Rencana Jalan Berlubang di Jakarta Akan Dibetonisasi

JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memperbaiki sejumlah jalan berlubang yang rusak akibat banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu. Rencananya, perbaikan jalan akan dilakukan dengan cara betonisasi dan dilakukan secara bertahap. "Nah kita sudah mau menggunakan teknik beton dan teknologi baru semen yang enam jam bisa langsung kering," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dikatakan Basuki, betonisasi jalan teknologi baru ini telah diujicoba untuk mengetahui dasar serap air. "Teknologi betonisasi jalan yang cepat kering ini diprediksi bertahan selama 5 tahun," katanya.
Dikatakan Basuki, rencananya jalan yang akan dibeton sekitar 44 ribu meter persegi atau tiga persen lebih dari total ruas jalan di ibu kota. Adapun prioritas ruas jalan yang akan di beton yakni di kawasan Cilincing dan Tanjung Priok.

Meski begitu, diakui Basuki, penerapan teknologi tersebut saat ini terkendala oleh cuaca hujan yang masih mengguyur kota Jakarta. "Kita akan bekerja sama dengan BMKG untuk memantau cuaca. Kayak hari ini, kalau hujan ya nggak boleh kita kerjain," tuturnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak mempermasalahkan biaya besar yang akan dikeluarkan melalui APBD untuk penerapan teknologi baru tersebut. "Kalau rusak, itu kerugian ekonominya lebih tinggi. Nah kita mau usahakan Jakarta ini supaya nggak bolak-balik memperbaiki jalan yang sama. Sudah macet, jalanannya rusak lagi. Bukan soal biayanya, tapi ekonomisnya. Yang penting dikerjain dengan bagus," tandasnya.

Read More

Honor Dana Saksi Pemilu Jadi Sorotan KPK

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus potensi masalah terkait rencana kebijakan dana saksi partai politik (parpol). Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menilai, perencanaan dana saksi parpol yang terlalu mepet dengan penyelenggaraan Pemilu 2014 bisa berujung pada penyelewengan dana.

"Setiap perencanaan yang tidak baik atau tiba-tiba, maka pelaksanaan atau pengelolaannya biasanya juga tidak mudah," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Senin (3/2). Ia menekankan, seharusnya ada perencanaan lebih matang terkait dana saksi parpol itu.

Di antaranya, kesiapan pengelola dana, petunjuk operasional, calon penerima, dan juga pengawasannya. Terlebih, calon penerima dana itu jumlahnya sangat banyak dan tersebar sampai ke pelosok.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk dana saksi bagi 12 parpol sekitar Rp 660 miliar dengan total saksi mencapai 6,6 juta orang yang mengawasi 545.778 TPS. Dengan perhitungan sedemikian, setiap parpol mendapat alokasi sekitar Rp 55 miliar yang rencananya disalurkan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, perlu mekanisme pengawasan yang memadai atas penggunaan dana saksi parpol. "Jika diperlukan, KPK siap membantu perbaikan sistemnya atau untuk pencegahan korupsinya," ujar dia.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberi sinyal untuk menolak penitipan dana saksi partai politik (parpol) yang direncanakan pemerintah. Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, penolakan tersebut karena penggelontoran dana saksi parpol sangat berisiko. "Kami akan menghitung ulang risiko jika dana tersebut jadi (digelontorkan)," sambung Daniel.

Menurut dia, di antara risiko-risiko tersebut adalah penggelontoran dana bisa mengundang perilaku koruptif dan melimpahkan beban tanggung jawab bagi Bawaslu untuk mengawasi penggunaannya. Hal itu ujung-ujungnya bisa membuat anggota Bawaslu mengabaikan tugas-tugas lainnya yang lebih penting.

Menurut Daniel, dana saksi parpol tersebut adalah desakan parpol yang sudah disuarakan ke pemerintah dan tinggal menunggu finalisasi peraturan. Namun, ditegaskan Daniel, tetap akan ada penghitungan ulang tentang dampak serius penggelontoran dana saksi tersebut.

Ia menegaskan, jika nantinya dana tersebut menumpulkan kinerja, Bawaslu akan menolak. "Tentu nantinya akan kami sampaikan sesuai dengan cara-cara yang elok dan sesuai mekanisme," ujar Daniel.

Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) juga melaporkan mengenai dana saksi parpol itu ke KPK, kemarin. Perwakilan KUAK, Abdullah Dahlan, menilai dana saksi parpol itu tidak mempunyai payung hukum dan tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

KUAK melihat adanya potensi penyelewengan, pemborosan anggaran, dan korupsi apabila dana saksi parpol itu disetujui. Ia mendorong KPK untuk bergerak melakukan pencegahan. n ed: fitriyan zamzami

Informasi dan berita lainnya silakan dibaca di Republika, terimakasih.

Read More

Jakarta Akan Miliki Waduk Ciawi

BOGOR -- Usai menanam pohon di Perkebunan Teh Ciliwung, Bupati Bogor Rachmat Yasin mengajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau lokasi yang akan dibangun Waduk Ciawi, Selasa (4/2). Waduk tersebut merupakan satu dari dua waduk yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengurangi banjir Jakarta.

"Sebelah sana Pak Jokowi. Itu lokasi yang akan dibangun waduk," kata Rachmat pada Jokowi sambil menunjuk sebuah lembah yang masih dipenuhi pepohonan.

Rachmat mengatakan, titik koordinat waduk sudah ditentukan oleh Kementerian PU. Hanya saja, kata dia, lokasinya sedikit bergeser dari rencana semula.  "Dari hasil penelitian ternyata tanahnya itu berbatu. Jadi harus geser sedikit," kata dia.

Menurut Rachmat, luas Waduk Ciawi  adalah 107 hektare sementara Waduk  Sukamahi 24,8 hektare. Untuk membangun dua waduk itu, Pemkab Bogor itu harus memindahkan 275 KK.

Bulan ini, kata dia, pihaknya menargetkan sosialisasi pada masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan waduk sudah rampung. Sehingga, selanjutnya pemerintah tinggal melakukan pendataan dan pemetaan bidang.

"Kami juga sudah tugaskan pada camat dan kepala desa agar tidak keluar spekulan mengenai harga tanah. Sebab kalau pemerintah pasti akan membeli sesuai dengan penilaian dari tim penaksiran harga," ujar kader PPP ini.

Pembebasan tanah untuk waduk akan dilakukan oleh Pemprov DKI. Sementara pembangunan fisik waduknya akan dikerjakan oleh Kementerian PU dengan total biaya Rp 1,9 triliun.

Read More

Besok Akan Ada Uji Coba Jalan Layang Jombor

Jakarta - SLEMAN -- Operasional jalan layang atau flyover Jombor akan diujicoba selama dua hari mulai Rabu (5/2). Flyover Jombor bisa dilintasi kendaraan roda empat dan roda dua yang mengarah ke Magelang dan Gamping.

Ujicoba pada hari pertama akan dilakukan mulai pukul 09.00-18.00 WIB. Sementara pada Kamis (6/2), kendaraan dapat melintasi Flyover mulai pukul 06.00-18.00 WIB.
"Kami akan ujicoba untuk struktur dan traffic (lalu lintas) Flyover Jombor," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Flyover Jombor, Santoso, Selasa (4/2).

Semua jenis kendaraan, kata Santoso diperbolehkan lewat Flyover Jombor dalam ujicoba tersebut. PPK akan menguji struktur konstruksi jalan dan arah lalu lintas sebelum Flyover Jombor resmi dioperasikan. Setelah dua hari ujicoba, Flyover Jombor akan kembali ditutup bagi kendaraan.

Meski masuk tahap ujicoba, pembangunan Flyover Jombor diakui Santoso belum selesai sepenuhnya. Jalan pendekat ke arah Magelang belum diaspal. Lampu dan riling jalan pun masih menunggu dipasang. Pembebasan tanah untuk pelebaran jalan juga masih tersendat, karena belum ada kesepakatan terkait harga tanah.

Meski demikian, operasional Flyover Jombor tidak akan menunggu selesainya pembebasan tanah. Pembangunan Flyover Jombor akan dihentikan pada April mendatang. "Meski tanah belum bebas, kami akan fungsikan Flyover pada awal April," ujar Santoso.

Read More

Mau Tau: Plat Nomor di Kota Ini Seharga Rp 400 Juta

Jakarta - SHANGHAI -- TNKB (Tanda Nomor Kendaraan bermotor) atau biasa disebut pelat nomor kini banyak diperjualbelikan di pasar gelap Beijing dan harganya bisa melambung hingga sekitar Rp 400 juta. Hal itu dipicu pembatasan penerbitan pelat nomor baru oleh pemerintah Beijing.
Seperti diberitakan Reuters, pelat nomor seharga Rp 400 juta itu hampir setara dua mobil Ford Focus di China. Focus merupakan kendaraan paling laris di negeri itu. Pembatasan plat nomor kendaraan baru adalah langkah pemerintah Beijing untuk mengurangi polusi dan kemacetan lalu lintas.
Pemerintah Beijing mulai 2011 menyelenggarakan undian TNKB, yaitu satu pelat nomor bagi setiap 10 warga yang mengajukan permohonan plat nomor. Tahun ini Beijing mengurangi 40 persen plat nomor baru yang diterbitkan menjadi hanya 150 ribu unit, artinya hanya satu dari setiap 150 pengajuan TNKB yang akan dikabulkan.
Antrean panjang pemohon plat nomor telah memicu pasar gelap, padahal peraturan setempat melarang memperjualbelikan atau memimjamkan TNKB. "Dua tahun sudah saya ikut undian dan tak pernah dapat, saya putus asa," kata warga Beijing, Han Kuilong.
Pekerja kantor itu menyewa pelat nomor seharga lima ribu yuan (sekitar Rp10 juta) setiap tahun. Undian online bulan Februari 2014 diikuti hampir dua juta peserta demi mendapatkan 25 ribu plat nomor baru.
Seorang sumber dari kalangan dealer kendaraan di Beijing, mengemukakan perusahaannya menyewa hampir 200 plat nomor pada tahun 2013. Beberapa laman web juga memasang posting mencari atau menawarkan TNKB. "Permintaan semakin panas karena mendapatkan plat nomor dari undian semakin sulit," kata seorang manajer laman web yang  memperjualbelikan plat nomor.
Harga plat nomor pada enam bulan lalu adalah 120 ribu yuan sedangkan kini harganya menjadi 200 ribu yuan, kata manajer tersebut, yang minta kepada Reuters agar namanya tidak diungkap.
 Warga yang ingin punya mobil baru, harus mematikan plat nomor lama dan mengajukan plat nomor baru untuk kendaraan barunya. Yang bersangkutan tidak perlu ikut undian untuk mendapatkan TNKB baru. Pembatasan TNKB juga diberlakukan di kota Shanghai, Guangzhou, Guiyang, dan Tianjin. Cara yang ditempuh kota-kota itu adalah lewat dengan lelang, kombinasi lelang dan undian, atau hanya undian.
sumber:ROL

Read More

Revolusi dan Pengadilan Politik Mursi

Jakarta - LONDON - Pengadilan yang sedang berjalan terhadap mantan presiden Mesir, Muhammad Mursi, bukan sembarangan proses hukum. Pengajar hak asasi manusia di London School of Economics and Political Science, Awol K Allo, menulis, ini merupakan sebuah pengadilan politik.

Pengadilan yang digelar otoritas hukum Mesir itu, kata Awol, bertujuan untuk mempermalukan, mendelegetimasi, dan membuang kiprah Ikhwanul Muslimin dari lanskap perpolitikan Mesir. "Sasarannya adalah menghilangkan Ikhwanul Muslimin dari Mesir, bukan sekadar mengenyahkan Mursi," tulis Awol di Aljazeera, Senin (3/2).

Menurut ahli hukum Frankfurt school, Otto Kirchheimer, pengadilan (persidangan) politik adalah sebuah strategi memobilisasi perangkat-perangkat hukum dan peraturan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Ini lazim dilakukan banyak rezim di seluruh dunia yang baru saja memasuki fase 'revolusi'.

Pengadilan politik klasik, kata Kirchheimer, terkait dengan upaya rezim berkuasa yang mencoba melibatkan musuh bersama masyarakat untuk dibuang jauh-jauh dari dunia politik. Pengadilan terhadap Mursi didesain untuk mengenyahkan Mursi dan gerakan-gerakan pendukungnya dari ruang politik Mesir.

Pengadilan politik, jelas Awol, tidak terhindarkan sebagai konsekuensi dari sebuah revolusi politik. Dari revolusi Inggris dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18 hingga revolusi Cina dan Iran pada abad ke-20, ruang sidang menyediakan ruang 'nyaman' bagi penguasa yang tumbang.

Tujuan lain pengadilan politik ini, kata Awol, untuk mengklarifikasi, merasionalisasi, membenarkan, dan menerima arti penting revolusi. "Ini yang sedang dilakukan terhadap Mursi," kata dia.

Persoalnnya, Awol menyebut, terlalu dini mengatakan apakah yang terjadi di Mesir terhadap Mursi itu benar-benar revolusi atau kudeta. Tidak mudah untuk mengatakan bahwa Mursi tidak dikudeta. Terlalu mudah juga untuk menyimpulkan bahwa terjadi revolusi terhadap Mursi.

Tak heran jika Mursi menolak keras legitimasi dan otorisasi pengadilan terhadap dirinya. "Saya adalah presiden yang sah dan militer mengkudeta pemerintahan saya," kata Mursi ketika muncul di pengadilan.
sumber:ROL

Read More

Sejarah Internet Indonesia

Jakarta - Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, dimana semangat kerjasama, kekeluargaan & gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan Internet. Sejak 1988, ada pengguna awal Internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX (Inggris) dan Compuserve (AS) untuk mengakses internet.

Berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC, protokol Internet (IP) pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan Internet Indonesia di tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia.

Read More

Berpindah-pindah Rumah Dapat Pengaruhi Emosional Anak

 

Jakarta - Pekerjaan mengharuskan Anda untuk pindah rumah lebih dari sekali? Sebaiknya, pertimbangkan lagi jika Anda memiliki anak di bawah usia lima tahun. Karena sebuah penelitian di Cornell University, Amerika Serikat, menemukan bahwa anak yang pindah rumah lebih dari tiga kali sebelum usia sekolah, berisiko mengalami gangguan konsentrasi, kecemasan dan hiperaktif.

Penelitian ini melibatkan tiga ribu keluarga di kota-kota besar Amerika Serikat, dengan anak yang lahir antara tahun 1998 dan 2000. Tujuannya mengungkap bahwa anak yang pindah rumah satu atau dua kali lebih cenderung memiliki masalah dalam kesehariannya. Dampak negatif ini terutama menonjol pada keluarga dengan tingkat pendapatan rendah.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa orang yang pindah rumah sebanyak tiga kali di masa kecil mereka, dua kali lebih mungkin menggunakan obat-obatan terlarang di usia 18 tahun. Psikolog anak dan keluarga Dr Sandra Wheatley, mengatakan ketika anak mengalami banyak gangguan di kehidupan awalnya, mereka bisa tumbuh dengan perasaan cemas dan tidak aman.

"Dengan sering pindah rumah, anak bisa berpikir mengapa orang tua mereka sering berpindah tempat dan kemungkinan adakah hubungan yang buruk antara orang tuanya dengan orang lain atau ada upaya melarikan diri dari masalah," papar Dr Whaeatley seperti dilansir Telegraph.

Secara kontras, anak-anak yang keluarganya menetap, cenderung bisa ulet dan mengatasi masalah dengan baik.

Penelitian yang dilakukan sejak 2010 itu juga menemukan bahwa semakin sering orang pindah rumah di masa kanak-kanak, makin besar juga kemungkinan mereka melaporkan kepuasan hidup yang lebih rendah, terlepas dari usia, jenis kelamin, dan pendidikan.

Read More

Kereta Jalur Yogyakarta-Kutoarjo Mulai Beroperasi

 

Jakarta - PT KAI Daerah Operasional VI  Yogyakarta, Sabtu 1 Februari, resmi meluncurkan jalur Kereta Api Ajisaka tujuan Yogyakarta-Kutoarjo (pergi dan pulang/PP) untuk melayani kebutuhan angkutan darat jarak dekat.

Manajer Humas PT KAI Daop VI Yogyakarta, Bambang Setio Prayitno, menjelaskan bahwa KA Ajisaka ini melengkapi layanan commuter line Prambanan Ekspres (Pramek) jalur Kuatorjo-Solo PP yang sudah beroperasi.

"Kereta api commuter line yang kita luncurkan ini akan beroperasi setiap hari dengan total kapasitas tempat duduk mencapai 728 kursi," ujar Bambang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jadwal KA Ajisaka akan berangkat dari Stasiun Lempuyangan pukul 08.20 WIB, Tugu Yogyakarta 08.24 WIB, Wates 08.54 WIB, Jenar 09.15 WIB dan terakhir Stasiun Kutoarjo pukul 09.30 WIB.

Kemudian KA Ajisaka kembali dari Stasiun Kutoarjo pukul 10.15 dan tiba di Stasiun Lempuyangan pukul 11.25 WIB.

"Ada lima stasiun untuk pemberhentian dan pemberangkatan. Diluncurkannya kereta api jarak dekat ini untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang semakin banyak," kata Bambang.

Ia menambahkan, KA Ajisaka ini merupakan rangkain kereta ekonomi AC. Selama minggu pertama beroperasi masih diterapkan harga promosi, yaitu Rp15.000. Pada minggu kedua tarifnya menjadi Rp20.000.

"Tiket kereta dapat dipesan dua jam sebelum pemberangkatan di loket stasiun pemberangkatan," kata Bambang.

Read More