Presiden SBY Resmikan Rumah Sakit Pekerja

Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Rumah Sakit Umum Pekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Jakarta Utara, Selasa (08/04).

Ikut mendampingi Presiden SBY saat menekan tombol peresmian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Selain itu, hadir pula dalam acara peresmian ini Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, serta Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Dalam sambutannya, Presiden SBY mengatakan, dibangunnya rumah sakit pekerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas para pekerja, serta juga daya saing perusahaan.

Usai meresmikan rumah sakit, Presiden SBY didampingi Jokowi melihat dan mengelilingi serta memasuki ruang rumah sakit. Mereka meninjau fasilitas yang ada di rumah sakit pekerja tersebut.

Read More

Inilah Dokumen Yang Ditemukan Untuk Mendirikan Negara Yahudi di Saudi Arabia

International – Sebuah dokumen di Inggris tercatat tahun 1917 mengungkap sebuah rencana pendirian negara Yahudi di Arab Saudi. Untuk mewujudkan gagasan itu, sekitar 120 ribu tentara Yahudi dari Inggris dan Rusia disiapkan untuk menyerang kawasan Teluk.

Kawasan teluk yang menjadi target kala itu adalah sebuah provinsi El-Hassa, Turki. Dokumen kuno itu ditulis ilmuwan Rusia yang bekerja pada The British Library, Dr ML Rothstein.

Dalam suratnya, dia pernah menyampaikan ide itu kepada duta besar Inggris untuk Perancis, Lord Francis Bertie dan diketahui Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour.

Dia mempunyai gagasan untuk menciptakan negara Yahudi modern di area yang sekarang menjadi wilayah Arab Saudi. Dokumen itu menjelaskan secara rinci bagaimana infiltrasi tersebut akan dilanjutkan.

”Saya berusaha untuk menyusun, untuk musim semi berikutnya, sebuah pertempuran pasukan Yahudi, berkekuatan 120.000 orang, yang akan berlipat ganda yang bekerjasama dengan pasukan Entente,” tulis Rothstein dalam suratnya, seperti dikutip Al Arabiya, kemarin (6/4/2014).

Rothstein--masih menurut dokumen itu--, menjelaskan bahwa perang dengan Turki bisa terjadi. Dia bahkan yakin pasukan Yahudi dari Inggris dan Rusia bisa memenangkan perang.

Kendati demikian, ide itu akhirnya ditolak Pemerintah Inggris, karena dianggap tidak pantas. Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour melalui sekretaris pribadinya, pada 3 Oktober 1917 meminta Bertie berkomunikasi dengan Rothstein terkait penolakan ide pendirian negara Yahudi itu dari Pemerintah Inggris.

Dalam surat Rothstein itu juga tertulis latar belakang keluarga Rothstein. Di mana, anak Rothstein yang bernama Amedee, merupakan tokoh zionis muda Rusia yang tewas dalam Perang Verdun tahun 1916.

Lokasi lain untuk pendirian negara Yahudi, selain Arab Saudi, adalah Uganda, Argentina, Rusia, dan Siprus. Tapi semua wilayah dalam ide itu juga ditolak Inggris. Namun, Balfour dalam suratnya tertanggal 2 November 1917 mendukung pendirian pendirian permukiman untuk orang-orang Yahudi di Palestina.
sumber:sindo

Read More

Nusantara Menentukan Pilihan

Jakarta - Pemilihan Umum hanya lima tahun sekali dilakukan, hampir setiap tahunnya didapati adanya surat suara yang kosong. Dan tingginya angka yang tidak memilih, hal ini sangat ironi sekali pesta demokrasi yang sangat disakralkan untuk mencari penentu sosok seorang pemimpin.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, belum mendapatkan hasil dari pertumbuhan tersebut, melainkan bertambahnya tingkat kesulitan masyarakat didalam bermasyarakat dan bernegara. Terlebih lagi dengan tingkat konsumsi masyarakat saat ini cenderung tinggi. Masyarakat dari tingkat menengah kebawah hanya tinggal menunggu suksesnya kelas menengah atas.

Jelang Pemilu saat ini ditahun 2014 sungguh menjadi momen yang sangat dilematis untuk menentukan pilihan bagi para pemilih pemula. Apalagi mereka yang baru lulus dari sekolah yang usia mereka bernajak 17-18 tahun. Dan bagi mereka ini adalah pengalaman pertama kali untuk menentukan pilhan.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan, apakah pemilih pemula ini sudah diberikan pendidikan politik ataupun pandangan guna melakukan pencerdasan terhadap masyarakat?...

Tahun berganti tahun, selalu volume pendidikan politik ini kurang didapati oleh para pemula. Jangan sampai dari total jumlah pemilih di pemilu 2014 yaitu sebanyak 186.612.255 juta jiwa pemilih tetap, akan menjadi suara penentu pergerakan pembangunan. Hanya karena pemahaman persepsi yang salah tentang penggunaan hak pilih. Atau karena sosialisasi yang kurang cerdas dan realistis, rasional dari para wakil rakyat.

Read More

Jakarta di Penuhi Cabe-cabean Tua

Jakarta - Bila ada lelaki pasti ada perempuan, begitulah pembicaraan yang saat ini sedang hangat- hangatnya dimasyarakat, tidak tua dan muda bahkan anak kecilpun sudah bisa menyebut "Cabe-cabean" ini panggilan akrab untuk wanita malam yang masih belia atau muda.

Kehidupan mereka cenderung muncul ketika akan menjelang malam, dengan menggunakan atribut sexi bercelana pendek dengan baju yang hampir transparan bila dipandang. Hal ini membuat resah masyarakat yang secara langsung praktik yang dilakukan sudah tidak menutup-nutupi, mereka bahkan sangat terbuka dan dapat di lihat oleh publik permainannya.

Permasalahan remaja muda belia ini yang kerap menjadi bahan sebutan dengan 'cabe-cabean' kini sedang ramai dibicarakan. Misalnya saat ini Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahokmiliki pandangan sendiri tentang hal tersebut.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, fenomena cabe-cabean sudah ada sejak dulu. Tapi, tidak seterbuka seperti sekarang ini. Kata dia, dulu masih lebih tertutup dari muka publik.

Menurut Ahok, permasalahan remaja yang menjadi cabe-cabean berasal dari diri mereka sendiri. Dia menilai guru di sekolah sebenarnya sudah cukup memberikan pelajaran melalui mata pelajaran agama. Namun itu semua kembali kepada pribadi masing-masing.

"Saya kira pendidikan agama di sekolah sudah luar biasa. Artinya kalau mau ngomong dari guru, itu sudah lebih dari cukup. Itu persoalan dengan dirinya sendiri. Dari zaman nabi juga sudah ada pelacur. Susah juga," lanjutnya.

Ahok mengaku tak bisa berbuat banyak melihat remaja Jakarta terjerumus dalam lingkaran hitam. Sebab, razia penangkapan kepada anak dibawah umur tersebut pasti akan bertentangan dan bakal melanggar aturan hukum. Itu bisa mendahului KUHAP-nya polisi.

Read More

Cegah Golput 5 Tahun Sekali

Jakarta - Ada dalam kisaran 20% dalam jumlah bagi pemilih dalam pemilu 2014 adalah para pemilih pemula dan berusia muda. Secara tidak langsung mereka sangat apatis, idealis terhadap pandangan politik.

Di prediksi akan adanya potensi golput mereka cukup besar karena sangat apatisme. Ini tak lepas dari kesalahan perspektif dalam pendidikan politik," kata mantan Ketua Umum UKM Kampus Indra Suhendro, SH. Sabtu, 5/4/14.

"Politik dinilai sebagai sesuatu yang jahat dan amoral".Tambahnya lagi.

Data menunjukkan pada Pemilu 1955, angka golput 12,33 persen; 6,67 persen pada pemilu 1971; 8,4 persen pada pemilu 1977.Persentase golput pada 1982 mencapai 9,61 persen; 8,39 persen pada pemilu 1987; 9,05 persen pada pemilu 1992; 10,4 persen pada pemilu 1997; 10,4 persen pada pemilu 1999; 15,93 persen pada pemilu 2004: dan 39,22 persen pada pemilu 2009.

Sementara itu, pada pemilihan presiden putaran I tahun 2004, angka golput 21,77 persen dan pada putaran II sekitar 23,37 persen. Angka golput pada pilpres 2009 sebesar 27,4 persen.

Read More

Inilah Provinsi di Indonesia Yang Rawan Terjadi Politik Uang

Jakarta - Sebanyak 15 provinsi di Indonesia rawan terjadi money politic atau politik uang pada masa kampanye serta Pemilu 2014 ini.

Hal itu dikatakan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan. Ia mengungkapkan, dari beberapa wilayah yang masuk dalam pengawasan ICW, politik uang tersebut dilakukan oleh calon legislatif dan tim sukses.

Selain melakukan politik uang, para caleg baik di level parlemen, daerah, provinsi hingga pusat juga memanfaatkan fasilitas negara seperti mobil dinas pada masa kampanyenya.

Abdullah Dahlan menyatakan, Tim ICW di daerah terus mendata pelanggaran yang dilakukan para caleg ataupun tim sukses dari masing-masing parpol. Data tersebut akan diumumkan pada hari Minggu besok, dengan memberikan data lebih terperinci mengenai pola politik uang yang dilakukan oleh caleg.

Meski demikian, Abdullah Dahlan mengakui hingga kini belum selesai melakukan pemantauan, karena pemantauan ditargetkan selesai setelah tahapan kampanye resmi berakhir.

Disinggung lebih jauh mengenai partai mana yang dominan melakukan pelanggaran politik uang dan penggunaan fasilitas negara itu, Abdullah Dahlan belum dapat memberikannya secara rinci. Ia berjanji akan merilis hasil tersebut pada hari Minggu besok setelah semua pemantauan selesai.

Namun, 15 provinsi yang menurut ICW marak terjadi politik uang dan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh caleg antara lain adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara  dan Kalimantan Barat.
sumber:elshint

Read More

Indonesia Memilih

Jakarta - Lima hari lagi pelaksanaan pencoblosan pemilihan Caleg dalam pesta demokrasi yang dilakukan dalam lima tahun sekali oleh Bangsa Indonesia.

Sudah ada ratusan juta jiwa rakyat yang telah memiliki hak pilih dan akan menentukan pilihan mereka para wakil rakyat mereka yang akan duduk di legislatif dan juga pemimpin nasional (RI1).

Berbagai persiapan memang terus dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu akbar tersebut.

Pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu terus diadakan untuk dimudahkan pelaksanaannya. Sementara, agenda lain pun terus berjalan. Masa kampanye terbuka yang sudah dimulai pada 16 Maret - 7 April 2014 diharapkan tidak akan menjadi fase yang hanya sebatas menampilkan kesan hura-hura dan tebar janji-janji surga dari partai politik dan calon legislatif.

Apalagi diselingi dengan money politic.

Bagi rakyat yang dibutuhkan adalah kerja nyata agar bangsa ini lebih baik, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Sebab, pada para calon legislatif dan calon pemimpin nasional lah rakyat ini berharap. Jangan lagi rakyat dibohongi dengan janji para caleg dan calon pemimpin nasional yang ketika kampanye lantang berteriak akan mensejahterakan rakyat dan memberantas korupsi padahal setelah jadi nyatanya malah kerap melakukan korupsi.

Read More

Kurangnya Sosialisasi Caleg Melalui Media Cetak dan Elektronik

Jakarta - H-6 pencoblosan dilakukan oleh para pemilih, namun masih kurangnya pemahaman masyarakat pemilih untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Hal ini sungguh ironi apa yang dirasakan oleh para wakil dalam mengkampanyekan partainya. 

Terlebih lagi, masih banyak para wakil rakyat ini belum sepenuhnya melakukan sosialisasi yang baik, guna menekan jumlah angka yang tdak akan memilih atau GOLPUT. Dikarenakan faktor materi yang nantinya takut disalahgunakan ataupun takut dipertanyakan.

Sesuai sumber dilapangan dari Alumni Unas (Universitas Nasional) Yudi Susanto, S.Si. menyampaikan "

"Rakyat bingung siapa yang akan dipilih, sebab dalam lembaran surat suara tidak mencantumkan gambar foto calon yang diusung partainya melainkan hanya berdasarkan nama dan nomor urut saja".

Sosialisasi ini sangat penting guna mendidik dan memberikan kecerdasan terhadap pemilih, dengan memfungsikan alat media sosial lainnya". Tambahnya lagi. Jum'at, 4/4/2014/.

Bahkan ketakutan yang sangat akut, dan kecurigaan bakal ada kecurangan di pemilu 2014.

Apalagi para wakil rakyat ini hanya sedikit menggunakan media sosial sehingga cenderung secara prestisius banyak media yang akan dijadikan alat politik sehingga tidak balance, mementingkan Caleg yang memiliki banyak uang yang berani membayar mahal.

Hal senada juga disampaikan oleh mantan aktifis HMI "Ada uang abang none disayang".

Ini sudah terbukti, maka menjadi tidak adil bagi calon-calon lain yang tidak memiliki media elektronik untuk mempromosikan dirinya kepada publik.

Read More

Menang Pemilu Gerindra Janji Naikkan Anggaran KPK

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dirinya diberi kesempatan untuk menjadi Presiden.

Namun dirinya enggan berkomentar bila janji tersebut sebagai isyarat untuk meminang Ketua KPK Abrham Samad sebagai cawapresnya dalam Pilpres Juli mendatang.

"Aduh kalian mancing-mancing saja, wartawan-wartawan. Tapi itu (naikin anggaran KPK) keingianan saya," ujar Prabowo usai mengadiri undangan para ulama dan cendekiawan di Jakarta, Rabu (2/4) malam.

Calon presiden dari partai Gerindra ini sangat beambisi upaya pemberantasan korupsi, dia menilai pemerintah saat ini seolah kurang serius karena melihat anggaran KPK tidak sesuai dengan kebutuhan.

"Ya kita liat nanti yang jelas saya ingin perkuat KPK tujuannya untuk berantas korupsi," ujarnya.

Prabowo saat pemaparan visi misi dihadapan puluhan ulama dan ratusan santri di Ponpes tersebut dengan penuh semangat dia akan melipat gandakan anggaran KPK yang telah ada.

"Kalau saya diberi mandat menjadi pemimpin, anggaran KPK akan saya lipat gandakan," ungkap dia.

Tidak hanya itu, bekas Danjen Kopassus itu pun mengatakan dalam penanganan pemberantasan korupsi diperlukan penyidik-penyidik yang handal, begitu juga pendapatannya.

"Gaji kita akan perbaikin. Saya akan tambahkan tenaganya (personil penyidik)," tutupnya.

Read More

Mabes Polri Terima 13 Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu

Jakarta - Mabes Polri menerima 13 kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lima kasus di antaranya yakni politik uang.

"Hingga 1 April 2014, sejak masa kampanye 16 Maret kemarin ada 13 kasus. 12 kasus dalam tahap penyidikan, 1 kasus sudah dinyatakan lengkap," kata Kabag Penum Humas Polri, Kombes Pol Agus Rianto di Gedung Humas Polri, Jakarta, Rabu (2/4).

Dia memaparkan, terkait pelanggaran ketentuan pemilu yang dilaporkan itu antara lain, perusakan alat peraga kampanye, pegawai negeri sipil (PNS) ikut kampanye, politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah daerah untuk kampanye, kampanye di tempat terlarang, dan kampanye di luar jadwal.

"Politik uang 5 kasus. Perusakan alat peraga kampanye 1 kasus, penggunaan fasilitas dinas 3 kasus, PNS ikut kampanye 1 kasus dan kampanye di luar jadwal 1 kasus," terang Agus.

Namun, Agus enggan menjelaskan lebih rinci partai politik yang terlibat dalam pelanggaran ketentuan pemilu itu serta lokasi dan waktu kejadiannya.

Meski begitu, Agus mengatakan secara umum pelaksanaan kampanye rapat terbuka, tatap muka, dialog, penyebaran alat peraga, debat  hingga penayangan iklan di televisi hingga 1 April 2014 berlangsung damai dan terkendali.

"Kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan kampanye ada 13.702 kali. Sampai dengan kemarin dengan 9.681 STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang kita keluarkan," tandasnya.

Read More