Penjara Khusus Geng Motor di Queensland

Pemerintah Negara Bagian Queensland, Australia, sejak Oktober tahun lalu membentuk penjara khusus bagi anggota geng motor yang melanggar hukum. Namun hingga pekan ini, penjara di daerah Woodford itu ternyata hanya dihuni oleh seorang tahanan.

Serikat Pekerja PNS Queensland, Together, Jumat (2/5/2014) menyatakan, penjara Woodford dibangun dengan kapasitas 52 tempat tidur dan diperuntukkan bagi anggota geng motor yang melanggar hukum.

Menurut juru bicara Together, Allison Finley-Bisset, kondisi ini memprihatinkan mengingat penjara lainnya di negara bagian itu mengalami kelebihan kapasitas.

"Terakhir kami dengar penghuninya cuma satu orang padahal pengawasan dan pemeliharaannya berjalan seperti biasa," katanya. "Ini mubasir saja".

"Seharusnya pemerintah memindahkan para tahanan dari penjara yang kepenuhan ke penjara yang kosong itu," kata Finley-Bisset.

UU Anti Geng Motor di Queensland mencakup aturan yang memberi kewenangan lebih besar bagi pihak berwajib, pembentukan penjara khusus, keharusan menjalani hukuman selam 15 tahun tanpa bebas bersyarat.

Selain itu, terpidana juga diharuskan menjalani tes narkoba dan sewaktu-waktu siap digeledah di tahanan. Penjara khusus ini tidak membolehkan adanya TV dan gym, penggunaan telepon yang dipantau, surat-surat diperiksa, jam kunjungan maksimal satu jam seminggu.

UU ini juga menyatakan anggota geng motor dari negara bagian lainnya akan ditempatkan di Penjara Woodford. Anggota geng motor juga dilarang memiliki dan menjalankan toko-toko tattoo, serta motor mereka akan dihancurkan jika terbukti melanggar hukum.

Read More

Jaksa KPK Lemah Tidak Mampu Menunjukan Niat Korupsi Terdakwa Budi Mulya "Bailout" Century

Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal membuktikan adanya niat korupsi dalam pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century. Sebab, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dengan agenda mendengarkan saksi mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI), jaksa hanya fokus pada evaluasi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Berbagai pertanyaan tentu kurang tepat bila hendak menilai atau mengevaluasi keputusan KKSK untuk mem-bailout Bank Century. Forum persidangan pidana tidak seharusnya ditujukan untuk mengevaluasi keputusan yang diambil sekalipun keputusan itu dianggap salah dan mengakibatkan kerugian negara," kata Hikmahanto, di Jakarta, Jumat (2/5).

Menurutnya, pertanyaan jaksa yang ditujukan kepada saksi SMI selaku Ketua KSSK sewaktu bailout dikucurkan, hanya bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut bukan untuk menggali adanya unsur korupsi di balik bailout Century.

"Dalam persidangan pidana yang seharusnya dicari dan diungkap adalah perilaku koruptif dalam pengambilan keputusan. Perilaku koruptif ini yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor," ujarnya.

Hikmahanto berpandangan, keputusan KSSK menyelamatkan Century kendati dianggap merugikan keuangan negara tidak relevan jika jaksa KPK tidak mampu menunjukkan niat korupsi terdakwa yakni, Budi Mulya.

"Kalau keputusan dianggap salah dan mengakibatkan kerugian negara tapi tidak ada perilaku koruptifnya maka pengambil keputusan tidak seharusnya diseret ke ranah pidana," ujarnya.

Dengan demikian, menjadi penting jika forum persidangan yang menghadirkan saksi kunci dioptimalkan untuk membuktikan sangkaan yang dibebankan kepada terdakwa.

"Keputusan yang salah, bahkan benar sekalipun, bila ada perilaku koruptif yang dilakukan oleh pengambil keputusan maka pengambil keputusan bisa didakwa dengan UU Tipikor," jelasnya.

Read More

Jokowi kunjungi tokoh NU

 

Jakarta - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) akan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah. Dia akan berkeliling Yogyakarta hingga Jawa Timur.

Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, silaturahmi akan dilakukan pada hari ini, Sabtu (3/5), dan besok, Minggu (4/5).

"Pada hari libur kerja sabtu dan minggu besok, Jokowi akan melaksanakan kegiatan silaturahmi ke tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah di Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah,", Sabtu (3/5).

Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi dan penguatan hubungan Jokowi dengan tokoh-tokoh Islam di berbagai pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu Jokowi juga akan berziarah ke makam para tokoh-tokoh bangsa.

"Antara lain ziarah ke makam Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kunjungan silaturahmi Jokowi tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ajaran Trisakti Bung Karno yang ke tiga, yakni membangun kepribadian bangsa yang berkebudayaan Indonesia," ungkap Ahmad.

"Tradisi silaturahmi kepada sesama tokoh bangsa dan ziarah ke makam tokoh-tokoh bangsa adalah bagian dari tradisi yang hidup dalam budaya bangsa Indonesia," tambahnya.

Ahmad mengungkapkan, Jokowi memiliki komitmen untuk menjaga tradisi dan budaya bangsa yang diwariskan para leluhur bangsa. Cara tersebut dipandang efektif.

"Untuk melindungi budaya bangsa dari gempuran nilai-nilai asing yang dapat menggerus kepribadian bangsa," tutupnya.

Read More

Peta Tim Gabungan PDIP-NasDem untuk Pemenangan Jokowi

Jakarta - Tim pemenangan Jokowi untuk Presiden 2014 telah dibentuk. Ini struktur sementara tim pemenangan tersebut.

"Kami menyatakan tim pemenangan pilpres dimulai secara resmi. Sementara ini Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Sekjen NasDem Rio Patrice Capella yang pimpin presidium tim pemenangan," ujar Ketua Umum NasDem Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2014).

Kedua orang tersebut akan langsung bertanggungjawab kepada Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, Jokowi meminta seluruh tim agar langsung tancap gas untuk bekerja untuk membagikan informasi terkait pencapresannya.

"Waktu kita sempit sekali. Ini sudah tidak ada rapat lagi, besok kita langsung masuk aksi kerja," ujar Jokowi.

Bahkan Jokowi menginginkan adanya kampanye pilpres untuk dirinya dilakukan seefektif dan sesering mungkin kepada masyarakat lewat berbagai media.

"Termasuk serangan 'udara', 'darat', dan di 'laut' diperlukan. Saya kira muaranya menyiapkan isu isu informasi untuk menaikkan citra kandididat mengurangi isu isu negatif," ucapnya.

"Jangan nunggu lagi kalau bisa sore ini serangan udara sudah bisa dimulai," kata Jokowi.

Read More

Bakal Cawapres Untuk Jokowi

Jakarta-Memilih cawapres yang berlatar belakang militer untuk disandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi), tampaknya merupakan sebuah isu sensitif dan krusial bagi PDI-Perjuangan.

Inilah antara lain yang menjadi salah satu alasan mengapa nama Ryamizard Ryacudu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengemuka belakangan ini. Tapi selain Ryamizard, juga muncul nama Letjen Purn Luhut Binsar Panjaitan, mantan Dubes RI di Singapura dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Tidak sulit menebak apa yang melatar belakangi cara berpikir PDIP sehingga merasa perlu mencari sosok berlatar belakang militer, pendamping Joko Widodo.

Selain pameo tua menyebut militer masih merupakan faktor penentu dalam percaturan politik di Indonesia, menghadapi capres Gerindra, Prabowo Subianto, mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus, PDIP harus punya 'taji' yang kuat dan tajam. Sosok Ryamizard maupun Luhut Panjaitan diyakini bisa mengimbangi Prabowo Subianto, pendiri Partai Gerindra.

Keyakinan tersebut didasarkan pada latar belakang ataupun karakter yang dimiliki oleh ketiga figur. Ryamizard selain mantan KSAD, ayah mertuanya Try Sutrisno merupakan bekas Wakil Presiden dan Panglima ABRI. Keterkaitan Try Sutrisno yang juga pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto, termasuk elemen kuat bagi Ryamizard sebagai menantu.

Bicara soal ketegasan dan keberanian, Ryamizard yang juga pernah menjadi Pangkostrad, memiliki sikap yang tak bisa dikatakan kalah pamor dengan Prabowo.

Tak beda banyak dengan Luhut Panjaitan. Luhut yang lebih senior dari Prabowo di Kopassus, diyakini tak akan merasa kecil nyalinya bila berhadap-hadapan dengan Prabowo. Bahkan dalam masa perang urat syaraf' menjelang Pemilu Legislatif 2014, Luhut secara blak-blakan memancing atau menyindir Prabowo.

"Masa negara yang begini besar harus dipimpin orang yang bermasalah," ujar Luhut yang juga salah seorang fungsionaris DPP Partai Golkar menyindir Prabowo. Pendiri Gerindra ini pun, tak bereaksi reaktif. Sama seperti menghadapi tudingan Wiranto, mantan Pangab bahwa Prabowo dipecat dari kesatuan TNI karena keterlibatannya dalam kasus penculikan aktifis.

Tapi kalau PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri, mau menoleh ke sejarah perjalanan partainya, sepatutnya bukan hanya dua jenderal purnawirawan itu yang dipertimbangkan.

Megawati perlu juga melihat potensi dua jenderal lebih senior, AM Hendropriyono atau Agum Gumelar. Sebab, Ryamizard dan Luhut Panjaitan, belum punya rekam jejak yang secara terang-terangan membela PDIP apalagi Megawati.

Sementara itu, Hendro dan Agum Gumelar, selain lebih senior dari Prabowo Subianto, mereka juga tercatat sebagai elite militer yang berjasa dalam karir politik Megawati Soekarnoputri.

Tak perlu diuraikan secara panjang lebar apa peranan Hendropriyono dan Agum Gumelar di era 1990-an, saat Megawati baru berstatus anggota DPR-RI. Sebab, pihak yang paling tahu jasa kedua tokoh ini, justru Megawati Soekarnoputri sendiri.

Yang pasti, tanpa peran patriotik dari Hendropriyono dan Agum Gumelar, perjalanan politik Megawati Soekarnoputri tidak akan pernah berujung sampai ke Istana, Merdeka Utara di 2001. Megawati mungkin hanya bernasib seperti semua saudara-saudaranya dari trah Soekarno : Rachmawati, Sukmawati, Guntur dan Guruh.

Hendro dan Agum menjadi faktor penting dalam kehidupan politik Megawati, sebab sebagai jenderal di era Orde Baru mereka membela politisi yang dimusuhi Orde Baru. Pembelaan Hendro dan Agum tergolong sangat berani. Keduanya secara terbuka memproteksi putri almarhum Bung Karno tersebut.

Salah satu rekaman peristiwa dari pembelaan mereka soal apa yang disebut pertemuan atau Kongres Kemang. Pertemuan Megawati dengan sejumlah kader PDI di Jakarta Selatan dalam rangka konsolidasi di awal 1990-an itu, hanya mungkin terselenggara karena jaminan Hendropriyono. Saat itu Hendro menjabat Panglima Kodam V/Jakarta.

Padahal di era itu Hendropriyono dikenal sebagai tentara loyalis Soeharto. Berduet dengan Hendropriyono, Agum yang saat itu menjadi salah seorang pejabat teras di BIA (Badan Intelejens ABRI), juga merupakan perpanjangan tangan dari 'agen rahasia' Orde Baru yang sudah punya BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Nasional).

Tanpa proteksi Hendropriyono dan Agum Gumelar, Megawati sangat mungkin dicederai oleh agen-agen tertentu yang tidak menghendaki Megawati muncul sebagai pemimpin politik alternatif di era Orde Baru.

Sebelum "Pertemuan Kemang", Megawati sebetulnya akan melakukan konsolidasi di salah satu villa di Puncak, Bogor , Jawa Barat. Tapi atas saran Hendro dan Agum, pertemuan dipindahkan ke Kemang, Jakarta.

Jasa kedua petinggi militer senior itu, baru dibalas Megawati saat menjabat sebagai Presiden RI periode 2001-2004. Hendropriyono selaku Kepala BIN (Badan Intelejen Negara) dan Agum Gumelar sebagai Menteri Perhubungan.

Kini keduanya sudah lebih banyak aktif di belakang layar. Namun peranan dan pengaruh keduanya terutama di kalangan jenderal senior, masih dirasakan cukup kuat. Hendro misalnya sempat bersuara miring terhadap Presiden SBY, manakala SBY mempersoalkan penyadapan oleh intel-intel Australia. "Penyadapan itu biasa. Kami (BIN) juga melakukan hal yang sama,” ujar Hendro kepada Sydney Morning Herald, media Australia yang cukup berpengaruh.

Hampir sama dengan Hendro, Agum Gumelar sebagai Ketua Umum Pepabri, satu-satunya jenderal senior yang berani menyerang Prabowo. "Dia tidak pantas menjadi calon presiden," kata Agum blak-blakan tentang Prabowo sekalipun mengakui Prabowo memiliki ide dan gagasan brilian.

Hendro saat ini menjadi salah seorang komisaris di grup perusahaan milik Chaerul Tanjung (Trans TV, Trans 7 dan Bank Mega serta Carrefour). Sementara Agum Gumelar lebih banyak aktif di kegiatan sosial. Ia misalnya menjadi salah seorang mediator dalam konflik kepengurusan PSSI. Isteri Agum, Linda Gumelar, menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Indonesia Bersatu periode II.

Posisi terakhir yang mereka duduki saat ini, tetap menunjukkan, Hendro dan Agum punya portofolio yang masih cukup kuat. Dan "aset" ini tentu saja akan menjadi bahan kalkulasi Prabowo Subianto ataupun jenderal-jenderal senior lainnya yang berkiprah di Pemilu 2014.

Read More

AS Ancam Sanksi Negara Nakal

Washington  – Anggota Kongres AS mendesak Presiden Barack Obama menghukum Thailand dan negara-negara di Asia Tenggara lain yang tidak benar-benar mencegah penyelundupan orang Muslim Rohingya.

Republikan Chris Smith mendesak pemerintah menurunkan status Thailand dan Malaysia, kecuali pemerintah dua negara bertetangga itu menunjukkan kemajuan melindungi para pengungsi Rohingya.

Thailand dan Malaysia menjadi tempat transit orang Rohingya yang kabur dari Myanmar, ujar Chris Smith dalam dengar pendapat menanggapi laporan Trafficking in Person (TIP) Gedung Putih di DPR AS, Selasa kemarin (29/4/2014).

“Menurut laporan yang ditulis Reuters, pemerintah Thailand menjual orang Rohingya kepada para penyelundup, sampai kerabat mereka menebusnya,” ujar Smith seperti dikutip koran Thailand, The Nation. Mereka yang tak menebus keluarganya, ternyata dijual sebagai budak seks atau bekerja rodi. Banyak di antara mereka yang tewas karena dilecehkan atau karena penyakit, kata Smith lagi.

Pemerintah Thailand hanya sedikit mencegah situasi ini, kata Smith, dan kebanyakan para migran Rohingya selalu dikirim ke Malaysia dan dipekerjakan seperti budak.

Myanmar terkenal sebagai sumber masalah pengungsi, terutama terkait kebijakan pemerintahnya yang kerap menghukum dan melakukan kekerasan demi mengusir orang Rohingya secara paksa keluar dari negara itu.

Dalam laporan itu, dikategorikan tiga lapis tingkatan penyelundupan manusia. “Lapis 1”, adalah negara-negara memenuhi standar anti-penyelundupan manusia. “Lapis 2”, negara-negara yang masih ada penyelundupan manusia namun berupaya menghapuskannya secara signifikan. “Lapis 3” negara-negara yang tak memenuhi standar dan tak melakukan upaya signifikan mencegah penyelundupan manusia.Negara-negara “Lapis 3” terbuka terkena sanksi pemerintah AS.

Undang-undang di AS memasukkan daftar negara-negara yang diteropong terkait penyelundupan manusia. Negara-negara yang masuk dalam kategori “Lapis 2” yang selama dua tahun berturut-turut tetap pada lapis itu akan diturunkan statusnya menjadi “Lapis 3”, kecuali mereka mendapat pengampunan dari presiden AS yang berlaku selama dua tahun.

Menurut AS, Thailand masuk daftar “Lapis 2” dan terancam masuk daftar “Lapis 3” jika tak benar-benar berupaya memerangi penyelundupan manusia Rohingya.

Read More

Prabowo Tolak Adanya Outsourcing

 

JAKARTA - Calon Presiden Partai Gerinda, Prabowo Subianto mengaku bahwa dirinya satu-satunya calon presiden yang berani menolak sistem kerja outsourcing. Hal tersebut telah dilakukan Prabowo sejak lima tahun lalu.

"Lima tahun yang lalu, saya satu-satunya pimpinan partai politik yang berani tanda tangan untuk menentang outsourcing di Indonesia ini," kata Prabowo dalam orasinya saat mengahadiri peringatan hari Buruh Sedunia (May Day) di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).

Prabowo menambahkan, bahwa dirinya akan mengagendakan kembali dengan para pimpinan buruh, untuk membahas terkait persoalan buruh.

"Insya Allah beberapa hari ini dengan tokoh-tokoh kalian, kita akan duduk bersama, dan rampungkan deklarasi komitmen politik, untuk perjuangkan kepentingan buruh, petani, nelayan kecil, dan orang diperbaiki hidup dan kesejahteraannya," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, kekayaan di Indonesia diangkut habis-habisan oleh negara lain, hal inilah yang menjadi sederet penderitaan buruh, oleh karenanya, bahwa buruh tidak boleh menderita di negaranya sendiri, 

"Dengan dukungan gerakan buruh, guru-guru honorer bisa mendapat penghasilan layak. Tidak boleh 50 ribu, 100 ribu dan sebagainya. Saya nyatakan disini, dihadapan 100 ribu lebih buruh di GBK ini, kita tidak boleh mengizinkan kekayaan Indonesia di curi, dan kita tidak akan mengizinkan koruptor-koruptor itu melanglangbuana, gentayangan, kita akan kejar mereka sampai ujung dunia," tandasnya.

Read More

Kapolri: Kalau Masih Punya Ajudan Mending Tak Jadi Kapolres

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Sutarman melarang pejabat setingkat kepala Polres  untuk menggunakan ajudan. Dia menyatakan, fasilitas ajudan hanya diperuntukkan untuk kepala Polda ke atas. Hal itu dilakukan agar semakin banyak prajurit yang bisa ditugaskan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

"Bahwa hanya Kapolda ke atas yang boleh. Sehingga (surat edaran wakil Kapolri) itu mengingatkan kembali," kata Sutarman di Mabes Polri, Jumat (2/5).

Dia menjelaskan, pelarangan pengunakan ajudan bagi kepala Polres sebenarnya telah lama diatur berdasarkan keputusan kepala Polri. Karena itu, instruksi Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti, sekarang hanya untuk menegaskan kembali aturan itu.

Hanya saja, ia menekankan, tidak ada sanksi yang diberikan kepada kepala Polres, yang tetap memanfaatkan fasilitas itu. "Kalau masih punya ajudan, mending tidak usah jadi kapolres saja," katanya Sutarman sembari tertawa.

Pada akhir bulan lalu, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengeluarkan surat larangan penugasan ajudan untuk para kapolres dan direktur di Polda dan jajaran di bawahnya. Hanya saja, Kapolres boleh mengunakan jasa sopir atau sekretaris pribadi, yang diambil dari PNS di lingkungan institusi setempat.

Read More

Persaingan Kerja di 2015 Akan Lebih Ketat

 

JAKARTA - Persaingan mencari pekerjaan di Tahun 2015 bakal lebih ketat dari persaingan saat ini. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan adanya kesepatakan negara-negara ASEAN memasuki AEC 2015 otomatis akan berdampak pada persaingan mencari kerja.

Ia mengingatkan agar para lulusan perguruan tinggi harus mampun mengikuti teknologi yang berkembang pesat dan memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang dibutuhkan dunia kerja dan industri. Untuk menghasilkan tenaga kerja terampil dan profesional, kata dia, diperlukan sistem atau mekanisme agar  dunia pendidikan dan dunia kerja mampu memperkuat aspek kelembagaan.

“Perguruan tinggi diharapkan jangan hanya mampu memberikan tanda kelulusan bagi para mahasiswanya," ujar Muhaimin, Jumat (2/5).

Selain itu keduanya juga perlu meningkatkan kualitas pelatihan keteranpilan dan kompetensi kerja serta meningkatkan koordinasi antar lembaga penanggungjawab kebijakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (diklat).

Muhaimin mengatakan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, masih dihantui isu  rendahnya kualitas angkatan kerja yang didominasi lulusan sekolah dasar. Tak hanya itu, Indonesia juga masih memiliki angka pengangguran tinggi lantaran tidak seimbangnya persediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga  kerja serta terbatasnya arus investasi yang mampu memperbesar kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Read More

Lima Pertanyaan Megawati untuk SBY

Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara Panda Nababan menuturkan rasa penasaran Megawati Soekarnoputri terhadap Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Panda, terdapat lima pertanyaan dari Megawati yang hingga kini tak dijawab langsung SBY.

Menurut Panda, yang kala itu menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Megawati memintanya menuliskan lima pertanyaan untuk SBY. Peristiwa di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar itu disaksikan almarhum Taufiq Kiemas, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung. "Kamu kan orang Medan, kamu berani bicara blakblakan. Kamu juga wartawan," ujar Panda menirukan Megawati Kamis, 1 Mei 2014.

Pertemuan di Teuku Umar itu, ujar Panda, untuk menanggapi keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin bertemu presiden kelima itu. Panda mengatakan SBY sempat dua kali mengirim utusan ke kediaman Megawati untuk menyampaikan maksud SBY. Dua orang itu, katanya, Wakil Presiden Boediono yang datang pada Januari 2006 dan sebulan kemudian Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

1. SBY Diangkat Megawati
Megawati meminta konfirmasi ihwal ucapan SBY, "Selama ini saya di comberan, kemudian dijadikan orang, di-wongke sama Ibu Megawati." Menurut Panda, dia sempat menanyakan hal ini kepada SBY. Namun, ujarnya, SBY meminta untuk melewatkan pertanyaan itu terlebih dahulu. "Pertanyaan kedua apa, biar saya dengar dulu," kata Panda menirukan SBY.

2. SBY Mulai Berpolitik
Mega mempertanyakan apakah ada kegiatan politik di kantor Menteri Koordinator Politik dan Kemanan yang saat itu ditempati SBY? Panda menegaskan lagi pertanyaan itu ke SBY karena Megawati sudah mendapatkan laporan dari intelijen mengenai kegiatan-kegiatan politik SBY di kantor Kemenkopolkam. Menurut Panda, SBY menepis pernah berpolitik di kantornya.

3. SBY Tidak Mau Bertarung Menjadi Presiden
Megawati menanyakan soal pernyataan SBY yang tak akan maju pada pemilihan presiden 2004. Dalam sidang kabinet pada Januari 2004, Megawati bertanya ke semua anggota kabinetnya ihwal siapa yang akan maju sebagai calon presiden. Kala itu wakil presiden Hamzah Haz menyampaikan menunggu rapat partai. Hal yang sama juga disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet Yusril Ihza Mahendra. Adapun SBY, ujar Panda, mengatakan tidak akan bertarung di pemilihan presiden.

4. Megawati Menolak SBY Mencalonkan Diri
Megawati meminta konfirmasi SBY yang mengatakan pencalonannya sebagai presiden pada 2004 ditolak presiden. Penolakan itu, kata Panda, terjadi ketika SBY menemui Megawati di ruang kerjanya. "Menurut Mega, SBY tidak pernah ngomong seperti itu," ujar Panda. Namun, beredar luas di kalangan teman-teman SBY, Mega menolak permintaan itu.

5. SBY Merasa Dizalimi
Megawati penasaran benarkah SBY merasa dikucilkan dan dizalimi? Megawati juga ingin mengetahui kapan dan pada kesempatan apa SBY merasa dikucilkan. Ketika dikonfirmasikan ke SBY, ucap Panda, SBY menjawab, "Wah, saya tidak sangka ada pertanyaan ini." Namun, ucap Panda, SBY tak pernah berbicara lebih banyak.

Read More

Sri Mulyani dipaksa harus membahas nasib Bank Century

Jakarta - Mantan Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Sri Mulyani, mengaku menyesal mengambil keputusan menyelamatkan Bank Century. Sebab, waktu yang diberikan sangat mepet buat membahas dan mengambil sikap atas Bank Century dalam rapat Komite Stabilisasi Sistem Keuangan pada 20 sampai 21 November 2008.

Menurut Sri, rapat itu dilakukan dengan cara konferensi jarak jauh (teleconference) karena saat itu dia sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Dia mengaku cuma disodorkan data ihwal Bank Century melalui faksimili. Dalam rapat selama 4,5 jam itu, dia dipaksa harus membahas nasib Bank Century.

"Saya kan cuma diberi waktu 4,5 jam. Makanya saya berpikir kalau saja ada waktu lebih banyak dan pertimbangan lebih banyak, mungkin keputusannya lebih baik," kata Sri saat bersaksi dalam sidang Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5).

Dalam rapat itu, Sri mengaku sudah meminta tambahan waktu buat membahas soal Bank Century. Tetapi, lanjut dia, BI mengatakan tidak bisa lagi memberi tambahan waktu dan terus memberikan FPJP. Mereka juga menyatakan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena jika dibiarkan modal Bank Century akan habis buat membayar utang.

"Tapi saat itu juga diputuskan penetapan bank gagal berdampak sistemik. Situasinya sangat genting dan saya selalu dipacu membuat kebijakan yang cepat," ujar Sri.

Read More

Mesir Vonis Mati Ratusan Warga Ikhwanul Muslimin

 

JAKARTA - Sikap Mesir yang menerapkan vonis mati terhadap 683 anggota Ikhwanul Muslimin (IM) mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah berharap agar proses penegakan hukum tetap bertumpu pada nilai yang sifatnya universal.

"Sebagai negara sahabat dan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya mengikuti perkembangan situasi di Mesir. Secara dekat dan bahkan dengan rasa keprihatinan," ujar Menlu Marty Natalegawa, menanggapi perkembangan di Mesir, Selasa (29/4/2014).

Marty menambahkan, Indonesia menyadari bahwa situasi di Mesir memang sangat kompleks dan tidak sederhana. Tetapi diharap Pemerintah mesir akan dapat mengatasinya dengan baik, berdasarkan kepentingan dan aspirasi bangsa Mesir sendiri.

"Tanpa sama sekali bermaksud untuk campur tangan urusan dalam negeri Mesir, kami prihatin dengan berita tentang keputusan hukuman mati terhadap 683 pada 28 April 2014 dan sebelumnya terhadap 529 warga mesir pada Maret 2014 yang lalu. Hal ini juga menjadi perhatian luas dari masyarakat Indonesia," tutur Marty.

"Indonesia sungguh berharap agar proses penegakan hukum tetap bertumpu pada tata nilai dan kaidah-kaidah yang bersifat universal, termasuk dihormatinya azas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses pengadilan," lanjutnya.

Diharapkan agar proses demokratisasi di Mesir tetap bertumpu pada semangat rekonsiliasi dan bersifat inklusif. Indonesia menginginkan agar proses itu berjalan secara damai tanpa kekerasan.

Read More

Barack Obama Saksikan Wali Kota Ukraina Ditembak

 

International  - Wali Kota kota kedua terbesar di Ukraina Kharkiv, Hennady Kernes ditembak. Penembakan Kernes terjadi bertepatan dengan direbutnya beberapa gedung pemerintahan oleh Demonstran Pro Rusia.

Menurut keterangan dari rumah sakit yang merawat Hermes, Wali Kota Kharkiv tersebut ditembak di bagian punggung. Saat ini tim medis tengah melakukan operasi untuk menyelamatkan hidup Kernes.

Penembakan terjadi ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menjanjikan menerapkan sanksi baru kepada sejumlah individu asal Rusia. AS menuduh beberapa individu asal Rusia dengan sengaja menyulut kerusuhan di Timur Ukraina.

Dilansir dari Al Jazeera, Selasa (29/4/2014), Kernes dikenal sebagai salah satu penentang gerakan pro barat. Gerakan tersebut berhasil menumbangkan Presiden Viktor Yanukovych pada Februari lalu.

Namun, belakangan sikap Kernes mulai melunak terhadap pemerintahan di Kiev. Dia juga menyatakan tidak pernah mendukung gerakan pro-Rusia atau aneksasi wilayah Ukrina.

Belum bisa dipastikan siapa pelaku penembakan Kernes. Namun, situasi di Kharkiv yang masih memanas serta tuduhan Pemerintah Ukraina dan Barat mengarah kepada kelompok pro-Rusia.

Read More

Caleg Gagal 70% Stres Berat

 

Jakarta - Sejumlah nama artis maupun tokoh dipastikan gagal melaju ke kursi Senayan. Artis dan presenter Charles Bonar Sirait, caleg Partai Golkar itu gagal melenggang ke Senayan, meskipun sudah mendapatkan 10.000 suara dalam dapilnya.

Diketahui, Sabtu (26/4/2014), pada pencalonan perdananya sebagai caleg, Charles Bonar Sirait, ayah dari 2 orang anak itu mengatakan tidak kecewa dengan hasil yang diperoleh. Karena dengan perolehan suara itu, mampu membawanya ke peringkat 2 suara Golkar.

Kekalahan pada pemilihan calon legislatif pada pemilu kali ini tidak membuat Charles kapok terjun di dunia politik.

Sementara, artis Camel Petir mengaku sempat stres dan menangis ketika melihat hasil perolehan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang hanya 1% menurut hasil quick count atau hitung cepat. Namun Camel tetap berusaha berfikir positif dan tidak patah semangat.

Walaupun Camel sudah menghabiskan dana kampanye sampai Rp 1 miliar, ia tidak akan kapok kembali berpolitik.

Mantan pelatih timnas, Nilmaizar juga gagal mendapat kursi di Senayan setelah rekapitulasi suara KPU Sumatera Barat. Suara Nilmaizar yang maju dengan Partai Nasdem, kalah tipis dari caleg PDIP.

Namun Partai Nasdem berencana akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena diduga ada penggelembungan suara.

Read More