Mengenal Lebih Dekat Pelaku Kekerasan Seksual Anak

 

Jakarta - Kekerasan seksual seperti jadi mimpi buruk bagi orang tua dan anak-anak setelah banyaknya kasus yang terjadi belakangan ini. Kebanyakan dari pelaku adalah orang-orang yang berada di lingkungan anak-anak, seperti pada kasus JIS beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data dari American Psychological Association (APA), 60 persen pelaku biasanya adalah mereka yang mengenal betul si anak, tapi tidak kenal dengan keluarganya. Sebanyak 30 persen pelaku berasal dari anggota keluarga, seperti ayah, saudara, paman, atau lainnya. Hanya 10 persen pelaku yang benar-benar orang asing.

"Dalam kebanyakan kasus, pelaku biasanya laki-laki, terlepas dari jenis kelamin korban pilihannya. Laki-laki heteroseksual dan gay cenderung mengalami kelainan seksual pada anak-anak," tulis Apa.org.

Namun, meski kebanyakan kasus kekerasan seksual anak belakangan ini dilakukan oleh orang dewasa, tidak menutup kemungkinan pelaku juga bisa datang dari kalangan remaja. Sebanyak 23 persen pelaku kasus kekerasan seksual pada anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Sementara itu, pelaku kekerasan seksual pada anak biasanya disebabkan sejumlah faktor, misalnya dalam pengaruh alkohol atau narkoba, pernah menjadi korban, kurangnya kontrol emosi, dan gangguan mental.

Read More

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Jerman

 

BND yang merupakan singkatan dari Bundesnachrichendienst  atau Federal Intelligence Service adalah badan intelijen luar negeri Republik Federal Jerman. Saat ini, BND menjadi pemain kunci dalam perekonomian, politik, kelompok pertahanan dan populasi yang semuanya berujung pada peningkatan kesejahteraan hidup Eropa.
Permulaan abad ke-20, BND menetapkan prioritas utama dalam cakupan tugasnya yaitu penggunaan teknologi, terorisme internasional, kejahatan internasional, peredaran senjata internasional dan imigrasi illegal. BND juga dilengkapi dengan kewenangan penegakan hukum dalam memerangi terorisme dan ancaman lainnya.
BND memberikan kontribusi penting bagi keamanan luar negeri, termasuk memberikan jaminan perlindungan bagi warga negaranya yang menetap di luar negeri. Di samping itu, memberikan dukungan bagi Bundeswehr (militer Jerman) dalam menjalankan misinya di luar negeri. Tidak kalah pentingnya, BND memberikan informasi dan nasehat kepada Pemerintah Federal, terutama dalam masalah keamanan politik dan kebijakan luar negeri yang berbasis pada kepentingan global dan integrasi kerjasama internasional.
Di bawah kendali Kantor Kanselir (Bundeskanzleramt), BND memberikan peringatan dini kepada pemerintah Jerman atas hal ikhwal yang dapat menganggu dan mengancam kepentingan Jerman di luar negeri. Hampir semua urusan di dunia mendapat perhatian dari BND yang beroperasi di lebih 100 negara, dengan tugas utama mengumpulkan informasi. BND secara teratur melakukan pertukaran informasi dengan institusi keamanan terkait, termasuk Kantor Kepolisian Federal, Kantor Bea Cukai dan kantor yang menangani masalah perbatasan. Selain menyampaikan laporan ke Bonn, dalam situasi krisis BND menyampaikan pula analisis umum dan analisis situasi tertentu berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber terbuka maupun tertutup, atau pertukaran informasi dari dinas-dinas intelijen negara lain.
BND menyebar agen-agennya di berbagai negara bagian Jerman dan melakukan kegiatan monitoring di pusat Eropa. BND juga mempunyai kesepakatan dengan dinas intelijen Rusia yang berisi kerja sama memerangi penyelundupan nuklir.
A. Sejarah BND
Awal mula BND merupakan badan intelijen militer Jerman Timur selama kurun waktu Perang Dunia II . Abteilung Fremde Heere Ost (Seksi FHO) termasuk dalam Staf Umum, yang dipimpin oleh Wehrmacht, Mayor Jender Reinhard Gehlen. Tujuan dibentuk BND untuk mengumpulkan informasi dari Tentara Merah. Tahun 1946, Gehlen mendirikan badan intelijen yang dikenal dengan organisasi Gehlen atau disingkat dengan nama “The Org”. Pada April 1956, organisasi Gehlen, mengendalikan dinas intelijen Jerman Barat yang baru yaitu BND. Organisasi Gehlen memimpin BND sampai tahun 1968 dan kemudian digantikan oleh Jenderal Gerhard Wessel, seorang ahli bidang urusan dan organisasi Uni Soviet.
B. Kewenangan Hukum BND
Undang-undang tentang pemberantasan kejahatan yang disahkan pada tahun 1994 memberikan kewenangan kepada BND untuk melakukan penyadapan telepon guna mendapatkan data intelijen asing. UU tersebut mewajibkan BND menyampaikan kepada jaksa mengenai informasi yang diperoleh melalui penyadapan terhadap jaringan telepon internasional, berkaitan dengan kejahatan berat, antara lain transaksi penjualan senjata, peredaran obat-obat terlarang dan terorisme. BND juga mendukung peraturan yang melarang komunikasi sandi, dengan alasan bahwa pelarangan tersebut sangat membantu keberhasilan pengumpulan informasi intelijen.
C. Organisasi BND
Secara administratif, BND merupakan bagian kantor kedutaan yang memberikan laporan kepada koordinator intelijen yang berada di kantor kedutaan. BND bertanggung jawab langsung dibawah Kanselir Jerman. Kepala BND disebut Presiden. BND mulai memiliki Presiden sejak tahun 1956, dengan urutan Reinard Gehlen (1956-1968), Gerhard Wessel (1968-1978), Klaus Kinkel (1979-1982), Eberhard Blum (1982-1985), Heribert Hellenbroich (1985), Hans-Georg Wieck (1985-1990), Konrad Porzner (1990-1996), Gerhard Gullich (1996), Hansjorg Geiger (1996-1998), August Hanning  (1998-2005), Ernst Uhrlau (2005-2011), Gerhard Schindler (2011- sampai dengan sekarang).
BND bermarkas di Munich-Pullach dan direncanakan pada tahun 2014 akan dipindahkan ke Berlin. Pusat informasi dan situasi (LIZ) mengolah informasi dari seluruh dunia yang didapat dari media ataupun laporan analisis, yang dihimpun dan diintegrasikan.
Hampir sekitar 70% anggaran BND dipergunakan untuk pembiayaan personil. Jumlah personil BND mencapai puncaknya sekitar 7600 orang selama perang dingin berlangsung, yang terdiri dari 6000 orang yang ditempatkan di markas besar dan 1500 ditempatkan di kantor cabang dan luar negeri. Pada masa runtuhnya tembok Berlin dan pada tahun 1997 terjadi pengurangan personil sekitar 750 orang.
BND mempunyai perangkat direktorat, sebagai mesin penggerak organisasi dalam menjalankan kegiatan dan operasi di wilayah cakupan kerja BND. Organisasi ini mempunyai 12 direktorat, yaitu :
Direktorat GL (Pusat Kendali/Situasi) merupakan direktorat yang bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi proses produksi (berupa laporan/produk intelijen) BND. Laporan BND ditujukan ke Pemerintah Federal dan badan lainnya yang memiliki kewenangan hukum berhubungan dengan perkembangan terkini. Peran Direktorat GL lainnya adalah menjadi penghubung antara BND dengan Tingkatan Intelijen Angkatan Militer Federal.
Direktorat UF (Pelayanan Dukungan Khusus) yang bertugas mengumpulkan dan  memproses informasi rahasia dan menyediakan kebutuhan direktorat  untuk membuat produk intelijen (Direktorat LA,LB,TE,TW). Tugas lain Direktorat UF meliputi pemetaan melalui kegiatan pengkajian foto udara atau citra satelit dan penyajian data geografis yang menggambarkan peta dunia berisi perencanaan kota, penilaian lingkungan dan lain sebagainya. Di samping itu, direktorat ini mengumpulkan informasi melalui sumber terbuka berasal dari internet, kepustakaan dan media elektronika lainnya.
Direktorat EA (Wilayah Operasi/Liason) bertanggung jawab dalam koordinasi dan mengatur hubungan keluar. Direktorat EA menjalin kerja sama dengan pihak luar secara tertutup, untuk menangani permasalahan seperti penculikan, sandera dan lain sebagainya. Direkturat EA menjaga hubungan baik dengan angkatan bersenjata Federal. Direktorat EA juga  bertanggung jawab membangun standar operasi intelijen, terkait dengan pengumpulan informasi rahasia  yang menggunakan sumber daya manusia/human intelijen (HUMINT).
Direktorat TA (Intelijen Signal) bertugas mengumpulkan informasi dengan menggunakan bantuan alat/teknologi terkini. Informasi intelijen yang dikumpulkan berhubungan dengan kejadian tentang negara asing, diperoleh secara selektif dengan menyaring lalu lintas komunikasi internasional. Direktorat ini mengumpulkan informasi dari komunikasi seluruh dunia yang dibutuhkan oleh Pemerintah Federal. Tanggung jawab  Direktorat TA melingkupi pengawasan bagian angkatan bersenjata Federal di luar negeri, dukungan penanganan krisis dan menangani kewenangan kasus penculikan warga negara Jerman di luar negeri. Penyadapan komunikasi intelijen membutuhkan pengawasan hukum untuk menjalankan misi penyelamatan demi kepentingan nasional Jerman.
Direktorat LA (Region A Countries) dan LB (Region B Countries), Direktorat LA dan LB, pengumpulan informasi berasal dari semua wilayah dunia yang selanjutnya dianalisa dan dibuat laporan yang ditujukan bagi Pemerintah Federal, kementerian dan pengguna lainnya. Wilayah fokus kajiannya termasuk konflik terkini dan krisis wilayah, dari yang menengah sampai ke jangka panjang, berkaitan dengan kondisi luar negeri dan kebijakan keamanan Republik Federal Jerman. Bagian dari informasi yang  dikumpulkan  meliputi operasi dan peralatan teknik yang dikombinasikan dari sumber terbuka (publikasi pengetahuan, dan kepustakaan) dan internet.
Direktorat TE (Terorisme dan Organiasi Kejahatan Internasional) bertanggung jawab melakukan investigasi terhadap kasus bahaya transnasional mulai dari terorisme internasional dan organisasi kejahatan internasional, serta ancaman asimetris. Informasi dikumpulkan dengan menggunakan metode operasi, analisa dan menyediakan konsumsi kebutuhan pemerintah secara cepat.
Direktorat TW (Proliferasi, NBC Weapon) bertanggung jawab mengumpulkan dan menganalisa informasi terkait tentang masalah proliferasi. Direktorat TW cakupan tugasnya juga termasuk melakukan pengamatan perkembangan teknologi militer.
Direktorat SI (Keamanan)  bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan keamanan dan kontra intelijen. Fungsi pengawasan keamanan dan kontra intelijen melekat dalam BND. Fungsi pengamanan meliputi pengamanan personil organisasi secara fisik terhadap tindakan organisasi lawan yang berusaha melakukan penggalangan ataupun yang kemungkinan menggunakan personil organisasi untuk menyusup dalam organisasi sendiri. Sementara,  keamanan fisik difokuskan pada penyembunyian unsur materi agar tidak dicuri atau dirusak oleh pihak lawan, yang juga dilakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang, pembatasan akses hanya untuk yang berkepentingan sesuai dengan tugas. Ruang lingkup Direktorat SI meliputi pengamanan data, penyimpanan dan transmisi, menyediakan pengamanan fisik, konseling keamanan dan mengadakan pengecekan keamanan.
Direktorat TU (Dukungan Teknik), bertangung jawab untuk menyediakan segala hal yang berhubungan dengan pelayanan teknik untuk semua Direktorat BND,serta menyediakan sistem operasi dan aplikasi cepat, komunikasi yang aman, pembagian informasi dan proses informasi. Lebih jauh lagi, tugas khususnya meliputi penelitian teknologi laboratorium.
Direktorat TK (Pengembangan Teknik), bertanggung jawab merancang, mengembangkan dan merawat sistem peralatan khusus BND.Direktorat ini mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang komunikasi rekayasa, teknologi informasi dan pengembangan peranti lunak. Direktorat TK sebagai instrumen dalam memproyeksikan dan merencanakan semua tahapan pengembangan peralatan teknis. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan dan proyek penyusunan, pengadaan dan pengembangan, pengujian dan evaluasi, serta inisiasi dan penyempurnaan sistem teknis.
Direktorat ZY (Pelayanan Pusat), secara keseluruhan bertanggung jawab dalam urusan pengembangan organisasi, manajemen personalia, perekrutan, dan pelatihan anggota. Termasuk juga keselamatan, kesehatan serta manajemen penggajian. Direktorat ini sebagai lembaga administrasi yang menyediakan pelayanan BND secara keseluruhan.
Direktort UM (Pemindahan/Relokasi), tepatnya pada tanggal 10 April 2003, Federal Dewan Keamanan memutuskan untuk memusatkan BND di Berlin. Direktorat ini mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kantor secara bertahap bagi kepentingan penggunanya di masa depan, seperti mempersiapkan tanah untuk pembangunan bertahap  markas BND baru di Chausseestrasse.(*/Dari berbagai sumber).

Read More

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Perancis

Badan intelijen menjadi kekuatan penting bagi keberadaan suatu negara, tidak terkecuali bagi Perancis yang mempunyai sejarah panjang transformasi sosial politik. Badan Intelijen Perancis terbagi menjadi dua satuan utama yaitu The Central Directorate of Interiori Intelligence  (DCRI) bertugas mengurusi masalah domestik, dan Direction Generale De La Securite Exterieure (DGSE) mengurusi masalah luar negeri.  DGSE merupakan badan intelijen Perancis yang menangani bagian luar dengan kendali dibawah arahan Kementerian Pertahanan Perancis. DGSE mempunyai sejarah cerita tidak terlalu banyak dibandingkan dengan badan intelijen negara lain. Fokus utama yang menjadi konsentrasi tugas DGSE adalah mengumpulkan intelijen dari luar negeri agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan militer dan strategis bagi negara Perancis.
DGSE juga melakukan kerja sama dengan DCRI, keduanya saling berkoordinasi dalam masalah intelijen dan keamanan nasional. Oleh karena itu, melalui profil singkat ini diharapkan memberikan gambaran terhadap porsi tugas DGSE sebagai salah satu badan intelijen negara Perancis yang menangani masalah luar negerinya.
A. Sejarah Organisasi
Sejarah singkat berdirinya DGSE dimulai sekitar tahun 1947, didahului  terbentuknya organisasi Deucieme Bureau sebagai badan intelijen militer khusus masalah luar negeri Perancis sejak tahun 1871. Setelah Perancis menderita kekalahan sekitar tahun 1940, segala urusan intelijen ditangani oleh Centre d’information Gouvernemental/Center for Government Information (CIG), dengan diketuai Laksamana Francois Darlan.
Pada tanggal 1 Juli 1940, masih dalam masa pengasingan, Pemerintah Perancis menciptakan dinas intelijen sendiri,  yang dikenal sebagai Service de Renseignements (SR) dengan menugaskan Jenderal Charles de Gaulle untuk memimpin organisasi tersebut. Perubahan mewarnai dinamika organisasi intelijen ini, selang satu tahun, tepat pada 15 April 1941 SR berganti nama menjadi Bureau Central de Renseignement et d’action Militaire (BCRAM), dan kembali merubah nama menjadi Bureau Central de Renseignements et D’action (BCRA) pada tanggal 17 Januari 1942 dipimpin oleh Captain Andre Manuel (Pallas) yang saat itu masih berhubungan erat dengan Badan Intelijen Inggris MI6. Bagian dari BCRA meliputi Action Militaire/Military Action (AM), Contre-Espionnage/ Counterintelligence (CE), Evasion/Escape (E), Politique (N/M for non militaire/non-military operations).
Konstelasi perpolitikan di Perancis membuat sejarah baru bagi perkembangan badan intelijen Perancis. Rekonsiliasi antara Jenderal Henri Giraud dan Charles de Gaulle tahun 1943 mengantarkan Giraud sebagai kepala komandan pasukan bersenjata, dan de Gaulle sebagai presiden. Kesepakatan tersebut berhasil mengubah wajah organisasi BCRA melalui peleburan dengan badan intelijen  pimpinan Louis Rivet menjadi sebuah organisasi baru bernama The Direction Generale Des Service Speciaux  (DGSS), dengan diikuti pengunduran diri dari Louis Rivet.  Pada tahun 1944 DGSS berubah menjadi the Direction generale des etudes et recherces (DGER) yang belakangan  pada tahun 1945 berubah  menjadi the Service de Documentation Ecterieure et de Contre-Espionnage (SDECE) dengan penanggung jawab Perdana Menteri. Keberadaan SDECE sempat menggegerkan dengan berita skandal dan kontroversi  melalui kewenangan yang tak terbatas termasuk pendanaan kegiatan operasi seperti saat perang Vietnam  dari hasil perdagangan obat-obatan. Selain itu, terjadi konflik internal dalam SDECE dengan adanya perebutan pengaruh yang berakibat pada penyalahgunaan kegiatan operasi. Akibatnya, SDECE ditempatkan dibawah kendali Kementerian Pertahanan. Badan organisasi intelijen Perancis kembali mengalami perubahan melalui restrukturisasi organisasi yang dilakukan pada 4 April 1982, SDECE berubah menjadi Direction Generale De La Securite Exterieure (DGSE). Tugas utama DGSE adalah menjamin keamanan dalam negeri dan berkerja sama dengan badan intelijen asing.
B. Organisasi
Markas kedudukan DGSE terletak di CAT (Centre Administratif des Tourelles), tepatnya  di Mortier Boulevard di XXe Arrondissement di Paris, sekitar 1 km timur laut Pere Lachaise Cemetery. Letak DGSE juga berdekatan dengan Piscine des Tourelles atau Federasi Kolam Renang Perancis karena itu sering dijuluki sebagai La Piscine (Kolam Renang). Bangunan yang sering digunakan sebagai La Piscine (kolam renang) karena letaknya dekat dengan Piscine des Tourelles, DGSE sempat mendapatkan tambahan lahan di depan Piscine des Tourelles karena sebelumnya pernah diadakan proyek untuk memindahkan markas DGSE seluruhnya ke Noisy Le Sec (yang sudah ditempati oleh Divisi Operasi) tetapi karena kekurangan dana akhirnya tidak diteruskan.
Kepemimpinan dalam tubuh DGSE dijabat oleh seorang Direktur. Direktur DGSE harus memiliki pengalaman di bidang militer. Kepemimpinan DGSE mengalami beberapa kali periodisasi, berikut ini daftar direktur DGSE dari masa ke masa antara lain:
1. Pierre Marion (17 Juni 1981-10 November 1982)
2. Adm. Pierre Lacoste (10 November 1982-19 September 1985)
3. Gen.Francois Mermet (2 Desember 1987-23 Maret 1989)
4. Claude Silberzahn (23 Maret 1989-7 Juni 1993)
5. Jacques Dewatre (7 Juni 1993-19 Desember 1999)
6. Jean-Claude Cousseran (19 Desember 1999-24 Juli 2002)
7. Piere Brochand (24 Juli 2002-10 Oktober 2008)
8. Erard Corbin de Mangoux (10 Oktober 2008 -April 2013)
9. Bernard Bajolet ( 10 April 2013- sampai sekarang)
C. Tugas dan Fungsi DGSE
DGSE berada dibawah Departemen Pertahanan memiliki tanggung jawab besar terhadap urusan negara Perancis baik yang berhubungan dengan intelijen militer, intelijen elektronik maupun terhadap kegiatan kontra spionase dilakukan di luar wilayah Perancis. Oleh karena itu, porsi terhadap DGSE menjadi besar mengingat ancaman yang datang dari luar semakin meningkat.
Struktur organisasi DGSE dibagi menjadi beberapa direktorat, antara lain :
1.Direktorat Administrasi
2.Direktorat Strategi
3.Direktorat Intelijen dibagi menjadi dua yaitu intelijen politik dan intelijen keamanan
4.Direktorat Teknis (bertanggung jawab terhadap intelijen elektronik dan alat).
5.Direktorat Operasi terdiri dari divisi kegiatan (bertanggung jawab dalam kegiatan klandestin). Divisi kegiatan juga bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi klandestin. Didalam divisi ini didalamnya juga melakukan  program pengembangan pengayaan nuklir (sebagai contoh Le Canard tahun 1990), dan perlengkapan militer seperti pangkalan angkatan laut Ile Longue, Bretagne.  Markas divisi terletak di benteng Noisy le Sec.
Cakupan kegiatan DGSE meliputi pengumpulan intelijen, antara lain human intelligence, baik menggunakan personil maupun informan yang didapatkan dari penduduk maupun non-penduduk secara sukarela, signal intelligence, dan analisa ruang pemetaan. Kegiatan lainnya menggunakan dukungan terhadap human intelligence dengan penggunaan alat teknologi, operasi khusus sampai melakukan kegiatan counter Intelligence yang sering berkoordinasi dengan DCRI. (*/disarikan dari berbagai sumber).
- See more at: http://www.bin.go.id/internasional/detil/213/19/08/2013/mengenal-lebih-dekat-badan-intelijen-perancis#sthash.zoXcgovR.dpuf

Read More

Mengenal Lebih Dekat Badan Intelijen Pakistan

Badan Intelijen Pakistan dikenal dengan nama Inter-Services Intelligence(ISI). ISI merupakan lini terdepan pertahanan dan keamanan negara, yang personilnya terdiri dari  Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
ISI merupakan salah satu dari badan intelijen Pakistan yang ada, seperti Federal Investigation Agency (FIA), Intelligence Bureau (IB) dan Military Intelligence (MI).
Berikut digambarkan profil ISI mulai dari sejarah, kewenangan, struktur dan organisasi sampai dengan metode serta operasi yang dilakukannya.

A.    Sejarah
Pada tahun 1947 Pakistan membentuk dua lembaga intelijen, yaitu Intelligence Bureau (IB) dan Military Intelligence (MI). Lemahnya kinerja MI dalam pertukaran informasi intelijen antara Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara selama Perang Indo-Pakistan 1947, mendorong dibentuknya Inter-Services Intelligence (ISI) pada 1948, yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Mayor Jenderal Robert Cawthome, perwira tentara Inggris kelahiran Australia.
ISI awalnya berperan dalam pengumpulan intelijen internal, dengan pengecualian dari North-West Frontier Province dan Azad Kashmir. Kemudian didalam perkembangannya ISI mengkhususkan diri dalam pengumpulan, analisis dan penilaian intelijen eksternal, baik militer atau non-militer. Saat ISI dipimpin Syed Mohammad Ahsan, yang juga Wakil Direktur Intelijen Angkatan Laut Pakistan, ISI menambah personil, perluasan organisasi, dan pengintegrasian perumusan kebijakan.  
Pada akhir 1950-an, ketika Pakistan dipimpin oleh Ayub Khan, peran ISI dan MI semakin diperluas, termasuk di dalam melakukan pemantauan terhadap para politisi oposisi, dan mempertahankan kekuasaan militer di Pakistan. ISI sempat mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam kaitannya dengan Perang India-Pakistan pada tahun 1965, sehingga pada tahun 1966 dilakukan reorganisasi dalam tubuh ISI.
Ayub Khan juga memberikan kepercayaan kepada ISI untuk mengumpulkan intelijen politik internal di Pakistan Timur. Kemudian, selama pemberontakan nasionalis Balochdi Balochistan pada pertengahan 1970-an, ISI ditugaskan melakukan operasi pengumpulan intelijen yang sama.
ISI pernah mengalami masa krisis, pemerintahan yang didukung militer disingkirkan dan dialihkan pada Zulfiqar Ali Bhutto, sehingga ISI kehilangan kewenangannya. Perdana Menteri Ali Bhutto mengecam sikap turut campur militer, dan memanfaatkan militer maupun agen intelijen untuk melawan musuh politiknya dengan membentuk “internal security” dalam tubuh ISI.
Pasca pemilihan umum pada Maret 1977, PM Ali Bhutto diturunkan, selanjutnya diambil alih oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Zia-ul-Haq yang merebut kekuasaan pada bulan Juli 1977. ISI dikembalikan wewenangnya dan diperluas tanggung jawabnya untuk melakukan pengumpulan intelijen Pakistan tentang Partai Komunis dan berbagai partai politik seperti Partai Rakyat Pakistan(PPP).
Pada September 2001, pemimpin Pakistan Parvaiz Musharraf menunjuk Direktur Jenderal baru untuk ISI, Letnan Jenderal Ehsanul Haq (Oktober 2001-Oktober 2004), kemudian digantikan oleh Letnan Jenderal Ashfaq Parvez Kayani (Oktober 2004-Oktober 2007). Selanjutnya kepemimpinan ISI beralih kepada Letnan Jenderal Nadeem Taj (Oktober 2007-September 2008), tidak berselang lama diganti oleh Letnan Jenderal Ahmad Shuja Pasha (September 2008-18 Maret 2012). Saat ini, ISI dipimpin oleh Letnan Jenderal Zaheerul Islam.

B.    Perkembangan ISI
Markas besar ISI berada di jalan Shahrah-e-Soharwardi Islamabad (Islamabad Capital Venue), Pakistan.
ISI secara organisasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, (Director General) dan dibantu oleh tiga Deputi Direktur jendreral masing-masing yaitu : Deputy Director Generals (DDG) Politik, DDG Eksternal, DDG Umum yang ketiganya saling terpisah. Ketiga Deputi tersebut bertanggung jawab dengan lingkupnya masing-masing.
Berkaitan dengan aspek keanggotaan ISI, dalam lingkup organisasi, ditanamkan dengan kuat doktrin ajaran Islam, disiplin, persatuan, kebenaran dan kode etik.  Disamping itu, ISI bekerja berdasarkan konstitusi dan hukum. Berdasarkan konstitusi, ISI bekerja dan bertanggung jawab kepada kepala negara dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
ISI memainkan peranan penting dalam memelihara dan menegakan keamanan nasional Pakistan. Tujuan utama organisasi adalah menjaga Pakistan agar aman dan tetap dijalurnya. Peningkatan ancaman keamanan internal dan eksternal, menjadikan ISI menjadi institusi intelijen besar. Hal tersebut tentunya  tidak terlepas dari misi utamanya yang menganut filosofi intelijen agresif meliputi serangan balik, spionase, perang psikologis, subversi, sabotase aset musuh sampai dengan merusak dan kontra intelijen yang difungsikan untuk mematai-matai intelijen musuh.
Dalam kegiatan dan operasi ISI, ada beberapa metode intelijen yang digunakan dalam pengumpulan informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional Pakistan. Pengumpulan informasi dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup.
Metode pengumpulan lainnya seperti diplomasi yang merupakan cover ideal bagi anggota ISI untuk menempatkan personelnya di kantor-kantor  perwakilannya di negara sasaran, aktif di forum-forum multinasional dengan melakukan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) melalui program budaya dan lain sebagainya. ISI juga memanfaatkan media massa nasional dan internasional untuk memainkan/menjalankan kegiatan dan operasi intelijen.
ISI juga mengembangkan kerja sama dengan badan intelijen negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi intelijen, seperti dengan Badan Intelijen Cina, Badan Intelijen Amerika (CIA) dan Badan Intelijen Inggris (MI6). Selain itu, ISI juga melakukan  pengumpulan informasi melalui negara ketiga, melalui kegiatan dan operasi intelijen  seperti di Afghanistan, Nepal, Inggris, Bangladesh, Sri Lanka, Iran, Turki, dan Cina.

C. Organisasi ISI
Organisasi ISI mempunyai 8 biro/direktorat dengan tugas dan fungsi berbeda. Organisasi yang ramping ini memungkinkan terlaksananya fungsi ISI secara efektif dan efisien. Adapun 8 biro/direktorat yang dimaksud sebagai berikut:
1.    Joint Intelligence X (JIX)
JIX mengkoordinasikan semua biro lain di ISI. Semua informasi Intelijen yang dikumpulkan dari departemen lain dikirim ke JIX, kemudian diolah menjadi laporan yang disajikan untuk user.
2.    Joint Intelligence Bureau(JIB)
JIB merupakan salah satu bagian paling berpengaruh dalam melakukan kegiatan memantau dan mengumpulkan intelijen politik. Joint Intelligence Bureau memiliki tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang mengkhususkan operasi India, sub bagian kegiatan operasi lainnya, anti terorisme dan pengamanan VIP.
3.    Joint Counter Intelligence Bureau (JCIB)
JCIB bertanggung jawab melakukan operasi intelijen di luar negeri, meliputi Asia Tenggara, Afghanistan, Timur Tengah, Israel dan Rusia, serta bertanggung jawab melakukan penjejakan diplomat Pakistan dan agen diplomatik di luar negeri.
4.    Joint Intelligence North (JIN)
JIN secara khusus, bertanggung jawab untuk wilayah Jammu dan Kashmir yang menjadi wilayah sengketa dengan India dan Daerah Utara.
5.    Joint Intelligence Miscellaneous (JIM)
JIM bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan spionase, termasuk operasi intelijen di negara-negara lain.
6.    Joint Signal Intelligence Bureau (JSIB)
JSIB bertanggungjawab atas operasi intelijen sepanjang perbatasan India-Pakistan.
7.    Joint Intelligence Technical (JIT)
JIT bertanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi intelijen. Biro/direktorat ini bertugas untuk mengambil langkah-langkah terhadap serangan peperangan elektronik di Pakistan. Petugas JIT sebagian besar berasal dari kalangan insinyur dan ilmuwan berlatar belakang militer yang khusus  menangani ilmu pengetahuan, teknologi, senjata kimia dan biologis.
8.    SS Directorate
SS Directorate bertugas memonitor kegiatan kelompok teroris yang beroperasi di Pakistan. SS Directorate hampir sama dengan salah satu biro/direktorat di Central Intelligence Agency (CIA) khusus Divisi Kegiatan, dan bertanggung jawab atas tindakan politik rahasia dan operasi khusus paramiliter. (*/disarikan dari berbagai sumber)
- See more at: http://www.bin.go.id/internasional/detil/186/5/18/01/2013/mengenal-lebih-dekat-badan-intelijen-pakistan#sthash.0Z4tUUrO.dpuf

Read More

Ini Loh Simbol Film Kekecewaan Negeri Ini "Silent Zone"

produser;jalur1

Sutradara;valdi eneste

kamera;kukujae

artistik;lue and gue

musik;pinkploid

lampu;atk

pemain;sagi,vivaldi,wan,kuk

jangan meninggalkan sesuatu selain jejak,

jangan mengambil sesuatu selain gambar,

jangan memberi sesuatu selain kesan, 

jangan melirik sesuatu kalau kau tidak ingin dilirik,

Read More

Warga Diminta Menjauh dari Gunung Slamet

 

Jakarta - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta masyarakat untuk mengosongkan Gunung Slamet dalam radius 4 kilometer karena adanya peningkatan aktivitas Gunung Slamet di Jawa Tengah.

Kepala Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi (PVBMG), Badan Geologi, Kementerian ESDM, Surono, Sabtu (03/05) mengatakan, kondisi Gunung Slamet masih ada lontaran larva pijar dan abu vulkanik dengan ketinggian kurang lebih 1.000 meter.

Menurut Surono, ada kecendrungan menurun dari jumlah gempa tetapi intensitas letusan masih tetap sama. Sehingga warga tidak perlu cemas dengan suara gemuruh dan letusan, karena tidak akan membayakan masyarakat di luar radius empat kilometer dari Gunung Slamet.

Dijelaskan, Surono, karakteristik letusan Gunung Slamet tidak seperti Gunung Merapi atau Gunung Sinabung yang sangat membahayakan. "Sampai sekarang Gunung Slamet tidak awan panas, akan tetapi lontaran material yang jatuh di pinggung Gunung Slamet, karena Gunung Slamet ini lebih besar dan tinggi maka materialnya jatuh di daerahnya", ujar Surono.

Lebih lanjut Surono mengatakan, Gunung Slamet ini meliputi lima kabupaten, yakni Pemalang, Purbalingga, Banyumas, Tegal, dan Brebes. Secara geografis, kelima daerah itu terhubung langsung dengan Gunung Slamet.

Read More

50 Restoran Terbaik di Dunia

Dalam acara penghargaan World's 50 Best Restaurants (50 Restoran Terbaik di Dunia) tahun 2014 di London, banyak hidangan unik yang disajikan, seperti lumut dan balon yang bisa dimakan. Restoran Attica di Melbourne berhasil mendapat posisi di 50 terbaik.

Gelar restoran terbaik San Pellegrino kali ini diraih restoran Denmark bernama Noma, yang dimiliki oleh juru masak Rene Redzepi. Penghargaan ini seringkali dianggap Oscars atau Academy Awards-nya dunia restoran.

Redzepi terkenal sebagai inovator. Ia sering menyajikan hidangan tak lazim, seperti lumut, roti bakar bulu babi dan tartare daging sapi dengan semut.

Yang memperoleh peringkat kedua tahun ini adalah El Celler de Can Roca.

Osteria Francescana dari Itali mendapat peringkat ketiga. Nama-nama hidangan restoran ini pun unik, seperti snails under the earth (siput di bawah tanah) dan all the tongues of the world (seluruh lidah dunia).

Yang juga mendapat penghargaan adalah restoran Eleven Madison Park di New York, namun tahun ini restoran Amerika Serikat yang menghadirkan sajian terunik mungkin adalah restoran Alinea di Chicago.

Alinea menyajikan balon berisi helium yang bisa dimakan sebagai hidangan pencuci mulut. jepit yang menahannya di meja pun bisa dimakan.

Restoran Mugaritza dari Spanyol menyajikan lidah ikan kod dalam emulsi sum-sum tulang belakang.

Selain itu, disajikan juga pisang hitam dengan selai udang.

Chef terkenal Heston Blumenthal menduduki posisi ke lima, dengan sajiannya burung dara rempah dengan sayur artichokes dan ale (semacam bir). Menu pencuci mulut yang dihadirkan termasuk es krim brown bread dan cheesecake susu kambing.

Restoran Australia yang mencapai posisi 50 teratas adalah Attica. Restoran ini juga menyabet gelar restoran terbaik di Australasia.

Menurut juru masak utama Attica, Ben Shewry, yang memikat juri adalah pendekatan individu restorannya terhadap fine dining.

Para pencinta kuliner Australia telah menerima pendekatannya yang berani dalam memasak.

"Saya melihat bahwa para penyantap di Australia sangat terbuka terhadap hal baru...mereka percaya pada kami," katanya, "Ini lah yang menjadikan Australia salah satu tempat terbaik di dunia untuk menjadi seorang juru masak."

Read More

Penjara Khusus Geng Motor di Queensland

Pemerintah Negara Bagian Queensland, Australia, sejak Oktober tahun lalu membentuk penjara khusus bagi anggota geng motor yang melanggar hukum. Namun hingga pekan ini, penjara di daerah Woodford itu ternyata hanya dihuni oleh seorang tahanan.

Serikat Pekerja PNS Queensland, Together, Jumat (2/5/2014) menyatakan, penjara Woodford dibangun dengan kapasitas 52 tempat tidur dan diperuntukkan bagi anggota geng motor yang melanggar hukum.

Menurut juru bicara Together, Allison Finley-Bisset, kondisi ini memprihatinkan mengingat penjara lainnya di negara bagian itu mengalami kelebihan kapasitas.

"Terakhir kami dengar penghuninya cuma satu orang padahal pengawasan dan pemeliharaannya berjalan seperti biasa," katanya. "Ini mubasir saja".

"Seharusnya pemerintah memindahkan para tahanan dari penjara yang kepenuhan ke penjara yang kosong itu," kata Finley-Bisset.

UU Anti Geng Motor di Queensland mencakup aturan yang memberi kewenangan lebih besar bagi pihak berwajib, pembentukan penjara khusus, keharusan menjalani hukuman selam 15 tahun tanpa bebas bersyarat.

Selain itu, terpidana juga diharuskan menjalani tes narkoba dan sewaktu-waktu siap digeledah di tahanan. Penjara khusus ini tidak membolehkan adanya TV dan gym, penggunaan telepon yang dipantau, surat-surat diperiksa, jam kunjungan maksimal satu jam seminggu.

UU ini juga menyatakan anggota geng motor dari negara bagian lainnya akan ditempatkan di Penjara Woodford. Anggota geng motor juga dilarang memiliki dan menjalankan toko-toko tattoo, serta motor mereka akan dihancurkan jika terbukti melanggar hukum.

Read More

Jaksa KPK Lemah Tidak Mampu Menunjukan Niat Korupsi Terdakwa Budi Mulya "Bailout" Century

Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal membuktikan adanya niat korupsi dalam pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century. Sebab, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dengan agenda mendengarkan saksi mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI), jaksa hanya fokus pada evaluasi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Berbagai pertanyaan tentu kurang tepat bila hendak menilai atau mengevaluasi keputusan KKSK untuk mem-bailout Bank Century. Forum persidangan pidana tidak seharusnya ditujukan untuk mengevaluasi keputusan yang diambil sekalipun keputusan itu dianggap salah dan mengakibatkan kerugian negara," kata Hikmahanto, di Jakarta, Jumat (2/5).

Menurutnya, pertanyaan jaksa yang ditujukan kepada saksi SMI selaku Ketua KSSK sewaktu bailout dikucurkan, hanya bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut bukan untuk menggali adanya unsur korupsi di balik bailout Century.

"Dalam persidangan pidana yang seharusnya dicari dan diungkap adalah perilaku koruptif dalam pengambilan keputusan. Perilaku koruptif ini yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor," ujarnya.

Hikmahanto berpandangan, keputusan KSSK menyelamatkan Century kendati dianggap merugikan keuangan negara tidak relevan jika jaksa KPK tidak mampu menunjukkan niat korupsi terdakwa yakni, Budi Mulya.

"Kalau keputusan dianggap salah dan mengakibatkan kerugian negara tapi tidak ada perilaku koruptifnya maka pengambil keputusan tidak seharusnya diseret ke ranah pidana," ujarnya.

Dengan demikian, menjadi penting jika forum persidangan yang menghadirkan saksi kunci dioptimalkan untuk membuktikan sangkaan yang dibebankan kepada terdakwa.

"Keputusan yang salah, bahkan benar sekalipun, bila ada perilaku koruptif yang dilakukan oleh pengambil keputusan maka pengambil keputusan bisa didakwa dengan UU Tipikor," jelasnya.

Read More

Jokowi kunjungi tokoh NU

 

Jakarta - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) akan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah. Dia akan berkeliling Yogyakarta hingga Jawa Timur.

Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, silaturahmi akan dilakukan pada hari ini, Sabtu (3/5), dan besok, Minggu (4/5).

"Pada hari libur kerja sabtu dan minggu besok, Jokowi akan melaksanakan kegiatan silaturahmi ke tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah di Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah,", Sabtu (3/5).

Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi dan penguatan hubungan Jokowi dengan tokoh-tokoh Islam di berbagai pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu Jokowi juga akan berziarah ke makam para tokoh-tokoh bangsa.

"Antara lain ziarah ke makam Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kunjungan silaturahmi Jokowi tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ajaran Trisakti Bung Karno yang ke tiga, yakni membangun kepribadian bangsa yang berkebudayaan Indonesia," ungkap Ahmad.

"Tradisi silaturahmi kepada sesama tokoh bangsa dan ziarah ke makam tokoh-tokoh bangsa adalah bagian dari tradisi yang hidup dalam budaya bangsa Indonesia," tambahnya.

Ahmad mengungkapkan, Jokowi memiliki komitmen untuk menjaga tradisi dan budaya bangsa yang diwariskan para leluhur bangsa. Cara tersebut dipandang efektif.

"Untuk melindungi budaya bangsa dari gempuran nilai-nilai asing yang dapat menggerus kepribadian bangsa," tutupnya.

Read More

Peta Tim Gabungan PDIP-NasDem untuk Pemenangan Jokowi

Jakarta - Tim pemenangan Jokowi untuk Presiden 2014 telah dibentuk. Ini struktur sementara tim pemenangan tersebut.

"Kami menyatakan tim pemenangan pilpres dimulai secara resmi. Sementara ini Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Sekjen NasDem Rio Patrice Capella yang pimpin presidium tim pemenangan," ujar Ketua Umum NasDem Surya Paloh di kantor DPP NasDem, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2014).

Kedua orang tersebut akan langsung bertanggungjawab kepada Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri. Sementara itu, Jokowi meminta seluruh tim agar langsung tancap gas untuk bekerja untuk membagikan informasi terkait pencapresannya.

"Waktu kita sempit sekali. Ini sudah tidak ada rapat lagi, besok kita langsung masuk aksi kerja," ujar Jokowi.

Bahkan Jokowi menginginkan adanya kampanye pilpres untuk dirinya dilakukan seefektif dan sesering mungkin kepada masyarakat lewat berbagai media.

"Termasuk serangan 'udara', 'darat', dan di 'laut' diperlukan. Saya kira muaranya menyiapkan isu isu informasi untuk menaikkan citra kandididat mengurangi isu isu negatif," ucapnya.

"Jangan nunggu lagi kalau bisa sore ini serangan udara sudah bisa dimulai," kata Jokowi.

Read More

Bakal Cawapres Untuk Jokowi

Jakarta-Memilih cawapres yang berlatar belakang militer untuk disandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi), tampaknya merupakan sebuah isu sensitif dan krusial bagi PDI-Perjuangan.

Inilah antara lain yang menjadi salah satu alasan mengapa nama Ryamizard Ryacudu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengemuka belakangan ini. Tapi selain Ryamizard, juga muncul nama Letjen Purn Luhut Binsar Panjaitan, mantan Dubes RI di Singapura dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Tidak sulit menebak apa yang melatar belakangi cara berpikir PDIP sehingga merasa perlu mencari sosok berlatar belakang militer, pendamping Joko Widodo.

Selain pameo tua menyebut militer masih merupakan faktor penentu dalam percaturan politik di Indonesia, menghadapi capres Gerindra, Prabowo Subianto, mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus, PDIP harus punya 'taji' yang kuat dan tajam. Sosok Ryamizard maupun Luhut Panjaitan diyakini bisa mengimbangi Prabowo Subianto, pendiri Partai Gerindra.

Keyakinan tersebut didasarkan pada latar belakang ataupun karakter yang dimiliki oleh ketiga figur. Ryamizard selain mantan KSAD, ayah mertuanya Try Sutrisno merupakan bekas Wakil Presiden dan Panglima ABRI. Keterkaitan Try Sutrisno yang juga pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto, termasuk elemen kuat bagi Ryamizard sebagai menantu.

Bicara soal ketegasan dan keberanian, Ryamizard yang juga pernah menjadi Pangkostrad, memiliki sikap yang tak bisa dikatakan kalah pamor dengan Prabowo.

Tak beda banyak dengan Luhut Panjaitan. Luhut yang lebih senior dari Prabowo di Kopassus, diyakini tak akan merasa kecil nyalinya bila berhadap-hadapan dengan Prabowo. Bahkan dalam masa perang urat syaraf' menjelang Pemilu Legislatif 2014, Luhut secara blak-blakan memancing atau menyindir Prabowo.

"Masa negara yang begini besar harus dipimpin orang yang bermasalah," ujar Luhut yang juga salah seorang fungsionaris DPP Partai Golkar menyindir Prabowo. Pendiri Gerindra ini pun, tak bereaksi reaktif. Sama seperti menghadapi tudingan Wiranto, mantan Pangab bahwa Prabowo dipecat dari kesatuan TNI karena keterlibatannya dalam kasus penculikan aktifis.

Tapi kalau PDIP, khususnya Megawati Soekarnoputri, mau menoleh ke sejarah perjalanan partainya, sepatutnya bukan hanya dua jenderal purnawirawan itu yang dipertimbangkan.

Megawati perlu juga melihat potensi dua jenderal lebih senior, AM Hendropriyono atau Agum Gumelar. Sebab, Ryamizard dan Luhut Panjaitan, belum punya rekam jejak yang secara terang-terangan membela PDIP apalagi Megawati.

Sementara itu, Hendro dan Agum Gumelar, selain lebih senior dari Prabowo Subianto, mereka juga tercatat sebagai elite militer yang berjasa dalam karir politik Megawati Soekarnoputri.

Tak perlu diuraikan secara panjang lebar apa peranan Hendropriyono dan Agum Gumelar di era 1990-an, saat Megawati baru berstatus anggota DPR-RI. Sebab, pihak yang paling tahu jasa kedua tokoh ini, justru Megawati Soekarnoputri sendiri.

Yang pasti, tanpa peran patriotik dari Hendropriyono dan Agum Gumelar, perjalanan politik Megawati Soekarnoputri tidak akan pernah berujung sampai ke Istana, Merdeka Utara di 2001. Megawati mungkin hanya bernasib seperti semua saudara-saudaranya dari trah Soekarno : Rachmawati, Sukmawati, Guntur dan Guruh.

Hendro dan Agum menjadi faktor penting dalam kehidupan politik Megawati, sebab sebagai jenderal di era Orde Baru mereka membela politisi yang dimusuhi Orde Baru. Pembelaan Hendro dan Agum tergolong sangat berani. Keduanya secara terbuka memproteksi putri almarhum Bung Karno tersebut.

Salah satu rekaman peristiwa dari pembelaan mereka soal apa yang disebut pertemuan atau Kongres Kemang. Pertemuan Megawati dengan sejumlah kader PDI di Jakarta Selatan dalam rangka konsolidasi di awal 1990-an itu, hanya mungkin terselenggara karena jaminan Hendropriyono. Saat itu Hendro menjabat Panglima Kodam V/Jakarta.

Padahal di era itu Hendropriyono dikenal sebagai tentara loyalis Soeharto. Berduet dengan Hendropriyono, Agum yang saat itu menjadi salah seorang pejabat teras di BIA (Badan Intelejens ABRI), juga merupakan perpanjangan tangan dari 'agen rahasia' Orde Baru yang sudah punya BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Nasional).

Tanpa proteksi Hendropriyono dan Agum Gumelar, Megawati sangat mungkin dicederai oleh agen-agen tertentu yang tidak menghendaki Megawati muncul sebagai pemimpin politik alternatif di era Orde Baru.

Sebelum "Pertemuan Kemang", Megawati sebetulnya akan melakukan konsolidasi di salah satu villa di Puncak, Bogor , Jawa Barat. Tapi atas saran Hendro dan Agum, pertemuan dipindahkan ke Kemang, Jakarta.

Jasa kedua petinggi militer senior itu, baru dibalas Megawati saat menjabat sebagai Presiden RI periode 2001-2004. Hendropriyono selaku Kepala BIN (Badan Intelejen Negara) dan Agum Gumelar sebagai Menteri Perhubungan.

Kini keduanya sudah lebih banyak aktif di belakang layar. Namun peranan dan pengaruh keduanya terutama di kalangan jenderal senior, masih dirasakan cukup kuat. Hendro misalnya sempat bersuara miring terhadap Presiden SBY, manakala SBY mempersoalkan penyadapan oleh intel-intel Australia. "Penyadapan itu biasa. Kami (BIN) juga melakukan hal yang sama,” ujar Hendro kepada Sydney Morning Herald, media Australia yang cukup berpengaruh.

Hampir sama dengan Hendro, Agum Gumelar sebagai Ketua Umum Pepabri, satu-satunya jenderal senior yang berani menyerang Prabowo. "Dia tidak pantas menjadi calon presiden," kata Agum blak-blakan tentang Prabowo sekalipun mengakui Prabowo memiliki ide dan gagasan brilian.

Hendro saat ini menjadi salah seorang komisaris di grup perusahaan milik Chaerul Tanjung (Trans TV, Trans 7 dan Bank Mega serta Carrefour). Sementara Agum Gumelar lebih banyak aktif di kegiatan sosial. Ia misalnya menjadi salah seorang mediator dalam konflik kepengurusan PSSI. Isteri Agum, Linda Gumelar, menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Indonesia Bersatu periode II.

Posisi terakhir yang mereka duduki saat ini, tetap menunjukkan, Hendro dan Agum punya portofolio yang masih cukup kuat. Dan "aset" ini tentu saja akan menjadi bahan kalkulasi Prabowo Subianto ataupun jenderal-jenderal senior lainnya yang berkiprah di Pemilu 2014.

Read More

AS Ancam Sanksi Negara Nakal

Washington  – Anggota Kongres AS mendesak Presiden Barack Obama menghukum Thailand dan negara-negara di Asia Tenggara lain yang tidak benar-benar mencegah penyelundupan orang Muslim Rohingya.

Republikan Chris Smith mendesak pemerintah menurunkan status Thailand dan Malaysia, kecuali pemerintah dua negara bertetangga itu menunjukkan kemajuan melindungi para pengungsi Rohingya.

Thailand dan Malaysia menjadi tempat transit orang Rohingya yang kabur dari Myanmar, ujar Chris Smith dalam dengar pendapat menanggapi laporan Trafficking in Person (TIP) Gedung Putih di DPR AS, Selasa kemarin (29/4/2014).

“Menurut laporan yang ditulis Reuters, pemerintah Thailand menjual orang Rohingya kepada para penyelundup, sampai kerabat mereka menebusnya,” ujar Smith seperti dikutip koran Thailand, The Nation. Mereka yang tak menebus keluarganya, ternyata dijual sebagai budak seks atau bekerja rodi. Banyak di antara mereka yang tewas karena dilecehkan atau karena penyakit, kata Smith lagi.

Pemerintah Thailand hanya sedikit mencegah situasi ini, kata Smith, dan kebanyakan para migran Rohingya selalu dikirim ke Malaysia dan dipekerjakan seperti budak.

Myanmar terkenal sebagai sumber masalah pengungsi, terutama terkait kebijakan pemerintahnya yang kerap menghukum dan melakukan kekerasan demi mengusir orang Rohingya secara paksa keluar dari negara itu.

Dalam laporan itu, dikategorikan tiga lapis tingkatan penyelundupan manusia. “Lapis 1”, adalah negara-negara memenuhi standar anti-penyelundupan manusia. “Lapis 2”, negara-negara yang masih ada penyelundupan manusia namun berupaya menghapuskannya secara signifikan. “Lapis 3” negara-negara yang tak memenuhi standar dan tak melakukan upaya signifikan mencegah penyelundupan manusia.Negara-negara “Lapis 3” terbuka terkena sanksi pemerintah AS.

Undang-undang di AS memasukkan daftar negara-negara yang diteropong terkait penyelundupan manusia. Negara-negara yang masuk dalam kategori “Lapis 2” yang selama dua tahun berturut-turut tetap pada lapis itu akan diturunkan statusnya menjadi “Lapis 3”, kecuali mereka mendapat pengampunan dari presiden AS yang berlaku selama dua tahun.

Menurut AS, Thailand masuk daftar “Lapis 2” dan terancam masuk daftar “Lapis 3” jika tak benar-benar berupaya memerangi penyelundupan manusia Rohingya.

Read More

Prabowo Tolak Adanya Outsourcing

 

JAKARTA - Calon Presiden Partai Gerinda, Prabowo Subianto mengaku bahwa dirinya satu-satunya calon presiden yang berani menolak sistem kerja outsourcing. Hal tersebut telah dilakukan Prabowo sejak lima tahun lalu.

"Lima tahun yang lalu, saya satu-satunya pimpinan partai politik yang berani tanda tangan untuk menentang outsourcing di Indonesia ini," kata Prabowo dalam orasinya saat mengahadiri peringatan hari Buruh Sedunia (May Day) di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2014).

Prabowo menambahkan, bahwa dirinya akan mengagendakan kembali dengan para pimpinan buruh, untuk membahas terkait persoalan buruh.

"Insya Allah beberapa hari ini dengan tokoh-tokoh kalian, kita akan duduk bersama, dan rampungkan deklarasi komitmen politik, untuk perjuangkan kepentingan buruh, petani, nelayan kecil, dan orang diperbaiki hidup dan kesejahteraannya," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, kekayaan di Indonesia diangkut habis-habisan oleh negara lain, hal inilah yang menjadi sederet penderitaan buruh, oleh karenanya, bahwa buruh tidak boleh menderita di negaranya sendiri, 

"Dengan dukungan gerakan buruh, guru-guru honorer bisa mendapat penghasilan layak. Tidak boleh 50 ribu, 100 ribu dan sebagainya. Saya nyatakan disini, dihadapan 100 ribu lebih buruh di GBK ini, kita tidak boleh mengizinkan kekayaan Indonesia di curi, dan kita tidak akan mengizinkan koruptor-koruptor itu melanglangbuana, gentayangan, kita akan kejar mereka sampai ujung dunia," tandasnya.

Read More

Kapolri: Kalau Masih Punya Ajudan Mending Tak Jadi Kapolres

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Sutarman melarang pejabat setingkat kepala Polres  untuk menggunakan ajudan. Dia menyatakan, fasilitas ajudan hanya diperuntukkan untuk kepala Polda ke atas. Hal itu dilakukan agar semakin banyak prajurit yang bisa ditugaskan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

"Bahwa hanya Kapolda ke atas yang boleh. Sehingga (surat edaran wakil Kapolri) itu mengingatkan kembali," kata Sutarman di Mabes Polri, Jumat (2/5).

Dia menjelaskan, pelarangan pengunakan ajudan bagi kepala Polres sebenarnya telah lama diatur berdasarkan keputusan kepala Polri. Karena itu, instruksi Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti, sekarang hanya untuk menegaskan kembali aturan itu.

Hanya saja, ia menekankan, tidak ada sanksi yang diberikan kepada kepala Polres, yang tetap memanfaatkan fasilitas itu. "Kalau masih punya ajudan, mending tidak usah jadi kapolres saja," katanya Sutarman sembari tertawa.

Pada akhir bulan lalu, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengeluarkan surat larangan penugasan ajudan untuk para kapolres dan direktur di Polda dan jajaran di bawahnya. Hanya saja, Kapolres boleh mengunakan jasa sopir atau sekretaris pribadi, yang diambil dari PNS di lingkungan institusi setempat.

Read More

Persaingan Kerja di 2015 Akan Lebih Ketat

 

JAKARTA - Persaingan mencari pekerjaan di Tahun 2015 bakal lebih ketat dari persaingan saat ini. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan adanya kesepatakan negara-negara ASEAN memasuki AEC 2015 otomatis akan berdampak pada persaingan mencari kerja.

Ia mengingatkan agar para lulusan perguruan tinggi harus mampun mengikuti teknologi yang berkembang pesat dan memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang dibutuhkan dunia kerja dan industri. Untuk menghasilkan tenaga kerja terampil dan profesional, kata dia, diperlukan sistem atau mekanisme agar  dunia pendidikan dan dunia kerja mampu memperkuat aspek kelembagaan.

“Perguruan tinggi diharapkan jangan hanya mampu memberikan tanda kelulusan bagi para mahasiswanya," ujar Muhaimin, Jumat (2/5).

Selain itu keduanya juga perlu meningkatkan kualitas pelatihan keteranpilan dan kompetensi kerja serta meningkatkan koordinasi antar lembaga penanggungjawab kebijakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja (diklat).

Muhaimin mengatakan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini, masih dihantui isu  rendahnya kualitas angkatan kerja yang didominasi lulusan sekolah dasar. Tak hanya itu, Indonesia juga masih memiliki angka pengangguran tinggi lantaran tidak seimbangnya persediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga  kerja serta terbatasnya arus investasi yang mampu memperbesar kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja.

Read More

Lima Pertanyaan Megawati untuk SBY

Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara Panda Nababan menuturkan rasa penasaran Megawati Soekarnoputri terhadap Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Panda, terdapat lima pertanyaan dari Megawati yang hingga kini tak dijawab langsung SBY.

Menurut Panda, yang kala itu menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Megawati memintanya menuliskan lima pertanyaan untuk SBY. Peristiwa di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar itu disaksikan almarhum Taufiq Kiemas, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung. "Kamu kan orang Medan, kamu berani bicara blakblakan. Kamu juga wartawan," ujar Panda menirukan Megawati Kamis, 1 Mei 2014.

Pertemuan di Teuku Umar itu, ujar Panda, untuk menanggapi keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin bertemu presiden kelima itu. Panda mengatakan SBY sempat dua kali mengirim utusan ke kediaman Megawati untuk menyampaikan maksud SBY. Dua orang itu, katanya, Wakil Presiden Boediono yang datang pada Januari 2006 dan sebulan kemudian Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

1. SBY Diangkat Megawati
Megawati meminta konfirmasi ihwal ucapan SBY, "Selama ini saya di comberan, kemudian dijadikan orang, di-wongke sama Ibu Megawati." Menurut Panda, dia sempat menanyakan hal ini kepada SBY. Namun, ujarnya, SBY meminta untuk melewatkan pertanyaan itu terlebih dahulu. "Pertanyaan kedua apa, biar saya dengar dulu," kata Panda menirukan SBY.

2. SBY Mulai Berpolitik
Mega mempertanyakan apakah ada kegiatan politik di kantor Menteri Koordinator Politik dan Kemanan yang saat itu ditempati SBY? Panda menegaskan lagi pertanyaan itu ke SBY karena Megawati sudah mendapatkan laporan dari intelijen mengenai kegiatan-kegiatan politik SBY di kantor Kemenkopolkam. Menurut Panda, SBY menepis pernah berpolitik di kantornya.

3. SBY Tidak Mau Bertarung Menjadi Presiden
Megawati menanyakan soal pernyataan SBY yang tak akan maju pada pemilihan presiden 2004. Dalam sidang kabinet pada Januari 2004, Megawati bertanya ke semua anggota kabinetnya ihwal siapa yang akan maju sebagai calon presiden. Kala itu wakil presiden Hamzah Haz menyampaikan menunggu rapat partai. Hal yang sama juga disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet Yusril Ihza Mahendra. Adapun SBY, ujar Panda, mengatakan tidak akan bertarung di pemilihan presiden.

4. Megawati Menolak SBY Mencalonkan Diri
Megawati meminta konfirmasi SBY yang mengatakan pencalonannya sebagai presiden pada 2004 ditolak presiden. Penolakan itu, kata Panda, terjadi ketika SBY menemui Megawati di ruang kerjanya. "Menurut Mega, SBY tidak pernah ngomong seperti itu," ujar Panda. Namun, beredar luas di kalangan teman-teman SBY, Mega menolak permintaan itu.

5. SBY Merasa Dizalimi
Megawati penasaran benarkah SBY merasa dikucilkan dan dizalimi? Megawati juga ingin mengetahui kapan dan pada kesempatan apa SBY merasa dikucilkan. Ketika dikonfirmasikan ke SBY, ucap Panda, SBY menjawab, "Wah, saya tidak sangka ada pertanyaan ini." Namun, ucap Panda, SBY tak pernah berbicara lebih banyak.

Read More

Sri Mulyani dipaksa harus membahas nasib Bank Century

Jakarta - Mantan Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Sri Mulyani, mengaku menyesal mengambil keputusan menyelamatkan Bank Century. Sebab, waktu yang diberikan sangat mepet buat membahas dan mengambil sikap atas Bank Century dalam rapat Komite Stabilisasi Sistem Keuangan pada 20 sampai 21 November 2008.

Menurut Sri, rapat itu dilakukan dengan cara konferensi jarak jauh (teleconference) karena saat itu dia sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Dia mengaku cuma disodorkan data ihwal Bank Century melalui faksimili. Dalam rapat selama 4,5 jam itu, dia dipaksa harus membahas nasib Bank Century.

"Saya kan cuma diberi waktu 4,5 jam. Makanya saya berpikir kalau saja ada waktu lebih banyak dan pertimbangan lebih banyak, mungkin keputusannya lebih baik," kata Sri saat bersaksi dalam sidang Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5).

Dalam rapat itu, Sri mengaku sudah meminta tambahan waktu buat membahas soal Bank Century. Tetapi, lanjut dia, BI mengatakan tidak bisa lagi memberi tambahan waktu dan terus memberikan FPJP. Mereka juga menyatakan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena jika dibiarkan modal Bank Century akan habis buat membayar utang.

"Tapi saat itu juga diputuskan penetapan bank gagal berdampak sistemik. Situasinya sangat genting dan saya selalu dipacu membuat kebijakan yang cepat," ujar Sri.

Read More