Masa Sih Ada Yang Mau Bersaing Dengan Jokowi Saat Pilpres

 

JAKARTA- Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) melakukan survei untuk mencari lawan kuat untuk Gubernur DKI Jakarta, Joko 'Jokowi' Widodo jika maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Di antara sekian banyak tokoh, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini diprediksi akan menjadi saingan terberat untuk Jokowi.

"Dari 12 nama yang disaring, Risma dan Ahok menempati posisi dua teratas dari hasil survei," kata Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk dalam acara jumpa pers dengan tema 'Mencari Lawan Tanding Jokowi' di Jakarta, Minggu (29/12).

Tri Rismaharini mengungguli semua tokoh muda dengan meraih nilai terbanyak. Risma menang tipis dengan nilai 7,38 dari Ahok dengan nilai 7,28 dan Anies Baswedan dengan nilai 7,04. Risma unggul dalam penilaian dari segi kepemimpinan, kemampuan manajerial dan integritas moral.

Sedangkan Ahok unggul dalam penilaian dari segi visioner, intelektualitas dan kemampuan komunikasi politik. Namun Ahok menempati posisi terendah dalam penilaian dari segi stabilitas emosi di antara 12 orang tokoh muda ini.

"Dalam penilaian dari dimensi intelektualitas, hasilnya memang mengejutkan karena Ahok dianggap lebih cerdas dari tokoh sekelas Profesor seperti Chatib Basri dan Eko Prasodjo. Namun nilai stabilitas emosi Ahok paling rendah karena sering meledak-ledak, berbeda dengan Anies Baswedan yang tampil kalem," jelasnya.

Di antara 12 nama tokoh muda ini, memang Anies Baswedan yang mampu mengimbangi Risma dan Ahok sebagai kepala daerah. Selain dalam stabilitas emosi, Anies juga unggul dalam penilaian dari segi kemampuan politik dan penampilan.

Read More

KPK Periksa Dua Petinggi Golkar untuk Kasus Akil

 
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan terhadap Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Dua orang petinggi Partai Golkar ini akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

"Ya benar, mereka akan diperiksa sebagai saksi besok," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, Minggu (29/12).

Johan menjelaskan Setya Novanto dan Idrus Marham akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait penanganan sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil Mochtar.

Namun ia mengaku belum mengetahui dua orang politisi ini apakah akan diperiksa terkait kasus suap dalam penanganan pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lebak atau pilkada di daerah lainnya.

"Mereka diperiksa terkait kasus TPK (tindak pidana korupsi), bukan yang TPPU AM (Akil Mochtar). Saksi kan diperiksa karena dianggap mengetahui terkait kasus ini," ujar Johan.

Read More

Ahok: RFID Akan Saya Hapus!

 
Jakarta : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pihaknya akan menghapus pemakaian Radio Frequency Identification (RFID) yang menjadi program pemerintah pusat. Yang bertujuan untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Berita Terkait
Ini Penjelasan Ahok ke UKP4 Soal Cabut Subsidi BBM di Jakarta
Ini Penjelasan Ahok ke UKP4 Soal Cabut Subsidi BBM di Jakarta
Makan Bareng Jokowi-Mega, Ahok: dari Kepiting ke Kepiting
Makan Bareng Jokowi-Mega, Ahok: dari Kepiting ke Kepiting

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, dengan adanya RFID, justru yang terjadi sama saja dengan menghalalkan BBM bersubsidi bagi mobil mewah dan mobil murah. Padahal saat ini jumlah kendaraan roda empat di jalanan Jakarta terus bertambah.

"Setelah menghapus subsidi BBM di Jakarta, RFID juga akan saya bikin aturannya untuk tidak pakai. Saya akan hapus RFID," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, (27/12/2013).

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, Pemprov DKI mempunyai hak untuk membatasi jatah kuota BBM subsidi. Karena itu, Ahok mengaku, sebelum RFID dipasang dihampir seluruh mobil di Jakarta, dirinya akan meminta Gubernur Joko Widodo untuk mengeluarkan aturan penghapusan penggunaan RFID.

"Kita berhak untuk minta dibatasi pemberian kuota BBM subsidi. Gubernur bisa berhak untuk hapus RFID sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2002 tentang minyak dan gas," ujar Ahok.

Bila aturan tersebut telah dibuat dan rencana penghapusan subsidi BBM telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, Ahok mengatakan tidak ada lagi kendaraaan pribadi di Jakarta yang meggunakan BBM bersubsidi.

"Jadi kendaraan pribadi tidak boleh pake BBM subsidi. Kalau kamu mampu beli mobil, kalau isi bensin, ya kamu harus beli BBM non subsidi. Kalau kamu gak sanggup, ya sudah jangan dipakai mobil," kata Ahok.

PT Pertamina (Persero) mengklaim telah memasang RFID ke 4.000 kendaraan roda empat di Jakarta. Senior Vice President Retail Marketing Pertamina Suhartoko menuturkan, jumlah komponen RFID yang telah didatangkan mencapai 819 ribu unit.

"Sampai akhir bulan ini, Pertamina akan menambah RFID hingga totalnya menjadi 1,5 juta unit," kata Suhartoko usai menghadiri rapat koordinasi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu.

Read More

KPK seolah tumpul saat mencengkram “Century”

Jakarta-Keperkasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan berbagai kasus besar sudah tak dapat diragukan lagi.

Sudah tak terhitung berapa banyak pejabat pusat dan daerah yang akhirnya terpaksa diinapkan dihotel prodeo oleh lembaga superbody ini.

Dalam beberapa bulan terakhir inipun KPK telah mewujudkan karya nyata dengan memenjarakan pejabat-pejabat beken yang terlibat kasus korupsi seperti, mantan Menpora, Andi Malarangeng, mantan ketua MK, Akil Mochtar, mantan ketua PKS  Luthfi Hasan Ishaq dan terakhir Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah.

Namun ketajaman kuku KPK seolah tak mampu untuk mencengkeram kasus  bail out Bank Century yang sampai kini belum juga terlihat perkembangan yang cukup berarti.

Paska penahanan mantan Deputi Bidang Moneter BI Budi Mulya, dan pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang menimbulkan kontroversi, belum ada lagi petinggi Bank Indonesia yang ditahan.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, penahanan dan pemeriksaan Budi Mulya akan memperlihatkan peran Wakil Presiden Boediono yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur BI.

“Dari proses pemeriksaan Budi Mulya sebagai tersangka maupun saksi-saksi, nanti akan didapati petunjuk Boediono terlibat atau tidak,” kata Yusril, Sabtu (16/11/2013).

Lanjutnya lagi, penyidikan terhadap tersangka Budi Mulya harus tetap berlanjut dan KPK sudah tidak bisa mundur lagi.

“Keterlibatan Boediono sementara ini baru bersifat dugaan. Statusnya masih terperiksa untuk dimintai keterangan, belum tersangka,” imbuhnya.

Berbeda dengan Yusril, Anggota Komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari mengatakan, bahwa penanganan Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tersebut lambat karena diduga melibatkan para petinggi di negeri ini.

“Bean Century kateorinya state’s captures corruption yang hanya mampu dilakukan high rank authorities,” kata Eva, Sabtu (28/12/2013).

Menurut Eva, penanganan kasus Century sangat berbeda dengan kasus lain yang ditangani KPK, seperti penanganan kasus didaerah dan kasus-kasus operasi tangkap tangan.

“Sehingga KPK tidak seleluasa menghadapi pejabat daerah. Tidak sebanding dengan kasus-kasus OTT (operasi tangkap tangan) yang penyidikannya jauh lebih mudah,” pungkasnya.

Read More

Rusia: Pasca Bom Bunuh Diri Keamanan Diperketat

 

Rusia - Pemerintah Rusia memerintahkan agar pengamaman diperketat di berbagai bandar udara dan stasiun kereta setelah terjadi serangan bom bunuh diri di kota Volgograd.

Sedikitnya 14 orang tewas dan banyak orang lainnya mengalami luka-luka ketika seorang pengebom perempuan meledakkan diri di antrean melewati detektor logam di pintu stasiun.

Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan seluruh lembaga keamanan untuk menempuh "semua langkah keamanan yang diperlukan" menyusul pengeboman.

Putin juga memerintahkan agar seluruh korban luka-luka serius diterbangkan ke Moskow untuk menjalani perawatan.

Seorang juru bicara Komite Penyelidikan Vladimir Markin mengatakan peristiwa ini diperlakukan sebagai aksi terorisme.

"Ketika pengebom bunuh diri melihat polisi di dekat detektor logam, ia gugup dan meledakkan bom," kata Markin.

Ia menambahkan bom berisi sekitar 10 kilogram TNT dan dilengkapi dengan pecahan peluru.
Stasiun Volgograd

Volgograd terletak sekitar 900 km dari Moskow dan 650 km dari Sochi.

Stasiun saat itu penuh dengan penumpang yang ingin pulang merayakan Tahun Baru.

Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Volgograd.

Oktober lalu, seorang pengebom bunuh diri dari Provinsi Dagestan melancarkan serangan di bus di kota yang sama. Enam orang tewas dalam peristiwa itu.

Pihak berwenang Rusia khawatir kelompok-kelompok militan mungkin berusaha meningkatkan kekerasan menjelang pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin di Sochi.

Read More

Program RFID Berjalan Lambat

JAKARTA. Tahun 2013 akan berakhir dalam hitungan hari. Namun sampai saat ini program pemasangan radio-frequency identification (RFID) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina masih berjalan lambat.

Padahal PT Pertamina dan PT Inti selaku operator pemasangan RFID awalnya menargetkan mampu memasang RFID pada 1 juta unit mobil di wilayah Jakarta sebelum tahun 2013 berakhir.

Namun buktinya dilapangan, sampai dengan Jumat (20/12) baru sekitar 135.000-an unit mobil yang terpasang RFID. Pertamina dan PT Inti pun mengkoreksi targetnya menjadi Maret 2014 untuk merealisasikan pemasangan RFID pada 1 juta unit mobil di wilayah Jakarta. Diprediksikan target itupun akan sulit direalisasikan.

Lihat saja saja realisasi pemasangan RFID yang sudah dimulai pada September 2013 hingga Jumat (20/12) kemarin, baru terpasang 135.000-an unit. Itu artinya dalam 4 bulan PT Inti hanya mampu memasang sekitar 15% dari target 1 juta unit. Sedangkan Maret 2014 hanya berselang 3 bulan dari sekarang.

Minimnya petugas dan lokasi pemasangan dituding jadi biang keladinya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pun gerah dengan pemasangan RFID yang lambat ini. Ia bahkan meminta PT Pertamina untuk mempercepat pamasangan RFID dengan memperbanyak petugas pemasang RFID.

Menurutnya, jika selama ini ada sekitar 10 orang yang memasang RFID, maka Pertamina harus menambahnya menjadi 30 orang. Apalagi, pemasangan RFID ini, tidaklah sulit. Sehingga tidak perlu berpikir panjang atau ragu-ragu untuk menambah personil. "Saya minta diperbanyaklah tenaga untuk itu. Kita punya banyak orang yang perlu pekerjaan," tutur Jero (11/12).

Jero pun meminta Pertamina untuk tidak terlalu pelit dan takut mengeluarkan biaya yang besar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, percepatan pemasangan RFID juga turut membantu pemerintah memantau pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran

"Jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit, rekrutlah teman-teman yang lulusan SMA untuk pasang-pasang sehingga mereka dapat pekerjaan, dan antrian berkurang," ujar Jero.

Tak hanya Menteri yang mengeluh. Para pengguna mobil pun demikian. Sistem pemasangan yang di gunakan oleh PT Inti pun sepertinya berbelit-belit. Para pengguna mobil diminta untuk mendaftar terlebih dulu, baru alat RFID dipasang sesuai hari yang ditentukan kemudian. Strategi tersebut ditempuh PT Inti untuk mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU yang membuat macet jalanan sekitar SPBU.

Namun lagi-lagi pemilik kendaraan yang dikorbankan. Basuki misalnya. Pemilik mobil jenis Avanza berkelir hitam ini, harus sampai datang dua kali dan menunggu lama agar RFID terpasang di mobilnya. Begitupun dengan Daniel pengguna Toyota Vios keluaran tahun 2005 yang harus empat hari menyempatkan diri bolak balik SPBU untuk memasang RFID.

Baik Basuki maupun Daniel khawatir jika tidak memasang RFID, mobilnya tidak bisa menenggak bensin premium lagi. "Yang penting sekarang saya pasang dulu. Masalah nanti dipakai atau tidak oleh pemerintah itu urusan belakangan. Jangan sampai saya ketinggalan pasang," tutur Daniel, pegawai swasta yang biasa ngantor di kawasan Rasuna Said.

Selain itu, yang dikeluhkan pemilik mobil tidak setiap SPBU yang ditunjuk sebagai lokasi pemasangan RFID buka pelayanan pemasangan setiap hari. Ada kalanya mereka tutup. Sehingga membuat pemasangan RFID menjadi lebih lambat.

Andi Nugroho, Manager Sosialisasi Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM (SMPBBM) PT Inti tak menapik hal tersebut. Menurutnya Saat ini PT Inti memiliki 51 posko pemasangan RFID. Namun dalam implementasinya hanya sekitar 40 posko yang beroperasi, karena ada beberapa SPBU yang menyebabkan antrian atau kemacetan jika pemasangan dilakukan di hari-hari kerja.

Jemput bola

Sejatinya menurut Andi, PT Inti tidak hanya membuka posko pemasangan RFID di SPBU-SPBU saja, tetapi juga membuka posko di tempat lain. Seperti di perkantoran, mall, hingga kompleks perumahan. Dengan begitu diharapkan bisa mempercepat pemasangan RFID.

Caranya tinggal mengunjungi website PT Inti atau telpon ke nomor yang disediakan. Syarat yang harus dipenuhi untuk pemasangan di lokasi yang di inginkan pemilik kendaraan, yakin minimal ada 200 unit kendaraan.

Namun sebelum dilakukan pemasangan secara kolektif, terlebih dulu PT Inti meminta data kendaraan yang akan dipasangi RFID. Pasalnya kata Andi,
terdapat lima varian RFID dengan diameter RFID mulai dari 70 mm sampai 110 mm. Hal itu dikarenakan setiap kendaraan berbeda lingkar diameter yang digunakan. "Masing-masing kendaran beda ukurannya, jadi jangan sampai sudah nunggu, tapi alatnya tidak ada yang sesuai," kata Andi.

Rencananya di tahun depan, PT Inti juga akan menambah jumlah posko resmi pemasangan RFID secara bertahap menjadi 300 posko. Selain itu, jumlah petugas juga akan ditambah dari 3 orang menjadi 6 orang di setiap posko. "Tambah posko pasti tambah orang juga, kami harus lakukan training dan kualitas pemasangan yang sebenarnya memakan waktu," ungkap Andi.

Menurut Andi, secara teknis pemasangan RFID tidak begitu sulit, dan mudah dipelajari. Namun tetap butuh waktu untuk pemahaman si petugasnya pemasangan. Meski begitu ia menghimbau agar pemilik kendaraan jangan meminta RFID ke petugas dan coba-coba untuk memasangnya sendiri.

Gandeng ATPM

Sejatinya, untuk memudahkan dan mempercepat pemasangan RFID, PT Inti bisa saja menggandeng Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan untuk memasangkan RFID di setiap kendaraan yang baru diproduksi. Seperti diketahui setiap bulan, rata-rata APTM menjual sebanyak 100.000 unit mobil.

Tetapi sayangnya para ATPM belum ada rencana untuk memasang RFID pada mobil baru yang dijual ke konsumen. "Secara detilnya kami belum tahu, sehingga kami belum ada rencana ke situ," kata Rahmat Samulo, Direktur Marketing Toyota Astra Motor, beberapa waktu lalu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Jonfis Fandy, Marketing and Aftersales Director PT Honda Prospect Motor (HPM). Menurut Jonfis, karena aturannya belum jelas, sehingga HPM belum akan ikut memasang RFID pada setiap mobil yang dipasarkan.

Andi pun mengakui bahwa kerjasama dengan ATPM saat ini baru sebatas penjajakan. Pasalnya ATPM sendiri butuh instruksi lebih jelas dari Kementerian terkait. Saat ini pemasangan RFID baru berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi.

Lain lagi kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurutnya jika mobil keluaran baru dan mobil mewah ikut memasang alat monitoring BBM bersubsidi tersebut adalah salah sasaran atau sia-sia.

Bambang mengakui bahwa memang belum ada aturan yang melarang pemasangan RFID pada mobil baru dan mobil mewah. Untuk itu ia menghimbau kepada para pemilik mobil baru dan mobil mewah untuk tidak turut memasang RFID.

"Sekarang belum ada aturannya. Maksud saya, mesti ada semacam himbauan moral bahwa RFId itu adalah dalam rangka mengendalikan BBM bersubsidi, jadi seharusnya yang memakai atau yang memasang adalah yang membutuhkan BBM bersubsidi," kata Bambang (4/12).

Bambang menjelaskan jika mobil tidak dipasangi RFID, maka mobil tersebut tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi. Sebab, alat RFId dilengkapi sistem yang dapat mengeluarkan BBM bersubsidi di pusat pengisian bahan bakar. Artinya tanpa gelang RFID, maka nozzel di dispenser SPBU Pertamina akan menolak mengeluarkan bensin jenis premium.

"Kalau RFID ada di mobil mewah, artinya dia bisa menerima BBM bersubsidi. Misalnya mobil mewah tidak menggunakan RFID tapi mencoba mengisi BBM bersubsidi, maka tidak akan bisa," jelas Bambang.

Kendati belum ada aturan yang melarang mobil mewah dan mobil baru memasang RFID, namun menurut Bambang, pemasangan RFId masih bisa digunakan untuk mengendalikan volume BBM bersubsidi. Karena jika penggunaan telah mencapai kuota, maka BBM bersubsidi tidak dapat diakses.

"Tetapi paling tidak, RFID sendiri bisa mengendalikan volume, jadi orang tidak melakukan konsumsi yang berlebihan. Paling tidak langkah itu bisa membantu dari segi menjaga volume, 48 juta kiloliter tidak terlewati," ucap Bambang.

Bisnis jumbo

Terlepas dari itu, PT Inti akan terus menggenjot pemasangan RFID. PT Inti akan tetap mengimpor RFID dari sejumlah produsen di luar negeri. Hingga total RFID yang terpasang mencapai 100 juta unit. "Kami mengimpor dari beberapa produsen karena tidak produsen di negara manapun yang bisa mempruduksi sebanyak itu dalam waktu singkat," kata Andi.

Menurut Andi, setelah Jakarta terpasang 1 juta unit, pihaknya akan langsung memasang RFID di kendaraan yang ada di Kalimantan, Sumatera dan juga pulau Jawa. "Akan jalan bareng antara Jawa dan luar Jawa. Pemasangannya akan lebih mudah karena kami sudah punya pengalaman di Jakarta," katanya.

Bagi PT Inti, program pemerintah ini merupakan bisnis jumbo. Tak hanya skalanya yang nasional, tapi potensi pendapatan yang bakal diraup juga sangat besar. Jika RFID sudah terpasang dan program monitoring sudah dijalankan, maka PT Inti akan mendapatkan fee Rp 18 untuk setiap liter yang dikeluarkan Pertamina atau digunakan oleh mobil pengguna RFID.

Fee tersebut akan naik lagi ketika pemerintah menaikkan status monitoring menjadi pengendalian BBM subsidi dimana Inti akan memperoleh fee Rp 20,74 per liter. Sebagai gambaran, di tahun 2013 ini pemerintah menyediakan premium yang disubsidi sekitar 30 juta kiloliter dan solar subsidi sekitar 15,7 juta kiloliter.

Dengan potensi sebegitu besar, harusnya PT Inti mampu menggenjot pemasangan RFID sesuai target yang ditetapkan.

Read More

AHOK: Bukan Habitat Saya di Politik

JAKARTA - Berpolitik menuntut seseorang untuk bersikap adil, santun, tidak iri, tidak mudah tersinggung, dan selalu obyektif. Jelang Pilpres 2014 yang pelaksanaanya pada Bulan April, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan bahwa dirinya akan meninggalkan dunia perpolitikan di tahun yang baru nanti. "Saya ingin secepatnya keluar dari dunia politik," ujar Basuki atau akrab disapa Ahok, Jumat (27/12).

Keinginannya keluar dari dunia politik ia rasakan ketika menjabat sebagai Wakil Gubernur, mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Saat itu juga Ahok mengungkapkan dia hampir sepenuhnya tidak berurusan dengan politik.

"Jujur setelah masuk Jakarta, saya enggak terlalu banyak campuri politik. Lebih ke warga dapat jaminan kesehatan, transportasi murah, pendidikan, sembako termasuk tempat usaha. Itu yang sudah kami pikirkan. Banjir, macet itu termasuk. Aku tidak terlalu campuri politik," kata Ahok.

Pria yang juga kader partai Gerindra itu mengungkapkan, tujuan awal dirinya terjun ke dunia politik yaitu ingin membantu banyak orang. Sebab, dalam dunia usaha hal tersebut sulit untuk dilakukan. Ia sendiri mengaku bahwa dunia politik bukanlah 'habitatnya'.

"Jujur bukan habitat saya di politik. Saya tinggalkan dunia usaha karena tidak bisa nolong orang. Saya tidak pernah sangka bisa sejauh ini bermainnya," tutur Ahok.

Read More

Penghargaan Kepada 46 Anggota Korlantas Polri

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawahi Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol Drs. Pudji Hartanto, MM. siang ini melakukan acara penyerahan penghargaan kepada 46 anggota Korlantas Polri yang dinilai telah berprestasi di kesatuannya baik PNS
.

Informasi yang didapat "Penyerahan penghargaan ini adalah sebagai salah satu motivasi bagaimana untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat," ujar Pudji saat acara pemberiaan penghargaan itu di Aula lantai 4 markas Korlantas, Jl MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (27/12/) siang.

Penghargaan itu adalah tindak lanjut dari Peraturan Kapolri No 3 tahun 2011. Sebagimana khusus anggota yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang baik. Tambahnya lagi.

Selain itu juga akan membawa dampak positif ke yang lain atas kinerja, jerih payah bisa memberikan sesuatu yang membawa yang lain," Ulasnya lagi.

Pudji menambahkan, pemberian penghargaan ini merupakan yang pertama. Dirinya juga meminta kepada kepala bidang dan kepala bagian untuk melakukan penilaian sebelumnya.

"Kriteria berdasarkan Perkap No 3 tahun 2011 yaitu disiplin dari kehadiran, kompetensi yang dia memiliki, keterampilan, inisitatif dia melakukan suatu kegiatan, dan masih banyak kriteria lain," jelas Pudji.

Read More

UU Minerba Akan di Terapkan Pemerintah

 

Jakarta, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah konsisten menerapkan UU Minerba No. 4 tahun 2009 dan mulai 12 Januari 2014 tidak ada lagi minerba yang diekspor. Demikian dikatakan Hatta Rajasa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/12).

Hatta mengungkapkan, di Indonesia saat ini ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan pengolahan dengan level 95 persen di dalam negeri sendiri, namun bagi pemurnian banyak perusahaan yang baru melakukan pemurnian minerba. Dengan pelarangan ekspor bijih mineral dan batubara yang akan diterapkan Januari 2014 maka pemerintah mewajibkan pengolahan dan pemurnian dilakukan di indonesia.

Hatta mengaku tidak ingin menyebutkan perusahaan yang mana saja yang sudah miliki persyaratan atau belum yang sesuai dengan UU Minerba tersebut.

Read More

Obama: Tetapkan UU Anggaran Pertahanan Senilai Rp 6,7 Kuadriliun

Amerika Serikat--Presiden Barack Obama pada Kamis menandatangani RUU anggaran AS menjadi UU, yang baru-baru ini dinegosiasikan oleh para anggota parlemen yang berselisih, dan anggaran besar pertahanan yang mengambil langkah untuk menutup operasi di Guantanamo.

Setelah menadatangani UU tersebut, meski sedang berlibur di Hawaii dengan keluarganya, Obama memuji National Defense Authorization Act untuk memungkinkan pemulangan tahanan lebih cepat dari fasilitas angkatan udara AS di Guantanamo Bay, Kuba.

“Saya mendukung bahwa UU ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengirim tahanan luar negeri Guantanamo, dan berharap untuk bekerja dengan Kongres dalam mengambil langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk menutup fasilitas tersebut,” ujar Obama dalam sebuah pernyataan.

UU baru itu masih melarang pemindahan tahanan Guantanamo ke Amerika Serikat, larangan yang ditentang Obama. Dia mengatakan “operasi yang berlanjut di fasilitas tersebut melemahkan keamanan nasional kami dengan menguras sumber daya, merusak hubungan kami dengan para sekutu dan mitra utama serta mendorong kekerasan ekstremis.”

RUU itu menjamin anggaran militer sebesar 552,1 miliar dolar Amerika (sekitar Rp 6,7 kuadriliun), serta 80,7 miliar dolar Amerika (sekitar Rp979,6 triliun) untuk operasi kontingensi di luar negeri, seperti perang di Afghanistan.

RUU tersebut juga memungkinkan peningkatan satu persen untuk personel militer dan membutuhkan reformasi dalam cara Pentagon menangani pelecehan seksual di tubuh militer.

Kesepakatan anggaran yang lebih besar juga ditandatangani oleh presiden yang menjabarkan batas tertinggi anggaran untuk 2014 dan 2015, dan menghapus 63 miliar dolar Amerika (sekitar Rp 764,7 triliun) dalam pemangkasan anggaran yang sedianya diberlakukan pada 1 Januari.

Read More

UU Pilpres Hanya Monopoli Partai-partai Besar

 

Jakarta – Undang-Undang Pemilu Presiden (Pilpres) dinilai akan menjadi monopoli partai-partai besar yang bisa mengajukan pasangan calon presiden/wakil presiden (capres/cawapres).

Karena syarat 25 persen suara sah nasional dan 20 persen jumlah kursi di DPR akan menutup partai kecil untuk mengajukan pasangan capres/cawapres.

Itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali  usai
mengadakan pertemuan dengan para tokoh lintas agama di Jakarta, Jumat (27/12).

“Ini tidak adil. Dan hanya menjadi monopoli parpol besar dan gabungan parpol yang bisa mengajukan pasangan capres/cawapres,” kata Suryadharma.

Sebab itu, lanjut Suryadharma, dirinya mendukung adanya sejumlah pihak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi  (MK) atas UU Pemilu Presiden. “Karena ambang batas 25 persen suara sah nasional dan 20 persen jumlah kursi di DPR itu terlalu besar,” papar Suryadharma.

Menurut dia, UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi tidak mensyaratkan adanya ketentuan tersebut, hanya nol persen. “Kalau memang akan tetap ada persyaratan untuk pengajuan pasangan capres/cawapres, tapi syarat  agar jangan terlalu tinggi,” pinta Suryadharma.

Namun, lanjut Suryadharma mengakui kalau ambang batas nol persen memang akan banyak parpol yang mengajukan pasangan capres/capres, sehingga kalau banyak pasangan capres/cawapres maka rakyat akan bingung sendiri dalam menentukan pilihan.

“Sebab itu, PPP menginginkan ambang batas untuk pengajuan pasangan capres/cawapres sesuai dengan ambang batas 3,5 persen Parlemen Threshold (PT). “Mengapa ?, karena syarat 20 persen dan 25  persen tersebut paling tidak, hanya dua atau tiga pasangan capres/cawapres,” papar dia.

Ia memperkirakan kalau yang diterapkan ambang batas PT sebesar 3,5 persen maka akan ada tujuh atau sembilan pasangan capres/cawapres di Pemilu Presiden 2014. “Bisa jadi kalau yang lolos 10 parpol di Pemilu Legislatif hanya ada lima pasangan capres/cawapres,”tutur Suryadharma.

Read More

4.359 Preman Ditangkap Dalam Tahun 2013

 

Jakarta – Premanisme di Jakarta dan sekitarnya masih menjadi ‘musuh’ bagi masyarakat terkait ulah mereka yang kerap mengusik rasa aman warga Ibukota.

Sepanjang 2013, Polda Metro Jaya telah mengamankan ribuan preman. Dari para preman yang ditangkap banyak di antaranya yang mendekam di penjara atas tindak pidana yang mereka lakukan.

Tercatat ada 4.359 preman yang diamankan.  Kapolda Metro Jaya Irjend  Putu Eko Bayuseno mengatakan, dari 4.359 preman yang diamankan, 959 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka serta telah ditahan.

“Kemudian 3.400 lainya dilakukan pembinaann,” kata Irjen  Putut dalam acara jumpa pers akhir tahun 2013 Polda Metro Jaya, Jumat (27/12). Kapolda mengungkapkan, kasus premanisme yang menonjol dna berhasil diungkap petugas yakni penangkapan terhadap Hercules beserta anak buahnya di Komplek Pertokoan Riitz Place, Kembangan, Jakarta Barat pada 8 Maret.

Kala itu, Hercules bersama 45 anak buahnya ditangkap karena menghasut serta melakukan pengrusakan dan melawan petugas saat sedang melakukan apel siaga pemberantasan preman.

Apel sendiri dilakukan, menyusul keresahan warga terkait aksi kelompok Hercules yang diduga kerap melakukan pemerasan. Hercules sendiri kini telah divonis enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Setelah menjalani hukuman, Hercules kembali ditangkap dan ditangkan karena kasus pemerasan dan tindak pindana pencucian uang.

“Saat ini tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Barat untuk menunggu persidangan,” kata Kapolda.

Read More

Larangan Bus Gunakan Ban Vulkanisir

BREBES. Antisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan, aparat kepolisian dan Badan Narkotika Brebes, Jawa Tengah, melakukan sidak ke terminal, Selasa (24/12). Belasan Petugas dari Dinas Perhubungan, melakukan cek kelaikan bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di Terminal Tanjung, dari mulai surat-surat, lampu, wiper, rem, tak ketinggalan ban bus.

Saat melakukan sidak, petugas menemukan tiga bus yang tidak dilengkapi perlengkapan alat pemecah kaca, namun tetap diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Sopir hanya diberikan peringatan untuk melengkapi perlengkapan pemecah kaca.

"Ada satu bus yang terpaksa dipulangkan karena menggunakan ban vulkanisir karena sangat membahayakan," ujar Johari, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Brebes.

Dalam sidak kelayakan bus, aparat kepolisian menemukan sopir bus yang tidak mempunyai surat-surat kendaraan lengkap, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati karena tidak membayar pajak. Polisi pun langsung menilangnya.

"Untuk menyiapkan kendaraan yang layak jalan, mengantisipasi kecelakaan karena saat ini lonjakan penumpang terjadi lantaran libur Natal dan Tahun Baru," tambah Johari.

Sebelum beroperasi, para sopir bus juga dites urine oleh Badan Narkotika Kabupaten Brebes. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi sopir yang menyalahgunakan narkoba.

"Hasilnya semua negatif, berharap tidak ada kejadian yang tidak diinginkan di jalan, dan kegiatan ini secara rutin akan terus kami lakukan," tutup Johari.

Read More

Ko Gitu: KPK Mulai Jadikan Penampungan Barang Sitaan

 

Jakarta - Sebagian lahan parkir Komisi Pemberantasan Korupsi kini tampak seperti ruang pamer sepeda motor bekas. Pasalnya, sejak dinihari tadi, Selasa, 24 Desember 2013, 31 unit sepeda motor terparkir rapi di salah satu sudut parkiran gedung. Kuda-kuda besi itu disita KPK dari penguasaan Muhtar Ependy di Cempaka Putih.

"Penyitaan itu terkait pencucian uang dengan tersangka AM (Akil Mochtar)," kata juru bicara KPK Johan Budi melalui pesan pendek, Senin malam lalu.

Dikelilingi pita merah berlogo KPK, beragam jenis motor itu kini teronggok lahan parkir. Mayoritas adalah motor bebek, mulai dari Honda Beat, Honda Blade, Honda Supra, Suzuki Smash, Yamaha Mio, hingga Yamaha Jupiter. Ada pula motor Honda GL Pro dan Bajaj Pulsar.

Namun, kondisi motor-motor itu tak terawat. Joknya kotor, begitu pula bannya. Kebanyakan tak dilengkapi kaca spion, kecuali lima dari 31 motor tersebut. Sejumlah kunci kontak motor menggantung, tak dilepas.

Sebelumnya, KPK juga telah menyita lebih dari 30 mobil terkait kasus yang sama. Mayoritas mobil sitaan tersebut kini ikut menyesaki lahan parkir KPK. Kendaraan-kendaraan bermotor itu diduga berkaitan dengan pencucian uang yang disangkakan kepada Akil.

Muhtar Ependy diduga adalah tangan kanan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Ia juga ditengarai berperan dalam kasus suap yang kini membuat Akil meringkuk di tahanan KPK. Namun, saat diperiksa pada 2 Desember lalu, Muhtar membantah membantu Akil dalam perkara suap. 

"Saya kenal Akil karena sejak 2007 dia memesan atribut kampanye ke saya. Jadi, perlu saya tegaskan saya bukan operator suap," kata Muhtar.
sumber:kontan

Read More