas nuklir di Ukraina perlu perhatian. Rusia pernah menertawakan AS, ketika hendak menangani nuklir Ukraina. Sebab, fasilitas nuklir di sana merupakan buatan Rusia yang tidak semua pihak mampu menanganinya.
sumber:sindo

Read More

Mantan Direktur Penyidikan KPK Diperiksa diduga Terkait Kasus Hambalang

Jalur - Belum tuntasnya kasus Tipikor menimpa sejumlah nama mantan Ketum Partai Demokrat dan Bendahara, serta mantan Menpora Andi Malaranggeng, kali ini Tim penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) siang ini telah memeriksa mantan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Yurod Saleh dan pengacara Djufri Taufik, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang Bogor, Jawa barat.

"Yurod yang tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.55 WIB, dengan mengenakan baju safari hitam tersebut tidak berkomentar apapun dan langsung masuk ke ruang steril tempat saksi menunggu.

Perlu diketahui, Yurod pernah berkarir di KPK dan sempat menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK selama enam bulan. Namun Yudrod dikembalikan KPK kepada institusi asalnya, Mabes Polri pada Maret 2012, karena diduga terkait dengan kasus Hambalang dan kasus pada pemilihan Deputi Bank Indonesia.

Selain itu, KPK juga memanggil mantan pengacara Mindo Rosalina Manullang, yaitu Djufri Taufik sebagai saksi kasus Hambalang. Namun, Djurfi belum terlihat memenuhi panggilan.

Read More

APBN Menentukan Pasokan BBM

Jalur - Setelah pemerintah menetapkan calon terpilih Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, saat ini pemerintahan transisi antara SBY dan Jokowi sedang membahas penentuan rekapitulasi anggaran 2015, salah satunya tentang subsidi BBM.

Perlu diketahui saat ini dengan akan dikeluarkannya aturan perubahan subsisi tersebut yang mengakibatkan, disejumlah SPBU mengalami kekurangan bahan bakar, sehingga banyak masyarakat harus mengalami antrean yang cukup panjang dan berimbas kemacetan kendaraan hingga membuat aktifitas masyarakat menjadi berkurang, terutama yang dilakukan oleh para petani dan nelayan yang saat ini tidak berlayar untuk mencari ikan dikarenakan, kurangnya bahan bakar minyak.

Terlebih untuk memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang ada saat ini di tingkat eceran terutama di Salatiga, Jawa Tengah sudah mencapai harga Rp 8.000 per liter dari harga sebelumnya Rp 7.000 per liter dikarenakan akibat tersendatnya pasokan BBM.

Karena berkurangnya pasokan BBM ini banyak para penjual eceran harus dibatasi dalam membeli BBM guna dijual kembali.


Dan sampai saat ini sudah banyak wilayah wilayah mengalami ketersendatan pasokan BBM.

Read More

Isu Keterkaitan Perwira Terima Suap Judi Online Tidak Benar

Jalur - Sejak terungkapnya kasus suap yang menimpa perwira dari kepolisian, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bekerjasama dengan Mabes Polri sedang dalam mendalami kasus dugaan keterlibatan dua perwira di Jawa Barat yang terkait suap judi online.

Apa yang disampaikan Komisioner Kompolnas, M. Nasser saat menghadiri Kongres Internasional di Bali, Jumat (22/08/14).

Ia menegaskan, kasus suap dan sejenisnya tidak ada di tubuh Polri sebagai aparat melayani masyarakat dalam menangani hukum. Menurutnya, kasus dua perwira ini dinilai mencederai Polri dan tindakan Mabes Polri memberikan sanksi tegas sangat diapresiasi oleh Kompolnas.

Terkait adanya isu oknum-oknum polisi yang mengumpulkan uang dengan cara suap maupun pungli, untuk membiayai sekolah yang lebih tinggi atau mengejar pangkat. Kompolnas menegaskan, hal itu tidak benar dan hanya dalih bagi mereka yang melakukan praktek-praktek ilegal tersebut.

Read More

Prabowo: Masih ada jalan ke Pengadilan PTUN dan MA

Jalur - Calon Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan masih ada jalan lain untuk mendapatkan keadilan dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait Pilpres 2014 selain di Mahkamah Konstitusi.

"Kita masih ada jalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kita juga masih bisa ke Mahkamah Agung (MA)," kata Prabowo saat menghadiri Silaturahmi dan Halalbihalal dengan tim Koalisi Merah Putih wilayah Jabar di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Selasa (19/8).

Ia menuturkan sengketa Pilpres 2014 masih dalam tahapan penyelesaian secara hukum di MK, karena itu pihaknya berharap seluruh hakim di MK melaksanaan tugasnya dengan baik, jujur dan adil. "Kita berharap dan kita berdoa bahwa hakim-hakim MK akan melaksanakan tugasnya dengan baik," kata politisi Partai Gerindra itu.

Tidak hanya jalur politik, Prabowo mengungkapkan pihaknya juga masih memiliki jalur politik yakni kekuatan di parlemen tingkat DPR RI dari partai koalisi Merah Putih yang mencapai 63 persen. "Kekuatan politik kita juga masih sangat kuat," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Ia menjelaskan pengaduan pilpres ke MK bukan karena tidak menerima hasil pilpres, tetapi ingin membuktikan telah terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi 2014. Prabowo menyatakan tidak ingin lahirnya suatu pemerintahan dari kebohongan atau kecurangan, karena cara memerintahnya tidak akan benar dan dikhawatirkan ditinggalkan rakyatnya. "Manakala kecurangan sudah diketahui rakyat, pemerintah tidak akan dipercaya oleh rakyat," kata Prabowo.

Ia berharap Koalisi Merah Putih dapat terus kompak dan berjuang mendapatkan keadilan. Ia menyampaikan terima kasih kepada warga Jabar yang telah mendukung dan diminta untuk tidak menangis karena Prabowo kalah. "Saya minta ibu-ibu jangan nangis. Perjuangan ini baru mulai. Ibu-ibu harus siap bikin dapur umum dimana-mana," kata Prabowo di hadapan massa pendukungnya.
sumber:republika

Read More

Rizal Ramli: RAPBN kali ini benar-benar buruk

Jalur -  Presiden baru yang akan berkuasa di Indonesia menggantikan SBY bisa mati berdiri apabila terpaku pada APBN 2015 yang disorongkan SBY tanggal 15 Agustus lalu.

Pendapat itu disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi bertema Membedah RAPBN 2015 di Press Room DPR, Kamis siang (21/8).

Hendrawan mengatakan, dirinya sepakat dengan pendapat mantan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian Rizal Ramli yang berbicara sebelumnya bahwa RAPBN 2015 sama sekali tidak memberi ruang gerak di bidang fiskal.

“RAPBN kali ini benar-benar buruk, bahkan yang terburuk dalam sejarah kita. APBN miskin stimulus dan miskin terobosan. Seperti kata Bang Rizal, tanpa kebijakan terobosan, presiden bisa mati berdiri,” tukasnya.

Menurut Hendrawan Fraksi PDIP di DPR tengah membedah RAPBN 2015 ini. Dia berharap akan ditemukan jalan untuk keluar dari jebakan-jebakan di dalamnya.

“Apa yang disampaikan senior dan mentor saya, Bang Rizal Ramli, sudah sangat tepat. Bisa dikatakan masukan-masukan tadi seperti setengah jadi. Tinggal dirapikan dan dieksekusi,” ujar Hendrawan.

Sebelum itu Rizal Ramli mengatakan RAPBN 2015 tidak akan membawa perubahan berarti. Tahun depan ekonomi hanya akan tumbuh sekitar 5 hingga 5,5 persen.

“Rakyat akan kecewa dan mungkin malah jadi marah,” ujarnya.

Rizal Ramli menyarankan, pemerintah yang baru nanti berani membuat terobosan dan inisiatif dalam kebijakan ekonomi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membongkar RAPBN 2015 dan memperbaiki postur anggaran. Dia menyarankan agar subsidi listrik dan BBM dibedah.

“Apakah benar solusi menyelamatkan APBN adalah dengan memangkas subsidi yang pasti memberatkan rakyat. Saya yakin, (bila subsidi dicabut) yang terjadi adalah inefesiensi, KKN, dan salah manajemen,” kata Rizal Ramli.

“Pemerintah harus cerdas, jangan selalu mengambil langkah gampang dengan menaikkan harga. Itu tidak kreatif. Kalau menyusun anggaran hanya begitu caranya, cukup anak kuliah semester 1 juga bisa,” kata dia lagi setengah bercanda.
sumber:rmol

Read More

ISIS Penggal Wartawan Amerika

Jalur - Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bereaksi keras atas pemenggalan wartawan Amerika Serikat, James Foley, sebagaimana video yang diunggah oleh anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada Selasa (19/8/2014).

Perancis berkeinginan anggota Dewan Keamanan PBB dan negara di kawasan Timur Tengah berkoordinasi menyikapi ISIS. Presiden Perancis, Francois Hollande, menyerukan dimulainya konferensi internasional untuk membahas cara mengatasi ISIS.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengutuk pembunuhan Foley ini. Dia menyebut pemenggalan itu sebagai pembunuhan keji yang menegaskan teror ISIS.

Menteri Luar Negeri Irak Hoshiyar Zebari mendesak kalangan internasional mendukung negaranya melawan ISIS. Adapun Jerman dan Italia mengatakan siap mengirim senjata untuk memperkuat militer Irak melawan ISIS.

Kesediaan Jerman mengirimkan senjata ke daerah konflik tersebut merupakan kejadian pertama setelah Perang Dunia II. Selama ini Jerman cenderung menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer setelah Perang Dunia II.

Video yang diunggah ISIS memperlihatkan "prosesi" pemenggalan Foley (40), termasuk penyampaian pesan dalam bahasa Inggris berlogat London oleh salah satu anggota ISIS dan pesan tertulis yang dibacakan Foley.

Foley hilang di Suriah pada 22 November 2012. Sebelumnya dia sudah mengalami penculikan pula di Libya tetapi kemudian dibebaskan. Analis intelijen Amerika Serikat memastikan video pemenggalan Foley adalah asli.

Dalam video itu terlihat pula wartawan lain Amerika yang diyakini sebagai Steven Sotloff. ISIS menyatakan dalam video pemenggalan itu bahwa hidup Sotloff akan tergantung kebijakan Amerika terkait ISIS maupun situasi di Irak dan Suriah.

Video ini diunggah di YouTube setelah Amerika Serikat kembali melakukan serangan udara di Irak pada awal bulan ini untuk pertama kalinya sejak akhir pendudukan AS pada 2011.
sumber:tribun

Read More

Film Picu Kontroversi di India

Jalur -  Hari itu, 31 Oktober 1984. Indira Gandhi, perdana menteri India saat itu, berjalan melewati pintu gerbang kediamannya di 1 Safdarjung Road, New Delhi setelah diwawancarai Peter Ustinov -- aktor terkenal Inggris yang sedang membuat film dokumenter untuk televisi Irlandia.

Beant Singh, salah satu penjaga di gerbang itu, menarik senjata dari pinggang dan menembak Indira Gandhi tiga kali. Satwant Singh, penjaga lain di gerbang itu, mengeluarkan senapan otomatis dan memberondong tubuh tak berdaya sang perdana menteri dengan 30 peluru.

Indira Gandhi terkapar bersimbah darah. Beant dan Satwant meletakan senjata dan mengangkat tangan. Keduanya dibawa ruang tertutup. Beant ditembak mati. Satwant dibiarkan hidup untuk menghadapi sidang pengadilan.

Kehar Singh, satu penjaga lainnya, ditangkap dengan tuduhan konspirasi. Di penjara Tihar Delhi, Satwant dan Kehar dijatuhi hukuman gantung.

Insiden di atas direkonstruksi oleh sutradara Ravinder Singh, dan diangkat ke film dengan judul Kaum De Heere, atau Permata Komunitas. Film akan dirilis Jumat (22/8), atau tiga dekade kurang sedikit setelah pembunuhan itu. India gempar. Muncul pro dan kontrak di hampir seluruh pelosok India.

Partai Kongres, kekuatan politik warisan Dinasti Gandhi yang pernah mendominasi India, menulis surat ke perdana menteri dan meminta film itu dilarang karena memuliakan pembunuh. Badan Intelejen India memperingatkan akan kemungkinan terjadinya kekerasan setelah film diputar di banyak bioskop.

Sejenak melihat ke belakang, pembunuhan Indira Gandhi sekadar pembunuhan politik biasa, tapi lebih dari itu. Pembunuhan terjadi setelah Indira Gandhi menginstruksikan penyerbuan tentara ke Kuil Amritsar, tempat suci kaum Sikh, untuk mengusir gerilyawan yang bersembunyi.

Ribuan orang terbunuh dalam peristiwa itu. Ratusan ribu kaum Sikh marah, sedih, dan dendam. Dua diantaranya adalah Beant dan Satwant. Namun tindakan keduanya memicu kerusuhan komunal lanjutan, yang ditaksir menewaskan sekitar 3.000 kaum Sikh di seluruh India.

Pemicu kontroversi adalah film ini bercerita tentang Beant dan Satwant, yang dianggap permata komunitas Sikh, bukan tentang Indira Gandhi -- yang menurut pendukungnya di Partai Kongres adalah 'permata India'.

Partai Kongres di Punjab mengancam akan melakukan aksi protes di jalan-jalan jika film dirilis. "Film itu bercerita tentang pembunuh sebagai pahlawan," ujar Vikramjit Singh Chaudhary, ketua pemuda Partai Kongres yang menulis surat ke perdana menteri.

Ravinder Singh membantah asumsi itu. "Saya mengikuti pengadilan Satwant, membaca laporan penyelidikan polisi, dan menghabiskan banyak waktu dengan keluarga Beant Singh, sebelum membuat film ini," ujarnya kepada BBC Hindi.

Menurut Ravinder, Kaum De Heere bukan film tentang keduanya. "Ini film tentang pembunuhan politik," ujarnya. "Jika film tentang pembunuhan tokoh-tokoh dunia lainnya bisa dibuat, mengapa film tentang pembunuhan Indira Gandhi tidak."

Argumentasi Ravinder mungkin benar. Tapi semua tahu dia orang Sikh. Singh adalah identitas untuk pemeluk Sikh, komunitas keagamaan yang dibangun Guru Nanak. Jadi, siapa orang di luar Sikh mau percaya jika film ini bebas isu sensitif.

Read More

MoU Polri dan KPK Komitmen Pengendalian Gratifikasi

Jalur - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Sutarman memberikan paparan langsung dalam pertemuan antara Polri dan KPK mengenai MoU Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Polri.  Dalam pertemuan antara kedua lembaga yang masing masing dihadiri para petinggi terlihat Pimpinan KPK Abraham Samad dan pejabat KPK lainnya serta para jajaran petinggi kepolisian. Rupatama, Mabes Polri. Selasa, 19/8/2014.

Isi dari pertemuan antara kedua belah pihak, dalam hal ini Polri telah melakukan komitmen dalam melakukan langkah sosialisasi pengendalian gratifikasi dilingkungan Kepolisian. Sutarman menyampaikan, bahwa Bangsa Indonesia harus bebas dari Korupsi. Melalui sosialisasi tersebut juga mengajak serta masyarakat didalam melakukan pencegahan. Dengan adanya sosialisasi ini juga akan membantu Polri dalam menyusun Government. Ucapnya.

"Siapapun yang melanggar hukum akan mempengaruhi menurunnya kepercayaan terhadap polri, tentu saja Polri akan melaksanakan dengan maksimal komitmen tersebut. Tambahnya.

Kapolri menghimbau untuk melakukan secara maksimal dalam penegakan hukum, untuk itu diperlukan perhatian secara maksimal dalam penegakan hukum dan diperlukan kerjasama secara sinergi antara polri, kejaksaaan, instansi, bpk, dll. Pemerintah juga telah melakukan peraturan tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan tentang istruksi zona bebas dari korupsi.

Kapolri juga memerintahkan kepada seluruh anggota polri agar tidak menerima gratifikasi berupa parsel dan lain-lain. Melalui pencanangan bebas bersih dalam korupsi ini, perlu upaya pengendalian sehingga dapat terlaksana secara optimal sehingga penandatanganan komitmen dan pemahaman gratifikasi dapat dipahami oleh semua.

Hal sama yang juga disampaikan Ketua KPK Abraham Samad, bahwa komitmen tersebut akan mengurangi perilaku yang menyimpang dari segala sesuatu yang dapat memberikan fasilitas, dengan kata lain bahwa kejahatan korupsi dapat terjadi didalam institusi sehingga hal ini dapat terjaga.

Penerapan sosialisasi gratifikasi dilingkungan kepolisian ini sangatlah strategis dan tidak kalah pentingnya dalam pengayoman dan ketertiban keamanan  masyarakat, sehingga dengan adanya hal tersebut akan terciptanya kesejahteraan rakyat serta memelihara sistem administrasi nasional.

Samad juga menyampaikan bahwa pelayanan yang baik adalah instrumen yang baik dan wewenang pengendalian moral institusi yang baik dan prima, melalui pembangunan sistem gratifikasi  dapat membuat pengendalian yang utuh di Republik Indonesia. Dan dalam upaya ini dapat mempererat antara Polri dan KPK memberikan suatu keutuhan dalam melakukan pengendalian. (sagi)

Read More

Menanti Keputusan MK Apa akan ada Pemilu Ulang

Jalur - Pakar hukum memprediksi Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberikan putusan sela berupa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) yang akan diputuskan pada tgl 21 Agustus mendatang.

Hal yang akan benar-benar akan dipertimbangkan dalam putusan MK adalah soal legalisasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang tidak memiliki dasar hukum pada Pilpres 2014. Sehingga kemungkinan besar MK akan memutuskan PSU.

Saya perkirakan MK akan perintahkan PSU di banyak daerah, kata ahli hukum dan pemilu, Said Salahudin, Senin (18/8/2014) malam. Said merupakan salah satu saksi ahli yang diajukan oleh Tim pemohon gugatan yaitu Prabowo Subianto- Hatta Rajasa.

Direktur Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi itu mengatakan, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus mengadakan PSU kemungkinan berjumlah banyak dan tidak bisa diprediksi.

Tapi jika mengacu pada putusan MK no 102/PUU-VII/2009 mungkin PSU akan dilakukan di sekitar 128 ribu 130 ribu TPS, kata Said. Total jumlah TPS yang dipakai saat Pilpres 9 Juli lalu berjumlah 477.291 TPS.

Menurut Said, hal yang layak disoroti di sidang MK kali ini adalah adanya DPK dan DPKTb versi KPU pada Pilpres 2014. Keputusan MK no 102 /2009 yang merupakan turunan dari UU no 42 /2008 memutuskan bahwa yang boleh memilih memakai jalur DPK dan DPKTb adalah WNI yang memakai KTP dilengkapi Kartu Keluarga.

Sedang untuk Pilpres kali ini KPU hanya mensyaratkan KTP saja tanpa persyaratan lain untuk mencoblos dengan jalur DPK dan DPKTb, kata Said. Pada Pemilu Legislatif lalu, pengguna DPK DPKTb harus memberi KTP dan surat keterangan domisili oleh Kepala Desa dan Lurah.

Padahal menurutnya KPU tidak berwenang tetapkan ketentuan syarat mencoblos hanya menggunakan KTP saja. Tak bisa semudah itu mengubah UU, artinya harus ada amandemen terhadap UU 42. Juga Perppu untuk aturan MK no 102, kata Said.

Read More

Marzuki Alie Diduga Terima Uang Dari M Nazarudin

Jalur - Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami adanya dugaan penerimaan uang US$1 juta atau sekitar Rp11 miliar dari perusahaan milik Muhammad Nazaruddin kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie.

"Keterangan saksi atau terdakwa di depan hakim itu tentu didalami, apakah ada bukti-bukti pendukung atau tidak. Misalnya apakah pengakuan pemberian itu ada bukti pemberiannya," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Senin 18 Agustus 2014.

Dia menambahkan, KPK akan mendalami pengakuan yang diungkapkan oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis di persidangan itu. Jika memang ada bukti pendukung, maka hal itu bisa saja dikembangkan.

"Jadi dilihat apakah didukung bukti-bukti. Kalau didukung, tentu dilakukan pengembangan perkaranya, misalnya dibuka penyelidikan baru," kata Johan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie disebut menerima uang sebesar US$1 juta dari perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Hal tersebut diungkapkan mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis saat menjadi saksi untuk terdakwa Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Adanya pemberian uang tersebut berawal ketika Anas yang menanyakan perihal berita acara Nazaruddin yang menyebutkan ada permintaan uang dari Anas ke Nazar sebesar US$1 juta. Dalam BAP tersebut, disebutkan Anas meminta uang itu melalui Blackberry Messenger.

BAP itu menyebut bahwa Anas meminta uang itu untuk membayar pembelian tanah di Yogyakarta. Nazar kemudian meminta uang itu kepada Yulianis. Namun, Yulianis mengatakan bahwa uang tersebut tidak ditujukan kepada Anas.

Menurut Yulianis, ajudan Nazar yang bernama Iwan menyebutkan uang itu diantar kepada Marzuki. "Yang saya ingat yang 1 juta dolar itu ke Pak Marzuki," kata Yulianis.

Read More

Kurang Kelengkapan Berkendara Akan di Penjara 1 Bulan

Jalur - Perlu diketahui pengendara sepeda motor yang mengemudikan kendaraannya di jalan raya tanpa memenuhi persyarataan teknis dalam berlalu lintas, seperti kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dapa dikenakan sanksi pidana kurungan 1 bulan dan denda maksimal Rp.250 ribu.

Peraturan tersebut, tertuang dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009.

” Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” bunyi pasal 285 ayat 1.

Read More

Jalur Pendakian Gunung Lawu Ditutup

Jalur - Pasca kebakaran yang terjadi di sejumlah titik yang ada di gunung Lawu, pihak Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Lawu dan sekitarnya (KPH Lawu Ds), menutup jalur pendakian di gunung tersebut.

"Kebakaran hutan terjadi sejak Sabtu (16/8/2014) malam. Untuk titik kebakaran terdapat di petak 73, RPH Sarangan, BKPH Lawu Selatan, KPH Lawu Ds. Atau tepatnya di Pos 5 jalur pendakian jadi untuk sementara jalur pendakian kita tutup," ujar Asper BKPH Lawu selatan, KPH Lawu Ds, Marwoto, Senin (18/9/2014).

Menurut dia, penutupan jalur pendakian tersebut berlaku baik untuk jalur pendakian yang melalui pintu Cemoro Sewu di Plaosan, Kabupaten Magetan, maupun pintu Cemoro Kandang yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

"Jalur pendakian ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu demi keselamatan para pendaki sendiri. Dan saat seperti ini memang banyak pendaki yang memadati gunung lawu untuk merayakan HUT RI di puncak," ucapnya.

Marwoto mengatakan, hingga kini pihaknya dan para terkait lain masih berupaya untuk memadamkan kebakaran hutan. Cuaca yang kering dan panas membuat api dengan cepat menjalar."Kami sejak semalam sudah berupaya memadamkam api, namun sulit. Hal itu karena kondisi yang gelap dan lokasi kebakaran cukup curam," katanya.

Hingga kini Perhutani KPH Lawu Ds belum dapat memastikan luasan hutan yang terbakar. Pihaknya masih menangani masalah tersebut lebih lanjut.

Read More

Berikut Ciri-ciri Uang NKRI

Jalur - Uang terbitan baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah berlaku sejak 17 Agustus 2014. Bagaimana ciri-Cirinya?

Secara umum, desain uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2004 yang beredar saat ini.

Perbedaan utama antara lain dikenali dari: (i) Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” pada bagian muka dan belakang uang; (ii) Penandatangan uang dari yang sebelumnya Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

Bank Indonesia bersama Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 mulai diberlakukan, dikeluarkan, dan diedarkan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2014 yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam keterangan resmi, BI menyebutkan sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014.

Read More

Selama 4 tahun Ada 185 Kepala daerah Terlibat Korupsi

Jalur - Setelah Negara Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-69 dan mengawal demokrasi dengan memberantas korupsi yang sudah sekian lama menjamur. Dalam momentum kemerdekaan ini dan melihat perkembangan selama empat tahun kebelakang, sudah terbukti ada 182 kepala daerah yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.

Informasi yang didapat melalui (ICW) Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Tama S Lakun. Mengatakan, Saat ini sudah ada otonomi daerah sebagai pelaksana namun faktanya masih banyak kepala daerah dan anggota DPRD melakukan korupsi dan menjadi tersangka.

Tama mengatakan, hampir tidak mungkin lagi mengandalkan pemberantasan korupsi di daerah apalagi mengandalkan pembangunan yang diciptakan oleh kemerdekaan.  

Tama menambahkan, pemerintah daerah menjadi instansi yang paling banyak melakukan tindakan korupsi sebanyak 97 kasus. Dan DPRD menempati posisi kedua sebanyak 21 kasus korupsi.

Sementara 5 posisi teratas korupsi berdasarkan instansi yakni pemerintahan daerah, DPRD, Dinas PU, kementerian dan dinas pendidikan.

Read More

Catatan UNAS: Ada Fakta Lain yang Dihilangkan

Jalur -  Pasca tuntutan yang disampaikan mahasiswa mengenai kebijakan aturan yang dikeluarkan kampus, dengan hasil yang sangat ALOT, membuat pihak rektorat melakukan pengamanan berlapis dengan menambah puluhan satuan pengamanan khusus dengan cara menyewa. 

Melihat tuntutan yang semakin melebar dan tidak juga ada tanggapan atau hasil benang merah persoalan, pihak rektorat mengundang jajaran kepolisian untuk melakukan sterilisasi. dari hasil tersebut selanjutnya ditemukannya narkoba dilingkungan kampus oleh anggota kepolisian Polres Jakarta Selatan dan diduga adanya praktek prostitusi dilingkungan pendidikan tersebut. 

Dari kronologi tersebut terlihat pimpinan sudah tidak sanggup menata manajemen kehidupan kampus sendiri dan tidak bisa membaca resiko selanjutnya apa yang akan terjadi, dan belum menguasai Analisis SWOT metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. dengan mengundang lembaga, institusi, outsourcing, dan media.

Hal tersebut terbukti sistem kepimpinan otoriter dan tidak demokratis yang sudah terorganisir sehingga semakin lemahnya pengawasan rektorat dalam kehidupan kampus. Dengan kata lain kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Tinggi, mengenai mutu pendidikan. Dan tidak sesuai dengan Undang undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen// apa hak dan kewajibannya?...

Melihat hal tersebut kepemimpinan sistem manajemen tata kelola kampus sangat rapuh dan akan mudah jatuh sehingga kehilangan akreditasinya. Seperti yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA. Jum'at, 15/8/2014.

Mendikbud: Kasus Tersebut Tanda Rektorat Lengah 

Hal tersebut menandakan manajemen di kampus itu lengah. Hal itu, bisa menjadi catatan Kemendikbud terkait akreditasi kampus. "Kampus itu memang secara fisik tanggung jawab rektor. Kalau di situ sampai kecolongan tumbuhnya narkoba itu menandakan manajemen di kampus itu lengah," tambahnya.

Dan sangat disayangkan mengenai pemberitaan yang sudah beredar terkait mencoreng lembaga pendidikan di Indonesia. 

  

Read More

KPK Menahan Kabid SDK dan Promkes

Jalur - Mendalami kasus korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di wilayah Tangerang Selatan, saat ini KPK telah menahan Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan (SDK dan Promkes) Tangerang Selatan berinisial MJ dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Kedokteran Umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012.

"Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pengadaan Alkes di Tangsel tahun 2012. Setelah melakukan pemeriksaan, penyidik KPK melakukan upaya penahanan terhadap tersangka MJ untuk 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat.

MJ adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut.

"Tersangka MJ ditahan di rumah tahanan kelas 1 cabang Jakarta Timur cabang KPK," tambah Johan.

MJ yang ditahan seusai diperiksa selama sekitar delapan jam tersebut, tidak banyak bicara mengenai pemeriksaannya.

"Sama Wawan sendiri saya tidak kenal, yang kenal itu Kepala Dinas saya, Pak Dadang," ucap singkat MJ.

KPK menetapkan MJ sebagai tersangka dalam kasus ini sejak 12 November 2013.

Selain MJ, tersangka dalam kasus ini juga Komisaris PT Bali Pacific Pragama berinisial TCW alias Wawan yang merupakan adik Gubernur Banten non-aktif, Ratu Atut Chosiyah serta inisial DP dari PT Mikindo Adiguna.

Nilai proyek dalam kasus ini adalah Rp23 miliar dan diduga ada penggelembungan dana.

Read More

Sengketa Unas di penuhi Satpam berbadan gelap

Jalur - Terkait kondisi sejak tiga bulan lalu http://sagizon.blogspot.com/2014/06/dialektika-dosen-kampus-unas.html mengenai kebijakan yang dikeluarkan Wakil Rektor bidang akademik Universitas Nasional sekaligus rangkap jabatan sebagai Wakil Rektor bidang kemahasiswaan. "UNAS baru kali ini mengalami krisis kepemimpinan sejak dibentuk".

Kampus perjuangan 1949 didirikan oleh STA (Sutan Takdir Alisyahbana, Alm) saat ini kebijakan tersebut telah disalah gunakan pimpinan yang dibentuk YMIK (Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan).

Sungguh ironi untuk menjelaskan bilamana tapuk pimpinan merekondisikan dan menjamin tingkat manajemen kampus berjalan dengan baik.

Sumber yang didapatkan dilapangan, saat mahasiswa sedang melakukan diskusi dan negosiasi mengenai aturan dan kebijakan kampus, namun tidak ditanggapi pimpinan. Tetapi tampak ada salah satu pegawai bagian rumah tangga sebut saja -Malik- mengucapkan ' Kami berhak untuk melakukan ini semua dan untuk mendatangkan mereka semua "para satpam berbadan gelap". Rabu, 13/8/2014.

Terlihat lain ketika kami menayakan//mengenai hal tersebut kepada mahasiswa,...
Aneh, ya!,..kok kampus dikirim pasukan pengamanan (SATPAM) yang kesemuanya berbadan gelap?...

Semakin bertambah kecurigaan kami terhadap kehidupan kampus, semua semenjak aturan aturan yang dibuat pimpinan hingga mendiskualifikasi kemahasiwaanya, seolah tidak merasa takut akan keputusan yang dibuatnya. Terlebih lagi ketidak mampuan pimpinan didalam memberikan komunikasi yang baik dan lancar terhadap mahasiwa. Tambahnya.

Hal tersebut menambah coretan panjang Tri Darma Perguruan Tinggi dengan melakukan rekruitmen pengamanan yang tak seharusnya dilakukan dengan mendatangkan puluhan anggota satpam sewaan berbadan tegap asal timor, guna untuk membekingi pejabat unas.

Sampai saat ini titik temu penyelesaian permasalahan belum mendapat apresiasi.

Read More