This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Senin, 06 Oktober 2014

Bambang Widjojanto Terkait Suap Pilkada Tapteng



Jalur - Bupati Tapanuli Tengah ‎Raja Bonaran Situmeang menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (6/10/2014).

"Saya diperiksa ‎sebagai tersangka hari ini dalam kasus dugaan suap Akil Mochtar, hakim di MK sehubungan dengan Pilkada Tapteng," kata Bonaran di KPK.

Sebelum masuk, Bonaran sempat meyebut nama komisioner KPK yakni Bambang Widjojanto. Nama Bambang disebut Bonaran merupakan pengacara Dina Riana Samosir. Dina adalah lawan Bonaran di MK.

"Tahukah kalian siapa lawan saya di Pilkada Tapteng yang ada di MK itu? Dina Riana Samosir. Siapakah pengacara Dina Riana Samosir? Waktu itu adalah Bambang Widjojanto yang sekarang salah satu komisi di KPK," ungkap dia.

‎Menurut Bonaran, salah satu permohonan Bambang meminta dirinya didiskualifikasi sebagai calon Bupati Tapteng. "Alasannya waktu itu adalah perkara Anggodo," tandasnya.

Penetapan tersangka Bonaran merupakan pengembangan kasus yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar. Ia disangka melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

‎Bonaran sudah dicegah ke luar negeri sejak 22 Agustus 2014 sampai enam bulan ke depan. Adapun tujuan pencegahan supaya sewaktu-waktu diperlukan keterangannya, Bonaran tidak sedang berada di luar negeri.

Dalam putusan Akil, Bonaran disebut terbukti menyuap Akil sebesar Rp1,8 miliar. Uang tersebut diduga kuat terkait dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dimenangkan oleh pasangan Bonaran dan Sukran Jamilan Tanjung. Namun keputusan KPUD Tapanuli Tengah digugat oleh pasangan lawan.

Saat perkara permohonan keberatan itu diproses di MK, Akil disebut menelepon seseorang bernama Bakhtiar Sibarani dan menyampaikan agar memberi tahu Bonaran untuk menghubungi Akil.

Melalui Bakhtiar, Bonaran menyanggupi dan menyetor duit ke Akil. Padahal saat itu Akil tidak menjadi anggota hakim panel. Panel untuk sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah saat itu adalah Achmad Sodiki (ketua), Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi.
sumber:kki

Ahok: Ormas Radikal Harus Dibekukan


Jalur - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku sudah mendapat laporan atas kerusuhan dalam demonstrasi organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) di gedung DPRD dan Balai Kota DKI, pada Jumat lalu (3/10).

Secara pribadi, mantan Bupati Belitung Timur ini menilai semua ormas yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan Pancasila harus dihapuskan dari muka bumi Indonesia.

"Ya, prinsip saya semua ormas apapun yang anarkis, yang mau mengubah UUD dan Pancasila, harus hilang dari republik ini. Prinsip saya seperti itu," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/10).

Bukannya Ahok melarang masyarakat membentuk ormas. Hanya saja, sebagai bagian dari warga yang tinggal di Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI), dia mengimbau agar setiap ormas taat pada perundang-undangan yang berlaku.

"Ini NKRI. Jadi, Anda mau bikin ormas apapun, kalau sudah anarkis dan bertentangan dengan UUD, Pancasila dan konstitusi, Anda harus bubar," tandasnya.

Pada Jumat (3/10) lalu, FPI melakukan demonstrasi di Gedung Balai Kota dan DPRD DKI. Berawal dari aksi di depan gedung anggota Dewan, tanpa aba-aba FPI langsung melempari petugas polisi yang tengah berjaga di depan halaman DPRD. Akibatnya, puluhan petugas cidera atau pingsan.

Untuk menghalau massa, polisi mengunakan gas air mata. Ratusan anggota FPI mundur ke arah Jalan Tugu Tani dan beralih di ke depan Balai Kota. Bentrok pun kembali terjadi. FPI melempari dua gedung ini dengan kotoran hewan dan batu. 20 petugas terluka, 2 diantaranya harus dirawat intensif. Sementara itu 16 anggota FPI telah diamankan.
sumber:kki

Annas Maamun Dan Mafia Sawit

 
Jalur - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Gubernur Riau di Kota Pekanbaru, Senin (6/10).

Beberapa penyidik yang mengenakan rompi bertulisan KPK tiba di Kantor Gubernur Riau sekitar pukul 09.15 WIB dengan kawalan tiga personel Brigade Mobil Kepolisian Daerah Riau bersenjata laras panjang.

Para penyidik langsung menuju lantai satu Kantor Gubernur, sebagian ke ruang kerja Gubernur Riau Annas Maamun, dan sebagian ke ruang kerja Sekretaris Daerah Riau Zaini Ismail.

Penyidik KPK telah menggeledah rumah dinas Gubernur Riau pada Minggu (3/10), bertepatan dengan peringatan Idul Adha.

Pada Sabtu (4/10), penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Gulat Medali Emas Manurung, tersangka pemberi suap kepada Annas Maamun di Jalan Rawa Sari, Pekanbaru.

Selain itu, KPK juga menggeledah kantor Manurung, yakni PT Anugerah Kelola Artha di Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru.

KPK menetapkan Maamun sebagai tersangka penerima suap dari pengusaha sawit.

KPK menangkap dia dengan barang bukti uang senilai Rp2 miliar dalam pecahan rupiah dan dolar Singapura.

Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk dolar AS senilai Rp3 miliar yang diduga uang dari ijon proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Riau.

KPK juga telah menetapkan pengusaha Gulat Manurung sebagai tersangka pemberi uang kepada Maamun.

KPK pada pekan lalu mengumumkan status cegah dan tangkal kepada seorang wiraswasta bernama Edison Marudut Siahaan, yang diduga terkait dengan Maamun.
sumber:portalK

Jumat, 03 Oktober 2014

Polres Garut Wakili Indonesia Hadiri Konferensi Internasional di Amerika


Jalur - Bersama Mabes Polri, Polres Garut diundang untuk menghadiri International Police Chief of Conference, di Orlando, Negara Bagian Florida, Amerika Serikat, pertengahan Oktober 2014. Polres Garut menjadi satu-satunya perwakilan tingkat polres dari Indonesia untuk bergabung dengan sejumlah kepolisian dari negara-negara lain di dunia dalam kenferensi internasional tersebut.

Kapolres Garut, AKBP Arif Rachman, mengatakan hal ini dimulai dengan kerja sama dalam program dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, tiga bulan lalu. Komunikasi yang digencarkan Polres Garut dengan masyarakat dalam upaya menjaga kondusifitas wilayahnya menjadi sorotan khusus sehingga Polres Garut dinilai layak untuk ikut serta dalam konferensi yang diselenggarakan oleh International Association of Chiefs of Police tersebut.

Kabupaten Garut, kata Arif, merupakan salah satu daerah yang paling berpotensi mengalami kerusuhan. Namun, kata Arif, dengan pendekatan Accelerate Culture Transformation dan Asmaul Husna yang diterapkannya, pelaksanaan Pilbup 2013, Pileg 2014, dan Pilpres 2014, berlangsung dengan kondusif.

Padahal sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memetakan Kabupaten Garut sebagai daerah yang paling rawan mengalami pelanggaran pemilu pada Pilpres 2014, dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 4,3.

Selama ini di bawah komandonya, para anggota Polres Garut secara rutin mendapat pembinaan mengenai pendekatan Accelerate Culture Transformation atau teori mengenai percepatan perubahan kultur dan penerapannya. Asmaul Husna atau 99 Nama Allah pun kerap didengungkan dalam beberapa kegiatan, bahkan dibaca bersama untuk menghadapi para pengunjuk rasa.

"Selama tiga bulan ini pun kami melaksanakan pelatihan. Nanti di konferensi internasional itu, kami akan mempresentasikan dan membentuk diskusi grup bersama kepolisian negara-negara lain, bagaimana membina ketertiban dalam masyarakat, salah satunya dengan mengamalkan Asmaul Husna," kata Kapolres, Jumat (3/10)

Kapolres mengatakan sangat berterima kasih kepada warga Kabupaten Garut yang telah sama-sama menjaga kondusifitasnya selama ini, khususnya saat Pilbup 2013, Pileg 2014, dan Pilpres 2014. Dalam konferensi yang digelar selama seminggu itu, akan mengangkat nama baik Kabupaten Garut dan masyarakat Garut yang sudah membantu Polres Garut dalam menciptakan keamanan di daerahnya.

"Tanpa masyarakat Garut, kondusifitas di Garut tidak akan tercipta. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak karena telah menjaga kondusifitas di Garut," kata Kapolres.
sumber:kki

Markas FPI di Kepung Polisi


Jalur - Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono tampak mendatangi markas FPI di Jalan Petamburan III. Tampak pula ratusan personel kepolisian berjaga mengelilingi markas FPI.

Pantauan detikcom di Jalan Petamburan III, Jumat (3/9/2014), Kapolda Irjen Unggung datang pada pukul 17.10 WIB. Kapolda dan ratusan polisi di sekeliling markas FPI itu mengundang perhatian warga sekitar yang ikut berkerumun di markas FPI.

Sedangkan arus lalu lintas di Jalan Petamburan III dari Jalan KS Tubun ke arah Tanah Abang ditutup dan dialihkan ke Slipi. Begitu juga dari arah Slipi, arus lalu lintas dialihkan.

Kapolda masih tampak berjaga-jaga. Belum ada pernyataan resmi dari Kapolda Metro Jaya tentang kunjungannya ke markas FPI ini. Namun sebelumnya, Kapolda sempat meminta korlap aksi massa FPI, Habib Sahab yang meminta Ahok tidak menjadi gubernur, untuk menyerahkan diri. Bila tidak menyerahkan diri, maka Habib Sahab akan dijemput paksa malam ini.
sumber:kki

Daftar Anggota Polisi Yang Terluka Terkait Rusuh FPI


Jakarta - Ada sebelas anggota polisi yang mengalami luka-luka pasca-kericuhan aksi unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI), terkait penolakan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, di DPRD DKI Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat,  Jumat (3/10) siang.

"Ada belasan anggota yang menjadi korban tindakan anarkis FPI di DPRD dan Balai Kota DKI Jakarta, dalam unjuk rasa menolak Ahok," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol  Rikwanto, Jumat (3/10).

Rikwanto, salah satu korban adalah Kapolsek Gambir, AKBP Putu Putra. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Putu mengalami luka di bagian wajah.

Ia menambahkan, anggota polisi yang menjadi korban mengalami luka-luka seperti sobek di kening, kepala bocor, hingga kena sabetan senjata tajam jenis samurai.

Berikut daftar anggota polisi yang menjadi korban:

1. Iptu Mukti Ali, Kanit Provos Restro Jakarta Pusat, mengalami luka sobek pada kening.

2. AKP Kusriana, Danki 7 Dit Sabhara, mengalami luka di hidung.

3. Bripda Eka Dwiki, Anggota Dit Sabhara, luka pada kepala (dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo).

4. Bripda Fatta, Anggota Dit Sabhara, luka pada kepala.

5. Bripda Disman, Anggota Dit Sabhara luka pada kening.

6. Brigadir Eka Nurjati, Anggota Dit Intelkam, luka pada kening.

7. Bripda Fauzi Amaludin, Anggota Dit Sabhara, luka pada kening.

8. Bripda Dede Miftah Z, Anggota Dit Sabhara, luka pada kening.

9. Bripda Fernando K. Hasibuan, Anggota Dit Sabhara, luka pada kepala.

10. Brigadir Wanda Brianzabata, Anggota Dit Reskrimum, luka pada tangan kanan dan kiri akibat sabetan samurai.

11. Ipda Tugiman, Anggota Intelmob, luka pada kedua kaki.
sumber:portalK

Kapal Karam diLautan Segitiga Bermuda

Jalur - Segitiga Bermuda masih menjadi salah satu tempat paling misterius di muka Bumi. Wilayah laut di dalam garis  imajiner yang menghubungkan 3 titik yaitu Bermuda, Puerto Rico, dan Miami di Amerika Serikat terkenal angker karena sejumlah insiden hilangnya sejumlah kapal dan pesawat di masa lalu.

Lepas rumor adanya 'kutukan' bagi siapapun yang melewatinya, Segitiga Bermuda sejatinya memang kuburan kapal.

Dengan lebih dari 300 bangkai kapal di perairannya, lokasi itu menjadi situs kapal karam terbesar di dunia. Namun, ini bukan cerita horor.

Ada beberapa dugaan mengapa sejumlah kapal dan pesawat hilang di Segitiga Bermuda, di antaranya bahkan tanpa jejak.

Salah satunya, dikarenakan posisinya di Samudera Atlantik di mana arus teluk atau gulf stream menarik kapal ke perairan yang lebih dangkal di di mana ada banyak terumbu dangkal di sana.

Kini, area yang mencelakakan kapal di masa lalu itu justru menjadi situs menyelam kelas dunia, berkat airnya yang dangkal dan jernih. Para penyelam bisa berenang di antara lambung-lambung kapal karatan, meriam tua, dan relik-relik historis.

Salah satu kapal karam yang paling terkenal adalah Cristobal Colon --salah satu bangkai terbesar yang ditemukan di Bermuda. Bahtera mewah Spanyol itu selesai dibuat pada 1923 dan menjadi salah satu yang tercepat di eranya.

Cristobal Colon melayani rute New York ke Amerika Tengah, hingga akhirnya kandas pada 1936 usai menabrak terumbu karang. Kini ia terbaring di kedalaman 16 meter, puingnya menyebar tersebar di area 9.000 meter persegi di bawah laut.

Ada juga kapal perang Prancis, L’Herminie, yang tenggelam pada 1863. Ia menjadi salah satu situs paling menarik di area tersebut. Kapal yang memiliki 3 tiang layar tersebut celaka saat kembali ke negaranya, dan kini terbaring di kedalaman 10 meter

Dan salah satu yang paling bersejarah adalah Mary Celestia, yang memiliki kincir air di sampingnya. Kapal itu disewa selama Perang Saudara Amerika. Digunakan untuk menyelundupkan senjata, amunisi, perlengkapan, dan makanan untuk tentara di selatan. Kapal sepanjang  68 meter itu tenggelam pada 1838 setelah mencapai karang dekat pantai selatan.

Kini, Mary Celestia terbaring di kedalaman 16 meter di dasar laut. Para penyelam bisa menjelajah di sela-sela kincir air, mesin uap, dan jangkarnya.

Ratusan bangkai kapal tetap utuh meski diterpa cuaca buruk Bermuda, berkat program pelestarian laut.

Kehidupan di dekat Segitiga Bermuda memang tak semengerikan seperti yang dibayangkan. Warga Bermuda William Gillies pernah mengeluarkan buku berjudul 'Reefs, Wrecks & Relics — Bermuda Underwater Heritage' atau 'Karang, Bangkai Kapal, dan Relik -  Warisan Alam Bawah Laut Bermuda'.

Dalam bukunya, Gillies menceritakan pengalamannya menyelami Lautan Bermuda. Seperti dimuat The Royal Gazette, Rabu 28 April 2010, meski tak mungkin lagi turun ke air karena sudah sepuh, tapi ingatannya tentang masa mudanya sebagai pencari harta di bangkai kapal, belum pupus."Dengan menyelam, saya mengetahui kekayaan laut Bermuda," kata dia.

Salah satu dari memori awalnya tentang laut Bermuda adalah peristiwa tenggelamnya sebuah kapal mewah Spanyol, Cristobal Colon di wilayah Karang Utara, 25 Oktober 1936. Saat kapal itu tenggelam, Gillies masih berusia 6 tahun.

Gillies memulai penyelamannya pada 1965, saat dia berusia 35 tahun. Penemuan sebuah bel dari kapal tua yang tenggelam memicu gairahnya untuk menyelam dan mencari sisa-sisa harta yang karam di dasar laut.

Objek-objek menarik di pasir dan sekitar bangkai kapal sering dia temukan. Misalnya potongan lampu tua berbahan bakar minyak ikan paus. Kadang dia dan pendamping selamnya menemukan pecahan atau potongan tembikar atau porselen.

Beberapa potongan itu dia rekonstruksi menggunakan fiberglass dan getah damar. Beberapa karya restorasi Gillies kini dipajang di Bermuda Underwater Eksplorasi Institute (BUEI).

Sementara, The Royal Gazette pada tahun 1992 juga pernah memuat berita kemarahan penduduk Bermuda pada sebuah iklan telepon genggam yang sesumbar, dengan produknya, orang tetap bisa berkomunikasi, meski 'tersesat di Segitiga Bermuda'.

"Ini akan membunuh pariwisata Bermuda. Kita harus menuntut orang ini," kata pengusaha pariwisata, RJ Zuill, saat itu. "Sangat konyol. Kapal dan pesawat melewati wilayah kita setiap hari dan tak ada apapun yang terjadi," kata dia.

Fakta Ilmiah Segitiga Bermuda

Ada yang menyebut area tersebut 'Segitiga Setan', 'Limbo the Lost', 'Twilight Zone', dan yang paling tenar adalah sebutan 'Segitiga Bermuda -- terinspirasi dari artikel Vincent Gaddis di Majalah Argosy.

Meski, dalam peta Amerika Serikat, The U. S. Board of Geographic, tak ada tempat bernama 'Segitiga Bermuda'.

Legenda Segitiga Bermuda makin ramai diperbincangkan ketika pada 5 Desember 1945 pukul 14.10 waktu setempat, lima pesawat yang dipiloti para penerbang terlatih dari kesatuan Penerbangan 19 tiba-tiba hilang di segitiga itu. Padahal cuaca sedang cerah.

Berbagai macam dugaan aneh muncul, ada yang mengatakan alien yang bersembunyi di bawah lautan, portal ke dimensi lain, gas methan, lokasi Atlantis yang hilang, hingga rumah iblis, Dajal.

Namun, ada juga penjelasan ilmiah yang lebih layak dipertimbangkan untuk menjawab misteri ini.

Seperti di muat laman LiveScience, ada jawaban logis untuk menjelaskan hilangnya kapal atau pesawat di Segitiga Bermuda itu.

Daerah Segitiga Bermuda rentan terhadap badai tak terduga. Ada gelombang -- Gulf Stream -- yang sangat cepat dan turbulen -- menelan serpihan kapal, pesawat, beserta penumpangnya.  Menghapus bukti-bukti terjadinya bencana.

Tak hanya itu, Laut di Segitiga Bermuda memiliki kedalaman hingga 30.000 meter atau lebih dari 9.000 meter dengan kondisi topografinya bisa 'menelan' kapal sehingga tak pernah ditemukan.

Laman Sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat, www.history.navy.mil, menjelaskan bahwa faktor signifikan yang menyebabkan hilangnya kapal di Segitiga Bermuda adalah arus laut yang kuat disebut Gulf Stream.

Sebelum telegraf, radio dan radar ditemukan, pelaut tidak tahu ada badai atau angin topan berada di dekatnya. Bencana itu baru ketahuan setelah ada perubahan di cakrawala.

Dijelaskan juga bahwa tidak hanya di Segitiga Bermuda, banyak kapal-kapal Angkatan Laut AS lainnya telah hilang di laut karena  badai di seluruh dunia -- secara mendadak.

KPK Tentukan Sikap Ke Ketua DPR Terpilih

Jalur - Ketua KPK Abraham Samad soal Setya Novanto sangat menyayangkan Setya dipilih sebagai ketua DPR karena berpotensi terbelit kasus hukum.

Namun pernyataan dari Ade bahwa Setya dipilih jadi ketua DPR karena ditunjuk oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Ade tak mau komentar banyak soal pernyataan Abraham tersebut. Dia hanya mengingatkan bahwa Abraham adalah penegak hukum, sementara penunjukan Setya Novanto adalah proses politik.

"Saya itu dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah politik tidak boleh campuri hukum, sekaligus hukum tidak boleh campuri politik," kata Ade.

Oleh karena itu, dia tak mau mengomentari pernyataan Abraham tersebut. "Itu pernyataan aparat penegak hukum, kalau pernyataan hukum saya tidak boleh mencampuri ya kalau anda menilai silakan kalau saya orang politik saya punya prinsip itu," pungkasnya.
sumber:merdeka

Prediksi Bakal Ada Gerhana Bulan


Jalur - Sepanjang Oktober 2014 ini akan terjadi beberapa fenomena langka di langit, karena itu siapkan mata untuk memandang keindahan yang bakal menghiasi angkasa malam demi malamnya.

Dari gerhana bulan total hingga hujan meteor bisa disaksikan pada bulan ini. Tak cuma itu, keindahan planet-planet juga disuguhkan di langit. Beberapa di antaranya bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang.

Astronom sekaligus Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin kepada Liputan6.com, Jumat (3/10/2014), mengatakan, beberapa fenomena langit yang bisa disaksikan sepanjang Oktober 2014, yakni:

1. Gerhana Bulan Total

Pada gerhana bulan total ini, bulan akan terlihat kemerahan seperti berdarah. Ini karena bulan tertutup oleh bayangan bumi namun cahaya matahari terbiaskan hingga menimbulkan kesan kemerah-merahan.

Fenomena ini terjadi pada 8 Oktober 2014. Thomas mengatakan, gerhana bulan ini mulai terjadi pada pukul 16.15 WIB. Namun untuk wilayah Indonesia barat, seperti Jakarta, tak bisa melihat awal mula terjadinya gerhana lantaran bulan ketika itu belum terbit.

Gerhana total baru terjadi pada pukul 17.25-18.24 WIB. Dan secara keseluruhan gerhana berakhir pada 19.34 WIB. Wilayah Indonesia barat baru bisa menyaksikan gerhana ini ketika gerhana total sudah terjadi. Namun untuk wilayah timur Indonesia dapat menyaksikan keseluruhan proses gerhana bulan total ini.

"Seluruh wilayah Indonesia bisa mengamatinya seperti mengamati purnama," kata Thomas.

2. Hujan Meteor Orionids

Hujan meteor ini bisa diamati dari Indonesia. Karena ketika puncak peristiwa ini terjadi pada 21 Oktober 2014, bulan tengah tua alias tak purnama.

Akan ada 15 meteor yang jatuh per jamnya. Bentuknya seperti atraksi bintang jatuh. Thomas memprediksi, beberapa di antara meteor itu ada yang berukuran cukup besar.

3. Hujan Meteor Draconids

Berbeda dengan Orionids, hujan meteor draconids puncaknya terjadi pada 7 Oktober 2014. Hujan meteor draconids ini merupakan hujan meteor di langit utara.

Namun Thomas mengatakan, fenomena ini bakal sulit diamati dari Indonesia. Karena hujan meteor ini termasuk kecil skalanya. Ditambah lagi pada 8 Oktober terjadi purnama. Jadi luncuran meteor bakal terhalang oleh cahaya bulan yang terang benderang.

"Hujan meteor dikalahkan cahaya bulan," ujar Thomas.

4. Jupiter dan Mars Terang Benderang

Bulan ini, beberapa planet bisa dilihat dengan mata telanjang. Salah satunya Jupiter. Cahaya planet terbesar di tata surya ini sangat terang sekali.

Jupiter bisa dilihat mulai dari dini hari hingga subuh menjelang dari langit timur. "Kebetulan posisinya memungkinkan cahaya yang kuat. Posisinya hampir dekat dengan Matahari," papar Thomas.

Selain Jupiter, planet lain yang juga cukup terang pada bulan ini adalah Mars. Planet yang sering disebut kembaran Bumi ini bisa dilihat mulai pukul 22.00 WIB hingga subuh.

"Tergolong paling terang, ciri warnanya merah," ujar dia.

Saturnus juga tak mau kalah. Planet bercincin ini kondisinya cukup terang pada bulan ini. Meski begitu, Saturnus harus dilihat menggunakan bantuan teleskop agar cincinnya nampak. Jika tidak menggunakan teleskop, Saturnus hanya terlihat seperti titik cahaya bintang saja.

Sementara Planet Uranus tergolong redup penampakannya. Namun dia tetap bisa dilihat sepanjang malam meski harus menggunakan teleskop.

China: Joshua Muda Penggerak Demo Hong Kong


Jalur - Penampilan Joshua Wong sepintas tak meyakinkan sebagai seorang pemimpin demo Hong Kong: kerempeng, berkacamata, lugu, jauh dari gambaran aktivis perjuangan. Apalagi kalau dibandingkan dengan para pendekar kung fu seperti digambarkan dalam film-film shaolin, misalnya.

Namun dia digambarkan sebagai 'ekstrimis dan badut' oleh pemerintah China, karena Joshua Wong sedang mencoba memimpin sebuah revolusi sosial negerinya. Demikian seperti dilansir dari BBC Indonesia, Jumat (3/10/2014).

Dia tinggal di Hong Kong, daerah yang diperintah Inggris hingga 1997, dan sekarang menjadi daerah otonomi khusus China.

Namun Tiongkok dipandang sedang mengikis otonomi dan kebebasan di Hong Kong. Gara-gara keputusan Beijing yang mewajibkan calon pemimpin eksekutif Hong Kong lolos penyarikan sebuah badan yang dibentuk pemerintah China.

Maka Joshua, sebagaimana ratusan ribu warga Hong Kong lain, turun ke jalan melakukan protes.

"Rakyat tidak perlu takut pada pemerintah," kata dia mengutip film 'V for Vendetta', Justru "pemerintah yang harus takut pada rakyat mereka."

Telah Lahir Sapi Berkepala Dua bernama "WoWi"

Jalur - Dengan mengucap syukur dan alhamdullilah telah beranak seekor sapi milik Mat Karsono, warga Dusun Telasih, Desa Tawar, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Warga merasa kaget dengan tersiar kabar ada seekor sapi yang melahirkan seekor anak sapi (pedhet) berkepala dua.

Petugas Polsek Gondang Bripka Gunardi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi tentang adanya sapi milik warga yang melahirkan pedhet berkepala dua itu.

"Iya ada itu sapi berkepala dua milik warga di Dusun Telasih, Desa Tawar. Udah 3 hari yang lalu sapi tersebut lahir," kata Bripka Gunardi, Jumat (3/10).

Sampai saat ini warga masih berdatangan ke kediaman Mat Karsono untuk melihat sapi aneh tersebut.

"Wah rame banget selama 3 hari yang lalu. Masalahnya pada penasaran dan ingin lihat, awalnya ada warga yang lihat terus informasi makin menyebar. Sehingga kini makin ramai," lanjut Gunardi.

Pemilik Mat Karsono, memberikan nama sapi berkepala dua tersebut dengan sebutan "WoWi".

Nama tersebut merupakan akronim dari nama kedua capres yang bertarung dalam pilpres yaitu Prabowo dan Jokowi.

Perlu diketahui bahwa kondisi fisik sapi tersebut antara lain dua kepala dengan badan satu, kaki normal empat, namun bagian kepala yang ganda tepatnya hanya di bagian moncongnya atau mulutnya saja. Bagian kepala ini pun tidak utuh. Masing-masing kepala anak sapi hanya terdiri satu mata dan satu telinga. Mulut dan hidung anak sapi cokelat ini normal.


Ikan Aneh Bergigi Manusia


Jalur - Seorang pemancing asal Rusia tak pernah menyangka bakal menemukan ikan bergigi manusia. Aleks Korobov, dari kota Arkhangelsk di Distrik Arkhangelsk Oblast, Rusia Baratlaut menemukan seekor ikan aneh saat memancing di Sungai Dvina Utara.

Saat mendapatkan ikan tersebut pemancing berusia 50 tahun itu menyangka kalau ia telah berhasil menangkap ikan common bream biasa. Tapi saat ia berusaha melepaskan ikan itu dari mata kail, Aleks melihat sederetan gigi manusia.

"Ikan itu sudah mati, tapi saat saya mengambilnya dan menciumnya, ikan itu masih segar. Saya kemudian membuka insangnya dimana terlihat masih segar dan merah. Tapi saat saya melihat mulutnya, ikan itu bukan seperti ikan bream biasa, dan saat saya membukanya terlihat ikan itu memiliki banyak gigi manusia," kata Aleks.

Karena penasaran, Alex akhirnya menghubungni Institut Ikan dan Oseanografi untuk meminta pendapat mereka mengenai ikan aneh tersebut.

"Kami harus melakukan otopsi dan melakukan serangkaian pengujian untuk menentukan spesies serta penjelasan gigi itu. Kami meyakini bahwa ikan itu adalah anggota keluarga Piranha. Ikan itu adalah piranha herbivora, tapi bukan ikan yang memakan daging seperti yang biasa Anda lihat di film," papar ahli di institut tersebut Gennady Dvorykankin.

"Sangat jarang ikan itu bisa keluar dari habitat alaminya di iklim tropis ke Artic dan akhirnya berenang ke sungai. Kami hanya bisa berasumsi kalau ikan itu dibuang sang pemiliknya yang menggemari ikan-ikan eksotis."

Demonstran Lumpuhkan Kota Hongkong

Jalur - Pemimpin eksekutif Kota Hong Kong tanpa kompromi menolak tuntutan mahasiswa untuk mundur dan mengutus wakilnya untuk berbicara dengan demonstran pro-demokrasi saat kerumunan massa melakukan rally di luar kantor pemerintahan hingga Jumat (3/10).

Rombongan besar demonstran yang telah melumpuhkan pusat kota Hong Kong selama lima hari berturut-turut telah menetapkan batas waktu hingga Kamis tengah malam agar Kepala Eksekutif Leung Chun-ying mundur. Selain itu, mereka juga menuntut Bejing memberikan jaminan kepada warga di wilayah bekas koloni Inggris itu agar bisa menjalani demokrasi secara penuh.

Namun, tepat sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir, Leung muncul di hadapan wartawan dan dengan santai menolak tuntutan tersebut.

"Saya tidak akan mundur karena saya harus terus bekerja demi hak pilih universal saat pemilu," ujarnya, merujuk pada pemilu yang akan digelar pada 2017 yang merupakan inti konfrontasi antara demonstran dan otoritas kota Hong Kong yang didukung Beijing.

Leung mengatakan dia akan menunjuk Sekretaris Pemerintahan Carrie Lam untuk memimpin diskusi dengan Federasi Pelajar Hong Kong, salah satu kelompok yang terlibat dalam demonstrasi.

"Di mana pun di seluruh dunia, jika ada demonstran yang mengepung, menyerang atau menduduki kantor pemerintahan seperti markas polisi, atau kantor kepala eksekutif….konsekuensinya akan serius," kata Leung.

Pada Jumat pagi, pemerintah Hong Kong meminta ribuan demonstran pro-demokrasi untuk mengakhiri protes mereka dan meninggalkan pusat kota, serta mengancam akan melakukan tindakan tegas bagi siapa saja yang masih terus menduduki kantor pemerintah.

Leung mengatakan dia akan menunjuk Sekretaris Pemerintahan Carrie Lam untuk memimpin diskusi dengan Federasi Pelajar Hong Kong, salah satu kelompok yang terlibat dalam demonstrasi.

Pada 31 Agustus, Tiongkok mengatakan warga Hong Kong dapat memilih pemimpin mereka tapi hanya berdasarkan dua atau tiga kandidat yang disahkan oleh panitia tetap.

Para demonstran menganggap keputusan itu sebagai "demokrasi palsu" dan berikrar akan tetap menduduki jalan-jalan vital Hong Kong selama apapun itu.

Tiongkok sangat mendukung Leung dan berjanji mendukung polisi Hong Kong menghadapi aksi pendemo.

Dalam editorial People's Daily edisi Jumat (3/10), koran milik Partai Komunis itu mengulang secara tegas tuntutan digelarnya pemilu yang bebas.

"Tidak ada ruang untuk membuat konsesi atas prinsip yang penting," tulis koran itu, seperti dilansir Xinhua.

Otoritas setempat juga menyapu bersih pemberitaan mengenai protes Hong Kong di media sosial Tiongkok, sementara kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan lebih dari 12 aktivis telah ditahan dan 60 orang lainnya diinterogasi karena menyatakan dukungan mereka terhadap demonstrasi Hong Kong.

Pernyataan resmi Beijing secara jelas disampaikan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi yang memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Tiongkok.

Di seluruh dunia, gerakan protes di Hong Kong disebut sebagai "revolusi payung" karena hanya payung yang demonstran gunakan untuk melindungi diri dari semprotan gas air mata dan terik matahari yang menyengat saat berhadapan dengan aparat setempat.

Kamis, 02 Oktober 2014

Jembatan Sepanjang 300 M berdiri diantara puncak tebing di China

Jalur  - Seorang insinyur di China telah merancang sebuah jembatan gantung yang terbuat dari kaca pada ketinggian 180 meter di atas tanah Kota Pingjiang, Hunan, China. Bangunan ini dinobatkan menjadi jembatan paling menyeramkan di China.

Seperti diberitakan Metro, Kamis (2/10/2014), jembatan ini membentang sejauh 300 meter di antara dua puncak tebing berbatu. Hal yang paling menyeramkan adalah jembatan itu bergoyang saat angin bertiup kencang.

“Awalnya saya baik-baik saja dan ditengah perjalanan lutut saya menjadi lemas karena melihat ke bawah,” ujar salah seorang pengunjung, Yun Ku.

“Saya harus kembali ke tepi karena kaki saya tidak mampu melanjutkannya,” tambahnya.

Jika ada pengunjung yang merasa ketakutan, maka akan didampingi oleh staf khusus yang sudah terlatih untuk menyelesaikan perjalanan tersebut.

Temuan Arca Berbentuk Binatang

Jalur  – Satu lagi diketemukan arca purbakala di lokasi Dusun Candi, Desa Ringin Anom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, akibat penemuan tersebut hingga saat ini menjadi sangat ramai dikunjungi warga. Rata-rata dari mereka telah datang ke lokasi dengan alasan penasaran akan penemuan benda langka itu.

Selain dari warga desa setempat, warga dari luar daerah juga dengan sengaja datang ke tempat tersebut walau hanya sekadar untuk melihat-lihat dan mengabadikannya dengan kamera telepon seluler.

Salah satu pengunjung dari Kecamatan Mertoyudan, Agung, berasal dari Kabupaten Magelang, mengungkapkan, bahwa dirinya mendengar kabar penemuan itu dari salah satu temannya. Karena rasa penasaran yang begitu tinggi, ia pun sengaja menyempatkan diri untuk datang ke lokasi penemuan yang berjarak sekitar 5 kilometer dari Candi Borobudur yang terletak di Kecamatan Borobudur.

“Saya mengetahui penemuan ini dari teman saya yang memasang foto penemuan arca ini di BlackBerry Messenger (BBM), dan secara kebetulan saya sedang ada keperluan di dekat lokasi, jadi saya mampir,” ujar Agung.

Ramainya orang yang berbondong-bondong itu akhirnya menginisiatif warga setempat untuk memberi batas tali rafia di sekeliling arca yang ditemukan tersebut. Tujuannya agar dua arca yang diduga peninggalan ketika zaman Hindu kuno dulu itu tidak dapat disentuh oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.

Beberapa petugas keamanan juga terlihat ikut mengamankan lokasi penemuan tersebut. Selain itu, warga juga memanfaatkan keramaian tersebut dengan memasang portal dan menarik biaya parkir sebesar Rp 1.000 untuk kendaraan pengunjung.

Seperti yang sudah diketahui, tiga pekerja pembuat bata dengan tidak sengaja menemukan dua buah arca batu yang diduga peninggalan zaman Hindu klasik, di Dusun Candi, Desa Ringin Anom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Selasa (22/4/2014).

Satu arca batu diketahui berbentuk binatang lembu utuh, dan arca yang lainnya menyerupai patung manusia yang sedang bertapa, akan tetapi bagian kepala patung yang satunya sudah hilang. Penemuan tersebut kini sedang diteliti oleh tim dari Balai Konservasi Borobudur

Rencana Pemda DKI Buka Pemakaman Online

Jalur - Saat ini lahan untuk melakukan penguburan mayat sudah tidak memenuhi kapasitas dalam setiap harinya seseorang yang meninggal akan dikubur. Dikarenakan lahan tempat pemakaman sudah sangat jarang , dan didalam melakukan pengurusan jasa pemakaman tidak secepat jasad di panggil yang kuasa.

Kali ini Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta akan berencana menerapkan pelayanan pemakaman secara online.

Dan rencannya, sistem tersebut akan diuji coba pada bulan November nanti di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak.

Dengan sistem pemakanan online ini masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan pemakaman. "Dengan sistem online ini nanti bisa melihat ketersediaan lahan pemakaman,".

Selain memudahkan warga, sistem ini juga akan memberikan kemudahan bagi petugas dalam pendataan. Tujuannya agar sistem tumpang tindih yang telah diterapkan bisa terdata dengan baik. "Sistem tumpang tindih ini hanya untuk jenazah yang memiliki hubungan darah atau kelaurga."

Jika uji coba sukses, ia menambahkan, sistem akan diterapkan secara bertahap di 78 TPU yang ada di Ibu Kota.

Ia juga mengatakan, sistem tidak melakukan transaksi dalam bentuk tunai. "Semuanya secara online. Sistem pembayarannya juga,"kata dia.
sumber:tempo

Demo Naikkan Upah Buruh di HI

Jalur - Kembali lagi aksi buruh yang menginginkan kenaikan upah sebesar 30% di bundaran hotel indonesia kamis, 2 oktober 2014 dilakukan oleh ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan akan menyiapkan aksi mogok kerja selama dua hari pada akhir bulan Oktober di beberapa jumlah pabrik.

Aksi yang dilakukan di Bundaran HI merupakan aksi pemanasan. Puncaknya, hampir dua juta buruh akan mogok kerja selama dua hari jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Ribuan buruh tidak henti menyuarakan kepada pemerintah yang saat ini menjabat dan yang terpilih tentang peningkatan kesejahteraan buruh, seperti penolakan kenaikan BBM, penaikan upah minimum sebesar 30 persen hingga penambahan item kebutuhan hidup layak (KHL).

Kenaikan BBM, kata Rusdi, menjadi persoalan yang berdampak besar terhadap kesejahteraan buruh, karena setiap bulannya ada penambahan biaya sebesar Rp 500 ribu yang dibebankan pada buruh akibat kenaikan BBM.

Selain itu, upah minimum yang saat ini hanya Rp 2,4 juta harus dinaikkan sebesar 30 persen menjadi Rp3,2 juta, selayaknya upah negara berkembang lainnya.

Penambahan item KHL juga termasuk dalam tuntutan ribuan buruh, karena item KHL saat ini yang berjumlah 60 item kurang mencerminkan kesejahteraan riil buruh. Penambahan menjadi 84 item harus meliputi kebutuhan rekreasi dan penampilan buruh, seperti minyak wangi atau deodorant.

Jaminan kesehatan pada buruh pun dirasa masih belum terkelola dengan baik, karena masih banyak rumah sakit yang menolak pasien dengan jaminan BPJS.
sumber: bs


Rabu, 01 Oktober 2014

Daftar Artis Anggota Dewan 2014


Jalur - Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2014-2019 sukses digelar hari ini.

Tidak hanya politikus yang dilantik dan disumpah menjadi anggota dewan, beberapa wajah baru dari kalangan artis pun mulai meramaikan DPR.

Terjunnya para artis ke panggung politik, bukanlah hal yang baru akhir-akhir ini. Namun, ada beberapa artis yang memang baru di bidang pilitik.

Berikut, daftar lengkap artis yang melenggang ke Senayan:

DPR-RI:
1. Okky Asokawati, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II
2. Lucky Hakim, Partai Amanat Nasional (PAN), Dapil Jawa Barat VI
3. Anang Hermansyah, PAN, Dapil Jawa Timur Jatim IV
4. Desy Ratnasari, PAN, Dapil Jawa Barat IV
5. Krisna Mukti, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Jabar VII
6. Dede Yusuf Macan, Partai Demokrat, Dapil Jabar II
7. Primus Yustisio,  PAN, Dapil Jabar V
8. Rieke Diah Pitaloka, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Dapil Jabar VII
9. Rachel Maryam Sayidina, Partai Gerindra, Dapil Jabar II
10. Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, PAN, Dapil Jatim VIII
11. Venna Melinda, Partai Demokrat, Dapil Jatim VI
12. Tantowi Yahya, Partai Golkar, Dapil DKI III
13. Jamal Mirdad, Partai Gerindra, Dapil Jateng I
14. Junico BP Siahaan atau Nico Siahaan, caleg PDI Perjuangan, Dapil Jabar I
15. Moreno Suprapto, Partai Gerindra, Dapil Jatim V

Tidak hanya menjadi Anggota DPR, beberapa artis juga mengisi kursi Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Seperti berikut;

DPD-RI:
16. Emilia Contesssa, Dapil Jatim
17. Oni Suwarman, Dapil Jabar
18. Maya Rumantir, Dapil Sulawesi Utara

Rencana Bandung Miliki Masjid Terapung

 
Jalur - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kembali memposting idenya menata Kota Bandung. Kali ini, Emil, begitu ia akrab disapa berencana membangun sebuah masjid terapung di Gedebage.

Sekda Kota Bandung Yossi Irianto pun membenarkan rencana tersebut. Menurutnya, masjid terapung itu akan dibangun pada tahun 2015.

"Tahun 2015 kita membidik rencana pemindahan kantor pemerintahan ke Bandung Timur," ujar Yossi.

Selain pemindahan pusat pemerintahan Yossi pun menyebut ada rencana pembuatan danau buatan.

"Selain memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke daerah timur, perlu disiapkan juga danau buatan untuk penanganan banjir. Nah, diatas danau buatan itu rencananya akan dibangun masjid terapung," ungkapnya.

Namun, Yossi belum bisa menjelaskan banyak soal rencana pembangunan masjid terapung tersebut. Ia hanya menyebut, danau buatan tersebut luasnya sekitar 20 hektar.

"Danau buatan itu sudah ada blok plan-nya, itu di Gedebage," tutur Yossi.

Sementara itu Selasa (30/9/2014), Emil dalam akun instagramnya memperlihatkan sebuah bangunan masjid yang indah dan futuristik di atas air. 'Rencana proyek masjid raya terapung di Gedebage. Kerjasama pemprov dan pemkot Bandung' begitu tulis Emil.

Membuka Aset Mantan Wapres Adam Malik di Swiss

Jalur -  Mantan  Wakil  Presiden  periode 23 Maret 1978  hingga 11 Maret 1983 sekaligus  sebagai tokoh politik Indonesia, Adam Malik, yang telah meninggal 30 tahun lalu. Namun, dalam sebuah gugatan hukum bulan ini menduga harta jutaan dolar AS miliknya dicuri oleh UBS AG.

Gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan California menyatakan bahwa Adam Malik, mantan wakil presiden Indonesia serta ketua Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), memiliki simpanan uang dan emas senilai $5 juta di dua bank Swiss, yang kemudian merger menjadi UBS.

Gugatan yang disampaikan oleh AM Trust, wakil pewaris Adam Malik, menuding bahwa UBS memanfaatkan harta peninggalan mendiang setelah ia meninggal pada 1984.

Menurut AM Trust, Adam Malik, yang juga pernah menjadi diplomat dan menteri pada pemerintahan Sukarno dan Suharto, memiliki sejumlah rekening di Union Bank of Switzerland dan Swiss Bank Corp. Kedua bank tersebut menerapkan undang-undang kerahasiaan guna memancing nasabah yang tidak ingin simpanannya terungkap.

AM Trust menyatakan diri sebagai perusahaan dari Bahama, dan mengaku mewakili ahli waris Adam Malik dalam segala “klaim terkait bank Swiss.” Juru bicara UBS menolak berkomentar.

Gugatan perdata itu memperlihatkan bahwa pelbagai klaim terus menghantui perbankan Swiss, meski negara itu berupaya membersihkan citra sebagai tempat melarikan kekayaan.(The  Wall  Street Journal )

SKK Migas Luncurkan KAWAL

 
Jalur – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meluncurkan aplikasi pengaduan dan pelaporan yang disediakan bagi siapa saja yang memiliki informasi perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan pimpinan dan pekerja SKK Migas. Aplikasi ini diberi nama KAWAL (Buka, Bawa, dan Laporkan).

Pengawas Internal SKK Migas, Budi Ibrahim mengatakan, untuk menjamin prinsip kerahasiaan laporan pengaduan, SKK Migas telah menunjuk analis profesional independen yang bertugas menampung informasi awal dan mengelola setiap laporan pengaduan yang masuk. “Kemudian laporan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pedoman Whistle Blowing System (WBS) SKK Migas,” kata dia di Jakarta, Minggu (8/9).

Jenis dugaan pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti oleh KAWAL SKK Migas  adalah, dugaan korupsi, pelanggaran pedoman etika dan gratifikasi, kecurangan, benturan kepentingan, pelecehan, dan penyebaran/pembocoran rahasia perusahaan.

Aplikasi ini disediakan SKK Migas sejalan dengan maksud pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aplikasi ini juga merupakan implementasi dari Pakta Integritas SKK Migas (dahulu BPMIGAS) yang ditandatangani pada 27 November 2007.

“Upaya ini menunjukkan keseriusan SKK Migas dalam penegakkan good governance dan penerapan proses bisnis yang bersih dari KKN,” kata dia.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SKK Migas, J. Widjonarko telah menekankan pentingnya komitmen good governance dalam pelantikan pejabat SKK Migas, beberapa waktu lalu. Widjonarko meminta pejabat SKK Migas bersikap lebih peka dalam mengemban amanah jabatan yang dipercayakan. Kepekaan yang lebih tinggi harus ditujukan kepada potensi hal-hal yang berbau gratifikasi. SKK Migas juga meminta kepada kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) maupun stakeholders lainnya untuk ikut menjaga pimpinan dan pekerja SKK Migas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak mendorong ke arah gratifikasi atau lainnya yang berpotensi menjadi pidana. “Kami mendorong kepada siapa saja untuk mengadukan potensi terjadinya korupsi, suap dan praktek kecurangan lain melalui KAWAL SKK Migas,” kata Widjonarko.

Sebagai informasi, KAWAL SKK Migas dapat diakses melalui tujuh saluran melalui online (www.skkmigas.go.id/wbs), email (skkmigas@...), SMS (081291714304), telepon (021-23507071), fax (021-23507072), PO Box (2647 JKP 10026), dan drop box (Gedung Wisma Mulia Lantai 35, Jalan Gatot Subroto Kav 42, Jakarta).***

Informasi Tambahan:
BPMIGAS atau sekarang SKK Migas sebenarnya sejak 2010 telah mendorong peningkatan terhadap sistem pengendalian internalnya, demi menegakkan tata kelola yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi, dan fairness.

Hal itu ditandainya dengan diterbitkannya:
1.  Pedoman Etika, yang isinya  mengatur etika atau perilaku Pimpinan dan Pekerja SKK Migas, baik terhadap internal SKK Migas maupun terhadap stakeholder external (Pemerintah, Kontraktor KKS, vendor, media, dll).
2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi, yang menerangkan pengertian gratifikasi, undang-undangnya, mekanisme pelaporan serta sanksi  terhadap penerima gratifikasi.
3. Menerapkan kewajiban kepada semua Pimpinan dan Pekerja untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK melalui formulir LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) pada tahun 2012. Padahal, di tahun sebelumnya kewajiban ini berlaku hanya bagi Pimpinan saja. Secara fantastis, hasil pelaporan LHKPN Pimpinan dan Pekerja tersebut mencapai 97,5 persen, sementara sisanya adalah pegawai baru yang masih mengikuti training 3 bulan di luar kota.
4. Diterbitkannya SK Kepala BPMIGAS tentang Pedoman WBS yaitu sarana pengaduan dan pelaporan atas indikasi pelanggaran yang dilakukan pimpinan dan/atau pekerja SKK Migas oleh siapa saja dengan meletakkan Drop Box di lantai 35, sehingga semua orang dapat memasukkan aduan atau laporannya dengan bebas.

Upaya sosialisasi internal dan eksternal yang telah dilakukan oleh SKK Migas adalah sebagai berikut:
1. Sosialisasi internal untuk seluruh Pimpinan dan Pekerja BPMIGAS (sekarang SKK Migas) dari Mei sampai dengan Juli 2012 terhadap Pedoman Etika, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, WBS, dan LHKPN serta penandatangan kepatuhan terhadap Pedoman Etika.
2. Sosialisasi eksternal untuk Kontraktor KKS telah dilaksanakan pada Oktober 2012 dan Juni 2013 saat Forum Internal Audit.


Kontak:
Kepala Divisi Humas, SKK Migas, Elan Biantoro
Telp        : +62812 1056 135
Email      : ebiantoro@...

Australia Pangkas Anggaran Terkait Terorisme


Jalur - Menteri Bendahara Negara (Treasurer) Australia Joe Hockey mengisyaratkan akan adanya lagi pemotongan bagi program-program APBN negara itu, guna menutupi biaya yang dikeluarkan untuk pertahanan dan keamanan menghadapi ancaman terorisme.

Pada Agustus lalu, Pemerintahan Koalisi pimpinan PM Tony Abbott mengumumkan belanja $630 juta (Rp 6,3 triliun) untuk lembaga intelijen dan keamanan guna meningkatkan kapasitas mereka menangani ancaman terorisme.

Menurut Menteri Hockey, pihaknya telah mencari cara untuk menutupi belanja yang sebelumnya tidak masuk dalam rencana pengeluaran tersebut.

"Ada sejumlah usulan baru dan penting yang telah diumumkan, seperti penambahan anggaran untuk keamanan. Kami perlu menemukan program lain yang bisa dihemat untuk menutupi kebutuhan baru tersebut," katanya kepada ABC.

"Kami secara hati-hati dan metodologis meneliti pembiayaan program-program APBN yang lain," tambahnya.

Menteri Hockey mengatakan program APBN yang akan dipotong itu akan diumumkan bulan Desember mendatang.

Sejauh ini, masih terdapat kekurangan miliaran dolar dalam pembiayaan APBN yang dijalankan Pemerintahan Koalisi.

Hal ini disebabkan karena rencana pendapatan dari kewajiban pasien membayar 7 dolar setiap kali mengunjungi dokter, tidak berhasil lolos di Senat. Demikian pula dengan rencana pendapatan dari kenaikan pajak bahan bakar minyak tidak berhasil digolkan.
sumber:tribun

Ingin Mengetahui Apa Saja Fasilitas Anggota DPR?...Penasaran Klik Aja!

Jalur - Saat ini sudah ada 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.

Menurut Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti, mengakui acara pengambilan sumpah anggota MPR, DPR, dan DPD digabungkan dalam satu hari, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB.

"Untuk cenderamata hanya buku memori saja, yang berisi data pribadi tiap anggota dan inventaris kegiatan yang sudah dilakukan anggota DPR periode 2009-2014," ujarnya.

Dalam rinciannya setiap anggota dewan berhak memperoleh gaji pokok sebesar Rp4,2 juta setiap bulan. Di luar itu, ada juga tunjangan keluarga, listrik, kesehatan, dan lain-lain. Total keseluruhan Rp58-60 juta per bulan.

"Untuk mobil dinas, ada bantuan uang muka pembelian Innova. Kan ada uang mukanya berapa persen, itu saja yang dibantu," ungkap dia.

Untuk fasilitas rumah dinas, telah mempersiapkan sebanyak 51 rumah di Ulu Jami, dan sisanya di Kalibata, Jakarta Selatan.

Meski begitu, Kesekretariatan masih memberi waktu dua bulan untuk DPR lama berbedah dan pindah dari rumah dinas.

Inilah Nama Anggota DPR RI Periode 2014-2019


Jalur - Ada 560 Anggota DPR RI Periode 2014-2019 yang dipilih pada pemilihan legislatif 9 April lalu dilantik hari ini.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 berdasarkan partai politik adalah; PDIP 109 kursi, Golkar 91 kursi,Gerindra 73 kursi, Demokrat 61 kursi, PAN 49 kursi, PKB 47 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, Nasdem 36 kursi dan Hanura 16 kursi. Berikut daftar lengkapnya;

Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

1. Tagore Abubakar (Aceh II)
2. Irmadi Lubis (Sumut I)
3. Sofyan Tan (Sumut I)
4. Trimedya Panjaitan (Sumut II)
5. Junimart Girsang (Sumut III)
6. Alex Indra Lukman (Sumbar I)
7. Agus Susanto (Sumbar II)
8. Efendy Sianipar (Riau I)
9. Marsiaman Saragih (Riau II)
10. M.R. Ihsan Yunus (Jambi)
11. Nazarudin Kiemas (Sumsel I)
12. Erwin M. Singajuru (Sumsel II)
13. Yulian Gunhar (Sumsel II)
14. Elva Hartati (Bengkulu)
15. Isma Yatun (Lampung I)
16. Sudin (Lampung I)
17. Henry Yosodiningrat (Lampung II)
18. Itet Tridjajati Sumarijanto (Lampung II)
19. Rudianto Tjen (Babel)
20. Dwi Ria Latifa (Kepri)
21. Wiryanti Sukamani (DKI I)
22. Eriko Sotarduga (DKI II)
23. Masinton Pasaribu (DKI II)
24. Effendi MS Simbolon (DKI III)
25. Darmadi Durianto (DKI III)
26. Charles Honoris (DKI III)
27. Ketut Sustiawan (Jabar I)
28. Junico BP Siahaan (Jabar I)
29. Jalaludin Rakhmat (Jabar II)
30. Yadi Srimulyadi (Jabar II)
31. Diah Pitaloka (Jabar III)
32. Ribka Tjiptaning (Jabar IV)
33. Adian Yunus Yusak Napitupulu (Jabar V)
34. Indra P. Simatupang (Jabar V)
35. Sukur Nababan (Jabar VI)
36. Riska Mariska (Jabar VI)
37. Rieke Diah Pitaloka (Jabar VII)
38. Tono Bahtiar (Jabar VII)
39. Yoseph Umarhadi (Jabar VIII)
40. Ono Surono (Jabar VIII)
41. Maruarar Sirait (Jabar IX)
42. TB Hasanudin (Jabar IX)
43. Puti Guntur Soekarnoputri (Jabar X)
44. Dony Maryadi Oekon (Jabar XI)
45. Juliar P. Batubara (Jateng I)
46. Tjahjo Kumolo (Jateng I)
47. Daryatmo Mardiyanto (Jateng II)
48. Evita Nursanty (Jateng III)
49. Imam Suroso (Jateng III)
50. Bambang Wuryanto (Jateng IV)
51. Agustina Wilujeng Pramestuti (Jateng IV)
52. Puan Maharani (Jateng V)
53. Aria Bima (Jateng V)
54. Rahmad Handoyo (Jateng V)
55. Nursyiwan Soedjono (Jateng VI)
56. Sudjadi (Jateng VI)
57. Utut Udianto (Jateng VII)
58. Adisatrya Suliston (Jateng VIII)
59. Budiman Sudjatmiko (Jateng VIII)
60. Muhammad Prakosa (Jateng IX)
61. Damayanti Wisnu Putranti (Jateng IX)
62. Hendrawan Supratino (Jateng X)
63. Mohammad Idham Samawai (DIY)
64. Esti Wijayanti (DIY)
65. Guruh Irianto Soekarno Putra (Jatim I)
66. Indah Kurnia (Jatim I)
67. Henky Kurniadi (Jatim I)
68. Hamka Haq (Jatim II)
69. Nursuhud (Jatim III)
70. Arif Wibowo (Jatim IV)
71. Ahmad Basarah (Jatim V)
72. Andreas Eddy Susetyo (Jatim V)
73. Pramono Anung Wibowo (Jatim VI)
74. Djarot Saiful Hidayat (Jatim VI)
75. Budi Yuwono (Jatim VI)
76. Sirmadji (Jatim VII)
77. Mindo Sianipar (Jatim VIII)
78. Sadarestuwati (Jatim VIII)
79. Abidin Fikri (Jatim IX)
80. Nasyirul Falab Amru (Jatim X)
81. Said Abdullah (Jatim XI)
82. Karolin Margret Natasa (Kalbar)
83. Lasarus (Kalbar)
84. Michael Jeno (Kalbar)
85. Asdy Narang (Kalteng)
86. Willy M Yoseph (Kalteng)
87. Adriyansyah (Kalsel II)
88. Marten Apuy (Kaltim)
89. Olly Dondokambe (Sulut)
90. Vanda Sarundajang (Sulut)
91. Rendy M Affandy Lamadjido (Sultra)
92. Andi Ridwan Wittiri (Sulsel I)
93. Samsul Niang (Sulsel II)
94. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya (Banten I)
95. Ichsan Soelistyo (Banten II)
96. Herdian Koosnadi (Banten III)
97. Marinus Gea (Banten III)
98. I Made Urip (Bali)
99. Wayan Koster (Bali)
100. I Gusti Agung Rai Wirajaya (Bali)
101. Nyoman Dhamantra (Bali)
102. Rachmat Hidayat (NTB)
103. Honing Sanny (NTT I)
104. Herman Hery (NTT II)
105. Mercy Chriesty Barends (Maluku)
106. Irine Yusiana Roba Putri (Malut)
107. Komarudin Watubun (Papua)
108. Tony Wardoyo (Papua)
109. Jimmy Demianus Ijie (Papua Barat)

Partai Golongan Karya (Golkar)

1. Salim Fakhry (Aceh I)
2. Firmandez (Aceh II)
3. Meutya Hafid (Sumut I)
4. Rambe Kamarul Zaman (Sumut II)
5. Captain Anthon Sihombing (Sumut III)
6. Delia Pratiwi Sitepu (Sumut III)
7. Betti Shadiq Pasaribu (Sumbar I)
8. John Kenedy Azis (Sumbar II)
9. Tabrani Maamun (Riau I)
10. Idris Laena (Riau II)
11. Hajah Sianitul Lativa (Jambi)
12. Dodi Reza Alex Noerdin (Sumsel I)
13. Bobby Adhityo Rizaldi (Sumsel II)
14. Dwie Aroem Hadiatie (Lampung I)
15. Azis Syamsuddin (Lampung II)
16. Azhar Romli (Babel)
17. Bambang Wiyogo (DKI I)
18. Fayakhun Andriadi (DKI II)
19. Tantowi Yahya (DKI III)
20. Popong Otje Djundjunan (Jabar I)
21. Agus Gumiwang Kartasasmita (Jabar II)
22. Lili Asjudiredja (Jabar II)
23. Deding Ishak (Jabar III)
24. Eka Sastra (jabar III)
25. Dewi Asmara (Jabar IV)
26. Airlangga Hartanto (Jabar V)
27. Ichsan Firdaus (Jabar V)
28. Wenny Haryanto (Jabar VI)
29. Ade Komarudin (Jabar VII)
30. Dadang S. Muchtar (Jabar VII)
31. Dave Akbarshah Fikarno (Jabar VIII)
32. Daniel Mutaqien Syafiuddin (Jabar VIII)
33. Eldie Suwandie (Jabar IX)
34. Agun Gunandjar Sudarsa (Jabar X)
35. Ferdiansyah (Jabar XI)
36. Ahmad Zaky Siradi (Jabar XI)
37. Mujib Rohmat (Jateng I)
38. Nusron Wahid (Jateng II)
39. Bowo Sidak Pangarso (Jateng II)
40. Firman Subagyo (Jateng III)
41. Endang Maria Astuti (Jateng IV)
42. Endang Srikarti Handayani (Jateng V)
43. Iqbal Wibisono (Jateng VI)
44. Bambang Soesatyo (Jateng VII)
45. Dito Ganindito (Jateng VIII)
46. Agung Widyantoro (Jateng IX)
47. Budi Supriaynto (Jateng X)
48. Siti Hedianti Soeharto (DIY)
49. Adies Kadir (Jatim I)
50. Mukhamad Misbakhun (Jatim II)
51. Hardisoesilo (Jatim III)
52. Muhammad Mur Purnamasidi (Jatim IV)
53. Ridwan Hisjam (Jatim V)
54. Sarmuji (Jatim VI)
55. Gatot Sudjito (Jatim VII)
56. Mohamad Suryo (jatim VIII)
57. Yudha (Jatim IX)
58. Eni Maulani (Jatim X)
59. Zainuddin Amali (Jatim XI)
60. Zulfadhli (Kalbar)
61. Agati Sulie Mahyudin (Kalteng)
62. Ahmad Noor Supit (Kalsel I)
63. Indro Hananto (Kalsel I)
64. Hasnuryadi Sulaiman (Kalsel II)
65. Mahyudin (Kaltim)
66. Neni Moerniaeni (Kaltim)
67. Aditya Anugerah Moha (Sulut)
68. Muhidin Muhammad Said (Sultra)
69. Hamka B Kady (Sulsel I)
70. Syamsul Bachri (Sulsel II)
71. Andri Rio Idris Padjalangi (Sulsel II)
72. Markus Nari (Sulsel III)
73. Andi Fauziah Pujiwatie Hatta (Sulsel III)
74. Fadel Muhammad (Gorontalo)
75. Roem Kono (Gorontalo)
76. Enny Anggraeni Anwar (Gorontalo)
77. Andika Hazrumy (Banten I)
78. Yayat Y Biaro (Banten II)
79. Andi Achmad Dara (Banten III)
80. Gde Sumarjaya Linggih (Bali)
81. AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Bali)
82. Muhammad Lutfi (NTB)
83. Melchias Markus Mekeng (NTT I)
84. Setya Novanto (NTT II)
85. Charles J Mesang (NTT II)
86. Edison Betaubun (Maluku)
87. Saiful Bahri Ruray (Maluku Utara)
88. Elion Numberi (Papua)
89. Robert Joppy Kardinal (Papua Barat)
90. Kahar Muzakir (Riau I)
91. Ridwan Bae (Sulteng)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

1. Fadhullah (Aceh I)
2. Khaidir (Aceh II)
3. Muhammad Syafii (Sumut I)
4. Gus Irawan Pasaribu (Sumut II)
5. Suasana Dachi (Sumut II)
6. Martin Hutabarat (Sumut III)
7. Sursyam (Sumbar I)
8. Ade Rezki Pratama (Sumbar II)
9. Rita Zahara (Riau I)
10. Nurhaedi alias Eddy Tanjung (Riau II)
11. Sutan Adil Hendra (Jambi)
12. Edhy Prabowo (Sumsel I)
13. Sri Meliyana (Sumsel II)
14. Susi Markely Bachsin (Bengkulu)
15. Ahmad Muzani (Lampung I)
16. Dwita Ria Gunadi (Lampung II)
17. Asril Hamzah Tanjung (DKI I)
18. Biem Triani Benjamin (DKI II)
19. Aryo Djojohadikusumo (DKI III)
20. Sodik Mudjahid (Jabar I)
21. Rachel Maryam (Jabar II)
22. Ahmad Riza Patria (Jabar III)
23. Heri Gunawan (Jabar IV)
24. Fadli Zon (Jabar V)
25. Nuroji (Jabar VI)
26. Putih Sari (Jabar VII)
27. Kardaya Warnika (Jabar VIII)
28. Sutisna (Jabar IX)
29. Subarna (Jabar XI)
30. Jamal Mirdad (Jateng I)
31. Abdul Wachid (Jateng II)
32. Sri Wulan (Jateng III)
33. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Jateng IV)
34. Bambang Riyanto (Jateng V)
35. Harry Pernomo (Jateng V)
36. Darori Wonodipuro (Jateng VII)
37. Novita Wijayanti (Jateng VIII)
38. Mohamad Hekal (Jateng IX)
39. Ramson Siagian (Jateng X)
40. Andika Pandu Puragabaya (DIY)
41. Bambang Haryo Soekartono (Jatim I)
42. Soeprayitno (Jatim II)
43. Sumail Abdullah (Jatim III)
44. Bambang Haryadi (Jatim IV)
45. Moreno Suprapto (Jatim V)
46. Endro Hermono (Jatim VI)
47. Supriyanto (Jatim VII)
48. Sareh Wiyono (Jatim VIII)
49. Wihadi Wiyanto (Jatim IX)
50. Khilmi (Jatim X)
51. Mohamad Nizar Zahro (Jatim XI)
52. Katherine Oenden (Kalbar)
53. Iwan Kurniawan (Kalteng)
54. Saiful Rasyid (Kalsel I)
55. Sjachrani Mataja (Kalsel II)
56. Luther Kombong (Kaltim)
57. Weny Waraue (Sulut)
58. Supratman Andi Agtas (Sulteng)
59. Azikin Solthan (Sulsel I)
60. Andi Iwan Darmawan Aras (Sulsel II)
61. Andi Nawir (Sulsel III)
62. Haerul Saleh (Sultra)
63. Elnino M Husein Mohi (Gorontalo)
64. Ruskati Ali Baal (Sulbar)
65. Anda (Banten I)
66. Desmond Junaidi Mahesa (Banten II)
67. Sufmi Dasco Ahmad (Banten III)
68. Ida Bagus Putu Sukarta (Bali)
69. Willgo Zainar (NTB)
70. Pius Lustrilanang (NTT I)
71. Fary Djemi Francis (NTT II)
72. Amrullah Amri Tuasikal (Maluku)
73. Roberth Rouw (Papua)

Partai Demokrat

1. Teuku Riefky Harsya (Aceh I)
2. Muslim (Aceh II)
3. Ruhut Poltak Sitompul (Sumut I)
4. Rooslynda Marpaung (Sumut II)
5. Rudi Hartono Bangun (Sumut III)
6. Darizal Basir (Sumbar I)
7. Mulyadi (Sumbar II)
8. Sutan Sukarnotomo (Riau I)
9. Muhammad Nasir (Riau II)
10. Zulfikar (Jambi)
11. Syofwatillah Muzaib (Sumsel I)
12. Wahyu Sanjaya (Sumsel II)
13. Zulkifli Anwar (Lampung I)
14. Marwan Cik Asan (Lampung II)
15. Eko Wijaya (Babel)
16. Dwi Astuti Wulandari (DKI I)
17. Melani Leimana Suharli (DKI II)
18. Agung Budi Santoso (Jabar I)
19. Dede Yusuf Macan Effendi (Jabar II)
20. Syarifuddin Hasan (Jabar III)
21. Anton Sukartono Suratto (Jabar V)
22. Saan Mustopa (Jabar VII)
23. Herman Khaeron (Jabar VIII)
24. Linda Megawati (Jabar IX)
25. Amin Santono (Jabar X)
26. Siti Mufattanah (Jabar XI)
27. Agus Hermanto (Jateng I)
28. Djoko Udjianto (Jateng III)
29. Rinto Subekti (Jateng IV)
30. Khatibul Umam Wiranu (Jateng VIII)
31. Ambar Tjahyono (DIY)
32. Fandi Utomo (Jatim I)
33. Evi Zainal Abidin (Jatim II)
34. Azam Azman Natawijana (Jatim III)
35. Ayub Khan (Jatim IV)
36. Nurhayati Ali Assegaf (Jatim V)
37. Venna Melinda (Jatim VI)
38. Edhie Baskoro Yudhoyono (Jatim VII)
39. Sartono (Jatim VII)
40. Guntur Sasono (Jatim VIII)
41. Didik Mukrianto (Jatim IX)
42. Mat Nasir (Jatim XI)
43. Erma Suryani Ranik (Kalbar)
44. Norbaeti Isran Noor (Kaltim)
45. EE Mangindaan (Sulut)
46. Verna Gladies Merry Inkiriwang (Sulteng)
47. Aliyah Mustika Ilham (Sulsel I)
48. Muhammad Nasyit Umar (Selsel I)
49. Bahru Daido (Sulsel III)
50. Sali Mengga (Sulbar)
51. Vivi Sumantri Jayabaya (Banten I)
52. Wahidin Halim (Banten III)
53. Jero Wacik (Bali)
54. I Putu Sudiartana (Bali)
55. Syamsul Luthfi (NTB)
56. Benny Kabur Harman (NTT I)
57. Jefirstson R Riwu Kore (NTT II)
58. Libert Kristo ibo (Papua)
59. Willan Wandik (Papua)
60. Michael Watimena (Papua Barat)
61. Umar Arsal (Sulteng)

Partai Amanat Nasional (PAN)

1. Muslim Ayub (Aceh I)
2. Mulfachri Harahap (Sumut I)
3. Saleh Partaonan Daulay (Sumut II)
4. Nasril Bahar (Sumut III)
5. Muhammad Asli Chaidir (Sumbar I)
6. Jon Erizal (Riau I)
7. A Bakrie (Jambi)
8. Hafisz Tohir (Sumsel I)
9. Hanna Gayatri (Sumsel II)
10. Dewi Coryati (Bengkulu)
11. Zulkifli Hasan (Lampung I)
12. Alimin Abdullah (Lampung II)
13. Asman Abnur (Kepri)
14. Dessy Ratnasari (Jabar IV)
15. Primus Yustisio (Jabar V)
16. Lucky Hakim (Jabar VI)
17. Daeng Muhammad (Jabar VII)
18. Budi Youyastri (Jabar X)
19. Haerudin (Jabar XI)
20. Yayuk Basuki (Jateng I)
21. Laila Istiana (Jateng IV)
22. Mohammad Hatta (Jateng V)
23. Tjatur Sapto Edy (Jateng VI)
24. Taufik Kurniawan (Jateng VII)
25. Ammy Amalia Fatma Surya (Jateng VIII)
26. Teguh Juwarno (Jateng IX)
27. Andriyanto Johan Syah (Jateng X)
28. Hanafi Rais (DIY)
29. Sungkono (Jatim I)
30. Anang Hermansyah (Jatim IV)
31. Totok Daryanto (Jatim V)
32. Riski Sadig (Jatim VI)
33. Eko Hendro Purnomo (Jatim VIII)
34. Kuswiyanto (Jateng IX)
35. Viva Yoga Mauladi (Jatim X)
36. Sukiman (Kalbar)
37. Hang Ali Saputra Syah Pahan (Kalteng)
38. Yasti Soepredjo Mokoagow (Sulut)
39. Indira Chundathita Syahrul (Sulsel I)
40. Andi Taufan Tiro (Sulsel II)
41. Amran (Sulsel III)
42. Asnawati Hasan (Sultra)
43. Yandri Susanto (Banten II)
44. Ali Taher (Banten III)
45. Muhammad Syafrudin (NTB)
46. Laurens Bahang Dama (NTT I) (meninggal/digantikan)
47. Jamaludin Jafar (Papua)
48. Ahmad Najib Qodratullah (Jabar II)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

1. Irmawan (Aceh I)
2. Marwan Dasopang (Sumut II)
3. Muhammad Lukman Edi (Riau II)
4. Handayani (Jambi)
5. Bertu Merlas (Sumsel II)
6. Musa Zainuddin (Lampung I)
7. Chusnunia Chalim (Lampung II)
8. Cucun AhmaD Syamsurizal (Jabar II)
9. Neng Eem Marhamah Zulfais (Jabar III)
10. Krisna Mukti (Jabar VII)
11. Dedi Wahidi (Jabar VIII)
12. Maman Imanul (Jabar IX)
13. Yanuar Prihatin (Jabar X)
14. Acep Adang Ruhiat (Jabar XI)
15. Alamudin Dimyati Rois (Jateng I)
16. Fathan (Jateng II)
17. Marwan Jafar (Jateng III)
18. Mohammad Toha (Jateng V)
19. Abdul Kadir Karding (Jateng VI)
20. Taufiq Abdullah (Jateng VII)
21. Siti Mukaromah (Jateng VIII)
22. Bachrudin Nasori (Jateng IX)
23. Muhammad Hanif Dhakiri (Jateng X)
24. Bisri Romly (Jateng X)
25. Agus Sulistyono (DIY)
26. Sukamta (DIY)
27. Imam Nahrawi (Jatim I)
28. Syaikhul Islam (Jatim I)
29. Abdul Malik Haramain (Jatim II)
30. Nihayatul Wafiroh (Jatim III)
31. Nasim Khan (Jatim III)
32. Syaiful Bahri Ansori (jatim IV)
33. Hadi Zainal Abidin (Jatim IV)
34. Lathifah Shohib (Jatim V)
35. Anim F Mahrus (Jatim VI)
36. Ibnu Multazam (Jatim VII)
37. Abdul Muhaimin Iskandar (VIII)
38. Ida Fauziah (Jatim VIII)
39. Anna Muawanah (Jatim IX)
40. Jazilul Fawaid (Jatim X)
41. Kholilurrahman (Jatim XI)
42. Daniel Johan (Kalbar)
43. Zainul Arifin Noor (Kalsel I)
44. HM Zairulah Azhar (Kalsel II)
45. Siti Masrifah (Banten III)
46. Helmy Faishal Zaini (NTB)
47. Rohani (Maluku)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Nasir Djamil (Aceh I)
2. Tifatul Sembiring (Sumut I)
3. Iskan Qolba Lubis (Sumut II)
4. Ansory Siregar (Sumut III)
5. Hermanto (Sumbar I)
6. Refrizal (Sumbar II)
7. Chairul Anwar (Riau I)
8. Ihsan Yunus (Jambi)
9. Mustafa Kamal (Sumsel I)
10. Mohammad Iqbal Romzi (Sumsel II)
11. Almuzzamil Yusuf (Lampung I)
12. Abdul Hakim (Lampung II)
13. Ahmad Zainuddin (DKI I)
14. Hidayat Nur Wahid (DKI II)
15. Adang Daradjatun (DKI III)
16. Ledia Hanifa Amaliah (Jabar I)
17. Mamur Hasanuddin (Jabar II)
18. Ecky Awal Mucharam (Jabar III)
19. Yudi Widiana Adia (Jabar IV)
20. TB Soemandjaja (Jabar v)
21. Mahfudz Abdurrahman (Jabar VI)
22. SaDuddin (Jabar VII)
23. Mahfudz Siddiq (Jabar VIII)
24. Nur Hasan Zaidi (Jabar IX)
25. Surahman Hidayat (Jabar X)
26. Muhamad Sohibul iman (Jabar XI)
27. Gamari (Jateng III)
28. Hamid Noor Yasin (Jateng IV)
29. Abdul Kharis Almasyari (Jateng V)
30. Abdul Fikri (Jateng IX)
31. Sigit Sosiantomo (Jatim I)
32. Rofi Munawar (Jatim VII)
33. Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Kalsel I)
34. Hadi Mulyadi (Kaltim)
35. Tamsil Linrung (Sulsel I)
36. Andi Akmal Pasludin (Sulsel II)
37. Zulkieflimansyah (Banten II)
38. Jazuli Juwaini (Banten III)
39. Fahri Hamzah (NTB)
40. Peggi Patrisia Pattipi (Papua)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Anwar Idris (Aceh II)
2. Hasrul Anwar (Sumut I)
3. Fadly Nurzal (Sumut III)
4. Epyardi Asda (Smbar I)
5. Muhammad Iqbal (Sumbar II)
6. Elviana (Jambi)
7. Achmad Fauzan (DKI I)
8. Okky Asokawati (DKI II)
9. Achmad Dimyati Natakusumah (DKI III)
10. Joko Purwanto (Jabar III)
11. Reni Marlinawati (Jabar IV)
12. Achmad Farial (Jabar V)
13. Wardatul Asriah (Jabar VII)
14. Dony Ahmad Munir (Jabar IX)
15. Asep Maoshul Affandy (Jabar X)
16. Nurhayati (Jabar XI)
17. Muchlisin (Jateng II)
18. Mohammad Arwani Thomafi (Jateng III)
19. Lukman Hakim Syaifuddin (Jateng VI) (mengundurkan diri/diganti)
20. Muchammad Romahurmuziy (Jateng VII)
21. Achmad Mustaqim (Jateng VIII)
22. Zainut Tauhid (Jateng IX)
23. Arsul Sani (Jateng X)
24. Mustofa Assegaf (Jatim II)
25. SY Anas Thahir (Jatim III)
26. Iskandar Syaichu (Jatim X)
27. Fanny Safriansyah (Jatim XI)
28. Usman Jafar (Kalbar)
29. Syaifullah Tamliha (Kalsel I)
30. Aditya Mufthi Ariffin (Kalsel II)
31. Kasriyah (Kaltim)
32. Amir Uskara (Sulsel I)
33. Andi Muhammad Galib (Sulsel II)
34. Fatmawati Rusdi (Sulsel III)
35. Amirul Tamim (Sultra)
36. Irna Narulita (Banten I)
37. Kartika Yudhisti (Banten II)
38. Irgan Chairul Mahfiz (Banten III)
39. Ermalena (NTB)

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

1. Bachtiar Aly (Aceh I)
2. Zulfan Lindan (Aceh II)
3. Prananda Surya Paloh (Sumut I)
4. Sahat Silaban (Sumut II)
5. Ali Umri (Sumut III)
6. Endre Saifoel (Sumbar I)
7. Irma Suryani (Sumsel II)
8. Patrice Rio Capella (Bengkulu)
9. Tamanuri (Lampung II)
10. Nyat Kadir (Kepri)
11. Ahmad Sahroni (DKI III)
12. Mayjen Supiadin Aries (Jabar XI)
13. Fadholi (Jateng I)
14. Prasetyo (Jateng II)
15. Donny Imam Priambodo (Jateng III)
16. Choirul Muna (Jateng VI)
17. Amelia Anggraini (Jateng VII)
18. Hasan Aminuddin (Jatim II)
19. Taufiqulhadi (Jatim IV)
20. Kresna Dewananta Phrosakh (Jatim V)
21. Mohammad Mahardika Suprapto (Jatim VI)
22. Yayuk Sri Rahayningsih (Jatim VII)
23. Soehartono (Jatim VIII)
24. Slamet Junaedi (Jatim XI)
25. Syarif Abdullah (Kalbar)
26. Hamdani (Kalteng)
27. Achmad Amins (Kaltim)
28. Ahmad Ali (Sultra)
29. Akbar Faizal (Sulsel II)
30. M. Luthfi A. Mutty (Sulsel III)
31. Try Murni (Banten I)
32. Kurtubi (NTB)
33. Johnny G. Plate (NTT I)
34. Viktor Buntilu Laiskodat (NTT II)
35. Sulaiman L Hamzah (Papua)
36. Achmad Hatari (Maluku Utara)

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

1. Nurdin Tampubolon (Sumut I)
2. Rufinus Hotmaulana Hutauruk (Sumut II)
3. Samsudin Siregar (Sumut III)
4. Fauzih Amro (Sumsel I)
5. Frans Agung Mulia Putra (Lampung I)
6. Moh. Arief Suditomo (Jabar I)
7. Dadang Rusdiana (Jabar II)
8. Djoni Rolindrawan (Jabar III)
9. Miryam S. Haryani (Jabar VIII)
10. Dossy Iskandar Prasetyo (Jatim VIII)
11. M. Farid Alfauzi (Jatim XI)
12. Inas Nasrullah Zubir (Banten III)
13. Lalu Gede Syamsul Mujahidin (NTB)
14. Saleh Husin (NTT II)
15. Sarifuddin Suding (Sulteng)
16. Dewie Yasin limpo (Sulsel I).

Selasa, 30 September 2014

Inilah Kontrak Politik Kursi Koalisi Merah Putih



Jalur - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), beredar dokumen perjanjian bagi-bagi kursi Koalisi Merah Putih. Bagaimana isi perjanjian itu?

Dalam dokumen yang diperoleh, Selasa (30/9/2014), ada 6 poin kesepakatan yang dibuat oleh Koalisi Merah Putih yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN dan PPP. Mereka bersepakat membagi kursi piminan DPR dan MPR secara proporsional berdasarkan perolehan kursi.

Berikut poin yang secara jelas menerangkan bagi-bagi kursi Koalisi Merah Putih:

5. Bahwa dalam hal pasangan Prabowo-Hatta menang, maka Koalisi Merah Putih sepakat dan setuju memberikan dukungan kepada Partai Demokrat untuk mengisi jabatan ketua MPR dan pimpinan lain ditentukan secara proporsional dengan mengikutsertakan 1 pimpinan dari DPD.

6. Bahwa Koalisi Merah Putih sepakat dan setuju dengan secara penuh untuk pengisian jabatan alat kelengkapan DPR/MPR ditentukan secara proporsional berdasarkan perolehan besaran jumlah kursi yang dimiliki partai anggota Koalisi Merah Putih dengan komposisi sebagai berikut:

a. Fraksi Golkar yang memperoleh 91 kursi anggota DPR RI berhak menduduki 5 posisi ketua dan 15 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR RI.
b. Fraksi Gerindra yang memperoleh 73 kursi anggota DPR RI berhak menduduki 4 posisi ketua dan 12 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR RI.
c. Fraksi PAN yang memperoleh 49 kursi anggota DPR RI berhak menduduki 3 posisi ketua dan 8 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR RI.
d. Fraksi PKS yang memperoleh 40 kursi anggota DPR RI berhak menduduki 2 posisi ketua dan 7 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR RI.
e. Fraksi PPP yang memperoleh 39 kursi anggota DPR RI berhak menduduki 2 posisi ketua dan 6 posisi wakil ketua pada alat kelengkapan DPR RI dari 16 jumlah alat kelengkapan DPR RI.
f. Komposisi perhitungan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah perolehan suara partai anggota Koalisi Merah Putih sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam kesepakatan in.

Kesepakatan bersama ini merupakan dokumen politik yang mengikat masing-masing pihak, sebagaimana isi dan bunyi yang tercantum dalam kesepakatan ini. Hal-hal yang belum tercantum dan belum diatur dalam perjanjian ini akan dicantumkan di kemudian hari dalam perjanjian tambahanyang bersifat satu kesatuan dalam perjajian ini.

Surat itu ditandatangani di Jakarta pada bulan Juli 2014. Mereka yang menandatangani adalah Ketua Fraksi Golkar (Setya Novanto), Ketua Fraksi Gerindra (Ahmad Muzani), Ketua Fraksi PAN (Tjatur Sapto Edy), Ketua Fraksi PKS (Hidayat Nur Wahid), Ketua Fraksi PPP (Hasrul Azwar).

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat saat dikonfimrasi tak membantah soal dokumen kesepatan di Koalisi Merah Putih yang ditandatangani bulan Juli 2014. "Itu kan sudah lama," kata Martin.

Sementara Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya saat dikonfirmasi hal yang sama, mengatakan belum mengetahui. "Saya enggak tahu meneganai surat yang beredar itu," ucap Tantowi.
sumber:detik

Jokowi Ajak Rakyat Berontak Tolak UU Pilkada

 
Jalur - Beberapa hari lalu peta perpolitikan telah terbelah dengan menentukan apa yang menjadi kemauan keserakahan keinginan akan bangga diri dan bangga hati karena telah berhasil memakan hati musuh musuhnya atau rival politiknya.

Melihat hal tersebut calon presiden terpilih Jokowi merasa keberatan dengan hasil yang diputuskan DPR, al hasil sangat tidak menguntungkan isi hati rakyat banyak dan tidak memberikan inspirasi demokrasi yang memiliki reformasi mental, dengan memberikan maklumat ke rakyat untuk bersama sama menolak hasil UU Pilkada.

Berikut isi penolakan tersebut:

1. Dorong Rakyat Gugat ke MK

2. Catat! Parpol Perebut Suara Rakyat

3. Rakyat 'Tonton' Langsung Hak Politik Direbut


Melalui drama politik panjang, Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Pilkada dengan opsi kedua yakni pemilihan lewat DPRD. Ada 135 anggota yang mendukung Pilkada langsung. Sedangkan 226 anggota fraksi lainnya yang juga di barisan Koalisi Merah Putih mendukung opsi Pilkada lewat DPRD.

Satu Keluarga Konsumsi Sabu- sabu

 
Jalur - Terungkap salah satu keluarga sebagai pengguna narkoba jenis sabu-sabu yang tertangkap dan diamankan Polresta Medan. Diketahui kepala keluarga menyandang kakek ini mengkonsumsi narkoba bersama cucu cucunya yang berjumlah 10 orang.

Identitas, didapat tak lain Asprizal (54) warga Jalan Bakti Gang Nangka Medan yang diamankan petugas, Selasa (30/9). Dari tersangka, petugas menemukan satu paket sabu-sabu.

Data yang diterima, Selasa (30/9),  tersangka sedang mengendarai sepeda motor matic BK 5273 XR dan berboncengan dengan  temannya bernama Rahi. Namun,  tiba-tiba pelaku membelokkan motornya ke arah Jalan Imam Bonjol karena melihat petugas Sat Lantas Polresta Medan sedang melakukan pengaturan lalin di Simpang Jalan Pemuda - Jalan Zainul arifin.

"Kejaadian berawal saat kedua personil Sat Lantas atas nama Bripka HG Saragih dan Brigadir Meiji Hamdani  melakukan pengaturan di simpang Jalan Pemuda dan Jalan Zainul arifin," ucap  Kasat Lantas Polresta Medan Kompol Budi Hendrawan, Selasa (30/9).

Karena merasa  curiga melihat gelagat kedua pria yang tidak memakai helm itu, dua personil Sat Lantas Polresta Medan ini pun mengejar keduanya.  Akhirnya di depan Hotel Danau Toba, kakek 10 cucu itu beserta temannya berhasil dihentikan.

Saat dihentikan, Rahi yang posisinya dibonceng, langsung turun dan melarikan diri. Sementara Asprizal membuang bungkusan plastik ke arah pinggir jalan.

"Pas anggota menyuruh berhenti,teman boncengan tersangka turun dan langsung melarikan diri, sementara pengendara Asprizal membuang bungkusan kearah pinggir jalan yang diambil dari saku celananya," jelas Budi.

Inilah yang  menimbulkan kecurigaan kedua petugas tersebut, hingga mereka  pun memeriksa bungkusan plastik itu. Ternyata, plastik bening itu berisikan sabu-sabu. Tersangka berikut barang bukti, sabu-sabu, satu unit HP, dan uang kontan Rp 450 ribu  diamankan ke kantor polisi.

Saat diintrogasi petugas, pelaku sempat berdalih kalau sabu itu milik Rahi yang berhasil melarikan diri. "Itu punya si Rahi, tapi saya disuruhnya pegang," kilahnya.

Setelah sampai di pos  lantas lapangan merdeka Medan, tersangka meronta ronta dengan minta borgol ditangannya dibuka dengan alasan memiliki penyaklit asam urat. Namun, Polisi sat Lantas dibawah Pimpinanan Kanit Patroli AKP Rasmiwaty berusaha menenangkan tersangka sembari menyebutkan, sabar kita menunggu petugas dari Satuan Narkoba Polresta Medan.
sumber:kriminal

Senin, 29 September 2014

Retrospeksi Pilkada

Jalur - Indonesia sebenarnya pernah memiliki landasan konstitusi untuk melakukan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Ini terjadi ketika kita memberlakukan UUD Sementara Tahun 1950 saat Indonesia berbentuk serikat (RIS), yakni lahirnya UU No 1 Tahun 1957.

Pasal 23 UU No 1/1957 menyebutkan, kepala daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sebelum undang-undang tersebut ada, sementara kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Undang-undang untuk menjabarkan Pasal 23 itu dirancang atas pertimbangan bahwa kepala daerah adalah orang yang dikenal baik oleh rakyat di daerahnya. Oleh karena itu, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat.

Tampak bahwa UU No 1/1957 memberikan nuansa demokrasi, dalam arti membuka akses rakyat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Tetapi, seiring dengan dinamika politik kala itu, dua tahun kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit kembali ke UUD 1945.

Oleh karena itu, UUD Sementara tak berlaku lagi dengan segala konsekuensinya. Maka, sistem pilkada langsung sebagaimana diamanatkan oleh UU No 1/1957 baru bersifat introduksi dalam pentas politik, mengingat secara empirik belum dilaksanakan.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, mengatur mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala daerah. Dengan demikian, tampak jelas perbedaannya. UU No 1/1957 berlandaskan UUD Sementara dalam sistem negara federal (RIS), sedangkan Penpres No 6/1959 dikeluarkan berdasarkan UUD 1945 dalam sistem negara kesatuan (NKRI).

Untuk lebih menguatkan sistem pemilihan kepala daerah agar tidak hanya berdasarkan Penpres, lahirlah kemudian UU No 18/1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Dengan demikian, kedudukan pejabat pusat atas kepala daerah semakin kuat.

Dominasi pemerintah pusat untuk mengendalikan daerah semakin terlihat ketika kedudukan kepala daerah ditetapkan sebagai pegawai negara yang pengaturannya berdasarkan peraturan pemerintah.
Konsekuensi dari sistem seperti itu, seorang kepala daerah tidak dapat diberhentikan oleh suatu keputusan dari DPRD. Pemberhentian kepala daerah merupakan kewenangan penuh presiden (untuk gubernur) dan menteri dalam negeri (untuk bupati atau walikota). UU ini kemudian disempurnakan oleh Orde Baru dengan lahirnya UU No 5 Tahun 1974.

Berdasarkan UU No 5/1974 itu, kewenangan daerah dibatasi dan dikontrol oleh Presiden Soeharto. Kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi syarat dan diajukan oleh DPRD. Sebenarnya, pada masa itu kepala daerah bukanlah hasil pemilihan DPRD, mengingat jumlah dukungan suara dalam pencalonan atau urutan pencalonan tidak menghalangi presiden untuk mengangkat siapa saja di antara para calon yang diajukan oleh DPRD itu. Sistem ini dimungkinkan sesuai kebutuhan zaman waktu itu, agar pemerintah pusat mendapatkan gubernur atau bupati yang mampu bekerjasama dengan pemerintah pusat.

Zaman telah berubah. Reformasi adalah sebuah keniscayaan. UUD 1945 diamendemen. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah pun lahir, untuk mengikuti perubahan UUD, hingga kemudian keluar UU Nomor 32 tahun 2004. Semua UU dan peraturan dibuat atas nama demokratisasi. Namun, mengingat demokratisasi ternyata lebih banyak keluar dari tujuannya yakni menyejahterakan rakyat, evaluasi pun dilakukan, perubahan dilakukan lagi. Sistem pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD. Akankah ini menuju perbaikan? Kita tunggu! sumber: Harmoko

Bentrok Demo di Hongkong

Jalur – Gas air mata tidak mencegah belasan ribu demonstran berkumpul untuk menuntut reformasi demokrasi di Hong Kong dari China.

Riot police use pepper spray as they clash with protesters, as tens of thousands of protesters block the main street to the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong
Para pendemo di Hong Kong dengan gagah berani melawan polisi yang menyemprotkan gas airmata – Reuters

Polisi yang menggunakan perlengkapan anti huru-hara terus berhadap-hadapan dengan demonstran politik di Hong Kong, menembakkan sejumlah gas air mata ketika aksi itu meluas Senin (29/9) pagi.
Riot police fire tear gas to disperse protesters after thousands of protesters blocked the main street to the financial Central district outside the government headquarters in Hong Kong
Sedikitnya 26 orang luka-luka dalam bentrokan tersebut.

Demonstrasi meluas ke pusat perbelanjaan yang sibuk di Causeway Bay dan di Mong Kok, yang menimbulkan kesulitan lebih besar bagi pihak berwenang untuk meredamnya.
Gas air mata tidak mencegah belasan ribu demonstran berkumpul untuk menuntut reformasi demokrasi di kota itu dari China. Seorang demonstran menyerukan kepada pemerintah untuk menjawab tuntutan itu.

Seorang demonstran menyerukan kepada pemerintah untuk menjawab tuntutan mereka.
Banyak demonstran yang meneriakkan slogan-slogan sambil mengenakan penutup wajah untuk melindungi diri dari semprotan gas air mata.

Bentrokan itu terjadi tak lama setelah pemimpin eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying mengatakan pemerintah akan melancarkan putaran perundingan baru tentang reformasi pemilu. Ia tidak memberi kerangka waktu untuk konsultasi tersebut.

Para demonstran ini merupakan sebagian dari gerakan pembangkangan sipil yang menyerukan pengurangan campur tangan politik China atas bekas koloni Inggris itu.