Uang Darimana?..Tahanan Korupsi Masih Sempat Menabung

Jalur -  Setelah divonis hakim terkait korupsi Pilkada dibeberapa wilayah, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, selama berada dalam tahanan mengenai sandang pangan papan semua terpenuhi, terlebih lagi kebiasaannya untuk menabung tidak pernah lupa. Pertanyaannya dari mana asal uang tersebut?...

Menurut informasi yang didapat dari sopir pribadinya, dalam sebulan pak Akil dapat menabung sampai beberapa kali dan itu seering dilakukan oleh sopirnya. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

"Bisanya Rp 500 juta, lalu ada yang Rp 100 juta," kata Daryono saat bersaksi untuk terdakwa Romi Herton di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/12).

Selain dimintai tolong untuk menabung, Daryono juga kerap disuruh menukarkan uang Akil Mochtar ke money changer, lalu ditransfer ke rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Semagat.

"Sering. Satu bulan bisa berapa kali," kata Daryono. Meski begitu, Daryono mengklaim tak tahu uang Akil itu berasal dari mana.

Akil sudah divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor Jakarta lantaran terbukti melakukan penerimaan suap dari sejumlah pilkada yang berperkara di MK. Sementara Wali Kota Palembang, Romi Herton menjadi pesakitan, karena didakwa Jaksa KPK melakukan suap kepada Akil Mochtar sebesar Rp 14,1 miliar dan 316.700 dolar AS.

Read More

Geledah DPP Golkar di Temukan Banyak Senjata Tajam

Jalur - Setelah melakukan aksi kericuhan para anggota muda partai golkar ketika akan dilaksanakannya Munas Partai Golkar ke-9. Kini Polisi menggeledah kantor DPP Golkar, yang beralamat di Slipi, Jakarta Barat.

Pada penggeledahan tersebut ditemukan banyak senjata tajam. Ada juga bom molotov. Angkatan Muda Partai Golkar yang mengamankan kantor itu hanya melihat, dan tak melakukan perlawanan.

Dalam penggeledahan tersebut polisi menyita banyak 'perangkat' tawuran.

Ketum Golkar demisioner Aburizal Bakrie mengatakan tak ada permintaan kepada polisi untuk mengamankan DPP.

"Itu hak polisi mau mengamankan tidak ada instruksi dari sini," kata Ical kepada wartawan di arena munas, Hotel Westin, Bali, Rabu (3/12/14).

‎Ical mengatakan sudah menjadi tugas polisi mengawal kamtibmas. Dia juga tak khawatir banyak ditemukan senjata di kantor DPP-nya.

"Kan itu sudah tugasnya," tambahnya.

Read More

Jokowi Harus Ambil Alih Pengaturan Lalin Udara di Indonesia Bagian Barat

Jalur -  Kepala Staf TNI-AU, Marsekal IB Putu Dunia, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih pengaturan lalu lintas udara Indonesia bagian barat yang hingga kini masih dikendalikan oleh Singapura melalui perjanjian FIR (Flight Information Region).

"Perlu disampaikan bahwa kepentingan? nasional harus jadi dasar pengembangan pertahanan untuk penegakan kedaulatan negara secara utuh, karena itu lalu lintas udara melalui FIR yang sekarang masih dikuasai oleh Singapura, perlu segera dikelola oleh Indonesia, sebab itu wilayah kita," tegasnya pada peresmian operasional Skuadron F16 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (3/12).

Ia menjelaskan pengaturan lalu lintas udara Indonesia dibagi dua, yaitu bagian barat di antaranya Pulau Sumatera, sedangkan timur yaitu untuk Ibukota Jakarta dengan pengaturannya di Makassar.
Sebagian wilayah Indonesia, yaitu bagian barat, hingga kini dikendalikan oleh Singapura dalam pelaksanaan segala jenis penerbangan, baik itu sipil, komersil dan lainnya.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura bahwa sistem navigasi sebagian Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun. Alasannya, saat itu Indonesia belum mampu mengatur sistem navigasi udara secara penuh.

"Memang secara penerbangan komersil tak masalah, tapi untuk fungsi penegakan hukum di udara itu jadi kendala bagi TNI AU," tegas KSAU.

Menurut dia, TNI-AU memiliki dasar yang kuat untuk meminta pemerintah segera mengambil alih lalu lintas udara. Pertama, kedaulatan penuh dalam lalu lintas udara berkaitan dengan tugas penegakan hukum dan pengamanan teritorial NKRI di udara oleh TNI AU.

Kedua, TNI AU merasa terganggu karena setiap pesawat dalam upaya penegakan hukum di teritorial sendiri harus memberitahu, bahkan meminta izin terbang kepada Singapura.

Ketiga, saat ini banyak pelanggaran udara terjadi di wilayah Indonesia yang mengharuskan TNI AU melakukan "force down" (memaksa mendarat) kepada pesawat tersebut.

"TNI AU harapkan ini segera diambil alih oleh Pemerintah Indonesia supaya nanti ketika ada tugas identifikasi pesawat yang langgar aturan, itu nanti dikontrol oleh orang Indonesia. Tidak ada yang ganggu," tegas KSAU.
sumber:republika

Read More

Gabungan TNI/Polri Selenggarakan Pendidikan Candra Dimuka Mulai Tahun 2015

Jalur - Pemahaman Integrative Culture sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar ‘Chandra Dimuka’ atau pendidikan taruna tingkat satu gabungan TNI-Polri, yang rencananya akan dilaksanakan pada 2015 dalam rangka membangun kesamaan karakter dan kesamaan persepsi terhadap keamanan dan pertahanan negara.

Read More

Polri Harus Tindak Tegas: Gubernur Tandingan DKI Jakarta

Jalur - Negara Republik Indoensia yang berazaskan Pancasila, telah dicorengkan oleh sekelompok orang yang menginginkan dapat diterima dikalangan masyarakat, namun dengan menggunakan cara-cara yang tidak konstitusional.

Setelah DKI Jakarta menentukan calon Gubernur dan sudah terpilih untuk orang nomor satu di DKI, Basuki Cahaya Purnama (AHOK). Kini Gubernur tandingan DKI Jakarta, yang di gelorakan oleh beberapa partai dan ormas membuat sosok Fahrul Rozi Ishak dinobatkan dan diangkat sebagai Gubernur Tandingan DKI Jakarta.

Ketua Terpilih menegaskan, pengangkatan dirinya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta sudah sah menurut konstitusi.

sangat disayangkan hal semacam ini, dinegara yang berdemokrasi masih saja ada yang tidak sepakat dengan keputusan Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi.

Untuk itu para institusi hukum harus menindak tegas kelompok yang akan memberikan rival atau lawan dalam memberikan kesempatan melakukan rencana lainnya, jangan sampai berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Bagi para penegak hukum, terutama Polri harus memberikan pencegahan terhadap Gubernur Tandingan DKI Jakarta yang beralamat Di Kantor Gubernur  RT 004 RW 05 Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur.

Read More

Busro: Kesan tebang pilih memang sulit dihindari dari publik

Jalur - Anggota Komisi III (Fraksi PDIP) Dwi Ria Latifah, memberikan pertanyaan kepada KPK saat rapat gelar pendapat mengenai kasus korupsi terakhir ini. Selasa, 2/12/14.

Dwi mempertanyakan mengenai pemberantasan korupsi yang masih tebang pilih, kepada Busro Muqoddas dan menjawab dengan tegas bahwa hal tersebut memang sulit dihindari.

"Kesan tebang pilih memang sulit dihindari dari publik. Kami tidak mengambil energi untuk fokus merespons kesan-kesan tersebut karena itu memakan waktu dan energi, sedangkan energi kami terbatas," terang Busyro merespons pertanyaan anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Dwi Ria Latifah.

Menurut Busyro, dari 439 kasus yang ditangani KPK, tidak satu pun perkara yang ditolak Pengadilan Tipikor. "Tidak satu pun ditolak. Itu menggambarkan 100% (kasus ditindaklanjuti)," tambahnya.

Meski sempat beberapa kali di-bully karena menetapkan status tersangka kepada seseorang, KPK bersabar, tapi tetap kreatif.

"Dengan dua alat bukti memang proses penyelidikan bisa diukur dari 439 tadi. Sehingga kesan tebang pilih sulit dihindari, tapi kami memahami spirit yang ada menjadi cambuk secara moral sehingga kami bisa menerapkan justice for all. Pelan-pelan kami sudah melakukan," terangnya.

Read More

KPK Tahan Ketua DPRD Bangkalan

 

Jalur - Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi disambut ucapan syukur oleh sejumlah tokoh politik di Bangkalan. Salah satunya pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Kholil, KH Imam Buchori Kholil. "Saya dan mayoritas warga Bangkalan bersyukur atas penangkapan ini," katanya, Selasa, 2 Desember 2014.

Imam mengungkapkan rasa syukurnya karena penangkapan ini membuktikan bahwa tidak ada yang kebal di mata hukum. Hukum harus tetap berlaku bagi siapa pun, termasuk keturunan ulama yang sangat dihormati seperti Fuad. "Sudah lama kami laporkan dia (Fuad) ke KPK." .

Meski penangkapan Fuad saat ini terkait dengan kasus dugaan suap, Imam mengatakan akan secepat mungkin mengirimi KPK bukti tambahan korupsi yang diduga dilakukan Fuad Amin selama menjabat bupati dua periode. "Tidak perlu dibeberkan ke media apa saja kasusnya. Kami akan langsung berikan ke KPK." .
Imam dikenal sebagai satu-satunya tokoh di Bangkalan yang berani melontarkan kritik pedas terhadap Fuad selama menjadi bupati. Sebenarnya, Imam dan Fuad masih memiliki hubungan kekerabatan. Keduanya sama-sama keturunan ulama kharismatik Bangkalan, KH Mohammad Kholil bin Kiai Abdul Latif atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syaichona Cholil.

Direktur Centre for Islam and Democracy Studies Bangkalan Mathur Husairi mengaku prihatin atas penangkapan Fuad Amin. "Prihatin karena beliau ditokohkan orang Madura." Tapi, penangkapan itu harus dijadikan pelajaran bagi pejabat lainnya di Bangkalan agar bekerja dengan baik dan benar.

Read More

Ayo Rekreasi Ke Kebun Raya Bogor

 

Jalur - Setelah ditutup untuk umum karena belasan pohon tumbang, hari ini (2/12) Kebun Raya Bogor kembali dibuka untuk umum. Hal ini dilakulan seiring mulai normalnya cuaca pada hari ini.

Kepala Kebun Raya Bogor, Dikdik Widyatmoko mengatakan, hari ini pembersihan pohon tumbang dan pembenahan lokasi wisata itu telah kelar.

“Proses penutupan sendiri untuk pembersihan di area pohon tumbang dan melakukan penanaman kembali. Dan sekarang sudah dibuka,” kata Dikdik, Selasa (2/12).

Dikdik menambahkan, dalam peristiwa kemarin, 14 tanaman koleksi dan 4 tanaman non-koleksi tumbang. Selain itu, beberapa pohon di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor yang bersebelahan juga tumbang.

"Pohon tumbang bisa disebabkan, akar atau batang yang keropos, sehingga pohon tidak kuat ketika tertiup angin Kerugian material ditaksir sekitar Rp30 juta, dihitung dari 2.000 tiket masuk yang tidak terjual," jelasnya.

Kebun raya seluas 87 hektare ini kini memiliki 33.096 koleksi pohon dan tumbuhan dari 4.297 spesies dan diantaranya 1.817 merupakan tanaman langka.

Read More

Kapolri Kumpulkan 31 Kapolda dan 452 Kapolres di Semarang

Jalur - Kepolisian Indonesia menggelar pertemuan guna membentuk persiapan Pilkada yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2015.

Pertemuan tertutup yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Sutarman saat Kasatwil seluruh Indonesia membicarakan  konsolidasi program bersama kabinet kerja Presiden Joko Widodo.

Kegiatan Kasatwil Polri ini yang dihadiri 31 Kapolda dan 452 Kapolres seluruh Indonesia mulai dilaksanakan. Senin, 1 Desember s.d. Jum'at 5 Desember 2014 di Akademi Kepolisian Semarang.

"Kasatwil ini untuk menjabarkan program pemerintah yang digodok di wilayah. Ini juga sebagai program kerja kepolisian serta mengevaluasi program kepolisian tahun 2014," kata Sutarman dalam Apel di Lapangan Akpol Semarang, Selasa 2 Desember 2014.

Di antara program-program itu adalah kesiapan daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah tahun 2015. Menurutnya ada  207 pilkada yang digelar mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota pada 2015. Para Kasatwil menurut Sutarman akan memaparkan kesiapannya sebagai manajer serta administrator, sehingga mereka dituntut mengetahui soal teknis dan fungsi kepolisian.

"Maka, para pemangku kepentingan dan seluruh Kapolres harus mengetahui lembaga pendidikan kita untuk mengecek semua persiapan apapun. Mulai dari personel dan peralatan," ujarnya.

Sutarman menekankan dengan adanya Kasatwil dapat diketahui kemampuan yang dimiliki seluruh personel Polri. Mulai apa yang akan diberikan, hingga meminimalisir kekeliruan saat bertugas.

"Ini adalah bagian disiplin Polri dalam melaksanakan tugas negara. Momentum apel adalah mengingatkan kembali pendidikan yang ditempuh seluruh perwira," katanya.

Sutarman berharap agenda selama lima hari akan merumuskan keputusan-keputusan riil yang akan dilaksanakan dan diterapkan untuk menjabarkan program pemerintah. "Mulai dari kebijakan politik, kebijakan strategis dan lain-lain," tambahnya.

Read More

Kapolri: Polri Selamanya Harus Independen

Jalur - Beberapa waktu lalu Menhan Ryamizard Ryacudu, mewacanakan Polri ada dibawah Kementerian, tetapi dengan tujuan agar TNI dan Polri tidak kembali terjadi kesenjangan.

Usulan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal lembaga Polri di bawah kementerian ditolak oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Mantan Kabareskrim Polri itu tegas mengatakan bahwa Polri selamanya harus independen.

"Saya sudah sampaikan bahwa sifat tugas Polri itu kamtibnas juga penegakan hukum, bahkan aparatur penegak hukum mestinya independen," kata Sutarman di sela siaga Kepala Satuan Wilayah di Akpol Semarang, Selasa 2 Desember 2014.

Menurut Sutarman, posisi Polri saat ini adalah produk dari keputusan politik yang saat ini terjadi, bukan keputusan kepolisian. Sehingga, dalam menjalankan fungsi kamtibmas dan penegakan hukum Polri harus tetap independen dan tetap sesuai pada arah yang ada.

"Ini adalah keputusan politik yang sudah ditetapkan, posisi kepolisian itu seperti ini (tidak di bawah Kementerian)," tambahnya.

Read More

AIDS Tertinggi Dialami ibu-ibu Rumah Tangga

Jalur - Memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2014. Indonesia, tergolong penjangkit penyakit HIV terbesar dan sampai saat ini masih dihantui penularan penyakit mematikan itu.

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penularan tertinggi masih terdapat pada hubungan seksual berisiko. Sedangkan kasus AIDS tertinggi dialami ibu-ibu rumah tangga.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes Tjandra Yoga Aditama mengatakan, data per September 2014 menyebutkan risiko penularan AIDS tertinggi adalah hubungan seks berisiko pada heteroseksual. Seks berisiko di antaranya adalah pemuasan nafsu di lokasi prostitusi.

"Tidak tanggung-tanggung risiko penularan AIDS dari hubungan seks berisiko ini mencapai 67 persen," katanya saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Sementara itu penularan AIDS yang lainnya adalah dari ibu positif HIV (virus penyebab AIDS) ke anaknya (4  persen).

Sementara itu, Tjandra membeber kelompok paling banyak kasus AIDS adalah ibu rumah tangga. Dari catatan per September 2014, jumlah ibu-ibu yang terjangkit AIDS mencapai 6.539 orang. Pemicu utama penularan AIDS pada ibu-ibu rumah tangga ini adalah dari hubungan seks dengan suaminya.

Data Kemenkes terkait kasus HIV-AIDS yang dilaporkan 1 Januari sampai 30 September adalah, 22.869 kasus HIV dan 1.876 kasus AIDS. Tjandra mengatakan orang yang terpapar HIV hingga positif terkena AIDS membutuhkan waktu 2-15 tahun.

Untuk menekan kasus AIDS di Indonesia, Tjandra mengatakan Kemenkes sudah mengeluarkan enam cara pencegahan. Yaitu, konsultasi ke dokter dan melakukan pengetesan apakah positif AIDS atau tidak.

Kemudian memakai kondom untuk aktivitas seks berisiko, sirkumsisi (khitan/sunat), obat ARV pencegahan, pencegahan untuk pengguna jarum suntik (penasun), dan pencegahan penularan dari ibu ke anak (PPIA).

Tjandra mengatakan layanan HIV-ADIS yang aktif melaporkan ada 1.391 layanan konseling dan tes HIV. Kemudian ada 182 kegiatan pelayanan PPIA. "Kemenkes akan terus menggencarkan upaya-upaya menekan penyebaran AIDS di Indonesia," jelas dia.

Jumlah kumulatif kasus infeksi HIV tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 32.249 kasus. Kemudian disusul Jawa Timur (19.249 kasus) dan Papua (16.051 kasus). Sedangkan kasus AIDS tertinggi ada di Papua dengan 10.184 kasus. Kemudian disusul Jawa Timur (8,976 kasus) dan DKI Jakarta (7.477 kasus).

Read More

(UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta Tetap

 

Jalur - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melihat perkembangan akhir akhir ini dengan seringnya para buruh melakukan demo, membuat dan menuntut UMP di DKI agar dinaikkan, namun apa yang dikatakannya bahwa Gubernur tidak akan merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta tersebut.

"Enggak bisa, itu UMP itu semuanya ada dasar hitungannya. Dia ada survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Ya orang politik (Fraksi PDIP) boleh saja ngomong, tapi kan kita ada survei KHL, ada hitung semua pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, ada rumus, maka jadilah UMP," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Ahok menilai, UMP Jakarta paling tinggi jika dibandingkan dengan Bekasi dan Tangerang atau kota-kota lain.

"Kita tidak akan revisi, karena semua sudah ada dasar perhitungannya. Nah disitu juga disebutkan kenapa UMP Karawang lebih tinggi. Justru coba lihat, kamu kalau bandingkan UMP, kabupaten/kota selalu lebih tinggi dari pada UMP. Itu disebut dalam aturan pelaksanaan kerja," urainya.

Read More

Indonesia Belum Merespon Rusia Bantu Pengembangan Nuklir

Jalur - Pemerintah Federasi Rusia menawarkan kerjasama Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Senior Expert, Representasi Perdagangan Federasi Rusia di Republik Indonesia, Sergey Kukushkin mengatakan, kerjasama yang ingin dilakukan Pemerintah Federasi Rusia bukan sebatas transfer teknologi namun hingga mencakup pembiayaan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kerjasama yang ditawarkan melalui BUMN Rusia, Rosatom State Atomic Energy Corporation (Rosatom), pemerintah Federasi menawarkan bantuan kerjasama mengembangkan teknologi nuklir sebagai pembangkit.

Tak hanya itu, Rosatom juga menawarkan solusi yang menyeluruh di bidang ketenaganukliran dari pembangunan PLTN yang paling canggih, paling modern dan paling aman hingga transfer teknologi, kandungan lokal yang tinggi, pembiayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pemerintah Rusia akan memberikan bantuan pinjaman untuk pembangunan PLTN, bantuan pembiayaan dapat dalam bentuk bantuan kenegaraan, joint venture antara Rosatom dan perusahaan lokal atau konsorsium, semua peluang masih terbuka,” kata Sergey Kukushkin seperti yang dikutip dari situs resmi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Menurutnya, pembangunan PLTN membutuhkan biaya investasi yang besar, tetapi pada saat PLTN beroperasi hanya memerlukan biaya bahan bakar yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit yang lainnya.

Bantuan pembiayaan yang ditawarkan Pemerintah Rusia dinyatakan Sergey mencapai 49 persen dari total pembiayaan dari total keseluruhan biaya pembangunan PLTN.

“Perkiraan biaya pembangunan dua blok PLTN dengan kapasitas total 2.400 MW sekitar US$ 8 miliar,“ tutur Sergey.

Namun, tawaran yang diberikan Pemerintah Federasi Rusia ini diakui sergey belum mendapat respon dari Pemerintah Indonesia, karena Pemerintah Indonesia masih belum memprioritaskan pembangunan PLTN dan saat ini masih pada tahap pengkajian dan penelitian.

Read More

Korea Utara Terapkan Pendidikan Sejarah Kepemimpinan di Sekolah

Jalur - Ide yang diterapkan pemimpin Korea Utara untuk menyatukan kurikulum kedalam pendidikan disekolah guna memahami peta politik kepemimpinan dinegaranya, hal itu disambut posisitf oleh para kala muda bahwa untuk memudahkan pelajar muda mengenal dan mengetahui jalan panjang tokoh yang ada dinegaranya.

Seperti kurikulum yang ada di Indonesia, sampai saat ini masih memasukan nama nama tokoh kebangsaan yang diakui oleh rakyatnya dan dijadikan pegangan dalam mempelajari cara dan metode pemimpin mereka khususnya dinegara mereka tinggal. tetapi setiap pergantian kepemimpinan dan pergantian menteri, selalu melakukan perubahan dalam melakukan pemetaaan mata pelajaran. Misal pemahaman tentang tokoh tokoh pemimpin mereka.

Perlu disampaikan para pelajar Korea Utara diharuskan tempuh kelulusan dan menyelesaikan studi mereka yang diwajibkan selama 3 tahun yang mempelajari tentang pemimpin Negara mereka, kim jong un yang saat ini menjadi mata pelajaran yang diajarkan mereka di sekolah. Pelajaran baru tersebut mulai diterapkan pada kurikulum pelajaran tahun ini. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh situs resmi media pemerintah korea selatan, KBS World Radio.

Saat ini belum terdapat buku pelajaran yang dapat membantu para pelajar untuk memahami kehidupan sang pemimpin Negara mereka sehingga materi dari partai pekerja korea yang berkuasa yang sekarang menjadi sumber pelajaran di ruang kelas sekolah. “Para murid juga diajarkan kutipan tesis, pernyataan, dan perintah yang disampaikan kim jong un kepada partai yang berkuasa dan juga militer” yang tertulis dalam situs tersebut.

Selanjutnya bagaimana mengimplentasikan kurikulum yang baik untuk di Indonesia?..

Read More

Ciri ciri Aksi Jenderal Gadungan

Jalur - PBB menegaskan aksi tiga jenderal gadungan yang mengaku dari United Nations Peace Keeping Forces Council South East Asia (UNPKFCSEA) bukan hal pertama. Publik diminta waspada terhadap aksi serupa. Bagaimana mengenali mereka?

Direktur United Nations Information Center di Jakarta, Michele Zaccheo, mengatakan, organisasi yang masuk dalam naungan PBB memiliki situs resmi yang berakhiran un.org atau un.id. Bila ada selain itu, maka patut dicurigai.

"Seharusnya kalau memang lembaga resmi PBB, menggunakan domain un.org atau un.id bukan wordpress," kata Michele di kantornya di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2014). Wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris.

Situs organisasi tiga jenderal gadungan yang sempat diakses detikcom sebelumnya beralamat di UNTPKFCSEA.org. Kemarin, Rabu (26/11), situs itu masih bisa diakses, namun siang ini, tak lagi bisa diakses. Hanya ada tulisan 'under construction' di dalamnya.

Sementara informasi tentang sosok 'jenderal bintang lima' Adityo Bambang Mataram didapat di blog gratisan http://thepeacekeepingforces.wordpress.com.

"Itu situs blog, bukan situs resmi," tegas Michele.

"Saya juga sudah dapat laporan dari bagian keamanan PBB, kalau itu organisasi palsu dan bukan bagian dari kami," tambahnya.

Michele menunjukkan contoh lain dari organisasi palsu PBB di belahan dunia lain. Dia menunjukkan situs: http://unwhf.webs.com/about-us.

"Itu adalah contoh lain organisasi palsu yang kami dapatkan laporannya beberapa waktu lalu," kata Michele.

Read More

Apa Yang Harus Diperlukan Jika Ditilang Polisi

Jalur - Dalam memberikan pembelajaran dalam berlalulintas kepada para pengguna jalan, masih banyak pengendara yang belum mengetahui apa yang harus dipersiapkan saat menghadapi tindak penegakan hukum kala berada dijalan.

Masih banyak diantara pengguna jalan yang masih bingung jika terkena penindakan akibat melanggar peraturan lalu lintas. Mungkin sebagian besar dari Anda yang terkena penindakan, akan langsung meminta “damai” dan memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan nominalnya oleh petugas kepolisian yang menindak. Namun, hal tersebut bukanlah cara benar menurut prosedur dan undang-undang bila Anda terkena penindakan oleh petugas. Oleh karena itu, berikut penjelasan cara agar dapat membayar denda pelanggaran yang benar menurut prosedur dan undang-undang.

Sebelum ke penjelasan, alangkah baiknya jika Anda mengetahui jenis Blanko Lembar Tilang yang berlaku:

Warna merah : Untuk Pelanggar apabila pelanggar ingin mengikut sidang di Pengadilan Negeri.
Warna biru : Untuk Pelanggar apabila pelanggar ingin membayar denda tilang melalui Bank yang telah ditunjuk.
Warna kuning : Arsip Kepolisian
Warna putih : Arsip Kejaksaan
Warna hijau : Arsip Pengadilan
Dari ke-lima jenis Blanko Lembar Tilang tersebut, hanya ada dua Blanko (merah dan biru) yang digunakan untuk mengetahui jenis pembayaran oleh pelanggar. Kemudian, setelah mengetahui jenis Blanko Lembar Tilang yang berlaku, berikut cara-cara pembayaran yang benar menurut prosedur dan undang-undang :

1. Pelanggar meminta Blanko tilang berwarna biru. Dengan meminta Blanko biru maka pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang di Pengadilan, bisa membayar langsung di Bank BRI. Namun slip tilang berwarna Biru ini dikenai denda sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas & Angkutan Jalan.

Contoh :

Tidak memiliki SIM. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000.

Keterangan:

Dengan Blanko tilang warna biru melanggar pasal ini, Pelanggar diwajibkan untuk membayar denda yaitu Rp 1.000.000 dan disetorkan ke Bank BRI yang telah ditentukan.

2. Pelanggar meminta Blanko warna merah. Dengan meminta Blanko merah maka denda yang akan dikenakan oleh pelanggar ditentukan berdasarkan Keputusan Hakim di Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Contoh :

Tidak memiliki SIM. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000. Namun, jika pelanggar memilih blanko merah, pelanggar membayar denda setelah persidangan dan nilai nominalnya pun akan berbeda dari denda yang sesuai dengan Undang-Undang dan akan ditentukan berdasarkan Keputusan Hakim di Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Dengan penjelasan ini memungkinkan pelanggar lalu lintas yang ditilang Petugas Polri dapat meminta kepada Petugas dilapangan untuk ditilang dengan menggunakan blanko warna biru atau bisa juga blanko warna merah. Silakan Melapor ke Propam Polda Metro Jaya Telp 021-5234469 apabila ada Petugas di lapangan yang tidak memberikan surat tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Sekaligus nama Petugas, pangkat, lokasi dan kronologis kejadian.

Read More

Operasi Zebra; Sosialisasikan Tertib Berlalulintas

Jalur - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia jajaran Korlantas Polri bersama anggotanya yang berada diwilayah Kapolda, Kapolres diseluruh Indonesia, guna untuk mensosialisasikan tertib berlalu lintas jalan umum dan protokol serta di jalan tol, kegiatan tersebut guna untuk mengurangi tingkat kecelakaan, kejahatan dijalan, dan kemacetan juga kelengkapan atribut kondisi kendaraan dan kondisi pengendara yang masuk dalam rangkaian Operasi Zebra 2014.

Operasi Zebra 2014 yang digelar mulai hari Rabu (26/11/14) hingga 9 Desember 2014 mendatang.

Penertiban ini dimaksudkan untuk kendaraan-kendaraan yang selama ini cenderung memotong ke kiri untuk masuk ke bahu jalan, agar tetap pada posisinya. Demikian juga penertiban yang dari Tol dalam dan luar kota.

Penertiban ini dilakukan dalam rangka Operasi Zebra, yang target utama penertiban adalah sepeda motor yang melawan arus, dan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang sembarangan, termasuk yang berhenti sembarangan.

Sedangkan untuk di jalan tol sendiri, tandasnya, diprioritaskan untuk tertib bahu jalan, dan juga sosialisasi kendaraan truk serta bus menggunakan lajur paling paling kiri atau lajur satu setelah bahu jalan.

Read More

Evaluasi Pimpinan TNI Polri Hingga Pembinaan Karier

Jalur - Mabes Polri menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Presiden dan Wakil Presiden mengenai evaluasi terhadap pimpinan TNI dan Polri pascapenyerangan anggota TNI ke Markas Brimob Polda Kepulauan Riau.

"Mengenai penilaian Kapolri, kami menyerahkan pada Presiden dan menteri-menteri yang berkompeten sesuai aturan yang berlaku," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Ronny mengaku, selama ini Polri selalu melakukan evaluasi di tingkat satuan wilayah. Evaluasi tersebut mulai dari evaluasi kinerja Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) wilayah, Kapolres, Kapolda dan juga kesejahteraan anggota hingga pembinaan karir.

"Berkaitan evaluasi pimpinan Polri dan Polda, kalau Polda satuan wilayah itu tanggung jawab Kapolri dan pejabat utama di mabes," ujar Ronny.

Read More

Putusan Dakwaan Berujung Penjarahan dan Pengerusakan di Ferguson, Missouri

Jalur - Ratusan demonstran membakar mobil polisi dan melakukan penjarahan setelah juri di Ferguson, Missouri, memutuskan polisi yang menembak remaja kulit hitam Michael Brown bebas dari dakwaan.

Keluarga Michael Brown  kecewa dengan keputusan atas polisi bernama Darren Wilson itu, tetapi meminta masyarakat untuk tenang.

Presiden AS Barack Obama dalam konferensi pers di Gedung Putih pasca keputusan mengatakan, meski ia bisa memahami sebagian rakyat Amerika kecewa dan marah, demonstrasi harus dilakukan dengan damai.

Kasus ini memicu ketegangan rasial di AS dan banyak pihak di komunitas Afrika Amerika menyerukan agar Wilson dijerat dengan pasal pembunuhan.

Wartawan BBC Lynsea Garrison di lokasi melaporkan demonstran melempari mobil polisi dengan batu. Polisi kemudian  membalas dengan gas air mata, semprotan merica dan mengancam akan menangkap demonstran yang melakukan vandalisme.

Anggota DPRD St Louis, Missouri, Antonio French di Twitter menulis bahwa "banyak toko dan sebuah bank di jarah demonstran. Tidak ada polisi di lokasi."

Gubernur Missouri Jay Nixon mengumumkan status keamanan darurat di Ferguson dan mengerahkan 400 anggota Garda Nasional untuk mengamankan situasi.

Juri yang membebaskan polisi Darren Wilson beranggotakan 12 orang warga AS yang dipilih secara acak. Sembilan adalah keturunan kulit putih dan enam orang kulit hitam.

Read More

Rencana Jelek DPR Ancam Pemerintahan Jokowi

Jalur -  Rapat yang dilakukan anggota DPR guna untuk mendengarkan paparan anggota dewan, namun pada kenyataannya undangan yang seharusnya dihadiri para menteri, tetapi tidak satupun yang menghadiri rapat tersebut, Senin/11/14. Gedung Nusantara Jakarta.

Melihat hal tersebut Pimpinan DPR mengancam tidak akan mengesahkan rancangan APBN-P 2015, jika Presiden Joko Widodo tetap melarang menteri-menteri Kabinet Kerja mengelar rapat
dengar pendapat dengan DPR.

Informasi yang diterima dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menjelaskan sesuai prosedur Undang-Undang yang berlaku, kalau pemanggilan sudah dilakukan 3 kali tapi pemerintah tidak menghadiri, maka DPR berhak untuk melakukan pemanggilan paksa. Oleh karena itu, Fadli menghimbau agar pemerintah mengikuti aturan konstitusi yang sudah ada.

Sangat disayangkan tubuh di DPR sedang terbelah, untuk menentukan kekompakan saja belum terlihat. Yang ada wacana politisasi masih menjalar, hingga membuat masing masing kubu miliki pembenaran dalam mengambil suatu kebijakan mengatasnamakan rakyat.

Masyarakat sudah mengetahui, geliat yang ada di anggota dewan dalam memerankan sandiwara diparlemen. apapun kegiatan yang dilakukan hanya mempersoalkan pembahasan pembahasan yang bersifat mubajir, tanpa ada solusi konkrit. Setiap langkah yang digerakan DPR mudah dipatahkan, dikarenakan ketidak kompakan seluruh dewan.


Kini yang harus dikerjakan para anggota dewan, bagaimana mendapatkan dukungan banyak guna memenuhi kartu interpelasi.

Read More