Info Jalur TransJakarta "Rute Ekspres" PGC-Ancol

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka jalur ekspres TransJakarta untuk rute Pusat Grosir Cililitan (PGC)-Ancol. Rute itu resmi operasi mulai hari ini, Rabu, 22 Januari 2014. Jalur tersebut menggabungkan Koridor V jurusan Ancol-Kampung Melayu dan Koridor VII Kampung Melayu-Kampung Rambutan.

Kepala Unit Pelaksana TransJakarta, Pargaulan Butar Butar, mengatakan, secara umum, jalur yang dilewati oleh rute baru itu sama dengan Koridor V dan VII, termasuk halte-halte pemberhentiannya.

Hanya saja bus PGC-Ancol tidak berhenti di Halte Kampung Melayu. Jam operasional semuanya sama yakni dari pukul 5.00 pagi samai jam 10.00 malam. Tarifnya juga tidak berbeda, yaitu Rp3.500 per sekali perjalanan. Sedangkan pagi hari sebelum pukul 7.00 WIB, Rp2.000.

Adapun halte yang dilewati TransJakarta rute ekspres tersebut adalah Halte Ancol-Halte Pademangan-Halte Jembatan-Halte Pasar Baru Timur-Halte Budi Utomo-Halte Senen Sentral Senen (lewat jembatan) Stasiun Senen-Halte Pal Putih-Halte Kramat Sentiong NU Stasiun Gang Sentiong-Halte Salemba UI-Halte Salemba Carolus-Halte Matraman 1-Halte Matraman 2 (lewat jembatan).

Kemudian Halte-Tegalan-Halte Slamet Riyadi Stasiun Pondok Jati-Halte Kebon Pala-Halte Pasar Jatinegara-Halte Jatinegara RS. Premier-Halte Bidara Cina-Halte Gelanggang Remaja-Halte Cawang Otista-Halte Cawang BNN-Halte Cawang UKI-Halte Sutoyo BKN dan terakhir di Halte Cililitan PGC.

"Totalnya ada 25 halte yang dilewati. Rute ekspres ini dibuat supaya penumpang dari Ancol maupun dari PGC tidak usah transit dulu di Kampung Melayu dan tidak perlu naik dua kali bus," kata Pargaulan. Untuk tahap pertama ini, operasional didukung oleh 15 unit bus gandeng.

Dua Rute Lain

Selain PGC-Ancol, rute ekpres lainnya adalah Kalideres-Bundaran Senayan dan Pulo Gadung-Bundaran Senayan. "Kami akan meningkatan juga pelayanan rute pelayanan langsung untuk rute lainnya," ujar Pargaulan.

Dua rute terakhir tadi itu untuk mempercepat waktu perjalanan warga dari Pulo Gadung dan Kalideres. Sebab saat ini penumpangnya semakin meningkat. Namun, bus tidak akan singgah di Halte Harmoni.

"Ini pelayanan khusus yang kami berikan untuk mengantisipasi tingginya jumlah penumpang menunggu di Halte Harmoni. Penumpang kami bawa langsung ke halte berikutnya," ujar Pargaulan.

Read More

Mabes Polri Dilibatkan Dalam Lelang Jabatan Kepala Sekolah SMU/SMK

Jakarta - Tahun berganti tahun pendidikan menjadi sorotan actual dimata masyarakat Indonesia, kendatinya dalam era reformasi termasuk bagian dalam melakukan kejahatan ataupun kecurangan didalam menentukan isi dari jatidiri bangsa. 

Terlebih lagi dengan memudahkan para pejabat instansi pemerintah terutama sekolah dijadikan ajang lakukan pelelangan jabatan seorang kepala sekolah yang sebelumnya pernah pula Pemda DKI melakukan aksi yang sama yaitu Lelang Lurah. Kali ini jabatan kepala sekolah yang menjadi sorotan dikarenakan dalam tahun tahun sebelumnya pemilihan kepala sekolah hanya didasarkan masa kerja dan tingkat pendidikan.

Maka dalam kegiatan penentuan seleksi calon kepala sekolah, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mabes Polri perlu di tunjuk dalam pelaksanaan pemilihan lelang jabatan kepala sekolah, yang saat ini sudah dilakukan di Biro Pembinaan Karir Mabes Polri Senin, 20/1/2004.

Oleh karena itu dalam pemilihan tersebut dibutuhkan Instansi lain untuk mengontrol akan terjadinya kecurangan kejahatan lain yang terjadi.

Informasi yang didapat dari Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Chaidir, Adapun langkah pertama adalah seleksi administrasi secara online. Kemudian, tahap kedua ada kompetensi bidang untuk kepala sekolah.

Diduga ada kebocoran soal dari LPMP DKI Jakarta, sebut Chaidir saat di Ruang Biro Pembinaan Karir Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/1/2004).

Nanti dari hasil kompetensi bidang ada bobot penilaian untuk mencari objektifitas dan ditambah uji kompetensi managerial yang dilakukan di Mabes Polri.

"Kemudian, akan keluar hasil empat kriteria, pertama sangat memenuhi syarat, memenuhi syarat, masih memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat," tambahnya lagi.

Pada tahap ketiga yakni public hearing calon kandidat akan diambil yang memiliki kriteria sangat memenuhi syarat dan memenuhi syarat. "Setelah itu nanti kita bahas di Badan Pertimbangan Jabatan. Nanti mereka yang akan mempertimbangkan calon kepala sekolah dan calon kepala puskesmas,".

Pemprov DKI akan menyelesaikan program pada bulan ini.

Read More

Malapetaka 15 Januari (Malari)

Jakarta – Malari adalah peristiwa kerusuhan besar yang mengguncang Jakarta. Adalah salah satu momen peristiwa 15 Januari 1974,  Saat itu mahasiswa turun ke jalan dan memprotes penanaman modal asing dari Jepang. Kebetulan saat itu Perdana Menteri Tanaka dari Jepang berkunjung ke Indonesia.

Banyak pihak menilai peristiwa yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari (Malari) ini sebenarnya buntut perseteruan dua tokoh intelijen. Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Jenderal Soemitro, dengan Kepala Opsus Jenderal Ali Moertopo. Sudomo sendiri saat itu adalah anak buah Soemitro. Kala itu Sudomo menjabat sebagai kepala staf Kopkamtib, atau orang nomor dua di lembaga superpower bentukan Soeharto itu.

Setelah kerusuhan, Sudomo menghadap Soemitro. Kala itu Sudomo minta mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab atas kerusuhan yang membakar Jakarta. Tapi permohonan Sudomo ditolak Soemitro. Dia memilih memikul tanggung jawab sebagai pimpinan.

"Memang Pak Domo saya serahi tugas mengenai Jakarta sebagai latihan. Tapi mengenai peristiwa di Jakarta Raya sebagai ibu kota negara, apa pun yang terjadi, adalah tanggung jawab saya. Ini bukan tanggung jawab Pak Domo. Pangkopkamtib hanya satu, yaitu saya," ujar Soemitro.

Peristiwa itu benar-benar mengakhiri karir Soemitro. Namun tidak untuk Sudomo. Pemerintah Orde Baru terus memberikan kesempatan bagi Sudomo. Sudomo bahkan sempat menjabat Menteri Tenaga Kerja pada periode 1983 - 1988 kemudian sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Read More

Cas Cis Cus Proyek KPK

Jakarta - Terbongkarnya akal-akalan dalam proyek pengadaan sarana prasarana, yang dikaitkan dengan para pemimpin justru semakin menjatuhkan kewibawaan negara ini. Setelah terbentuknya KPK pada tahun 2006. Selama kurun waktu tersebut sudah ratusan tindak pidana korupsi yang sudah di masukan ke penjara.

Didalam penggunaan anggaran alat negara ini sungguh menakjubkan dengan memakai fasilitas negara digunakan untuk memonitoring anggaran institusi lainnya, dan syarat dengan sangat menekan anggaran-anggaran lainnya, tetapi mengapa KPK seolah begitu lambat dalam menangani satu kasus sehingga banyak laporan yang masuk ke meja pimpinan belum terlaksana dan dijalankan, atau menunggu sampai saat demisioner bakal calon pimpinan KPK baru.

Saat ini KPK menangani kasus yang setahun lebih belum terungkap yakni "Hambalang" yang dalam htungan uang sangat memakan biaya sangat tinggi, hingga sampai terjadi pergantian kepemimpinan dalam tubuh KPK,  Dan kemarin Jum'at kembali melakukan penahanan yang selama kurang setahun ini melakukan pendalamam kasus serupa" Hambalang". Dan menentukan tersangka lainnya yang sudah lebih dulu masuk bui, Anas Urbaningrum akhirnya Jumat (10/1) petang resmi ditahan KPK. Anas ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk masa 20 hari ke depan, demi kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya, rekanan Anas, mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi A. Mallarangeng terlebih dahulu ditahan KPK untuk kasus serupa. Selain Anas dan Andi, KPK memang telah menetapkan dan menahan tersangka lain dalam kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 400 milyar tersebut.

Dalam upaya menuntaskan kasus korupsi megaproyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang terletak di Bogor, sampai saat ini KPK harus tetap dikawal. Kita berharap, penuntasan kasus ini dapat segera diselesaikan dan jangan sampai muncul kesan lamban. Kita yakin, KPK masih dalam jalur yang tepat dalam menangani kasus Hambalang. Dan kita juga perlu ingatkan agar jangan sampai kasus ini menjadi celah untuk dipolitisasi, terlebih demi kepentingan pihak-pihak tertentu pada Pemilu 2014.

Read More

Jalur Busway Masih Dijadikan Alternatif Bagi Pengendara

 

Jalur - Penerapan jalur khusus kendaraan umum masih saja menjadi sorotan para pengguna jalan, khususnya roda dua dan empat. Pemberitahuan maupun himbauan tidak menggunakan jalur Busway sudah lama diterapkan. Namun masih saja banyak pengendara yang sengaja melakukan kesalahan, terlebih lagi dalam bulan ini situasi cuaca sangat tidak baik, selalu diguyur hujan. Dan tidak tanggung-tanggung hujan deras datang dengan disertai angin membuat hampir dibeberapa titik ruas jalan digenangi air.

Guna untuk menghindari kemacetan kendaraan pengguna jalan selalu melakukan kesengajaan atau tidak tertib dalam berlalulintas, padahal dalam bulan lalu sudah ada sanksi bagi para penerobos pengguna jalur busway untuk dikenakan denda.

Ditambah lagi hujan deras melanda DKI Jakarta, Rabu (8/1/) sejak pagi tadi. Akibatnya banyak lokasi jalan raya yang tergenang air hingga menyebabkan laju kendaraan motor tersendat.

Informasi yang didapat dibeberapa titik genangan air sudah mencapai 20 sentimeter (cm). Beberapa kendaraan bermotor yang melintas di antaranya sepeda motor mengalami mogok.

Sehingga banyak kendaraan lain memilih masuk jalur Bus Transjakarta agar terhindar dari genangan air.

Meski banyak polisi lalu lintas yang bertugas, mereka tak peduli yang terpenting kendaraan yang ditungganginya lancar, terhindar dari genangan air dan mati di tengah jalan.

Read More

Anas: Ini Baru Awal Permainan Akan Ada Lainnya

 

Jalur - setelah KPK melakukan pemanggilan ke_2 yang juga tidak dihadiri Anas Urbaningrum, kini juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Al Barbasy, mengatakan akan ada surprise yang diberikan oleh pihak Anas Urbaningrum untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat Keramat 10/1/14.

"Pasti akan ada keputusan mengejutkan dari pihak Anas, lihat saja nanti," ujar Ma'mun saat ditemui di Markas PPI, di Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2014) malam.

Kendati demikian, Ma'mun enggan menyebutkan kejutan yang akan diberikan kepada KPK dari pihak tersangka kasus proyek Hambalang itu.

"Tunggu saja, pasti ada keputusan-keputusan yang mengejutkan dari kami," kilahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kuasa Hukum Anas, Firman Wijaya, menyatakan kliennya akan hadir pada pemanggilan ketiga KPK pada Jumat mendatang.

"Sebagai warga negara yang baik (Anas) mau datang, asal dia diberikan keadilan," ujarnya.

sumber:oke

Read More

DP Biaya Haji Tahun 2014 Naik 5%

 

Jakarta - Menteri Agama, Suryadharma Ali membenarkan adanya rencana menaikan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Rencananya Kementerian Agama akan menaikkan setoran dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta. Kenaikan tersebut rencananya akan mulai ditetapkan pada tahun ini.

"Betul ada rencana itu, mengapa akan dinaikkan karena kita juga melihat perkembangan ekonomi antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah," ujar Suryadharma di Monas, Minggu 5/1.

Dia menambahkan, dengan melemahnya rupiah, bisa jadi akan diikuti dengan meningkatnya harga Bahan Bakar Minyak yang akan berpengaruh pada harga tiket haji. Selain itu, menurutnya biaya sewa pemondokan di Mekah yang ikut meningkat, turut menjadi alasan Kemenag menaikan biaya tersebut.

"Maksudnya agar manfaat (bunga) dari uang itu meningkat. Kalau awalnya besar maka bunganya besar, karena besar maka kemenag bisa meningkatkan kualitas pelayanan tanpa menambah beban yang lebih berat bagi jamaah," terangnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa saat ini dari 48 komponen biaya haji, yang dibayar hanya dua komponen, yakni tiket dan biaya pemondokan. Nantinya, 46 komponen lain dibayarnya dari bunga setoran awal tersebut.

Sementara ketika ditanya apakah nantinya akan ada kenaikan biaya haji juga, Suryadharma Ali mengaku belum bisa memastikannya. "Belum tahu. Kita masih melihat perkembangan. Kita harapkan tidak," katanya.
sumber:viva

Read More

1 Juta Imbalan Menangkap Curanmor

 

Jakarta – Komisaris Polisi Sukatma SH, Kapolsek Palmerah, Jakarta Barat, menawarkan hadiah uang kontan Rp 1 juta bagi warga yang menangkap tersangka pencuri sepeda motor .

Hal itu diungkapkan saat bertatap muka dengan warga di Kantor RW03 Kel Palmerah, Sabtu (4/1) malam. Syaratnya, kata Sukatma, tersangka dalam kondisi mulus dan  lengkap berikut barang bukti.

“Namun berhati-hati menghadapi pelaku pencuri kendaraan bermotor. Sebab mereka sekarang sudah sangat berani dan membawa senjata api,” ujar Sukatma yang meskipun baru dua minggu menjabat sebagai Kapolsek Palmerah.

Kawanan pencuri sepeda motor telah begitu meresahkan masyarakat, kata mantan Wakapolsek Tamansari ini.

“Kami sudah memerintahlan anggota di lapangan jika menangkap basah pelaku pencuri kendaraan bermotor diberikan tindakan tegas saja.  Itu pilihan terakhir dari pada mengancam keselamatan anggota kami,” tandasnya.

Pada acara tatap muka dihadiri sekitar 150 warga itu, Ketua RW03 Kel Palmerah, Haji Nurhadi mendukung kapolsek.

“Bahkan khusus warga RW03, bagi warga yang menangkap pencuri sepeda motor diberi tambahan dari saya Rp 500.000,” kata Haji Nurhadi yang sudah tiga priode menjabat ketua RW membawahi 13 RT.

sumber: poskota

Read More

Malam Tahun Baru, 1.067 Kendaraan Dibakar di Perancis

Paris - Menteri Dalam Negeri Perancis Manuel Valls mengumumkan, 1.067 kendaraan dibakar di negeri fesyen tersebut selama perayaan Tahun Baru 2014.

Menurutnya, angka tersebut mencakup mobil, mobil van, dan skuter. Angka ini sebenarnya turun sekitar 10% dari angka kendaraan yang dibakar pada 2013.

Tradisi membakar kendaraan pada malam pergantian baru dan pada 14 Juli, yang merupakan libur nasional, dimulai di Perancis pada awal 1990-an sebagai bentuk protes, tetapi berubah menjadi kontes antara sejumlah wilayah di negara itu.

LeftLaneNews melansir, pemuda yang hidup di pinggiran kota-kota besar seperti Paris, Strasbourg, Marseille, dan Toulouse turun ke jalan setiap tahun untuk melihat siapa yang paling hebat membuat kekacauan.

Bahkan banyak dari mereka yang sengaja membakar mobil sendiri demi mendapatkan jaminan asuransi. Bagaimanapun, angka 1.067 kendaraan tersebut tidak ada apa-apanya dibanding data bahwa rata-rata di Prancis ada 40 ribu kendaraan yang dibakar tiap tahun.

Jika mayoritas orang di dunia lebih memilih membakar kembang api pada malam pergantian tahun, ternyata orang-orang di Prancis justru lebih memilih membakar mobil dan kendaraan bermotor lainnya.

sumber: beritajatim

Read More

Tahun 2013: Sudah 80 Hakim Dihukum Disiplin

 

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan sebanyak 80 hakim telah menerima hukuman disiplin oleh Badan Pengawas MA sepanjang tahun 2013 karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.

"Sepanjang 2013 terdapat 80 orang hakim yang diberikan hukuman disiplin. Jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2011 yang sebanyak 79 hakim dan 2012 berjumlah 73 hakim," kata Hatta Ali, dalam konferensi pers catatan akhir tahun 2013 MA, di Jakarta, Senin (30/12).

Menurut Hatta 80 orang hakim itu terdiri dari hakim peradilan umum, hakim ad hoc dari peradilan tindak pidana korupsi dan pengadilan hubungan industrial. Dari 80 orang hakim yang diberikan hukuman disiplin sepanjang 2013, 31 hakim diantaranya diganjar hukuman berat, dua orang diberikan hukuman sedang dan 47 lainnya diberikan hukuman ringan.

Sementara itu menurut Hatta, secara keseluruhan hukuman disiplin yang diterapkan kepada hakim dan non-hakim (termasuk jajaran panitera dan sekretaris, pejabat struktural/fungsional, serta juru sita) pada 2013 totalnya mencapai 141 hukuman disiplin.

Sedangkan untuk pengaduannya sendiri yang masuk ke Badan Pengawas MA sepanjang tiga tahun terakhir jumlahnya terus menurun. Pada 2011 jumlah pengaduan berjumlah 3.232 buah, 2012 sebanyak 2.376 buah, dan 2013 sebesar 2.180 buah.

"Namun tetap kami melihat dibalik penurunan pengaduan itu banyak hukuman disiplin yang diberikan kepada hakim," kata dia. Hatta menyampaikan bahwa dirinya selaku Ketua MA telah meminta Badan Pengawas MA untuk tidak memberikan toleransi kepada hakim-hakim yang melanggar aturan.

Read More

Polisi: Tindak Tegas Pengguna Knalpot Bising

 

Surabaya, Pada saat pergantian tahun baru Polda Jawa Timur akan menindak tegas kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot racing, dengan memberikan sanksi surat tilang dan akan ditahan kendaraanya.

Hal itu disampaikan Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Rahmad Hidayat. Senin (30/12).

Menurut Rahmad, hal ini diberlakukan agar saat malam perayaan tahun baru para pengendara bisa berjalan dengan tertib, nyaman dan aman. Karena dengan adanya knalpot racing secara psikologis bisa menganggu pengendara lain, bahkan bisa berdampak pada keributan.

Oleh karena itu, demi kenyaman dan keamanan pada saat perayaan tahun baru, diharapkan para masyarakat khususnya para pemuda tidak menggunakan knalpot racing.

Mereka yang ditilang kemudian akan diserahkan kembali kepada pemilik kendaraanya dengan syarat membawa knaplot original atau knalpot asli yang sesuai dengan spesifikasi.

Rahmad menambahkan, sebagai langkah awal pihaknya akan memerintahkan seluruh jajaran Polda Jatim untuk melakukan koordinasi dengan para bengkel knalpot, agar tidak melayani pemasangan knalpot racing atau memperjual belikan knalpot racing.

Read More

SBY Akan Resmikan Program JKN

 

Jakarta -  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan berlakunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Selasa (31/12). Peluncuran program berlangsung di Istana Bogor dengan jumlah peserta tahap pertama tercatat 116.122.065 jiwa terdiri atas penerima bantuan iur biaya (PBI), eks peserta Askes, eks peserta Jamsostek dan TNI/Polri.

“Proses transformasi baik secara teknologi, kepesertaan dan fasilitas layanan kesehatan semua sudah selesai. Dan terhitung 1 Januari 2014 semua peserta JKN sudah bisa memanfaatkan kartu JKN,” jelas Direktur Hukum dan Hubungan Antar Lembaga PT Askes Purnawarman Basudoro, Senin (30/12).

Tak hanya persiapan secara tehnis yang sudah selesai, 11 peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Jaminan Sosial Nasional juga telah ditandatangani oleh presiden dan masing-masing memiliki nomor registrasi. Dengan demikian per 1 Januari 2014, program JKN sudah beroperasi dengan badan penyelenggaranya adalah BPJS.

Purnawarman mengatakan bahwa seluruh peserta JKN yang sudah terdaftar by name by addres bisa memulai menggunakan layanan kesehatan yang menjadi provider BPJS meski belum mendapatkan kartu JKN. “Silakan pakai kartu Askes, Jamkesmas, TNI/Polri atau Jamsostek. Kita tetap akan layani sesuai hak-hak peserta JKN,” lanjutnya.

Kartu lama tersebut tetap berlaku sambil menunggu penggantian kartu baru yang akan dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, Endang Tidarwati, Direktur Kepesertaan PT Askes memastikan setelah diresmikan oleh Presiden, BPJS pun mulai beroperasi sebagai satu-satunya badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Sejak itu pula perusahaan, para pekerja, pekerja bukan penerima upah maupun bukan pekerja bisa mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

“Untuk perusahaan, menjadi peserta JKN sifatnya wajib sebagai amanah Undang-Undang. Karenanya perusahaan yang menolak mendaftarkan karyawannya akan kena sanksi,” jelas Endang.

Adapun besaran iuran untuk pekerja penerima upah adalah 5 persen dari gaji yang diterima per bulan untuk jumlah tanggungan 5 orang. Dari 5 persen tersebut, 4 persen dibayar perusahaan, 0,5 persen dibayar pekerja dan 0,5 persen disubsidi pemerintah. Sedang untuk iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja besarannya Rp25.500 per orang per bulan untuk rawat kelas 3, Rp42.500 per bulan per orang untuk rawat kelas 2 dan Rp59.500 per orang per bulan untuk rawat kelas 1.

Endang mengingatkan, mereka yang ingin mendaftarkan diri pada program JKN bisa menghubungi kantor perwakilan BPJS di kabupaten/kota atau 3 bank yang ditunjuk oleh BPJS yakni Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI 46.

Read More