Dugaan korupsi eks Bupati Karanganyar

Jalur - Dua perusahaan media asal Kota Solo, PT Trans Abadi (TATV) dan Solopos dihadirkan dalam persidangan lanjutan atas kasus dugaan korupsi proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp 11,8 miliar yang menjerat eks Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih. Dua perwakilan media itu bersaksi di hadapan hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (21/10) siang tadi.

Dalam sidang lanjutan Rina Iriani, Direktur Utama TATV Budianto dan Niko yang mewakili juru tagih di bidang iklan Solopos secara bergantian bersaksi di hadapan majelis hakim. Mereka diminta memberikan keterangan soal sumber aliran dana saat Pilkada Karanganyar periode 2008-2013 silam.

Dirut TATV, Budianto mengatakan, saat Pilkada Karanganyar itu pihak perusahaannya menayangkan iklan sosialisasi calon bupati 129 spot kali. "Jadi dalam sehari rata-rata kami menayangkan iklannya 4 kali berdurasi 40 detik," kata Budianto.

Menurut Budianto, pemasangan iklan selama selama 30 hari tersebut dalam perjanjian hanya 120 kali. Meski demikian, pihaknya memberikan bonus 9 kali penayangan.

Lebih lanjut, Budianto menjelaskan, pembayaran iklan sosialisasi Pilkada yang diberikan oleh Rina adalah Rp 69 juta. "Itu dibuat dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU). Untuk pembayarannya diberikan tunai dan cek," imbuhnya.

Secara rinci, pada tanggal 27 September 2008 iklan dibayarkan Rp 30 juta lalu berlanjut tanggal 13 Oktober sekitar Rp 20 juta kemudian sisanya tanggal 24 Oktober. Dalam perjanjian itu, bukti-bukti klien sebagai pengguna jasa dibuatkan akta perjanjian Mou.

"Saya hanya menandatangani media order saja. Untuk pembayaran dan lain sebagainya yang mengurus bagian keuangan yang berhubungan langsung," ungkap Budianto.

"Siapa yang transfer saya tidak tahu, karena mekanisme pembayaran langsung pada keuangan. Saya tahu itu setelah ditayangkan bentuk iklannya," bebernya.

Sementara, perwakilan Solopos, Niko saat bersaksi mengaku tidak mengingat siapa yang memberikan dana iklan saat Pilkada 2013 tersebut.

"Yang ngasih siapa saya lupa. Penagihannya memang dua kali yang pertama itu Rp 46 juta dan kedua Rp 36 juta. Untuk pembayarannya berupa cek juga ada," terang Niko.

Berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Rina Iriani membantah tidak berhubungan langsung untuk proses pembayaran iklan, meski dia pada waktu itu memang sedang mencalonkan kembali pada Pilkada Karanganyar.

Read More

2 Jenderal Polisi Diduga Masuk Kabinet Jokowi

 

Jalur - Sejumlah nama calon menteri beredar. Kabarnya nama calon menteri itu sudah disodorkan Jokowi ke PPATK dan KPK. Nah, dalam daftar itu ada dua nama jenderal polisi aktif. Siapa mereka?

dua nama jenderal aktif Polri digadang-gadang masuk dalam kabinet Jokowi adalah Komjen Budi Gunawan dan Irjen Syafrudin.

Komjen Budi Gunawan adalah lulusan Akademi Kepolisian terbaik 1983. Sehingga dia dianugerahi penghargaan Adhi Makayasa. Jenderal dengan tiga bintang dipundaknya ini saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdik) Polri yang berada di Ciputat.

Catatan kepolisian, jenderal kelahiran 1959 dan akrab dengan kumis tebalnya ini selalu meraih peringkat satu di setiap pendidikan Polri. Budi juga tercatat telah memegang dua kepemimpinan di tingkat daerah, yaitu Kapolda Jambi dan Bali, serta beberapa jabatan lain seperti Kadiv Pembinaan Hukum, Kadiv Propam, serta Kepala Selapa Polri.

Saat berpangkat melati tiga atau Komisaris Besar (Kombes), dia dipercaya untuk menjadi ajudan Megawati (2001-2004). Namanya pernah dikait-kaitkan dalam pemberitaan soal rekening gendut kepolisian. Terkait ini, Polri menyatakan tidak ada yang menyimpang dalam rekening sang jenderal yang bernilai puluhan miliar itu. Budi Gunawan juga sudah membantah soal rekening gendut itu.

Terakhir, adalah pertemuannya dengan komisioner KPU Hadar Gumar serta Trimedya Panjaitan saat momen Pilpres. Kubu Prabowo-Hatta saat itu mempermasalahkan pertemuan tersebut. Mereka berprasangka ada agenda di pertemuan di restoran di Menteng. Budi juga sudah mengklarifikasi dan membantah hal ini dan mengatakan bahwa pertemuan adalah suatu ketidaksengajaan.

Lalu, mengenai sosok Irjen Syafrudin saat ini menjabat Kadiv Propam Polri. Pria asal Sulawesi Selatan ini dikenal irit bicara di kalangan wartawan yang biasa meliput di Mabes Polri.

Read More

Dicari para nominator Kompolnas Award 2014

Jalur -  Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mencari beberapa anggota kepolisian yang dicintai rakyat dengan pengabdian yang luar biasa guna menjadi nominator Kompolnas Award 2014.

"Mohon kami dibantu untuk diberikan informasi keberadaan polisi yang dicintai rakyat," kata Komisioner Kompolnas M Nasser di Jakarta Senin.

Nasser menjelaskan para nominator Kompolnas Award 2014 itu akan dipilih berdasarkan "sepak terjang" anggota kepolisian yang bertugas melebihi seorang aparat.

Petugas kepolisian yang memiliki pengabdian luar biasa dalam melayani masyarakat, menurut Nasser patut diberikan apresiasi dan penghargaan.

Nasser meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan polisi yang bertugas melebihi seorang "bhayangkara" dapat menginformasikan kepada Kompolnas.

Salah satu Komisioner Kompolnas lainnya, Edi Hasibuan mengimbau masyarakat bisa merekomendasikan anggota kepolisian bisa masuk nominator Kompolnas Award dengan menghubungi ke nomor telepon selular 08161806698 atau kirim ke surat elektronik " hedihasibuan@yahoo.co.id".

Edi menambahkan polisi sebagai penggerak lapangan kerja atau menjadi inspirasi dan humanis bagi masyarakat bisa masuk nominator.

Read More

Baru dilantik Sebagai Anggota DPRD Langsung di Cabuli Rekan Kerjanya

Jalur - Belum lama diangkat dan dilantik menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  melalui Anggota DPRD Kabupaten Siantar, Sumatera Utara, yaitu, Jessica Pratiwi Sidabalok utusan dari Partai Golkar, yang mengaku telah diperkosa oleh Denny Torang, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan di Siantar, Senin (20/10/2014).
Sampai saat ini berita pemerkosaan ini masih dalam proses pelaporan kepada pihak yang berwajib. berita yang diangkat wartawan Tribun Medan kini masih mencari informasi terkait hal ini.

Namun kabar pemerkosaan ini sudah dikonfirmasi oleh orangtua pelapor. Termasuk juga Jessica yang mengaku diperkosa di sebuah hotel di Pematangsiantar. Puteri sulung dari pasangan P Sidabalok dan K Simanjuntak saat ini sedang membuat laporan ke pihak Kepolisian di Polres Pematang Siantar.

Dalam berita sebelumnya, saat diwawancara beberapa waktu yang lalu perempuan yang saat ini aktif kuliah di jurusan kenotariatan USU ini hanya mengaku ingin fokus menjalani kariernya sebagai anggota dewan.

Kepada Tribun, cewek yang akrab disapa Tiwi ini mengaku belum ingin menikah. Ia pun mengaku sampai saat ini belum punya pacar. "Belum punya pacar. Ntar dulu deh masih mau fokus karier dulu. Paling rencana nikah 25 ke atas. Paling kalau udah siap S2 barulah," ujarnya, Senin (1/9/2014).

Kesalahan dimana????.......apa anggota DPRD yang ??????.......................anda yang menilai.

Read More

Konstelasi Politik Luar Negeri

Jalur - Kepemimpinan baru Jokowi - JK menuntut dunia International untuk dapat berdiplomasi pada perjanjian dan kesepakatan pada tingkat regional sampai International.

Melihat pentingnya kerjasama  negara lain Indonesia siap melengkapi dirinya dengan berbagai keahlian di berbagai bidang agar mampu menciptakan norma norma dalam berbagai kesepakatan yang dibuat dengan negara lain dan tidak sekedar menerima norma dan aturan yang ditetapkan oleh negara lain.

Siapapun nantinya yang akan menjadi penyambung lidah bangsa hingga mudah berdiplomasi dengan baik dan berada dalam kancang politik International yang disegani dan ditakuti serta dihormati.

Sebagai diplomat harus dihadapkan pada tekanan yang dilakukan terhadap Indonesia untuk segera mengatasi permasalahan yang ada, dengan cara tegas menentang intervensi dalam bentuk interfet. Indonesia yang sejak lama telah tergabung dalam perserikatan bangsa bangsa telah ikut andil didalam menjaga ketertiban dan perdamaian diberbagai belahan dunia.

Untuk membaca peta politik international seorang diplomat harus sudah mengantisifasi apa yang akan terjadi, baik mengahadapi situasi krisis , maka itu seorang iplomat harus dapat berperan di PBB dan harus bisa menjadi salah satu pimpinan pimpinan di badan badan PBB.

Ada enam badan PBB antara lain:

1. Sekretaris Jenderal PBB
2. Presiden keamanan BPP
3. Presiden dewan sosial PBB
4. Ketua ICJ
5. Dan badan yang tidak berfungsi untuk mengawasi negara tidak berpemerintahan
6. Badan Presiden Ecosoc

Dalam konstelasi politik di PBB posisi politik suatu negara diukur dari berbagai faktor: pertama apakah dia mampu untuk melakukan tindakan tindakan militer, kedua, apakah negara itu memiliki posisi ekonomi sebagai pendukung kegiatan militer, ketiga, kohesivitas posisi dari elit elit apakah pandangan dari pemerintah didukung oleh elit yang kuat. (sagi)

Read More

Rekonsiliasi

Jalur - PERBEDAAN memang hal lumrah dalam politik. Namun, sekadar asal berbeda dan tanpa tujuan produktif justru bisa menjadi bencana. Sebaliknya, membuka ruang diplomasi dan komunikasi politik atau rekonsiliasi sangat penting dalam manajemen perbedaan atau konflik. Bahkan komunikasi dan diplomasi menjadi teramat penting pascaperta-rungan atau perebutan kekuasaan.

Tanpa komunikasi, diplomasi, dan rekonsiliasi, sakit hati tidak kunjung pulih dan bahkan diwariskan ke generasi berikutnya. Kondisi seperti itu bisa memantik kekerasan. Dapat dibayangkan, jika di suatu negara kekecewaan menjadi warisan, dendam menjadi kesumat, dan konflik mewujud dalam kekerasan hebat, bagaimana mungkin negara itu membangun dan mencapai kemajuan?

Ibarat luka yang senantiasa dikorek, sakit hati dan dendam berkepanjangan akibat kalah dalam pertarungan tak akan sembuh dengan obat apa pun. Di sinilah letak pentingnya membuka komunikasi dan diplomasi. Tak peduli siapa yang mengawalinya, apakah yang menang atau yang kalah. Pemenang sesungguhnya ialah mereka yang memulai komunikasi politik.

Ketika ruang komunikasi terjadi, seluruh pihak yang hadir di dalamnya ialah pemenang. Oleh karena itu, kita mesti mengapresiasi pertemuan presiden terpilih Joko Widodo dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD, sejauh pertemuan itu didasarkan pada semangat membangun politik kebangsaan. Kita pun mengapresiasi Jokowi yang melanjutkan komunikasi politik dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Selasa (14/10).

Jokowi juga memastikan safari dilanjutkan ke para ketua umum partai Koalisi Merah Putih. Dalam pertemuan, Aburizal Bakrie menyatakan Golkar tetap berada di koalisi pendukung Prabowo itu. Kita menghargai posisi yang diambil Golkar sebagai partai oposisi yang akan mengawal dan mengontrol pemerintah.

Namun, kita mengingatkan posisi berseberangan itu diambil bukan dalam semangat membalas kekalahan, melainkan sebagai upaya mempraktikkan mekanisme check and balance. Bila didasari kesumat membalas kekalahan, segala kebijakan pemerintah akan dihadang sekalipun kebijakan itu untuk kemaslahatan rakyat.

Bau tak sedap balas dendam begitu menyengat ketika KMP mengubah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Pilkada. Semangat itu pula yang mendasari penguasaan pimpinan DPR dan MPR. Kita saksikan itu justru menghadirkan respons negatif dari pasar dan publik. Respons seperti itu mestinya menjadi peringatan bagi oposisi untuk tidak asal berbeda.

Ia juga menjadi sinyal bagi Jokowi dan partai pendukungnya untuk senantiasa membuka ruang diplomasi dan komunikasi. Hal itu penting agar para pihak memahami posisi dan fungsi masing-masing tanpa harus ada politik transaksional di dalamnya. Transaksi hanya akan menjadikan fungsi kontrol yang konstruktif tersudut-sudut di ruang demokrasi.

Rakyat telah menaruh harapan besar akan kepemimpinan berbeda dari Jokowi. Kepemimpinan yang bersandar pada kekuatan rakyat dan hanya berjuang untuk kepentingan rakyat. Bukan kepemimpinan yang haus kekuasaan semata dan takut pada kritik lawan politik. Kini saatnya presiden terpilih Jokowi membuktikan bahwa rekonsiliasi tanpa transaksi politik bisa hadir di negeri ini.
sumber;frd

Read More

Selamat bekerja Ir. H. Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kalla

 

Jalur - Langit Indonesia menyaksikan syukuran dalam pelantikan Presiden RI ke-7 mengajak seluruh rakyat indonesia menuju gerbang kemerdekaan melalui kepemimpinan baru dengan mengharapkan harapan baru.

Saat ini roda pemerintahan yang sedang mengahdapi masa agresitas politik yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat matang, dengan pengalaman keamanan nasional baik international terjaga dengan baik untuk dimasa yang akan datang. Bangsa Indonesia telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru.  Senin, 20 Oktober 2014.

Setelah Pasca pelantikan dan sumpah yang diucapkan, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla selanjutnya akan memimpin bangsa ini untuk melanjutkan pembangunan. menjaga stabilitas nasional dan international, menjaga yang sudah baik untuk menjadi baik dan menambahkan kekurangan agar menjadi benar dan terkoordinasi dengan baik.

Baru pertama kali Indonesia melakukan serah terima jabatan kepresidenan semenjak kepemimpinan Soekarno dan baru kali ini Indonesia melakukan pelantikan dengan cara khidmat dan bijaksana melalui pemusyawaratan yang adil dan beradab.

Setelah pelantikan tersebut  telah bersiap iringan iringan penyambutan dalam pawai budaya dan syukuran rakyat dengan beragam kemeriahan, kegembiraan rakyat untuk menyambut pemimpin baru. Semua yang ada, semua yang ditampilkan adalah awal dari sebuah kerja besar yang sudah terbentang di depan mata.

Selamat bekerja Ir. Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kalla

Read More

Sumpah Presiden Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI

 

Jalur - Gedung MPR/DPR Jakarta, pagi ini telah menjadi saksi pengukuhannya atau pelantikan Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo dengan wakilnya H.M. Jusuf Kalla dengan telah mengucapkan sumpah dan janjinya dihadapan petinggi petinggi pemerintahan untuk waktu periode sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.

Didalam pengambilan sumpah yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wapres terpilih Jokowi-JK, di Gedung MPR/DPR RI Senayan Jakarta, Senin (20/10).

Inilah isi sumpah yang diucapkan Ir. Joko Widodo - H.M. Jusuf Kalla

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan semua Undang-Undang dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Selanjutnya, melakukan penandatanganan berita acara pelantikan Presiden maka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019.

Read More

Jokowi: Kita telah terlalu lama memunggungi laut

 

Jalur - Didalam pidato perdananya Presiden Ir. H. Joko Widodo saat di gedung DPR/MPR kembali mengajak dan meyakinkan komitmennya untuk memajukan kemaritiman Indonesia.

Saat pidato perdananya seusai dilantik menjadi Presiden RI, beliau menambahkan apa yang disampaikan presiden pertama RI Ir. Soekarno mengingatkan bahwa masyarakat untuk memiliki jiwa "cakrapatih samudra" yang berani mengarungi gelombang samudra.

"Saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air untuk mengingat satu hal yang diutarakan oleh Presiden pertama RI Soekarno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudera, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan empasan ombak yang menggulung," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/10/14).

Jokowi telah mengidamkan Indonesia dapat membangun peradabannya sendiri dan mampu mengembangkan peradaban global. Menurut Jokowi, dengan cara itulah Indonesia dapat hadir sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki kehormatan, martabat, dan harga diri.

"Kita harus bekerja sekeras-kerasnya, bahu-membahu. Sebagai negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa peradaban kita," ujarnya.

Jokowi menyebut dirinya sebagai nahkoda yang dapat dipercaya rakyat memimpin kapal untuk berlayar. Di bawah kepemimpinannya, Jokowi bertekad mengembalikan kejayaan maritim dengan kembali mengusung semboyan "Jalesveva Jayamahe" yang berarti "di laut kita tetap jaya".

"Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe' di laut justru kita jaya sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali," kata Jokowi.

Read More

Usul AHOK: Pistol Polisi Di Ganti

• Wa

Jalur - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung jika penjahat dan perusuh langsung ditembak saja. Ahok pun meminta polisi mengganti senjata yang sudah tua.

"Kenapa polisi nggak ganti revolver dengan glock. Ngisinya capek itu. Udah agak jadul," kata Ahok di hadapan 1.435 personel reserse dalam acara 'Revitalisasi Kring Serse' Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10).

"Waktu saya kecil Polsek doang pake revolver. Itu pun sering macet. Bapak saya orang pengadilan, jaksa minjem senjata ke bapak saya," lanjut Ahok.

Ahok mendukung penambahan fasilitas Polri untuk mengatasi demo-demo anarkis dan kejahatan. Dia tak mau polisi jadi korban saat menjalankan tugasnya.

"Kami usahakan tambah baju anti peluru. Minimal nolong. Kita tidak ingin lagi ada berita korban petugas," kata Ahok.

Read More

Para Pemimpin Negara Menghadiri Pelantikan Jokowi

 

Jalur - Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyiapkan delegasi untuk menghadiri pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada Senin, 20 Oktober 2014.

Menurut pernyataan resmi dari Gedung Putih yang diterima dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Jumat, Presiden Obama telah mengumumkan susunan delegasi yang akan menghadiri upacara pelantikan Presiden Indonesia yang ketujuh.

Delegasi tersebut akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John F. Kerry, yang dijadwalkan tiba di Jakarta pada 20 Oktober 2014 pukul 05:30 WIB di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Delegasi tersebut antara lain terdiri atas Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Daniel R. Russel, dan Direktur Peace Corps Carolyn Hessler-Radelet.

Selain itu akan ada Kepala Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang juga mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel, serta Deputi Asisten Menteri Pendidikan Internasional dan Pendidikan Bahasa Asing Mohamed Abdel-Kader.

Pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilakukan di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta pada Senin (20/10).

Upacara pelantikan itu juga akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara seperti Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Menteri Perdagangan Rusia Denis Manturov.

Read More

Kursi Warisan Presiden

 

Jalur - Kesetjenan MPR telah menyiapkan kursi kepresidenan untuk Joko Widodo setelah dilantik menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014.

Kursi 'warisan' Presiden Soeharto itu dikeluarkan pihak Kesetjenan MPR dari tempat penyimpanan untuk pra gladi Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (17/10/2014) pagi.

"Sejak Soeharto pertama kali dilantik di MPR pada 1967, kursi itu sudah ada sejak 1966. Sejak dilantik, Soeharto selalu memakai kursi itu kalau ada sidang-sidang di MPR," ungkap Sekjen MPR, Edi Siregar.

Menurut Edi, mulanya hanya ada tiga kursi kepresidenan di MPR. Baru pada 1999, kesetjenan MPR memesan satu kursi jenis yang sama sehingga kini berjumlah empat kursi kepresidenan.

Bentuk keempat kursi kepresidenan itu mirip kursi-kursi pimpinan MPR. Perbedaannya terletak pada warna kayu, bantalan dan sandaran punggung.

Batang kayu kursi pimpinan MPR berwarna cokelat tua. Sementara bantalan dan sandaran kursi berwarna hitam.

Adapun batang kayu pada kursi kepresidenan berwarna cokelat. Dan bantalan dan sandarannya berwarna cokelat muda.

Selain itu, ukiran khas Jepara mendominasi permukaan batang kayu jati kursi kepresidenan tersebut.

Menurut Edi, Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerahkan kursi yang diduduki selama 10 tahun saat mengikuti sidang paripurna MPR itu kepada Jokowi selaku presiden penerusnya setelah penandatanganan Berita Acara Pelantikan.

Read More

Jokowi Serahkan Nama Calon Menteri Ke KPK

Jalur - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku telah menyetor nama-nama kandidat menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilihat rekam jejaknya.

"Sudah diserahkan, coba tanya ke sana (KPK)," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Namun Jokowi enggan mengungkapkan berapa nama-nama kandidat menteri yang telah disetorkan ke KPK. Ia hanya mengatakan kandidat yang telah diserahkan sekitar 40 nama.

"Jadi yang diserahkan itu ada 40 an lebih," kata Jokowi.

Mengenai nama Sri Mulyani yang belakangan ini santer disebut-sebut mendapatkan kursi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mantan Walikota Surakarta ini mengaku tidak hapal.

"Enggak hapal. Mosok segitu banyaknya nama harus dihapalin," tutur Jokowi.

Read More

Pesta Rakyat Sambut Jokowi-JK Digelar di Sydney

 

Jalur -Warga Indonesia di Kota Sydney dan Adelaide, Australia, akan ikut menyambut pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin 20 Oktober 2014.

Di Sydney, sejumlah warga dijadwalkan akan melepas balon di ikon kota itu, Sydney Opera House, pada Senin sore. Para warga pun akan mengenakan baju putih, sama seperti yang dianjurkan penyelenggara pesta rakyat di Monas, Jakarta.

"Ya, pada Senin sore itu hanya pelepasan balon dan foto-foto," kata Epy Djulianti kepada Farid M Ibrahim dari ABC Internasional, Kamis (16/10/2014).

Pesta penyambutannya sendiri, kata Epy, akan dilakukan Sabtu (25/10/2014) dengan pertimbangan kesibukan warga Indonesia di Sydney pada hari kerja.

"Kami memperkirakan setidaknya 300 warga akan turut ambil bagian dalam pesta rakyat yang akan diselenggarakan di Sydney Town Hall," jelas Epy.

Read More

Hukuman Mati Ulama Syiah

Jalur – Pengadilan di Arab Saudi menghukum mati seorang ulama terkemuka Syiah, kata saudara laki-lakinya lewat Twitter. Sheikh Nimr Baqir al-Nimr diadili di Riyadh tahun lalu karena dituduh jaksa menyebarkan masalah dan merusak kesatuan nasional.

Saudara laki-lakinya mengatakan Nimr dihukum Pengadilan Kejahatan Khusus Riyadh yang mengadili kasus terorisme. Ulama ini adalah pendukung unjuk rasa anti pemerintah besar-besaran yang meletus di Provinsi Timur di 2011.

Penangkapannya dilakukan dua tahun lalu, saat dirinya ditembak dan dilukai polisi, memicu pemberontakan mematikan selama beberapa hari. Provinsi Timur yang kaya minyak adalah tempat tinggal kelompok mayoritas Syiah yang sejak lama mengeluh karena disudutkan keluarga kerajaan Sunni.

Unjuk rasa dimulai pada bulan Februari 2011 setelah dimulainya pemberontakan pendukung demokrasi di negara tetangga Bahrain, yang sebagian besar penduduknya Syiah dan keluarga kerajaan Sunni.

Pemerintah Saudi menyangkal melakukan diskriminasi terhadap Syiah dan menyalahkan Iran karena memicu ketidakpuasan.

Read More

Inilah Dua Kandidat Pimpinan KPK

Jalur – Dua kandidat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada hari ini, Kamis, (16/10).

Ketua Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK Ahmad Ubbe mengatakan, rencananya pertemuan panitia seleksi dengan presiden akan dimulai pada pukul 10.30 WIB di Istana Negara. “Kami sudah dihubungi protokoler presiden yang bernama Ridwan,” kata Ubbe, Rabu, (15/10).

Sebelumnya pansel telah menyurati presiden untuk menyerahkan dua kandidat. Namun, belum ada kepastian jawaban dari presiden. Ubbe menjelaskan nantinya presiden akan mengumumkan dua kandidat yang lolos dalam tahap seleksi wawancara di Istana nanti. Kedua kandidat belum ada yang dihubungi pansel lantaran menunggu pengumuman resmi dari SBY.

Menurut seorang pejabat di Kementerian Hukum dan HAM, dua kandidat yang lolos adalah Busyro Muqqodas dan Robby Arya Brata. Busyro saat ini masih menjabat sebagai wakil pimpinan KPK. Adapun Robby adalah Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet.

Kedua kandidat tersebut nantinya akan diserahkan presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kelayakan. Nantinya, DPR akan memilih satu orang untuk menduduki kursi pimpinan KPK.

Read More

Slank: “Where Are You, Mr. President”.

Jalur – Jelang pelantikan presiden ke -7 Republik Indonesia, kelompok grup band Slank, yang dimotori oleh Abdee Negara (abdee slank) sejak melakukan dukungan secara moril dalam kampanye pilpres beberapa bulan lalu , kini kembali menyemarakan aksi politiknya melalui program revolusi mental sejak digaungkannya keinginan para muda mudi indonesia, khususnya simpatisan Slank. Jakarta Selatan.

Suksesnya kampanye melalui gerakan cinta damai ini telah sukses mengajak masyarakat bergerak mempertahankan demokrasi. Sejak awal-awal pemelihan Presiden dan Wakil Presiden, Abdee sudah mempeloporkan diri bersama Slank sebagai kabinet jalanan pendukung Jokowi-JK.

Pasca ditetapkannya RUU Pilkada tidak langsung, Musisi kondang itu langsung meluncurkan single  berjudul “Where Are You, Mr. President”. dan sekaligus membawakannya.

“Saya berprinsip, eksekusi lebih penting dibandingkan wacana. Saya tidak akan melemparkan sebuah ide jika saya tak mampu menjalankannya. Saya juga tidak akan menunggu orang lain mengeksekusi ide itu,” tukas Abdee, di Grand Indonesia, Main Atrium East Mall, Jakarta Pusat, Selasa (15/10) malam.

Soal perannya sebagai Ketua Tim Nasional Syukuran Rakyat, Abdee menuturkan, harus ada yang berani mengambil peran tersebut. Ia membantah dikatakan mencari keuntungan ataupun berdiri atas kepentingan tertentu.

Read More

Indonesia Setelah Krisis Ekonomi

Jalur - Indonesia pernah dua kali dihantam badai krisis ekonomi pada 1997 dan 2008. Pemerintah jungkir balik untuk bisa melepaskan negara ini dari situasi sulit tersebut.

Lalu seperti apa kondisi Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi? Dan apa strategi pemerintah untuk membebaskan Republik ini dari jerat krisis?

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sonny Loho yang menyampaikan paparan Menteri Keuangan Chatib Basri, merasa bangga Indonesia telah melalui krisis keuangan dalam dua periode.

Ia menjelaskan, Indonesia berada dalam sebuah kondisi fiskal yang sangat nyaman sebelum Juni 1997. Saat itu, Sonny mengatakan, negara ini memiliki tingkat inflasi rendah, surplus neraca perdagangan lebih dari US$ 900 juta dan cadangan devisa (cadev) di atas US$ 20 miliar.

"Tapi pada Juli 1997, gelombang krisis keuangan global melanda Indonesia membuat posisi fiskal nyaman kita berakhir dan berbalik drastis," ucapnya saat Peluncuran Buku reformasi Pengelolaan Kas di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Sonny bilang, kondisi ini membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tenggelam hingga 600 persen dalam satu tahun atau merosot dari Rp 2.500 per dolar AS di 1997 menjadi Rp 17.000 per dolar AS pada Januari 1998.

Arus modal keluar pun meningkat pesat, PBB turun 14 persen dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. "Menurut Moodys peringkat utang jangka panjang Indonesia menjadi junkbond, sehingga ekonomi mengalami penurunan 13,2 persen. Dan tekanan politik telah memperkeruh krisis ekonomi," tegas dia.

Untuk membebaskan dari belenggu krisis, kata Sonny, telah mengambil kebijakan fiskal konservatif dan prundent yang berfungsi signifikan terhadap akumulasi surplus.

"Kebijakannya terdiri dari penerimaan pajak yang melebihi target pinjaman batas maksimum serta pencairan anggaran di bawah pagu. Kebijakan manajemen dalam mengelola likuiditas," lanjutnya.

Setelah itu, cerita dia, Indonesia kembali diguncang krisis global pada 2008 meski tak sehebat 1998. Secara fundamental Indonesia lebih tahan terhadap gejolak tersebut karena tekanan politik tidak terlalu besar.

Ia menambahkan, sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi stabil di kisaran 6,3 persen karena reformasi fiskal mampu membuat pasar percaya.

"Belajar dari krisis ekonomi 1998, krisis 2008 telah diantisipasi dengan menyiapkan protocol management crisis," jelas Sonny.  

Tujuan utamanya, tambah dia, mengelola risiko menghadapi krisis, memulihkan kepercayaan publik atas kondisi ekonomi dan perbankan karena kepercayaan publik sangat penting untuk menghindari rush dan ketidakberdayaan sistemik seperti yang terjadi di 1998.

"Jadi reformasi kelembagaan negara di Indonesia merupakan pelajaran berharga dan penanganan krisis ekonomi fundamental pada masa lalu. Ini sebuah revolusi dalam keuangan negara," pungkas Sonny.

Read More

ISIS: Kota Kobani Penuh Mayat Tanpa Kepala

Jalur - Kondisi kota Kobani yang menjadi ajang pertempuran antara pasukan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan milisi Kurdi Suriah yang mempertahankan kota itu sungguh mengerikan.

Jalanan kota itu, terutama di bagian yang sudah dikuasai ISIS, dipenuhi mayat tanpa kepala. Warga setempat sangat khawatir seluruh kota itu akan jatuh ke tangan ISIS dalam waktu tak lama lagi.

Para pengungsi asal kota Kobani, beberapa di antara mereka anak-anak, mengaku menyaksikan ISIS memenggal warga dan anggota milisi Kurdi yang tertangkap. Mereka juga melihat banyak mayat dengan lidah terpotong dan mata telah dicungkil.

"Saya melihat puluhan, bahkan mungkin ratusan mayat tanpa kepala. Saya juga melihat puluhan mayat tanpa kaki atau tangan," kata Amin Fajar, seorang penduduk Kobani yang kini mengungsi.
"Mereka (ISIS) memamerkan kepala-kepala yang sudah dipenggal itu untuk menakut-nakuti kami," tambah Amin.

Pasukan milisi Kurdi masih berjuang mati-matian untuk menahan gerak maju ISIS, sementara AS masih terus berupaya membujuk Turki agar segera turun tangan mencegah jatuhnya Kobani ke tangan ISIS.

Sementara itu, jet-jet tempur AS dan koalisi Arab menyerang sejumlah posisi ISIS dan berhasil menghancurkan sejumlah sasaran, termasuk sebuah pos militer dan posisi senapan mesin.
Di Suriah, serangan udara koalisi pimpinan AS masih difokuskan ke sekitar kota Kobani yang terletak sangat dekat dengan perbatasan Turki.

Sudah hampir satu bulan ISIS mengepung kota perbatasan itu dan dalam beberapa hari terakhir sudah berhasil masuk ke sejumlah titik di dalam kota Kobani. Sejauh ini ISIS sudah menguasai hampir separuh wilayah kota Kobani.

Di seberang perbatasan, Turki menyiagakan pasukan dalam jumlah cukup banyak dengan dukungan kendaraan berat seperti tank. Namun, Pemerintah Turki sejauh ini belum memerintahkan pasukannya untuk bergerak membantu milisi Kurdi di Kobani.

Read More

IPW: Polri Harus Terapkan Revolusi Mental Jokowi

Jalur - Nanti setelah pelantikan sebagai presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014, ada catatan untuk prioritas pertama Revolusi Mental Jokowi adalah mendorong terjadinya perbaikan yang signifikan di Kepolisian RI.

Tujuannya agar Polri menjadi garda terdepan dalam menjalankan konsep Revolusi Mental Jokowi dalam melakukan penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban sosial di masyarakat.

Presiden Jokowi segera melakukan pergantian terhadap Kapolri Sutarman. Ada tiga alasan kenapa Kapolri harus segera diganti pasca pelantikan Presiden Jokowi. Pertama, pergantian ini berkaitan dengan konsep Revolusi Mental. Polri sebagai hulu penegakan hukum harus menjadi prioritas utama dalam pembenahan Revolusi Mental yang digagas Jokowi.

Kedua, para relawan Jokowi-JK kecewa dengan elit-elit Polri karena hingga saat ini kasus Obor Rakyat yang dinilai telah menghina Jokowi di masa kampanye Pilpres 2014 tak kunjung diproses hingga tuntas.

Tragisnya, elit-elit Polri malah membalikkan situasi, seolah kasus itu tidak bisa dituntaskan karena Jokowi tidak mau diperiksa penyidik. Ketiga, pergantian Kapolri ini untuk menciptakan suasana baru dan kinerja baru di lingkungan kepolisian terbentuknya pemerintahan baru Kabinet Indonesia Hebat.

Pergantian ini dinilai penting dan strategis agar terciptanya Polri baru dalam pemerintahan baru yang membawa konsep pembangunan hukum yang baru dengan semangat Revolusi Mental. Diharapkan, pergantian Kapolri terjadi beberapa saat setelah Jokowi membentuk Kabinet Indonesia Hebat.

Sedikitnya ada delapan jenderal yang pantas menggantikan Sutarman. Yakni, empat jenderal bintang tiga (Komjen) dan empat jenderal bintang dua (Irjen). Mereka adalah Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Alius, Komjen Anang Iskandar, Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Anton Setiadi, Irjen Pudji Hartanto, Irjen Syafruddin, dan Irjen Unggung Cahyono. ipw

Read More