DAS BIN; 'Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia

 

Jakarta - Dewan Analis Badan Intelijen Negara (DAS BIN) mengajak masyarakat untuk mengawal dan ikut memikirkan masa depan bangsa Indonesia. Itu perlu dilakukan menjelang pergantian pemimpin nasional yang tinggal beberapa bulan lagi.

Hal tersebut terungkap dalam acara bedah buku 'Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah' yang dihelat LKBN Antara bersama dengan DAS BIN di Raflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta Pusat.

“Yang menarik dari buku ini adalah keberanian untuk mengkritik praktik-praktik yang bertentangan dengan konstitusi, jarang ada lembaga pemerintah yang kritis,” ujar dosen Hubungan Internasional Unpad Bandung, Teuku Rezasyah, di Jakarta, Kamis (22/5).

Buku setebal 460 halaman ini diprakarsai oleh Kepala Badan Intelijen Negara RI (BIN) Letnan Jenderal (Purn) Marciano Norman, yang memandang perlu dibuatnya sebuah kajian forecasting atau prakiraan ke depan kondisi Negara Kesatuan Republik (NKRI).

“Buku ini layak menjadi panduan bagi pemerintah baru terkait dengan kemandirian dan rencana strategis 2014-2019. Serta bagaimana langkah-langkah antisipasi dan pemecahannya,” katanya.

Materi yang dibedah dalam buku ini meliputi tujuh bidang strategis, yakni lingkungan strategis global dan regional, ideologi, politik dan pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, sumber daya alam dan Kebijakan energi nasional, pertahanan dan keamanan terkait dengan Indonesia lima tahun ke depan.

“Judul buku ini seharusnya diganti menjadi Rencana Stategis Indonesia dalam Lima Tahun Mendatang. Buku ini bisa dilihat sebagai naskah akademik," ujar mantan kepala komandan Paspampres itu.

Hadir sebagai pembedah buku ini adalah pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti, pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati, dan dosen pada Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Teuku Rezasyah.

Buku ini disusun DAS BIN. Sebuah lembaga nonstruktural di ini merupakan think tank bagi pimpinan BIN. Menteri negara riset dan teknologi pada era Abdurahman Wahid, Muhammad AS Hikam, didaulat menjadi editor buku ini.

Sejumlah ilmuwan, seperti cendikiawan Anies Baswedan dan Kurtubi, dilibatkan dalam pembuatan buku ini. Sebanyak 18 focused discussion group dan dua seminar nasional digelar dalam proses penulisan.

Read More

Panglima TNI; Negara Akan Berkembang Bila Memiliki Wamil

 

Jakarta -  Ide dan pengharapan Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengungkapkan keinginannya akan terlaksananya wajib militer di Indonesia. Menurutnya, wajib militer (wamil) dapat membantu perkembangan negara berkembang dengan cepat.

Dalam paparannya di UI, Depok, “Berangkat dari pengalaman negara lain, ternyata negara yang memilki wamil itu menjadi negara yang cepat sekali berkembang. Masyarakat jadi disiplin, dan terlatih berani ambil keputusan,” ucapnya, Depok, Selasa (20/5/14).

Selain itu, dia juga berpendapat bahwa perwujudan wajib militer bagus bagi pertahanan negara. Sebab, menurutnya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negaranya.

Dia pun mengatakan dirinya telah mengajukan usulan wajib militer dan  ini kepada pemerintah. Menurut Moeldoko, saat ini usulan mengenai wajib militer masih diproses oleh pemerintah.

Lebih lanjut, meskipun menginginkan adanya wajib militer, dia tak memungkiri bahwa adanya program tersebut nantinya akan banyak membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan tidak murah.

“Karena secara kalkulasi, wamil pasti mengeluarkan sejumlah anggaran besar. Setelah mereka dididik, harus dipelihara. Setiap 6 bulan sekali harus latihan dan biaya latihan tidak murah,” tukas Moeldoko.

Read More

Bagi Kartu Formatur Tim Pemenangan JW-JK

JAKARTA — Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, menegaskan Ketua Tim Pemenangan Capres-Cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tidak harus berasal dari unsur PDIP. Sosok itu bisa dari unsur internal semua partai koalisi dan eksternal partai koalisi.

“Tidak, tidak harus dari unsur PDIP untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan itu,” tutur Tjahjo di DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (21/5/14).

Menurut Tjahjo, ada beberapa kriteria untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK. Diantaranya harus memahami visi dan misi yang ditawarkan oleh Jokowi-JK untuk Pilpres 2014 nanti. “Harus sosok yang menguasai visi dan misi Pak Jokowi-JK, menguasai peta politik nasional dan internasional,” kata Tjahjo.

Tjahjo pun mengakui ada beberapa tokoh dari eksternal partai koalisi yang saat ini dilirik untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK kendati namanya masih dirahasiakan. “Ada beberapa pengamat dan tokoh yg kebetulan pernah menjadi anggota TNI dan anggota Polri,” tambahnya lagi.

Read More

Mantan Presiden Hosni Mubarak di Vonis 3 Tahun Penjara

International - Pengadilan Mesir, Rabu, menghukum presiden yang terguling Hosni Mubarak tiga tahun penjara atas dakwaan korupsi dalam satu dari dua persidangan setelah pemberontakan 2011 yang mengakhiri kekuasaannya.

"Kami akan mengajukan banding," kata Mostafa Ali, salah satu pengacara Mubarak, kepada AFP setelah pembacaan putusan.

Sidang Mubarak adalah tuntutan kunci para pengunjuk rasa selama berbulan-bulan setelah penggulingan dirinya, menyebabkan militer yang kemudian berkuasa untuk menangkapnya di sebuah villa dan memindahkannya ke penjara Kairo.

Putranya Alaa dan Gamal masing-masing mendapat hukuman penjara empat tahun, sementara empat terdakwa lainnya dibebaskan.

Mereka dituduh menggelapkan lebih dari seratus juta pound Mesir (setara dengan 14 juta dolar AS atau 10 juta euro) yang diperuntukan untuk pemeliharaan istana presiden.

Mubarak secara teknis telah menjadi orang bebas setelah pengadilan memerintahkan pembebasannya tahun lalu setelah berakhirnya masa penahanan yang diizinkan.

Mubarak dijatuhi hukuman seumur hidup pada 2012 atas pembunuhan pengunjuk rasa saat pemberontakan selama 18 hari yang mengakhiri rezim tiga dekadenya.

Pengadilan membatalkan putusan itu dengan alasan teknis dan ia kini menjalani hukuman percobaan bersama tujuh komandan polisi.

Ia juga menghadapi tuduhan korupsi dalam persidangan tersebut bersama kedua putra dan seorang pengusaha yang melarikan diri dari negara itu.

Read More

Rusia Uji Coba Rudal Antar Benua

International – Kini Pemerintah  Rusia mengklaim telah sukses menguji coba rudal balistik antarbenua. Uji coba itu dilakukan, ketika Rusia bersitegang dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat sebagai imbas krisis Ukraina.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, uji coba rudal balistik antarbenua berlangsung Selasa kemarin. Rudal antarbenua yang diuji coba adalah rudal RS - 12M Topol ICBM. Uji coba dilakukan di dekat Laut Kaspia pukul 09.08 waktu Moskow.

Rudal itu menghantam target di wilayah sewaan Rusia di Kazakhstan. “Tujuan dari peluncuran ini adalah untuk menguji hulu ledak calon rudal balistik antarbenua,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Yegorov, seperti dikutip Interfax, Rabu (21/5/2014).

Rudal jenis itu, menurut Yegorov, juga pernah diuji coba Rusia pada Desember 2013 dan Maret 2014. Jangkauan rudal itu bisa mencapai 10 ribu km. Uji coba sebelumnya diawasi langsung oleh Presiden Vladimir Putin.

Meskipun pihak Kremlin tidak menyinggung uji coba itu terkait ketegangan dengan negara-negara Barat, namun, mereka tidak bisa menepis hal itu. Terlebih, ketegangan Rusia dengan negara-negara Barat terus memanas, sejak Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina.

Read More

Ada Apa?...Hary Tanoe Mundur dari Hanura

Jakarta - Hary Tanoesoedibjo mundur dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Hal itu dibenarkan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura, Arya Sinulingga.

Arya enggan menjelaskan secara detail alasan bos Media Nusantara Citra (MNC) itu mundur dari partai pimpinan Jenderal (Purn) Wiranto.

"Benar seperti itu (mundur). Intinya Pak Hary mundur," kata Arya.

Arya menilai, Wiranto sebagai ketua umum partai tidak mampu berkomunikasi secara baik kepada Hary Tanoe terkait langkah-langkah yang ditempuh. Khususnya soal koalisi dengan partai lain.
Diketahui, di Hanura, Hary Tanoe menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan dan ketua Badan Pemenangan Pemilu.

"Intinya harus dikomunikasikan dengan baik. Ketika mampu untuk bermitra, harus dibarengi juga dengan kemampuan berkomunikasi ketika mau memilih. Jadi, tidak hanya ketika gembira saja diajak komunikasi, ketika keputusan sulit pun harus berkomunikasi," Arya menjelaskan.

"Jadi, ini bukan soal pilihan Pak Wiranto ke PDIP. Tapi ketidakmampuan komunikasi Pak Wiranto," Arya menambahkan.

Soal langkah Hary selanjutnya, Arya mengaku tidak tahu. Tapi, dia memastikan, Hary Tanoe tidak akan mengajak kader-kader lain untuk meninggalkan partai.

"Masing-masing punya pilihan sendiri. Kami nggak seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya, Wiranto mengatakan, alasan mundurnya Hary Tanoe karena tidak ingin memihak ke satu calon presiden.

Sebagai pengusaha, kata Wiranto, Hary Tanoe ingin memiliki banyak kawan. Sebab, kedua calon presiden 2014, Joko Widodo dan Prabowo Subianto meminta Hary Tanoe untuk membantu mereka menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Menurut Wiranto, mundurnya Hary Tanoe sudah dibicarakan di internal partai. Ia juga membantah Hary Tanoe keluar karena gagal terpilih menjadi calon wakil presiden.
sumber:viva

Read More

Kronologi 21 Mei 1998 - 21 Mei 2014

Jakarta - Kita masih ingat waktu di Gedung DPR/MPR, kala itu ribuan mahasiswa berdemonstrasi, menuntut reformasi dilaksanakan. Termasuk, meminta Soeharto untuk turun dari kursi presiden.

Mengingat hal tersebut situasi di Istana Merdeka, ada 9 tokoh yang diundang datang. Mereka adalah Abdurrahman Wahid, Emha Ainun Nadjib, Nucholish Madjid, Ali Yafie, Malik Fadjar,  KH Cholil Baidowi, Sumarsono, Achmad Bagdja, dan Ma'aruf Amin. Yusril Ihza Mahendra juga hadir, meski tak diundang, karena diajak Nurcholish.

Untuk menjawab desakan mahasiswa, Soeharto bermaksud membentuk Komite Reformasi, yang hadir berdampingan dengan Kabinet Reformasi. 9 tokoh itu diundang untuk diminta menjadi anggota Komite Reformasi. Namun, tak ada yang bersedia.

Kepada Nurcholish atau Cak Nur, Soeharto meminta cendekiawan Muslim itu menjadi ketua. Ditampik, lalu ditawar jadi anggota. Cak Nur tetap tak mau.

“Jika orang yang  moderat seperti Cak Nur tak lagi mempercayai saya, maka sudah saatnya bagi saya untuk mundur,” kata Soeharto kepada para undangan seperti dikutip Ahmad  Gaus AF dalam Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner.

Di tempat lain, Rabu 20 Mei pukul 17.00, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menyampaikan ke Wakil Presiden BJ Habibie, via telepon, bahwa dirinya dan 13 menteri lain tak bersedia duduk di Kabinet Reformasi. Ginandjar Cs saat itu menjabat di Kabinet Pembangunan VII yang segera habis masa tugasnya.

"Apakah Anda sudah membicarakan dengan Bapak Presiden?" ujar Habibie seperti dikisahkannya dalam buku Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi.

Ginandjar menjawab, "Belum, tapi keputusan tersebut sudah ditandatangani bersama sebagai hasil rapat kami di Bappenas dan sudah dilaporkan secara tertulis, kepada Bapak Presiden, melalui Tutut, putri tertua Pak Harto."

Tak lama kemudian, Habibie menemui Soeharto untuk mengotak-atik personel Kabinet Reformasi yang diumumkan esok hari, 21 Mei. Di sana, Habibie diberitahu, Soeharto akan memanggil pimpinan DPR/MPR pada 23 Mei. Di pertemuan itu, Soeharto direncakakan mengajukan pengunduran diri. Habibie menggantikan dan memimpin Kabinet Reformasi.

Soeharto Tak Mau Bicara dengan Habibie

Pukul 21.45, Habibie memanggil 4 Menteri Koordinator dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan VII. Pada rapat tersebut, Habibie meminta Ginandjar Cs membatalkan niat mereka mundur dari kabinet. Sempat terjadi perdebatan. Akhirnya, tulis Habibie, rapat memutuskan, "Susunan Kabinet Reformasi diterima sebagai kenyataan."

Usai rapat yang berlangsung sekitar 1 jam, Habibie mengontak Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursjid, meminta bicara dengan Soeharto. Tapi, Soeharto ternyata menolak. Saadillah hanya bilang Jenderal Besar itu akan mengumumkan pengunduran diri para 21 Mei pagi, bukan 23 Mei seperti direncanakan.

"Saya sangat terkejut dan meminta agar segera dapat berbicara dengan Pak Harto. Permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan, dan ajudan Presiden menyatakan akan diusahakan pertemuan empat mata dengan Pak Harto di Cendana besok pagi sebelum ke Istana Merdeka," tulis Habibie.

Pertemuan itu tak pernah terjadi. Pada 21 Mei pukul 09.00, di Ruang Credential Istana Merdeka, Soeharto menyatakan mundur.

Dalam pidato pengunduran diri, Soeharto antara lain menyatakan, "Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik."

Read More

Status Darurat Militer, Sepuluh Stasiun TV di Tutup

Bangkok - Status darurat militer diberlakukan di Angkatan Bersenjata Thailand terhitung sejak hari ini, Selasa 20 Mei 2014, terkait krisis politik di Negeri Gajah Putih. Pihak militer pun menutup sedikitnya 10 stasiun televisi.

Dalih penutupan adalah mencegah provokasi media agar krisis politik tak bertambah parah. 2 di antara stasiun yang ditutup itu, yakni televisi pro-pemerintah Asia Update dan televisi anti-pemerintah BlueSky. 8 stasiun televisi lain yakni ASTV, MV5, DNN, UDD, P&P, FourChannel, MFTV and Tnews.

"Tampilan tayangan televisi kita kosongkan, atau buram, sebelum kita perintahkan mereka menghentikan penayangan," ujar Kepala Angkatan Bersenjata Thailand Prayut Chan-O-Cha, seperti dimuat Reuters, (20/5/14).

"Kami melarang semua media yang menayangkan berita atau foto yang merugikan keamanan nasional," imbuh dia.

Dia menjelaskan, semua upaya militer ini bertujuan mencegah informasi terdistorsi atau sesat yang beredar hingga menyulut kemarahan rakyat. Ini demi meredakan ketegangan yang terus berlanjut.

Kerusuhan politik terjadi di Thailand sejak November 2013. Kaum oposisi mendesak Yingluck Shinawatra, PM saat itu, mundur karena mencoba meloloskan RUU Amnesti yang berpotensi membebaskan kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra, dari jeratan kasus korupsi. Thaksin kini bersembunyi di Dubai.

Gelombang protes coba diredam Yingluck dengan mempercepat Pemilu menjadi Februari 2014. Namun oposisi tak terima dengan pemungutan suara yang dinilai terjadi banyak kecurangan.

Yingluck pada akhirnya dilengserkan Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand awal Mei ini, karena dinyatakan bersalah atas kasus penyalahgunaan kekuasaan.

Sekitar 28 orang tewas akibat gelombang protes dan bentrokan di Thailand sejak akhir 2014 hingga sekarang. Ribuan orang lainnya terluka.

sumber:oke

Read More

Dituduh Teroris Wanita Ini Simpan Uang di Celana Dalam

International - Seorang mahasiswi di London, diadili atas tuduhan menyelundupkan uang 20 ribu Euro (sekitar Rp314 juta) ke Suriah untuk mendanai milisi musuh Presiden Bashar al-Assad. Mahasiswi itu dituduh menyelundupkan uangnya di celana dalam.
 
Aksinya menyelundupkan uang ke Suriah digagalkan, setelah dia ditangkap di Bandara Heathrow, London. Mahasiswi bernama Nawal Masaad, 26, semula merencanakan terbang ke Turki untuk mengirim uang kepada suaminya, yang dituduh ikut perang di Suriah.

Uang itu dilaporkan terbungkus plastik, dan disita saat dia ditangkap pada 16 Januari 2014 lalu. Dalam sidang kemarin di London, Masaad dan dan temannya El-Wahabi, yang sama-sama keturunan Maroko, mengaku tidak bersalah atas satu tuduhan mendanai militan di Suriah.

Di Facebook, Masaad membuat bantahan soal tuduhan berafiliasi dengan kelompok militan di Suriah. Dia mengaku sebagai seorang Muslim Inggris yang membenci terorisme. Dia justru merasa jadi target kriminalisasi karena ras-nya.

”Pada 16 Januari 2014, saya ditangkap di Bandara Heathrow dan dituduh mengangkut uang ke Suriah untuk tujuan terorisme,” tulis Masaad. ”Saya tidak bepergian ke Suriah, saya bepergian ke Turki , Istanbul, yang sangat jauh dari perbatasan Suriah,” lanjut dia, seperti dikutip Al Arabiya, Selasa (20/5/2014).

Inggris sendiri mencemaskan gelombang kepergian warganya ke Suriah menjadi militant dan ikut berperang. Pemerintah setempat khawatir, para militan itu akan menjadi masalah besar setelah pulang ke Inggris.

sumber:sindo

Read More

Ini Loh Simbol Film Kekecewaan di Negeri Sendiri "Silent Zone"

Read More

Jalan Buntu AS dan Rusia

MOSKOW-Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, blak-blakan soal ketegangan Rusia dengan Amerika Serikat (AS) yang dipicu krisis Ukraina. Medvedev mengatakan, sanksi yang dijatuhkan pemerintah AS terhadap para petinggi Moskow telah membuat jalan buntu hubungan kedua negara.

Dia bahkan memastikan, sanksi dari AS akan memicu Perang Dingin II. ”Kami perlahan tapi pasti bergerak menuju Perang Dingin II,” kata Medvedev, dalam wawancara dengan stasiun televisi Blooomberg yang dilansir Itar-Tass , Selasa (20/5/2014).

“Seorang politisi yang kompeten bagaimana membuatnya jadi pendiam, hati-hati, halus, bijaksana dan hati-hati dengan keputusannya. Yang , saya percaya , (Presiden AS, Barack) Obama berhasil untuk sementara waktu,” ucapnya.

”Tapi apa yang sedang dia lakukan sekarang, sayangnya membuktikan bahwa pemerintah Amerika telah kehabisan sumber daya, dan Amerika Serikat adalah salah satu pihak yang menderita,” imbuh Medvedev. Dia menyindir kepemimpinan Obama tidak memiliki kebijaksanaan politik.

Perdana Menteri Rusia itu mengaku, secara pribadi kecewa dengan cara Obama menangani krisis di Ukraina.  “Saya sangat menyesal bahwa apa yang kita capai itu, hasil yang kita dapatkan, sekarang sedang dikurangi menjadi nol,” katanya mengacu pada tindakan AS yang mengacaukan hasil usaha kerjasama Rusia dan Ukraina di era pemerintahan sebelumnya.

Rusia, lanjut dia, tidak terima dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap para petinggi Moskow. Untuk itu, Rusia kini menyiapkan sanksi balasan terhadap AS.  (Baca: Rusia Siapkan Sanksi Balasan pada Amerika)

”Tentu saja, ada rencana tindakan, tergantung pada bagaimana situasi yang akan berkembang,” katanya. ”Paket kami (berupa) tindakan balasan tidak hanya mencakup langkah-langkah menuju perbaikan bertahap dari situasi di perekonomian kita, tetapi juga langkah-langkah yang mungkin menargetkan negara-negara tertentu,” ancam Medvedev.

Read More

Kawasan Kumuh, Kapan Indonesia Bebas

Jakarta - Indonesia akan bebas kawasan kumuh pada tahun 2019 mendatang. Hal tersebut diugkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto saat menghadiri peresmian infrastruktur bidang cipta karya Provinsi Jawa Timur di kawasan Kedungkandang Kota Malang, Selasa (20/5/14).

Menurut Djoko, bentuk pemberantasan kawasan kumuh di Indonesia dilakukan dengan pembangunan akses air minum dan sanitasi yang layak. "Pada tahun 2013 jumlah pemukiman kumuh di Indonesia turun 12 persen, pada 2019 mendatang kami berharap pemukiman kumuh sudah tidak ada," ujar Djoko.

Untuk mewujudkan target tersebut, dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Djoko menyebut, pemerintah membutuhkan dana mencapai Rp 274 Triliun untuk pembangunan akses air minum bersih, dan Rp 238 Triliun untuk pembangunan sanitasi.

"Dana yang bisa berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu harus ada mulai tahun 2014 hingga 2019 mendatang," tuturnya.

Ia menambahkan, ada tiga kawasan yang akan menjadi fokus pembangunan infrastruktur demi pemberantasan kawasan kumuh. Diantaranya ditujukan untuk daerah yang kekurangan air, daerah rawan bencana, dan daerah tertinggal.

"Program pengurangan kemiskinan dan kawasan kumuh salah satunya bisa dilakukan dengan pembangunan infrastruktur air minum mengingat kondisi alam dan pengembangan industri bisa mengurangi kualitas air," tandas Djoko.

Read More