Proyek Kurikulum Membebankan Sekolah

 

Jalur - Tidak aneh apa yang ditelurkan pemerintah didalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, terlebih kurikulum yang hampir setiap pergantian kepemerintahan dilakukan perubahan, walaupun pergantian kurikulum yang sebelumnya belum mencapai konteks sedemikian berhasil dalam membina anak anak bangsa.

Baru kemarin Menteri Pendidikan, Anis Baswedan menyatakan akan menghentikan Kurikulum 2013, dan digantikan KTSP tahun 2006, hal ini malah membuat kejut semua aktifitas sekolah dalam menjalankan pembelajaran. Terlebih metode pengajaan yang silih berganti berubah.

Mari kita tengok saat pemerintahan SBY yang saat itu dijabat menteri pendidikan M. Nuh bahwa menyatakan kurikulum yang di buat Tahun 2006 yaitu KTSP memiliki kekurangan dan kesempurnaan, beliau juga menyampaikan kalau Kurikulum 2013 lebih baik dengan KTSP.

Jadi perbedaan pemikiran para profesional pendidikan sampai saat ini masih dalam wacana bagaimana memberikan suatu kontens kurikulum yang benar benar baik menjadi acuan pembelajaran siswa pada umumnya, masing masing memiliki argumen yang kuat dimana profesor mengedepankan indikator indikator sebagai variabel dalam menciptakan metode pembelajaran agar dapat mudah dipahami siswa, tetapi satu sisi pihak sekolah masih belum memiliki standar kompetensi selayaknya dan sepatutnya memahami apa yang direkayasa para penentu kebijakan yaitu pemeritah.

Hal ini dalam penentuan penilaian seluruhnya mengalami perubahan dari pembuatan RPP, Silabus, Peta kelas dan Supervisi semua berubah. Apalagi dengan adanya sertifikasi yang dituntut oleh guru untuk memiliki kompetensi; Manajerial, Pedagogik, Profesional, Individual, Sosial menjadi tolak ukur dalam membina siswa

sampai kapan kurikulum di Indonesia menjadi matang???...

Read More

Susunan Pengurus Golkar Tandingan

Jalur - Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Jakarta Agung Laksono mengumumkan susunan pengurus Partai Golkar periode 2014-2019.

"Perubahan nama dari formatur dan sidang-sidang komisi, sehingga dihasilkan kepemimpinan yang sesuai harapan partai dan harapan masyarakat," kata Agung Laksono di lokasi Munas IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Senin (8/12/2014).

Dia mengatakan susunan pengurus tersebut mempertimbangkan sisi kemampuan, totalitas dan kapabilitas kader. Hal itu, menurut dia di masa depan terdapat tantangan yang harus diperjuangkan salah satunya pertarungan di ranah hukum dengan kepengurusan Golkar versi Munas Bali.

"Munas Jakarta dibekali dengan landasan hukum dan dukungan dari daerah-daerah," ujarnya.

Berikut susunan pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta.

Ketua Umum: HR Agung Laksono
Wakil Ketua Umum: Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Yorrys Th. Raweyai
Ketua-ketua
1. Bidang Organisasi: Ibnu Munzir
2. Bidang Kaderisasi: Agun Gunanjar Sudarsa
3. Bidang Pemenangan Pemilu: Gusti Iskandar Sukma Alamsyah
4. Bidang Hukum dan HAM: Lawrence TP. Siburian
5. Bidang Pertahanan dan Kemanan: Djasri Marin
6. Bidang Ekonomi dan Keuangan: Melchias M. Mekeng
7. Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini: Leo Nababan
8.Bidang Hubungan Luar Negeri: J. Dwi Hartanto
9. Bidang Pemberdayaan Perempuan: Binyy Bukhori
10. Bidang Pemberdayaan Pedesaan: Pascalis Kossay
11. Bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi: Hamzah Sangaji
12. Bidang Pendidikan dan Cendikiawan: H. Indra Muchlis Adnan
13. Bidang Kerohanian: Ace Hasan Syadziliy
14. Bidang Infrastruktur dan Kemaritiman: Ali Wongso Sinaga
15. Bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata: Mathilda Inkiriwang
16. Bidang Energi dan Sumber Daya Alam: Bejo Rudiantoro
17. Bidang Kesehatan: Toni Apriliani
18. Bidang Tani dan Nelayan: Budi Asmara
19. Bidang Pengkajian dan Litbang: Indra J Piliang
20. Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi: Yan Hiksas
21. Bidang Lingkungan Hidup dan Kependudukan: Hasanudin Mochdar
20. Bidang Pemuda dan Olahraga: Melky Lakalena
Sekretaris Jenderal: Zainuddin Amali
Wasekjen: Lamhot Sinaga, Sabil Rahman, Erwin Ricardo, Edwin S Jamaludin, Mukhtarudin, Agus Hitopa Sukma, Syukur Sarto, Vasco Ruseimy, Purnama Sitompul, Rusdwi Hartono, Ganjar Razuni, Andi Budi Sulistianto, Samsul Hidayat, Oheo Sinapoy, Andi Sinulingga, Budi Setyawan, Helmi Djen, Roos Dwi Hartono, Max Tehusalawane
Bendahara Umum: Sari Yuliati
Wakil Bendahara Umum: Wahyu Sofiadi, Awal M. Hatma, Agustina Suharmoko, Nova Christalia, Jhonsar L Toruan, Rene Manembu, Iskandar Samuel, Romanus Ndau, H. Achmad Goesra, Bimo Trihasmoro Johanes, Syamsu Rahman, Ilham Akbar Kiemas, Johanes Nurwono, Yadi Kusumayadi, Aminuddin, Paul Hutajulu, Slamet Anom Susilo.

Read More

Jateng Normalisasi Standarisasi Lebar Jalan

 

Jalur - Patut di contoh untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pandangan dan realisasi penggunaan jalan umum melalui pembangunan infrastruktur.

Rencana program pembangunan Pemprov Jateng pada lima tahun ke depan ditekankan untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan antarprovinsi, jalur aksesibilitas jalan dari Pantura-Pansela, mendukung pengembangan kawasan pariwisata, penanganan khusus daerah dengan struktur tanah labil yang berpotensi rawan longsor, serta pengembangan perekonomian wilayah.

"Beberapa kegiatan yang direncanakan antara lain, penyelesaian standarisasi lebar jalan provinsi menjadi minimal enam meter, menambah panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor standar bina marga, mendorong penyelesaian jalur lintas selatan, dan merencanakan perlintasan sebidang dengan rel kereta api dengan 'fly over',".

Apabila hal ini terwujud, perhatian utama pemprov setempat adalah menaikkan "travel time" dan menurunkan waktu tempuh antara beberapa kawasan di Kawasan Perhatian Investasi, Kawasan Strategis Nasional, jalur ke pelabuhan.

"Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. penyelesaian pelebaran akses ke luar jalan tol Pejagan dengan penataan dan pengerasan bahu jalan, 
2. membangun beberapa jalan lingkar, dan radial untuk melengkapi jaringan jalan di wilayah perkotaan seperti lingkar luar Semarang, lingkar Brebes-Tegal, lingkar utara Pekalongan, 
3. penyelesaian 'fly over' Palur Surakarta, 
4. penyelesaian 'underpass' Jatingaleh Semarang, 
5. penyelesaian pembangunan jaringan jalan lintas selatan, 
6. serta pelebaran jalur lintas tengah,".

Read More

Ketar Ketir Para Pengusaha Terkait Kenaikan Pajak

 

Jalur - Rencana pemerintah dalam menaikkan nilai pajak khusus, membuat para pengusaha harus meminta kepada pemerintah untuk tidak menaikkan nilai pajak tersebut. Dikarenakan kenaikan pajak ini akan memberatkan pengusaha, terlebih lagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Ketakutan para pengusaha bila ini dinaikkan akan ada upaya penambahan jenis pajak baru terhadap dunia usaha, membuat rasio pajak menjadi lebih tinggi.

Belum lama para pengusaha mendukung adanya pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diperuntukan untuk sektor produkstif, dengan catatan guna untuk membiayai sektor sektor yang dibutuhkan masyarakat.

Melihat hal tersebut besar kemungkinan tingkat jumlah pendapatan yang dihasilkan para pengusaha menjadi tingggi. Tetapi mengapa para pengusaha menolak dan meminta pemerintah untuk membatalkan tarif kenaikan pajak tersebut?...

Dengan menaikkan tarif pajak dimungkinkan pemerintah, memiliki pandangan dan perbandingan secara imbang dan tidak merugikan antara pengguna jasa dan pengusaha memiliki tingkat rasio yang sama. Sehingga tidak ada satu sama lain yang dikaitkan dan dirugikan.

Read More

Rencana Menaikkan Gaji PNS Akan Memberikan Dampak Negatif

Jalur - Cara Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pegawainya, dengan menaikkan gaji bagi para PNS terhitung mulai tahun 2015 pasti akan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Diketahui besaran nilai gaji yang diberikan sebesar 12 Juta/bulan, belum lagi dengan adanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Hal ini akan memberatkan upaya APBN dan APBD untuk meminimalisir penghematan anggaran yang dikeluarkan.

Meskipun kenaikan gaji akan dinaikkan, namun kinerja PNS baik dari segi fungsional atau non fungsional sampai saat ini tidak memberikan dampak positif dalam memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat.

Terlebih lagi masih maraknya suap menyuap walaupun tampak tertutup tetapi tetap masih ada.

Rencana yang akan dilakukan Pemprov DKI nantinya akan memberikan dampak negatif dan menimbulkan polemik bagi warga masyarakat yang tidak bekerja sebagai PNS. Apabila hal ini tetap akan dilaksanakan kesenjangan sosial akan berdampak negatif.

Read More

Indonesia: Siap Tenggelamkan Kapal Asing

Jalur - Sudah benar apa yang akan dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam menangani sumberdaya alam khususnya area kelautan. Guna menjaga kemaritiman Indonesia, mengamankan isi kekayaan alam Indonesia.

Pemerintahan Joko Widodo melalui "Kabinet Kerja" akan membuktikan ancamannya untuk menenggelamkan kapal asing yang berusaha mencuri ikan di perairan Indonesia.

Mulai bulan Desember 2014,  Pemerintah Indonesia akan segera menenggelamkan kapal asing pencuri ikan yang telah tertangkap.

Ide penenggelaman kapal ini menurut, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa upaya penenggelaman ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi kapal asing pencuri ikan di Indonesia.

Pastinya "mulai tanggal 14 atau 15 sudah akan ditenggelamkan," kata Susi, Kamis (4/12).

Untuk itu mari kita mendukung aksi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Read More

Hasil Munas DPP Golkar 2014-2019

 Jalur - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengumumkan 118 struktur pengurus harian Partai Golkar periode 2014-2019 pada Musyawarah Nasional Partai Golkar ke IX di Bali, Kamis, 4 Desember 2014.

Pada susunan pengurus di periode ini, masih terdapat wajah lama yang sebelumnya juga menjadi pengurus harian ditambah beberapa wajah baru. Namun ada satu bidang yang baru dibentuk ARB di periode ini, yakni bidang kajian legislasi dan ideologi.

Berikut susunan pengurus Partai Golkar periode 2014-2019.

Ketua Dewan Pertimbangan: Akbar Tandjung

Ketua Umum: Aburizal Bakrie

Wakil Ketua Umum: Nurdin Halid, Theo l Sambuaga, Setya Novanto, Syarief Tjijip Soetardjo, Fadel Muhammad, Siti Hediati, Ahmad Noor Supit, Ade Komaruddin, Aziz Syamsuddin.

Ketua Harian: MS Hidayat

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Freddy Latumahina
Ketua Bidang Kaderisasi: Gandung Pardiman
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Barat: Ahmad Dolly Kurnia
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 1: Indra Bambang Utoyo
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 2: Edy Kuntadi
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur: Ahmad Hidayat Mus
Ketua Bidang Kajian Kebijakan Strategis: Rizal Mallarangeng
Ketua Bidang Pemuda dan Olah Raga: Daniel Muttaqien
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Ula Rahmawati
Ketua Bidang Tani dan Nelayan: Firman Subagyo
Ketua Bidang Maritim: Muhiddin M Said
Ketua Bidang Ketenagakerjaan: Robert Joppy Kardinal
Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan: Syamsul Bahri
Ketua Bidang Hukum dan HAM: Edison Hutaubun
Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Media: Tantowi Yahya
Ketua Bidang Kerohaniawan: Ali Yahya
Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Nurul Arifin
Ketua Bidang Ekonomi dan Ekonomi Kreatif: Dodi Alex Noerdin
Ketua Bidang Koperasi dan UKM: Wisnu Suhardono
Ketua Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal: Taufan Rotorasiko
Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat: Harbian Salahuddin
Ketua Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional: Iris Indira Mukti
Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup: Rully Chairul Azwar
Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan: George Toisutta
Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Legislasi: Pontjo Sutowo
Ketua Bidang Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Syahrul Yasin Limpo
Ketua Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik: Rambe Kamarulzaman
Ketua Bidang Industri dan Perdagangan: Airlangga Hartarto
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Rumkono
Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam: Bambang Yoga Sugomo
Ketua Bidang Kerjasama dengan Ormas: Darul Siska Said
Ketua Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif: Fuad Hasan Masyhur
Ketua Bidang Iptek dan Pendidikan Tinggi: Kahar Muzakkir
Ketua Bidang Infrastruktur dan Transportasi: Suharsoyo
Ketua Bidang Otonomi Khusus: Klemen Tinal
Ketua Bidang Kerawanan Sosial: Deding Ishak

Sekretaris Jenderal: Idrus Marham                                                     Wakil Sekjen Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Hakim Kamaruddin
Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi: Emanuel Blegur
Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Barat: Musfihin Dahlan
Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 1: Bahriyun
Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 2: Ridwan Hisyam
Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur: Hamka Kadi
Wakil Sekjen Bidang Kajian Kebijakan Strategis: I Gusti Putu Wijaya
Wakil Sekjen Bidang Pemuda dan Olah Raga: Sirajuddin Wahab
Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Tetty Kadi
Wakil Sekjen Bidang Tani dan Nelayan: Budi Supriyanto
Wakil Sekjen Bidang Maritim: M Sarmuji
Wakil Sekjen Bidang Ketenagakerjaan: Azhar Romli
Wakil Sekjen Bidang Pendidikan dan Cendekiawan: Zulfikar Sadikin
Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM: Rudi Alfonso
Wakil Sekjen Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Media: Lalu Mara Satriawangsa
Wakil Sekjen Bidang Kerohaniawan: Siti Marhamah
Wakil Sekjen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Linda Purnomo
Wakil Sekjen Bidang Ekonomi dan Ekonomi Kreatif: Agustia B Prasetya
Wakil Sekjen Bidang Koperasi dan UKM: Trifena M Tinal
Wakil Sekjen Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal: Nursyam
Wakil Sekjen Bidang Pengabdian Masyarakat: Hetifah
Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional: Mustafa Raja
Wakil Sekjen Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup: Fatahillah Ramli
Wakil Sekjen Bidang Pertahanan dan Keamanan: Fayakun
Wakil Sekjen Bidang Kajian Ideologi dan Legislasi: S Misbah
Wakil Sekjen Bidang Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Happy Bone
Wakil Sekjen Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik: Erwin Aksa
Wakil Sekjen Bidang Industri dan Perdagangan: Abdillah Nasir
Wakil Sekjen Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ferdiansyah
Wakil Sekjen Bidang Energi dan Sumber Daya Alam: Satya Yudha
Wakil Sekjen Bidang Kerjasama dengan Ormas: Rofikul Umam
Wakil Sekjen Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif: M Iksan Firdaus
Wakil Sekjen Bidang Iptek dan Pendidikan Tinggi: Yayat Biyaro
Wakil Sekjen Bidang Infrastruktur dan Transportasi: Riyono Asnan
Wakil Sekjen Bidang Otonomi Khusus: Oktafiano
Wakil Sekjen Bidang Kerawanan Sosial: Siti Alif Dina

Bendahara Umum: Bambang Soesatyo
Wakil Bendum Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Eka Sastra

Wakil Bendum Bidang Kaderisasi: Arum Hediyati

Wakil Bendum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Barat: Ariyanti Dewi
Wakil Bendum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 1: Dito Ganundito
Wakil Bendum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Tengah 2: Eni Saragih
Wakil Bendum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur: M Yasir
Wakil Bendum Bidang Kajian Kebijakan Strategis: Nasir Tamara
Wakil Bendum Bidang Pemuda dan Olah Raga: Riza Pahlevi Pengerang
Wakil Bendum Bidang Pemberdayaan Perempuan: Qori Sukoco
Wakil Bendum Bidang Tani dan Nelayan: I Wayan Gredek
Wakil Bendum Bidang Maritim: Eldi Suwandi
Wakil Bendum Bidang Pendidikan dan Cendekiawan: Selina Gita
Wakil Bendum Bidang Hukum dan HAM: Aziz Kadir
Wakil Bendum Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Media: Meutya Hafid
Wakil Bendum Bidang Kerohaniawan: Ali Mochtar Ngabalin
Wakil Bendum Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Fahd El Fouz Arafiq
Wakil Bendum Bidang Ekonomi dan Ekonomi Kreatif: Aryadi Ahmad
Wakil Bendum Bidang Koperasi dan UKM: Syamsuddin Manja
Wakil Bendum Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal: Anton Sihombing

Wakil Bendum Bidang Pengabdian Masyarakat: Epin Nurcahya Suhada       

Wakil Bendum Bidang Luar Negeri dan Kerjasama Internasional: Dewi Yunus

Wakil Bendum Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup: Wihaji           

Wakil Bendum Bidang Pertahanan dan Keamanan: Hari Sohar               Wakil Bendum Bidang Desentralisasi dan Pembangunan Daerah: Happy Bone                                                                                                 Wakil Bendum Bidang Kajian Ideologi dan Legislasi: Reni Sudiro
Wakil Bendum Bidang Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik: Markus Nari
Wakil Bendum Bidang Industri dan Perdagangan: Dewi Asmara
Wakil Bendum Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Bagus Mahendra
Wakil Bendum Bidang Energi dan Sumber Daya Alam: Toni Uloli
Wakil Bendum Bidang Kerjasama dengan Ormas: Eddy Herman
Wakil Bendum Bidang Hubungan Eksekutif dan Yudikatif: Yudi Aditya Moha
Wakil Bendum Bidang Iptek dan Pendidikan Tinggi: Riswan Toni
Wakil Bendum Bidang Infrastruktur dan Transportasi: Reza Pahlevi
Wakil Bendum Bidang Otonomi Khusus: Dewi Singgih
Wakil Bendum Bidang Kerawanan Sosial: Feno Tetelepta
sumber:viva

Read More

Kulit Putih Cekik Kulit Hitam di New York

Jalur - Kali ini giliran Kota New York yang dilanda demonstrasi anti rasisme. Hal ini dikarenakan Dewan Juri Kota New York membebaskan polisi kulit putih atas tuduhan mencekik pria berkulit hitam.

Eric Garner pria berkulit hitam tewas tercekik oleh polisi berkulit putih yang bernama Daniel Pantaleo. Dari gambar video terlihat sang polisi secara kasar menginterogasi Garner.

Seperti dilansir BBC, Kamis (4/12/2014), Dewan Juri tidak melihat adanya indikasi pembunuhan yang dilakukan oleh Pantaleo, sehingga sang polisi dibebaskan dari segala tuduhan.

Keputusan ini jelas menimbulkan kemarahan warga kulit hitam di New York, Ratusan orang melakukan demonstrasi menentang keputusan Dewan Juri yang dinilai berbau rasisme.

Pihak Kepolisian New York menjaga ketat aksi demonstrasi ini karena khawatir situasinya akan sama seperti yang pernah terjadi di Kota Ferguson, Missouri. Sampai berita ini ditayangkan, Kota New York dilaporkan masih kondusif.

Eric Garner ditangkap oleh Kepolisian New York pada 17 Juli dengan tuduhan penggelapan pajak. Namun, ketika diinterogasi oleh kepolisian ia diperlakukan secara kasar.

Read More

Uang Darimana?..Tahanan Korupsi Masih Sempat Menabung

Jalur -  Setelah divonis hakim terkait korupsi Pilkada dibeberapa wilayah, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, selama berada dalam tahanan mengenai sandang pangan papan semua terpenuhi, terlebih lagi kebiasaannya untuk menabung tidak pernah lupa. Pertanyaannya dari mana asal uang tersebut?...

Menurut informasi yang didapat dari sopir pribadinya, dalam sebulan pak Akil dapat menabung sampai beberapa kali dan itu seering dilakukan oleh sopirnya. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

"Bisanya Rp 500 juta, lalu ada yang Rp 100 juta," kata Daryono saat bersaksi untuk terdakwa Romi Herton di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/12).

Selain dimintai tolong untuk menabung, Daryono juga kerap disuruh menukarkan uang Akil Mochtar ke money changer, lalu ditransfer ke rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Semagat.

"Sering. Satu bulan bisa berapa kali," kata Daryono. Meski begitu, Daryono mengklaim tak tahu uang Akil itu berasal dari mana.

Akil sudah divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor Jakarta lantaran terbukti melakukan penerimaan suap dari sejumlah pilkada yang berperkara di MK. Sementara Wali Kota Palembang, Romi Herton menjadi pesakitan, karena didakwa Jaksa KPK melakukan suap kepada Akil Mochtar sebesar Rp 14,1 miliar dan 316.700 dolar AS.

Read More

Geledah DPP Golkar di Temukan Banyak Senjata Tajam

Jalur - Setelah melakukan aksi kericuhan para anggota muda partai golkar ketika akan dilaksanakannya Munas Partai Golkar ke-9. Kini Polisi menggeledah kantor DPP Golkar, yang beralamat di Slipi, Jakarta Barat.

Pada penggeledahan tersebut ditemukan banyak senjata tajam. Ada juga bom molotov. Angkatan Muda Partai Golkar yang mengamankan kantor itu hanya melihat, dan tak melakukan perlawanan.

Dalam penggeledahan tersebut polisi menyita banyak 'perangkat' tawuran.

Ketum Golkar demisioner Aburizal Bakrie mengatakan tak ada permintaan kepada polisi untuk mengamankan DPP.

"Itu hak polisi mau mengamankan tidak ada instruksi dari sini," kata Ical kepada wartawan di arena munas, Hotel Westin, Bali, Rabu (3/12/14).

‎Ical mengatakan sudah menjadi tugas polisi mengawal kamtibmas. Dia juga tak khawatir banyak ditemukan senjata di kantor DPP-nya.

"Kan itu sudah tugasnya," tambahnya.

Read More

Jokowi Harus Ambil Alih Pengaturan Lalin Udara di Indonesia Bagian Barat

Jalur -  Kepala Staf TNI-AU, Marsekal IB Putu Dunia, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih pengaturan lalu lintas udara Indonesia bagian barat yang hingga kini masih dikendalikan oleh Singapura melalui perjanjian FIR (Flight Information Region).

"Perlu disampaikan bahwa kepentingan? nasional harus jadi dasar pengembangan pertahanan untuk penegakan kedaulatan negara secara utuh, karena itu lalu lintas udara melalui FIR yang sekarang masih dikuasai oleh Singapura, perlu segera dikelola oleh Indonesia, sebab itu wilayah kita," tegasnya pada peresmian operasional Skuadron F16 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Rabu (3/12).

Ia menjelaskan pengaturan lalu lintas udara Indonesia dibagi dua, yaitu bagian barat di antaranya Pulau Sumatera, sedangkan timur yaitu untuk Ibukota Jakarta dengan pengaturannya di Makassar.
Sebagian wilayah Indonesia, yaitu bagian barat, hingga kini dikendalikan oleh Singapura dalam pelaksanaan segala jenis penerbangan, baik itu sipil, komersil dan lainnya.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ratifikasi Perjanjian FIR dengan Singapura bahwa sistem navigasi sebagian Indonesia dikuasai Singapura selama 15 tahun. Alasannya, saat itu Indonesia belum mampu mengatur sistem navigasi udara secara penuh.

"Memang secara penerbangan komersil tak masalah, tapi untuk fungsi penegakan hukum di udara itu jadi kendala bagi TNI AU," tegas KSAU.

Menurut dia, TNI-AU memiliki dasar yang kuat untuk meminta pemerintah segera mengambil alih lalu lintas udara. Pertama, kedaulatan penuh dalam lalu lintas udara berkaitan dengan tugas penegakan hukum dan pengamanan teritorial NKRI di udara oleh TNI AU.

Kedua, TNI AU merasa terganggu karena setiap pesawat dalam upaya penegakan hukum di teritorial sendiri harus memberitahu, bahkan meminta izin terbang kepada Singapura.

Ketiga, saat ini banyak pelanggaran udara terjadi di wilayah Indonesia yang mengharuskan TNI AU melakukan "force down" (memaksa mendarat) kepada pesawat tersebut.

"TNI AU harapkan ini segera diambil alih oleh Pemerintah Indonesia supaya nanti ketika ada tugas identifikasi pesawat yang langgar aturan, itu nanti dikontrol oleh orang Indonesia. Tidak ada yang ganggu," tegas KSAU.
sumber:republika

Read More

Gabungan TNI/Polri Selenggarakan Pendidikan Candra Dimuka Mulai Tahun 2015

Jalur - Pemahaman Integrative Culture sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar ‘Chandra Dimuka’ atau pendidikan taruna tingkat satu gabungan TNI-Polri, yang rencananya akan dilaksanakan pada 2015 dalam rangka membangun kesamaan karakter dan kesamaan persepsi terhadap keamanan dan pertahanan negara.

Read More

Polri Harus Tindak Tegas: Gubernur Tandingan DKI Jakarta

Jalur - Negara Republik Indoensia yang berazaskan Pancasila, telah dicorengkan oleh sekelompok orang yang menginginkan dapat diterima dikalangan masyarakat, namun dengan menggunakan cara-cara yang tidak konstitusional.

Setelah DKI Jakarta menentukan calon Gubernur dan sudah terpilih untuk orang nomor satu di DKI, Basuki Cahaya Purnama (AHOK). Kini Gubernur tandingan DKI Jakarta, yang di gelorakan oleh beberapa partai dan ormas membuat sosok Fahrul Rozi Ishak dinobatkan dan diangkat sebagai Gubernur Tandingan DKI Jakarta.

Ketua Terpilih menegaskan, pengangkatan dirinya sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta sudah sah menurut konstitusi.

sangat disayangkan hal semacam ini, dinegara yang berdemokrasi masih saja ada yang tidak sepakat dengan keputusan Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi.

Untuk itu para institusi hukum harus menindak tegas kelompok yang akan memberikan rival atau lawan dalam memberikan kesempatan melakukan rencana lainnya, jangan sampai berkelanjutan dimasa yang akan datang.

Bagi para penegak hukum, terutama Polri harus memberikan pencegahan terhadap Gubernur Tandingan DKI Jakarta yang beralamat Di Kantor Gubernur  RT 004 RW 05 Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur.

Read More

Busro: Kesan tebang pilih memang sulit dihindari dari publik

Jalur - Anggota Komisi III (Fraksi PDIP) Dwi Ria Latifah, memberikan pertanyaan kepada KPK saat rapat gelar pendapat mengenai kasus korupsi terakhir ini. Selasa, 2/12/14.

Dwi mempertanyakan mengenai pemberantasan korupsi yang masih tebang pilih, kepada Busro Muqoddas dan menjawab dengan tegas bahwa hal tersebut memang sulit dihindari.

"Kesan tebang pilih memang sulit dihindari dari publik. Kami tidak mengambil energi untuk fokus merespons kesan-kesan tersebut karena itu memakan waktu dan energi, sedangkan energi kami terbatas," terang Busyro merespons pertanyaan anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Dwi Ria Latifah.

Menurut Busyro, dari 439 kasus yang ditangani KPK, tidak satu pun perkara yang ditolak Pengadilan Tipikor. "Tidak satu pun ditolak. Itu menggambarkan 100% (kasus ditindaklanjuti)," tambahnya.

Meski sempat beberapa kali di-bully karena menetapkan status tersangka kepada seseorang, KPK bersabar, tapi tetap kreatif.

"Dengan dua alat bukti memang proses penyelidikan bisa diukur dari 439 tadi. Sehingga kesan tebang pilih sulit dihindari, tapi kami memahami spirit yang ada menjadi cambuk secara moral sehingga kami bisa menerapkan justice for all. Pelan-pelan kami sudah melakukan," terangnya.

Read More

KPK Tahan Ketua DPRD Bangkalan

 

Jalur - Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi disambut ucapan syukur oleh sejumlah tokoh politik di Bangkalan. Salah satunya pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Kholil, KH Imam Buchori Kholil. "Saya dan mayoritas warga Bangkalan bersyukur atas penangkapan ini," katanya, Selasa, 2 Desember 2014.

Imam mengungkapkan rasa syukurnya karena penangkapan ini membuktikan bahwa tidak ada yang kebal di mata hukum. Hukum harus tetap berlaku bagi siapa pun, termasuk keturunan ulama yang sangat dihormati seperti Fuad. "Sudah lama kami laporkan dia (Fuad) ke KPK." .

Meski penangkapan Fuad saat ini terkait dengan kasus dugaan suap, Imam mengatakan akan secepat mungkin mengirimi KPK bukti tambahan korupsi yang diduga dilakukan Fuad Amin selama menjabat bupati dua periode. "Tidak perlu dibeberkan ke media apa saja kasusnya. Kami akan langsung berikan ke KPK." .
Imam dikenal sebagai satu-satunya tokoh di Bangkalan yang berani melontarkan kritik pedas terhadap Fuad selama menjadi bupati. Sebenarnya, Imam dan Fuad masih memiliki hubungan kekerabatan. Keduanya sama-sama keturunan ulama kharismatik Bangkalan, KH Mohammad Kholil bin Kiai Abdul Latif atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syaichona Cholil.

Direktur Centre for Islam and Democracy Studies Bangkalan Mathur Husairi mengaku prihatin atas penangkapan Fuad Amin. "Prihatin karena beliau ditokohkan orang Madura." Tapi, penangkapan itu harus dijadikan pelajaran bagi pejabat lainnya di Bangkalan agar bekerja dengan baik dan benar.

Read More

Ayo Rekreasi Ke Kebun Raya Bogor

 

Jalur - Setelah ditutup untuk umum karena belasan pohon tumbang, hari ini (2/12) Kebun Raya Bogor kembali dibuka untuk umum. Hal ini dilakulan seiring mulai normalnya cuaca pada hari ini.

Kepala Kebun Raya Bogor, Dikdik Widyatmoko mengatakan, hari ini pembersihan pohon tumbang dan pembenahan lokasi wisata itu telah kelar.

“Proses penutupan sendiri untuk pembersihan di area pohon tumbang dan melakukan penanaman kembali. Dan sekarang sudah dibuka,” kata Dikdik, Selasa (2/12).

Dikdik menambahkan, dalam peristiwa kemarin, 14 tanaman koleksi dan 4 tanaman non-koleksi tumbang. Selain itu, beberapa pohon di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor yang bersebelahan juga tumbang.

"Pohon tumbang bisa disebabkan, akar atau batang yang keropos, sehingga pohon tidak kuat ketika tertiup angin Kerugian material ditaksir sekitar Rp30 juta, dihitung dari 2.000 tiket masuk yang tidak terjual," jelasnya.

Kebun raya seluas 87 hektare ini kini memiliki 33.096 koleksi pohon dan tumbuhan dari 4.297 spesies dan diantaranya 1.817 merupakan tanaman langka.

Read More

Kapolri Kumpulkan 31 Kapolda dan 452 Kapolres di Semarang

Jalur - Kepolisian Indonesia menggelar pertemuan guna membentuk persiapan Pilkada yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2015.

Pertemuan tertutup yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Sutarman saat Kasatwil seluruh Indonesia membicarakan  konsolidasi program bersama kabinet kerja Presiden Joko Widodo.

Kegiatan Kasatwil Polri ini yang dihadiri 31 Kapolda dan 452 Kapolres seluruh Indonesia mulai dilaksanakan. Senin, 1 Desember s.d. Jum'at 5 Desember 2014 di Akademi Kepolisian Semarang.

"Kasatwil ini untuk menjabarkan program pemerintah yang digodok di wilayah. Ini juga sebagai program kerja kepolisian serta mengevaluasi program kepolisian tahun 2014," kata Sutarman dalam Apel di Lapangan Akpol Semarang, Selasa 2 Desember 2014.

Di antara program-program itu adalah kesiapan daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah tahun 2015. Menurutnya ada  207 pilkada yang digelar mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota pada 2015. Para Kasatwil menurut Sutarman akan memaparkan kesiapannya sebagai manajer serta administrator, sehingga mereka dituntut mengetahui soal teknis dan fungsi kepolisian.

"Maka, para pemangku kepentingan dan seluruh Kapolres harus mengetahui lembaga pendidikan kita untuk mengecek semua persiapan apapun. Mulai dari personel dan peralatan," ujarnya.

Sutarman menekankan dengan adanya Kasatwil dapat diketahui kemampuan yang dimiliki seluruh personel Polri. Mulai apa yang akan diberikan, hingga meminimalisir kekeliruan saat bertugas.

"Ini adalah bagian disiplin Polri dalam melaksanakan tugas negara. Momentum apel adalah mengingatkan kembali pendidikan yang ditempuh seluruh perwira," katanya.

Sutarman berharap agenda selama lima hari akan merumuskan keputusan-keputusan riil yang akan dilaksanakan dan diterapkan untuk menjabarkan program pemerintah. "Mulai dari kebijakan politik, kebijakan strategis dan lain-lain," tambahnya.

Read More

Kapolri: Polri Selamanya Harus Independen

Jalur - Beberapa waktu lalu Menhan Ryamizard Ryacudu, mewacanakan Polri ada dibawah Kementerian, tetapi dengan tujuan agar TNI dan Polri tidak kembali terjadi kesenjangan.

Usulan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal lembaga Polri di bawah kementerian ditolak oleh Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Mantan Kabareskrim Polri itu tegas mengatakan bahwa Polri selamanya harus independen.

"Saya sudah sampaikan bahwa sifat tugas Polri itu kamtibnas juga penegakan hukum, bahkan aparatur penegak hukum mestinya independen," kata Sutarman di sela siaga Kepala Satuan Wilayah di Akpol Semarang, Selasa 2 Desember 2014.

Menurut Sutarman, posisi Polri saat ini adalah produk dari keputusan politik yang saat ini terjadi, bukan keputusan kepolisian. Sehingga, dalam menjalankan fungsi kamtibmas dan penegakan hukum Polri harus tetap independen dan tetap sesuai pada arah yang ada.

"Ini adalah keputusan politik yang sudah ditetapkan, posisi kepolisian itu seperti ini (tidak di bawah Kementerian)," tambahnya.

Read More

AIDS Tertinggi Dialami ibu-ibu Rumah Tangga

Jalur - Memperingati Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2014. Indonesia, tergolong penjangkit penyakit HIV terbesar dan sampai saat ini masih dihantui penularan penyakit mematikan itu.

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penularan tertinggi masih terdapat pada hubungan seksual berisiko. Sedangkan kasus AIDS tertinggi dialami ibu-ibu rumah tangga.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes Tjandra Yoga Aditama mengatakan, data per September 2014 menyebutkan risiko penularan AIDS tertinggi adalah hubungan seks berisiko pada heteroseksual. Seks berisiko di antaranya adalah pemuasan nafsu di lokasi prostitusi.

"Tidak tanggung-tanggung risiko penularan AIDS dari hubungan seks berisiko ini mencapai 67 persen," katanya saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Sementara itu penularan AIDS yang lainnya adalah dari ibu positif HIV (virus penyebab AIDS) ke anaknya (4  persen).

Sementara itu, Tjandra membeber kelompok paling banyak kasus AIDS adalah ibu rumah tangga. Dari catatan per September 2014, jumlah ibu-ibu yang terjangkit AIDS mencapai 6.539 orang. Pemicu utama penularan AIDS pada ibu-ibu rumah tangga ini adalah dari hubungan seks dengan suaminya.

Data Kemenkes terkait kasus HIV-AIDS yang dilaporkan 1 Januari sampai 30 September adalah, 22.869 kasus HIV dan 1.876 kasus AIDS. Tjandra mengatakan orang yang terpapar HIV hingga positif terkena AIDS membutuhkan waktu 2-15 tahun.

Untuk menekan kasus AIDS di Indonesia, Tjandra mengatakan Kemenkes sudah mengeluarkan enam cara pencegahan. Yaitu, konsultasi ke dokter dan melakukan pengetesan apakah positif AIDS atau tidak.

Kemudian memakai kondom untuk aktivitas seks berisiko, sirkumsisi (khitan/sunat), obat ARV pencegahan, pencegahan untuk pengguna jarum suntik (penasun), dan pencegahan penularan dari ibu ke anak (PPIA).

Tjandra mengatakan layanan HIV-ADIS yang aktif melaporkan ada 1.391 layanan konseling dan tes HIV. Kemudian ada 182 kegiatan pelayanan PPIA. "Kemenkes akan terus menggencarkan upaya-upaya menekan penyebaran AIDS di Indonesia," jelas dia.

Jumlah kumulatif kasus infeksi HIV tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 32.249 kasus. Kemudian disusul Jawa Timur (19.249 kasus) dan Papua (16.051 kasus). Sedangkan kasus AIDS tertinggi ada di Papua dengan 10.184 kasus. Kemudian disusul Jawa Timur (8,976 kasus) dan DKI Jakarta (7.477 kasus).

Read More

(UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta Tetap

 

Jalur - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), melihat perkembangan akhir akhir ini dengan seringnya para buruh melakukan demo, membuat dan menuntut UMP di DKI agar dinaikkan, namun apa yang dikatakannya bahwa Gubernur tidak akan merevisi besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 2,7 juta tersebut.

"Enggak bisa, itu UMP itu semuanya ada dasar hitungannya. Dia ada survei KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Ya orang politik (Fraksi PDIP) boleh saja ngomong, tapi kan kita ada survei KHL, ada hitung semua pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, ada rumus, maka jadilah UMP," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Ahok menilai, UMP Jakarta paling tinggi jika dibandingkan dengan Bekasi dan Tangerang atau kota-kota lain.

"Kita tidak akan revisi, karena semua sudah ada dasar perhitungannya. Nah disitu juga disebutkan kenapa UMP Karawang lebih tinggi. Justru coba lihat, kamu kalau bandingkan UMP, kabupaten/kota selalu lebih tinggi dari pada UMP. Itu disebut dalam aturan pelaksanaan kerja," urainya.

Read More