Laka: 4 orang meninggal dunia, 2 luka-luka dan 3 orang selamat

Jalur - Dua anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, satu tersangka kasus penggelapan truk tronton dan satu warga sipil, tewas. Mereka tertabrak kereta api Ciremai Expres jurusan Jakarta-Tegal saat menumpang minibus Suzuki APV, di perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu, Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (22/10) kemarin.

Keberadaan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan tersangka di Cirebon, untuk pengembangan kasus penggelapan truk tronton beserta isinya kacang tanah seberat 20 ton.

"Terjadi kecelakaan, minibus Suzuki APV warna hitam berpenumpang sembilan orang, empat diantaranya anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan lima orang sipil diduga tertabrak KA Ciremai Expres jurusan Jakarta-Tegal," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto,  Kamis (23/10).

Dikatakan Rikwanto, empat orang meninggal dunia, dua luka-luka dan tiga orang selamat pasca-peristiwa kecelakaan tersebut. Nama-nama korban meninggal dunia, Bripka Irwandi Malik (pengemudi), Brigadir Triono (duduk di samping pengemudi), Nana Mulyana (tersangka), dan Wartono (Sipil).

Ia melanjutkan, korban luka-luka atas nama Iptu Martua Malau dan Briptu Mahmud Hadi Santoso. "Keduanya, mengalami luka patah tulang kaki. Sementara, korban selamat (tidak ada luka) semuanya sipil atas nama H. Ridad, Momon Rukmana dan Rosi," kata Rikwanto.

Ia mengungkap, kronologi kejadian bermula ketika Unit II Reserse Umum Polres Tanjung Priok pimpinan Iptu Martua Malau, melakukan penangkapan tersangka kasus penggelapan truk tronton berserta isinya kacang tanah 20 ton.

"Setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka Nana, kemudian dilakukan pengembangan kasus. Berdasarkan keterangan tersangka Nana, kacang tanah hasil penggelapan tersebut dijual kepada Momon di Kuningan. Selanjutnya, Momon menjual barang itu ke Cirebon dan Tegal. Pada saat pengembangan itu, terjadi kecelakaan," jelasnya.

Menurutnya, pihaknya sudah mengirim sejumlah anggota untuk mengurus jenazah para korban meninggal dan korban luka-luka. "Mengurus administrasi di rumah sakit di Cirebon dan menghubungi keluarga korban," ujarnya.

Read More

Hari Ini Jokowi Mengumumkan Kabinetnya di Pelabuhan Tanjung Priok

Jalur - Dengan segera mungkin nama nama calon menteri kabinet Jokowi diumumkan, kendati ada desakan dari KPK untuk mengirimkan kembali nama nama yang beberapa hari lalu telah diserahkan ternyata ada beberapa yang kedapatan bermasalah dalam hal korupsi, oleh karena itu presiden Jokowi dengan berhati hati akan menyampaikan siapa siapa yang menjadi kabinetnya.

Untuk diketahui bahwa saat ini presiden Jokowi akan menyampaikan daftar nama nama tersebut di terminal pelabuhan tanjung priok. Rabu, 22/10/2014.

Dan saat ini telah ada puluhan anggota kepolisian dan personel TNI, serta anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mensterilkan lokasi yang akan dijadikan presiden menyampaikan daftar nama nama tersebut.

Pengamanan sudah dilakukan guna tidak diinginkan hal hal lain, melalui pemeriksaan keamanan jalur laut dan darat agar acara pengumuman kabinet pada Rabu (22/10) malam terkondisikan dengan layak.

Mengapa lokasi ini yang menjadi prioritas utama yaitu terminal penumpang hingga terminal III di Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain pengamanan laut, pintu masuk di lokasi tersebut juga dijaga ketat oleh polisi, TNI, dan Paspampres.

Sejak pukul 12.00 WIB, seluruh lokasi telah disterilkan dari akses umum. Tidak ada sembarang orang yang bisa masuk. Bahkan sejak panggung berdiri, aktivitas pelabuhan dihentikan.

Rencananya, Presiden Jokowi akan mengumumkan calon menterinya dengan berlatar belakang pemandangan laut. Sekitar pukul 19.00 WIB, melalui pidatonya.

Read More

Walikota Bogor Bantah Kotanya Biang Macet

Jalur - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengakui kemacetan menjadi masalah utama di kota pimpinannya. Namun, Bima menepis anggapan bahwa Bogor adalah kota termacet di Indonesia.
Menurut dia, kemacetan di Bogor menjadi salah satu masalah utama karena luas dan infrastruktur sangat terbatas. "Sementara, kendaraan di Kota Bogor terus bertambah baik dari Bogor maupun dari luar Bogor," kata Bima kepada VIVAnews, usai menghadiri rapat Muspida, di Hotel Royal, Rabu 22 Oktober 2014.

Namun, kata dia, tudingan Kota Bogor sebagai nomor satu termacet di Indonesia tidak rasional karena rasio jalan di Kota Bogor berbeda dengan daerah lain. "Kalau Kota Bogor kota termacet nomor satu, saya kira tidak," elaknya.

Untuk menepis anggapan itu, Kota Bogor akan membenahi transportasi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. "Jangka pendek, kami akan mengurai kemacetan. Sedangkan, jangka panjang akan menyediakan atau pembenahan transportasi massal," jelasnya.

Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono juga tidak terima dengan predikat Kota termacet di Indonesia. Karena, daerah lain lebih macet dari Kota Bogor.

"Dilihat dari segi mana Kota Bogor sebagai kota termacet di Indonesia?" tanya Untung.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis hasil kajian tingkat kemacetan beberapa daerah berdasarkan ukuran volume kendaraan berbanding dengan kapasitas jalan atau disebut volume capacity ratio (VCR).

Dari data itu, Kota Bogor mendapat predikat termacet dengan laju kendaraan hanya 15,3 kilometer/jam dan volume per kapasitas (VC) ratio 0,86. Disusul DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia di urutan kedua dengan laju kendaraan hanya 10-20 km/jam dan VC ratio 0,85.
Kemudian, Depok dengan laju kendaraan 21,4 km/jam dan VC ratio 0,83 serta Bekasi dengan laju kendaraan 21,86 Km/jam dan VC ratio 0,83.

Read More

Rencana ISIS Akan Penggal Lagi Warga AS

Jalur - Militan ISIS segera menggorok Peter Kassig, sandera ketiga asal AS.

Sebuah sumber di sosial media yang dikutip ibtimes.co.uk menyebutkan batas waktu bagi Kassig adalah hari ini, Rabu (22/10). Simpatisan ISIS bernama Saad Alaqidy, lewat akun Twiiter @saadalaqidy, mengkonfirmasi kebenaran kabar ini.

Konfirmasi segera diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh beberapa simpatisan ISIS, dan disebarkan. Aku Mister_T_Bone salah satunya.

Jika kabar ini benar, ISIS memenuhi janjinya untuk segera menggorok Kassig. Janji itu diucapkan dalam video penggorokan Alan Henning awal bulan ini.

Kassig, mantan serdadu AS, pergi ke Suriah tahun 2013 untuk membantu pengungsi. Ia lenyap pada tahun yang sama.

Kabar di Suriah menyebutkan Kassg diculik salah satu kelompok pemberontak, dan diserahkan ke ISIS.

Read More

Ada 8 Calon Menteri yang tersangkut kasus Korupsi

Jalur - Setelah KPK melakukan penyaringan diantara calon yang ditawarkan presiden Jokowi ternyata ada delapan nama calon menterinya yang tidak diloloskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya dari puluhan nama yang diserahkan ke KPK berpotensi tersangkut kasus korupsi.

"Kita sampaikan kepada KPK ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu siang (22/10).

Namun, dia menolak menyebut nama-nama dan juga tidak memberikan latar belakang mereka, apakah dari partai politik atau profesional.

"Tidak bisa saya sebutkan nama," katanya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengimbau media lebih cermat dan berhati-hati menulis nama, karena ada beberapa media yang salah menuliskan nama-nama yang tak disetujuti KPK.

Saat ditanya pengumuman kabinet, Jokowi tidak menyebutkan secara tegas kapan dirinya akan mengumumkan kabinetnya.

"Secepatnya," kata Jokowi.

Read More

50 Ribu Unit Rumah Susun Segera dibangun di Jakarta

Jalur - Presiden Joko Widodo meninggalkan beberapa pekerjaan rumah bagi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Yang paling utama adalah membangun Rumah Susun (Rusun) untuk merelokasi warga di bantaran kali dan sungai.

Dimana normalisasi waduk dan kali saat ini sedang digerakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar musibah banjir di Jakarta bisa diminimalisir.

"Kita kejar, saya sudah perintahkan untuk bangun 50 ribu unit. Bagaimana caranya untuk tahun depan," kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Menurutnya, proses pembangunan rusun di Jakarta memiliki kendala proses tender yang begitu lama. Sehingga, ketika ada lahan yang kosong pihaknya akan segera membangun rusun. Pasalnya, selama ini di Jakarta juga banyak kawasan kumuh yang harus ditata oleh Pemprov DKI.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan bahwa masyarakat saat ini sudah sadar dan mau pindah ke rusun. Hal ini hasil dari kerja Jokowi yang selalu turun ke lapangan alias 'blusukan' dalam mengatasi masalah.

"Kalau pak Jokowi datang ke lapangan, dia bertanya kapan kami pindah ke rumah susun. Tapi, sekarang rakyat yang sadar bahwa mereka tinggal di daerah yang nggak baik dan nggak benar," ucapnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada Ahok untuk segera membangun ribuan unit rusun. Dikala masyarakat sudah sadar dan mau pindah ke rusun.

Read More

Bila PATI Polri Jadi Menteri Harus Mundur

  Jalur - Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan perwira tinggi (Pati) Polri yang menjadi menteri, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari anggota kepolisian.

"Ya prosedurnya harus mengundurkan diri dari kepolisian, pensiun dini," kata Badrodin saat dihubungi wartawan terkait isu yang beredar bahwa ada dua nama perwira tinggi Polri yang masih aktif masuk ke daftar calon anggota kabinet di Jakarta, Selasa,

Komjen Pol Budi Gunawan dan Irjen Pol Syafruddin diisukan ada dalam daftar sejumlah calon menteri yang diajukan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa rekam jejaknya.

Budi Gunawan saat ini merupakan Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdik) Polri. Sementara Syafruddin menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Badrodin mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi antara pihak Polri dan Istana. Pihaknya juga belum mengkonfirmasi kepada Budi maupun Syafruddin terkait isu ini."Belum, beritanya juga belum jelas," katanya.

Meski demikian, pihaknya menyambut gembira bila ada pati Polri yang terpilih untuk menjadi menteri.

Read More

Dugaan korupsi eks Bupati Karanganyar

Jalur - Dua perusahaan media asal Kota Solo, PT Trans Abadi (TATV) dan Solopos dihadirkan dalam persidangan lanjutan atas kasus dugaan korupsi proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) senilai Rp 11,8 miliar yang menjerat eks Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih. Dua perwakilan media itu bersaksi di hadapan hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (21/10) siang tadi.

Dalam sidang lanjutan Rina Iriani, Direktur Utama TATV Budianto dan Niko yang mewakili juru tagih di bidang iklan Solopos secara bergantian bersaksi di hadapan majelis hakim. Mereka diminta memberikan keterangan soal sumber aliran dana saat Pilkada Karanganyar periode 2008-2013 silam.

Dirut TATV, Budianto mengatakan, saat Pilkada Karanganyar itu pihak perusahaannya menayangkan iklan sosialisasi calon bupati 129 spot kali. "Jadi dalam sehari rata-rata kami menayangkan iklannya 4 kali berdurasi 40 detik," kata Budianto.

Menurut Budianto, pemasangan iklan selama selama 30 hari tersebut dalam perjanjian hanya 120 kali. Meski demikian, pihaknya memberikan bonus 9 kali penayangan.

Lebih lanjut, Budianto menjelaskan, pembayaran iklan sosialisasi Pilkada yang diberikan oleh Rina adalah Rp 69 juta. "Itu dibuat dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU). Untuk pembayarannya diberikan tunai dan cek," imbuhnya.

Secara rinci, pada tanggal 27 September 2008 iklan dibayarkan Rp 30 juta lalu berlanjut tanggal 13 Oktober sekitar Rp 20 juta kemudian sisanya tanggal 24 Oktober. Dalam perjanjian itu, bukti-bukti klien sebagai pengguna jasa dibuatkan akta perjanjian Mou.

"Saya hanya menandatangani media order saja. Untuk pembayaran dan lain sebagainya yang mengurus bagian keuangan yang berhubungan langsung," ungkap Budianto.

"Siapa yang transfer saya tidak tahu, karena mekanisme pembayaran langsung pada keuangan. Saya tahu itu setelah ditayangkan bentuk iklannya," bebernya.

Sementara, perwakilan Solopos, Niko saat bersaksi mengaku tidak mengingat siapa yang memberikan dana iklan saat Pilkada 2013 tersebut.

"Yang ngasih siapa saya lupa. Penagihannya memang dua kali yang pertama itu Rp 46 juta dan kedua Rp 36 juta. Untuk pembayarannya berupa cek juga ada," terang Niko.

Berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, Rina Iriani membantah tidak berhubungan langsung untuk proses pembayaran iklan, meski dia pada waktu itu memang sedang mencalonkan kembali pada Pilkada Karanganyar.

Read More

2 Jenderal Polisi Diduga Masuk Kabinet Jokowi

 

Jalur - Sejumlah nama calon menteri beredar. Kabarnya nama calon menteri itu sudah disodorkan Jokowi ke PPATK dan KPK. Nah, dalam daftar itu ada dua nama jenderal polisi aktif. Siapa mereka?

dua nama jenderal aktif Polri digadang-gadang masuk dalam kabinet Jokowi adalah Komjen Budi Gunawan dan Irjen Syafrudin.

Komjen Budi Gunawan adalah lulusan Akademi Kepolisian terbaik 1983. Sehingga dia dianugerahi penghargaan Adhi Makayasa. Jenderal dengan tiga bintang dipundaknya ini saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Lembaga Pendidikan (Kalemdik) Polri yang berada di Ciputat.

Catatan kepolisian, jenderal kelahiran 1959 dan akrab dengan kumis tebalnya ini selalu meraih peringkat satu di setiap pendidikan Polri. Budi juga tercatat telah memegang dua kepemimpinan di tingkat daerah, yaitu Kapolda Jambi dan Bali, serta beberapa jabatan lain seperti Kadiv Pembinaan Hukum, Kadiv Propam, serta Kepala Selapa Polri.

Saat berpangkat melati tiga atau Komisaris Besar (Kombes), dia dipercaya untuk menjadi ajudan Megawati (2001-2004). Namanya pernah dikait-kaitkan dalam pemberitaan soal rekening gendut kepolisian. Terkait ini, Polri menyatakan tidak ada yang menyimpang dalam rekening sang jenderal yang bernilai puluhan miliar itu. Budi Gunawan juga sudah membantah soal rekening gendut itu.

Terakhir, adalah pertemuannya dengan komisioner KPU Hadar Gumar serta Trimedya Panjaitan saat momen Pilpres. Kubu Prabowo-Hatta saat itu mempermasalahkan pertemuan tersebut. Mereka berprasangka ada agenda di pertemuan di restoran di Menteng. Budi juga sudah mengklarifikasi dan membantah hal ini dan mengatakan bahwa pertemuan adalah suatu ketidaksengajaan.

Lalu, mengenai sosok Irjen Syafrudin saat ini menjabat Kadiv Propam Polri. Pria asal Sulawesi Selatan ini dikenal irit bicara di kalangan wartawan yang biasa meliput di Mabes Polri.

Read More

Dicari para nominator Kompolnas Award 2014

Jalur -  Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mencari beberapa anggota kepolisian yang dicintai rakyat dengan pengabdian yang luar biasa guna menjadi nominator Kompolnas Award 2014.

"Mohon kami dibantu untuk diberikan informasi keberadaan polisi yang dicintai rakyat," kata Komisioner Kompolnas M Nasser di Jakarta Senin.

Nasser menjelaskan para nominator Kompolnas Award 2014 itu akan dipilih berdasarkan "sepak terjang" anggota kepolisian yang bertugas melebihi seorang aparat.

Petugas kepolisian yang memiliki pengabdian luar biasa dalam melayani masyarakat, menurut Nasser patut diberikan apresiasi dan penghargaan.

Nasser meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan polisi yang bertugas melebihi seorang "bhayangkara" dapat menginformasikan kepada Kompolnas.

Salah satu Komisioner Kompolnas lainnya, Edi Hasibuan mengimbau masyarakat bisa merekomendasikan anggota kepolisian bisa masuk nominator Kompolnas Award dengan menghubungi ke nomor telepon selular 08161806698 atau kirim ke surat elektronik " hedihasibuan@yahoo.co.id".

Edi menambahkan polisi sebagai penggerak lapangan kerja atau menjadi inspirasi dan humanis bagi masyarakat bisa masuk nominator.

Read More

Baru dilantik Sebagai Anggota DPRD Langsung di Cabuli Rekan Kerjanya

Jalur - Belum lama diangkat dan dilantik menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  melalui Anggota DPRD Kabupaten Siantar, Sumatera Utara, yaitu, Jessica Pratiwi Sidabalok utusan dari Partai Golkar, yang mengaku telah diperkosa oleh Denny Torang, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan di Siantar, Senin (20/10/2014).
Sampai saat ini berita pemerkosaan ini masih dalam proses pelaporan kepada pihak yang berwajib. berita yang diangkat wartawan Tribun Medan kini masih mencari informasi terkait hal ini.

Namun kabar pemerkosaan ini sudah dikonfirmasi oleh orangtua pelapor. Termasuk juga Jessica yang mengaku diperkosa di sebuah hotel di Pematangsiantar. Puteri sulung dari pasangan P Sidabalok dan K Simanjuntak saat ini sedang membuat laporan ke pihak Kepolisian di Polres Pematang Siantar.

Dalam berita sebelumnya, saat diwawancara beberapa waktu yang lalu perempuan yang saat ini aktif kuliah di jurusan kenotariatan USU ini hanya mengaku ingin fokus menjalani kariernya sebagai anggota dewan.

Kepada Tribun, cewek yang akrab disapa Tiwi ini mengaku belum ingin menikah. Ia pun mengaku sampai saat ini belum punya pacar. "Belum punya pacar. Ntar dulu deh masih mau fokus karier dulu. Paling rencana nikah 25 ke atas. Paling kalau udah siap S2 barulah," ujarnya, Senin (1/9/2014).

Kesalahan dimana????.......apa anggota DPRD yang ??????.......................anda yang menilai.

Read More

Konstelasi Politik Luar Negeri

Jalur - Kepemimpinan baru Jokowi - JK menuntut dunia International untuk dapat berdiplomasi pada perjanjian dan kesepakatan pada tingkat regional sampai International.

Melihat pentingnya kerjasama  negara lain Indonesia siap melengkapi dirinya dengan berbagai keahlian di berbagai bidang agar mampu menciptakan norma norma dalam berbagai kesepakatan yang dibuat dengan negara lain dan tidak sekedar menerima norma dan aturan yang ditetapkan oleh negara lain.

Siapapun nantinya yang akan menjadi penyambung lidah bangsa hingga mudah berdiplomasi dengan baik dan berada dalam kancang politik International yang disegani dan ditakuti serta dihormati.

Sebagai diplomat harus dihadapkan pada tekanan yang dilakukan terhadap Indonesia untuk segera mengatasi permasalahan yang ada, dengan cara tegas menentang intervensi dalam bentuk interfet. Indonesia yang sejak lama telah tergabung dalam perserikatan bangsa bangsa telah ikut andil didalam menjaga ketertiban dan perdamaian diberbagai belahan dunia.

Untuk membaca peta politik international seorang diplomat harus sudah mengantisifasi apa yang akan terjadi, baik mengahadapi situasi krisis , maka itu seorang iplomat harus dapat berperan di PBB dan harus bisa menjadi salah satu pimpinan pimpinan di badan badan PBB.

Ada enam badan PBB antara lain:

1. Sekretaris Jenderal PBB
2. Presiden keamanan BPP
3. Presiden dewan sosial PBB
4. Ketua ICJ
5. Dan badan yang tidak berfungsi untuk mengawasi negara tidak berpemerintahan
6. Badan Presiden Ecosoc

Dalam konstelasi politik di PBB posisi politik suatu negara diukur dari berbagai faktor: pertama apakah dia mampu untuk melakukan tindakan tindakan militer, kedua, apakah negara itu memiliki posisi ekonomi sebagai pendukung kegiatan militer, ketiga, kohesivitas posisi dari elit elit apakah pandangan dari pemerintah didukung oleh elit yang kuat. (sagi)

Read More

Rekonsiliasi

Jalur - PERBEDAAN memang hal lumrah dalam politik. Namun, sekadar asal berbeda dan tanpa tujuan produktif justru bisa menjadi bencana. Sebaliknya, membuka ruang diplomasi dan komunikasi politik atau rekonsiliasi sangat penting dalam manajemen perbedaan atau konflik. Bahkan komunikasi dan diplomasi menjadi teramat penting pascaperta-rungan atau perebutan kekuasaan.

Tanpa komunikasi, diplomasi, dan rekonsiliasi, sakit hati tidak kunjung pulih dan bahkan diwariskan ke generasi berikutnya. Kondisi seperti itu bisa memantik kekerasan. Dapat dibayangkan, jika di suatu negara kekecewaan menjadi warisan, dendam menjadi kesumat, dan konflik mewujud dalam kekerasan hebat, bagaimana mungkin negara itu membangun dan mencapai kemajuan?

Ibarat luka yang senantiasa dikorek, sakit hati dan dendam berkepanjangan akibat kalah dalam pertarungan tak akan sembuh dengan obat apa pun. Di sinilah letak pentingnya membuka komunikasi dan diplomasi. Tak peduli siapa yang mengawalinya, apakah yang menang atau yang kalah. Pemenang sesungguhnya ialah mereka yang memulai komunikasi politik.

Ketika ruang komunikasi terjadi, seluruh pihak yang hadir di dalamnya ialah pemenang. Oleh karena itu, kita mesti mengapresiasi pertemuan presiden terpilih Joko Widodo dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD, sejauh pertemuan itu didasarkan pada semangat membangun politik kebangsaan. Kita pun mengapresiasi Jokowi yang melanjutkan komunikasi politik dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Selasa (14/10).

Jokowi juga memastikan safari dilanjutkan ke para ketua umum partai Koalisi Merah Putih. Dalam pertemuan, Aburizal Bakrie menyatakan Golkar tetap berada di koalisi pendukung Prabowo itu. Kita menghargai posisi yang diambil Golkar sebagai partai oposisi yang akan mengawal dan mengontrol pemerintah.

Namun, kita mengingatkan posisi berseberangan itu diambil bukan dalam semangat membalas kekalahan, melainkan sebagai upaya mempraktikkan mekanisme check and balance. Bila didasari kesumat membalas kekalahan, segala kebijakan pemerintah akan dihadang sekalipun kebijakan itu untuk kemaslahatan rakyat.

Bau tak sedap balas dendam begitu menyengat ketika KMP mengubah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Pilkada. Semangat itu pula yang mendasari penguasaan pimpinan DPR dan MPR. Kita saksikan itu justru menghadirkan respons negatif dari pasar dan publik. Respons seperti itu mestinya menjadi peringatan bagi oposisi untuk tidak asal berbeda.

Ia juga menjadi sinyal bagi Jokowi dan partai pendukungnya untuk senantiasa membuka ruang diplomasi dan komunikasi. Hal itu penting agar para pihak memahami posisi dan fungsi masing-masing tanpa harus ada politik transaksional di dalamnya. Transaksi hanya akan menjadikan fungsi kontrol yang konstruktif tersudut-sudut di ruang demokrasi.

Rakyat telah menaruh harapan besar akan kepemimpinan berbeda dari Jokowi. Kepemimpinan yang bersandar pada kekuatan rakyat dan hanya berjuang untuk kepentingan rakyat. Bukan kepemimpinan yang haus kekuasaan semata dan takut pada kritik lawan politik. Kini saatnya presiden terpilih Jokowi membuktikan bahwa rekonsiliasi tanpa transaksi politik bisa hadir di negeri ini.
sumber;frd

Read More

Selamat bekerja Ir. H. Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kalla

 

Jalur - Langit Indonesia menyaksikan syukuran dalam pelantikan Presiden RI ke-7 mengajak seluruh rakyat indonesia menuju gerbang kemerdekaan melalui kepemimpinan baru dengan mengharapkan harapan baru.

Saat ini roda pemerintahan yang sedang mengahdapi masa agresitas politik yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat matang, dengan pengalaman keamanan nasional baik international terjaga dengan baik untuk dimasa yang akan datang. Bangsa Indonesia telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru.  Senin, 20 Oktober 2014.

Setelah Pasca pelantikan dan sumpah yang diucapkan, Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla selanjutnya akan memimpin bangsa ini untuk melanjutkan pembangunan. menjaga stabilitas nasional dan international, menjaga yang sudah baik untuk menjadi baik dan menambahkan kekurangan agar menjadi benar dan terkoordinasi dengan baik.

Baru pertama kali Indonesia melakukan serah terima jabatan kepresidenan semenjak kepemimpinan Soekarno dan baru kali ini Indonesia melakukan pelantikan dengan cara khidmat dan bijaksana melalui pemusyawaratan yang adil dan beradab.

Setelah pelantikan tersebut  telah bersiap iringan iringan penyambutan dalam pawai budaya dan syukuran rakyat dengan beragam kemeriahan, kegembiraan rakyat untuk menyambut pemimpin baru. Semua yang ada, semua yang ditampilkan adalah awal dari sebuah kerja besar yang sudah terbentang di depan mata.

Selamat bekerja Ir. Joko Widodo dan H.M. Jusuf Kalla

Read More

Sumpah Presiden Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI

 

Jalur - Gedung MPR/DPR Jakarta, pagi ini telah menjadi saksi pengukuhannya atau pelantikan Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo dengan wakilnya H.M. Jusuf Kalla dengan telah mengucapkan sumpah dan janjinya dihadapan petinggi petinggi pemerintahan untuk waktu periode sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.

Didalam pengambilan sumpah yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden dan Wapres terpilih Jokowi-JK, di Gedung MPR/DPR RI Senayan Jakarta, Senin (20/10).

Inilah isi sumpah yang diucapkan Ir. Joko Widodo - H.M. Jusuf Kalla

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan semua Undang-Undang dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Selanjutnya, melakukan penandatanganan berita acara pelantikan Presiden maka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019.

Read More

Jokowi: Kita telah terlalu lama memunggungi laut

 

Jalur - Didalam pidato perdananya Presiden Ir. H. Joko Widodo saat di gedung DPR/MPR kembali mengajak dan meyakinkan komitmennya untuk memajukan kemaritiman Indonesia.

Saat pidato perdananya seusai dilantik menjadi Presiden RI, beliau menambahkan apa yang disampaikan presiden pertama RI Ir. Soekarno mengingatkan bahwa masyarakat untuk memiliki jiwa "cakrapatih samudra" yang berani mengarungi gelombang samudra.

"Saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air untuk mengingat satu hal yang diutarakan oleh Presiden pertama RI Soekarno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudera, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan empasan ombak yang menggulung," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/10/14).

Jokowi telah mengidamkan Indonesia dapat membangun peradabannya sendiri dan mampu mengembangkan peradaban global. Menurut Jokowi, dengan cara itulah Indonesia dapat hadir sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki kehormatan, martabat, dan harga diri.

"Kita harus bekerja sekeras-kerasnya, bahu-membahu. Sebagai negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa peradaban kita," ujarnya.

Jokowi menyebut dirinya sebagai nahkoda yang dapat dipercaya rakyat memimpin kapal untuk berlayar. Di bawah kepemimpinannya, Jokowi bertekad mengembalikan kejayaan maritim dengan kembali mengusung semboyan "Jalesveva Jayamahe" yang berarti "di laut kita tetap jaya".

"Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe' di laut justru kita jaya sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali," kata Jokowi.

Read More

Usul AHOK: Pistol Polisi Di Ganti

• Wa

Jalur - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung jika penjahat dan perusuh langsung ditembak saja. Ahok pun meminta polisi mengganti senjata yang sudah tua.

"Kenapa polisi nggak ganti revolver dengan glock. Ngisinya capek itu. Udah agak jadul," kata Ahok di hadapan 1.435 personel reserse dalam acara 'Revitalisasi Kring Serse' Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (14/10).

"Waktu saya kecil Polsek doang pake revolver. Itu pun sering macet. Bapak saya orang pengadilan, jaksa minjem senjata ke bapak saya," lanjut Ahok.

Ahok mendukung penambahan fasilitas Polri untuk mengatasi demo-demo anarkis dan kejahatan. Dia tak mau polisi jadi korban saat menjalankan tugasnya.

"Kami usahakan tambah baju anti peluru. Minimal nolong. Kita tidak ingin lagi ada berita korban petugas," kata Ahok.

Read More

Para Pemimpin Negara Menghadiri Pelantikan Jokowi

 

Jalur - Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyiapkan delegasi untuk menghadiri pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden pada Senin, 20 Oktober 2014.

Menurut pernyataan resmi dari Gedung Putih yang diterima dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta, Jumat, Presiden Obama telah mengumumkan susunan delegasi yang akan menghadiri upacara pelantikan Presiden Indonesia yang ketujuh.

Delegasi tersebut akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John F. Kerry, yang dijadwalkan tiba di Jakarta pada 20 Oktober 2014 pukul 05:30 WIB di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

Delegasi tersebut antara lain terdiri atas Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O. Blake, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Daniel R. Russel, dan Direktur Peace Corps Carolyn Hessler-Radelet.

Selain itu akan ada Kepala Deputi Asisten Menteri Luar Negeri untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang juga mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel, serta Deputi Asisten Menteri Pendidikan Internasional dan Pendidikan Bahasa Asing Mohamed Abdel-Kader.

Pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilakukan di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta pada Senin (20/10).

Upacara pelantikan itu juga akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara seperti Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Menteri Perdagangan Rusia Denis Manturov.

Read More

Kursi Warisan Presiden

 

Jalur - Kesetjenan MPR telah menyiapkan kursi kepresidenan untuk Joko Widodo setelah dilantik menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014.

Kursi 'warisan' Presiden Soeharto itu dikeluarkan pihak Kesetjenan MPR dari tempat penyimpanan untuk pra gladi Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (17/10/2014) pagi.

"Sejak Soeharto pertama kali dilantik di MPR pada 1967, kursi itu sudah ada sejak 1966. Sejak dilantik, Soeharto selalu memakai kursi itu kalau ada sidang-sidang di MPR," ungkap Sekjen MPR, Edi Siregar.

Menurut Edi, mulanya hanya ada tiga kursi kepresidenan di MPR. Baru pada 1999, kesetjenan MPR memesan satu kursi jenis yang sama sehingga kini berjumlah empat kursi kepresidenan.

Bentuk keempat kursi kepresidenan itu mirip kursi-kursi pimpinan MPR. Perbedaannya terletak pada warna kayu, bantalan dan sandaran punggung.

Batang kayu kursi pimpinan MPR berwarna cokelat tua. Sementara bantalan dan sandaran kursi berwarna hitam.

Adapun batang kayu pada kursi kepresidenan berwarna cokelat. Dan bantalan dan sandarannya berwarna cokelat muda.

Selain itu, ukiran khas Jepara mendominasi permukaan batang kayu jati kursi kepresidenan tersebut.

Menurut Edi, Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerahkan kursi yang diduduki selama 10 tahun saat mengikuti sidang paripurna MPR itu kepada Jokowi selaku presiden penerusnya setelah penandatanganan Berita Acara Pelantikan.

Read More

Jokowi Serahkan Nama Calon Menteri Ke KPK

Jalur - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku telah menyetor nama-nama kandidat menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilihat rekam jejaknya.

"Sudah diserahkan, coba tanya ke sana (KPK)," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Namun Jokowi enggan mengungkapkan berapa nama-nama kandidat menteri yang telah disetorkan ke KPK. Ia hanya mengatakan kandidat yang telah diserahkan sekitar 40 nama.

"Jadi yang diserahkan itu ada 40 an lebih," kata Jokowi.

Mengenai nama Sri Mulyani yang belakangan ini santer disebut-sebut mendapatkan kursi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mantan Walikota Surakarta ini mengaku tidak hapal.

"Enggak hapal. Mosok segitu banyaknya nama harus dihapalin," tutur Jokowi.

Read More