Titik Waspada Banjir dan Penyakit

Jakarta - Musim penghujan mulai mengguyur kota Jakarta, khususnya untuk daerah yang memang menjadi langganan banjir selalu menyisakan permasalahan yang tak kunjung selesai. Ditambah lagi dengan datangnya musim penghujan membuat ruas jalan dihantui kemacetan yang cukup parah, diperparah dengan bertambahnya tingkat volume genangan air hampir setinggi lutut orang dewasa.

Sesuai informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, saat ini ada beberapa titik genangan yang selalu bertambah dan  bermunculan di ruas jalan Jakarta dan sekitarnya.

Dari pantauan kami dan mendapat sumber dari warga ketika sedang terjebak banjir "para pengendara terpaksa mengambil bahu jalan" dikarenakan untuk menghindari genangan air setinggi 40 cm. Dan ada juga pengendara yang memutar arah.

"Saat ini baru awal dari musim hujan. Waspada banjir!" kata Ka Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Senin, 18/11/13.

Berikut ini titik titik genangan air ketika hujan turun di Kota Jakarta:

1. Jalan Raden Inten/Buaran arah BKT, genangan 30 sentimeter
2. Jalan Jatiwaringin, 10 cm
3. Jalan dekat RS Abdi Waluyo, 10 cm
4. Jalan depan Kelurahan Setiabudi belakang Indofood Tower, 25 cm
5. Jalan di kolong fly over Antasari, 20 cm
6. Jalan Agus Salim, 10-30 cm
7. Jalan Sabang, 20 cm
8. Jalan Thamrin-Bundaran HI, 10–30 cm
9. Jalan DI Panjaitan depan Hotel Patria Park, 40 cm
10. Jalan Gunung Sahari, 20 cm
11. Jalan Satrio depan Kuningan City arah Kampung Melayu, 30 cm
12. Jalan Kebon Nanas arah Cawing, 30 cm
13. Jalan Dewi Sartika arah UKI terowongan Cawang, 30-40 cm
14. Jalan Senen arah Salemba, 10 cm
15. Jalan di TL (lampu lalu lintas) Pos Oteva, 30 cm
16. Jalan Cikini Raya dekat TIM, 30 cm
17. Jalan Cipinang Indah sekitar sekolah Penabur, 20 cm
18. Jalan Kalimalang Raya, 10 cm
19. Jalan Mampang Raya jalur lambat, 20 cm
20. Jalan Salemba, UI, 20cm
21. Jalan MT Haryono menuju Halim underpass Cawang, 30 cm
22. Jalan Hasyim Ashari depan sekolah Tarsisius dekat GOR Kemakmuran, 20 cm
23. Jalan Otista terowongan Cawang arah Priok, 30 cm.
24. Jalan di wilayah Duri Kosambi, 40 cm
25. Jalan Rasuna Said, 20 cm

Read More

Putra Presiden dan Spy Tewas Bersama Jatuhnya Boeing-737 di Rusia

MOSKOW - Sebuah pesawat jenis Boeing-737 jatuh di sebuah kota di Rusia, Kazan, Ahad (17/11) waktu setempat. Setidaknya, 50 penumpang tewas akibat kecelakaan ini.

Sebenarnya,  Maskapai Tatarstan yang terbang dari Moskow ini telah berupaya untuk membatalkan pendaratan ketika akan jatuh.

Penerbangan U363 lepas landas dari Bandara Domodedovo pada sekitar pukul 6.25 waktu setempat dan jatuh sekitar satu jam kemudian. Pesawat tersebut berusia 23 tahun.

Menurut laporan dari media lokal, boeing tersebut kehilangan ketinggian dengan cepat dan menyebabkan tangki bahan bakar yang kemudian meledak. Kecelakaan ini menyebabkan semua 44 penumpang dan enam awak pesawat tewas, kata pejabat terkait.
Putra Presiden Federasi Tatarstan Rustam Minnikhanov, Irek, berada di antara penumpang yang jatuh. Begitu pula Kepala Agen Keamanan Intelijen Federal (FSB) Alexander Antonov, menurut manifes penumpang dari maskapai penerbangan.

Angin kencang di tengah suhu di atas nol mendera bandara di Rusia tengah. Penerbangan  dari dan menuju bandara dihentikan sampai tengah hari hingga Senin .

Read More

Dubes Indonesia di Tarik dari Australia

JAKARTA - Melihat perkembangan pemberitaan mengenai penyadapan yang dilakukan Negara Australia terhadap Indonesia, Saat ini Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto memberikan tanggapan mengenai dugaan penyadapan oleh intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia termasuk Presiden SBY.

“Terkait berita penyadapan di media Australia. Kemenko Polhukam melalui Kemlu akan menghubungi Menlu Australia Julie Bishop menyampaikan bahwa isu itu adalah hal yang akan membawa dampak tidak baik terhadap hubungan bilateral, Indonesia dan Australia,” kata Djoko dalam keterangannya, Senin (18/11/13).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta Australia menyampaikan pernyataan resmi dan komitmen tidak akan mengulangi hal tersebut.

“Terkait hal tersebut Kemlu akan memanggil Dubes RI di Canberra ke Jakarta untuk “konsultasi”,” kata Djoko Suyanto.

Selain itu, menurut dia, pemerintah diminta mengkaji kerja sama pertukaran informasi antar pemerintah RI dan Australia , termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta.

“Mereview seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia,” kata Djoko.

Sebelumnya diberitakan Badan mata-mata Australia menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono istrinya, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY. Demikian laporan sejumlah media asing dari sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Read More

Ormas PPI ke KPK untuk Rebutan Uang Rp 1 M

Jakarta(Care) -Karena merasa uang  senilai Rp 1 miliar yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dari rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum tidak terkait dengan aliran proyek Hambalang, pengurus Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tri Dianto pagi ini akan menemui pimpinan KPK.

“Saya akan temui pimpinan KPK untuk meminta uang sitaan dari markas PPI sebesar Rp 1 miliar untuk dikembalikan karena itu dana PPI,” kata Tri.

Tri mengemukakan bahwa dana yang disita KPK tersebut berasal dari sumbangan para anggota Ormas PPI dan untuk mengembangan organisasi,  sehingga tidak ada kaitannya dengan aliran dana proyek Hambalang

“Uang yang disita itu  bukan dana Hambalang,” kata Tri.

Seperti ramai diberitakan media massa,  pada Selasa(12/11) KPK  melakukan penggeledahan di rumah milik  Anas Urbaningrum dan menyita  uang senilai Rp 1 miliar, berikut enam buah HP, Paspor milik Attiyah, Buku tahlil, dan berkas lainnya.

Read More

Gaya Berpolitik Ruhut, Apakah sebagai Pelawak atau Politikus

JAKARTA(CARE)—Gaya bicara politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul yang ceplas-ceplos dan terkadang nyeleneh mendapat sindiran dari kubu Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI)pimpinan Anas Urbaningrum.

Meski kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Ruhut dinilai lebih sering tampil sebagai pelawak meski dalam forum-forum resmi.

” Wajar saja jika ia ditolak untuk menjadi ketua Komisi III, karena sebagai wakil rakyat ia kurang dapat menempatkan diri didepan publik”. Ujar Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Iwan Nur Iswan Jumat (15/11/2013)

Sebagai anggota dewan yang duduk di Komisi III yang termasuk Komisi bergengsi, Ruhut dinilai tidak dapat melihat situasi, apalagi bila menyangkut kepada pihak yang kontra pada Ketua Umum sekaligus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono  Ruhut pun segera melakukan serangan terbuka.

“Seharusnya menyadari posisi dan punya kualitas dalam mengeluarkan statement. Sulit membedakan apakah Ruhut sedang melawak atau serius,” ujarnya.

Gaya politiknya itupun membuat prihatin Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi dan menyarankannya agar dapat introspeksi diri dan lebih mampu menguasai emosi, sebab jika dipertahankan akan semakin mengganggu citra Partai Demokrat.

Read More

BPK Bentuk Pusat Data Keuangan Negara

YOGYAKARTA – Pengembangan sistem informasi keuangan nasional sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Karenanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan pembentukan pusat data keuangan negara untuk mencegah terjadinya korupsi di berbagai sektor termasuk pendidikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo dalam dialog terbuka ”Peran BPK Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Sistem Informasi”, di Sekolah Pascasarjana UGM.

Dia menyebutkan bahwa selama ini di Indonesia belum memiliki pusat data keuangan nasional sehingga pemeriksaan keuangan kurang efektif dan efisien. Berbeda dengan Amerika Serikat yang sejak tahun 1936 telah memiliki pusat data yaitu Social Security Number (SSN) dan Malaysia yang memiliki Multimedia Super Coridor sejak tahun 1996.

”Kami tidak punya pusat data, sementara polisi dan BPN punya. Maka dari itu BPK berusaha menyatukan data-data di lembaga kementrian untuk membentuk pusat data keuangan negara atau Sinergi Nasional sistem Informasi (SNSI),” jelasnya.

Pusat data BPK akan terhubung secara online dengan data yang dimiliki lembaga atau kementerian. Dari pusat data tersebut selanjutnya akan digunakan untuk pemeriksaan secara elektronik audit.

”Dengan adanya pusat data BPK yang tersambung secara online dan pemeriksaan dengan e-audit akan memudahkan pemeriksaan dan mengurangi persinggungan antara pemeriksa dengan lembaga yang diaudit. Pemeriksaannya pun bisa lebih cepat, mudah, dan efisien. Apabila ditemukan kesalahan bisa segera diperbaiki sehingga secara preventif adanya penyimpangan bisa diminimalisir,” urainya.

Dalam kesempatan tersebut Hadi Poernomo juga menyampaikan, pada semester I tahun 2013 BPK telah mengungkapkan 13.969 kasus senilai Rp 56,98 triliun. Kasus tersebut terdiri dari 4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, 5.747 kasus merupakan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan 2.854 kasus penyimpangan adminsitrasi.

Ditambah dengan 779 kasus senilai Rp 46,24 triliun merupakan temuan ketidakhematan, inefisiensi, dan ketidak efektifan.

Read More

KPU TIDAK PROFESIONAL ATAU TIDAK INDEPENDEN?

JAKARTA(CARE) – Penetapan DPT Pemilu 2014 sebenarnya sudah melalui proses yang cukup panjang sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU No. 8 tahun 2012.

Sebelum KPU menetapkan DPT Pemilu 2014, pemerintah dan pemerintah daerah sebelumnya harus menyediakan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK), selanjutnya Pemerintah dan KPU bersama-sama melakukan sinkronisasi data hingga akhirnya diperoleh Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Berdasarkan DP4 inilah KPU menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari masyarakat hingga akhirnya diperoleh DPS Hasil Perbaikan (DPSHP). DPSHP selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan masyakarat hingga akhirnya  diperoleh DPT.

Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, sebenarnya tidak ada asalan KPU untuk menunda pengumuman DPT. Namun kenyataannya sekarang, DPT masih harus diperbaiki selama 30 hari ke depan sejak diumumkan tanggal 4/11/2013.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Forum Akademisi IT (FAIT), masih banyak ditemukan data pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di DPT. Padahal menurut pasal 33 ayat (2) UU No.8/2012, penetapan DPT harus memuat NIK.

“Proses penyusunan DAK dan DP4 oleh pemerintah dan dilanjutkan proses penyusunan DPS dan DPSHP oleh KPU, seharusnya sudah cukup untuk menghasilkan DPT sebagaimana disyaratkan UU No. 8/2012. Tetapi kenyataannya, DPT masih amburadul”, sebut Ketua Umum FAIT, Hotland Sitorus di Jakarta.

“Kami tidak hanya menemukan data pemilih tanpa NIK saja, tetapi juga pemilih ganda dan pemilih dengan nama yang tidak jelas. Bagaimana mungkin nama pemilih yang tertera di DPT berupa satu digit angka, bahkan kami punya bukti kalau nama pemilih ada yang berupa 16 digit angka”, jelas Hotland Sitorus.

“Ini bukan kekeliruan, tetapi indikasinya jelas kalau proses input nama pemilih tersebut dilakukan secara sadar. Kalau demikian apakah KPU dapat dikatakan tidak professional atau tidak independen?”, lanjut Hotland Sitorus.

Dilain pihak, sekjen FAIT, Janner Simarmata mengajak para elit partai tidak terlena dengan proses sosialisasi di daerah. Sebab apa artinya di satu sisi partai bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitasnya, tetapi di sisi yang lain mengesampinkan permasalahan DPT yang sangat menetukan proses Pemilu itu sendiri.

“Para elit partai jangan hanya sibuk memikirkan elektabilitas partainya dengan menyepelekan permasalahan kisruh DPT Pemilu 2014 ini”, ungkap Janner Simarmata

“Kisruh DPT Pemilu 2014 jelas melanggar UU No. 8/2012 dan berpotensi mendelegitimasi Pemilu 2014”, lanjut Janner Simarmata

“Untuk itu, FAIT menyerukan kepada KPU agar tidak mempermainkan suara rakyat, karena KPU diberikan amanah untuk menyelengarakan Pemilu 2014 secara jujur, adil, dan transparan”, pungkas Janner Simarmata.

Read More

Mahkamah Konstitusi “Diamuk Massa, Bukti Runtuhnya Pemerintahan

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku kaget mendengar penyerangan ruang sidang MK yang dilakukan puluhan pengunjung dalam sidang perkara Pilkada Provinsi Maluku. Peristiwa ini merupakan yang pertama kali sejak MK berdiri.

“Dulu, lima tahun saya memimpin MK, itu sidang MK selalu tertib kok,” ungkap Mahfud dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Bahkan, menurut dia, dirinya seringkali mengusir pengunjung sidang yang berbuat gaduh di dalam ruang sidang atau yang tidak memenuhi tata tertib persidanagn di MK. “Kalau ada yang gaduh, saya pelototi, mereka diam. Saya juga sering mengusir orang waktu itu,” kata Mahfud.

Kejadian tersebut, ujar dia, bukan hanya ekspresi ketidakpuasan pihak tertentu yang sedang berpekara di lembaga pengawal konstitusi itu. “Ini akibat MK sudah tidak dipercaya setelah penangkapan Akil (mantan Ketua MK) itu,” terangnya.

Ia menyatakan, penangkapan mantan Ketua MK, Akil Mochtar yang kini menjadi tersangka dugaan kasus suap penanganan sengketa Pilkada memang telah menghancurkan citra lembaga peradilan konstitusi, bahkan merusak citra negara.

Karena itu, Mahfud menyarankan agar ke depan MK lebih memperketat keamanan selama proses persidangan. “Bahkan kalau bisa didepan meja hakim harus ada polisi, untuk mengantisipasi kejadian seperti tadi,” sarannya.

Selain itu, para hakim juga perlu terbuka dengan pemikiran diluar MK, terutam terkait rencana pembentukan pengawas hakim MK. Pasalnya, sikap MK yang sejauh ini memaksakan diri untuk membentuk Dewan Etik terkesan lantaran tidak mau menerima pemikiran diluar MK untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi.

“Teori indepensi pengadilan bagi MK sekarang perlu digeser, karena terbukti sudah gagal. Jika selama ini tak mau diawasi KY atau pihak luar karena pihak-pihak tersebut juga berperkara di MK. Itu betul, tapi betul lainnya bahwa hakim MK juga harus berani diawasi pasca kejadian penangkapan Akil itu,” tandasnya.

Read More

Lion Air Sambut Pesawat Boeing 737 Yang Ke-100

Jakarta(Care) – Untuk memenuhi pelayanan yang maksimal pada beberapa waktu lalu maskapai penerbangan Lion Air sambut kedatangan pesawat boeing 737 yang ke seratus unit.

Kepala Humas Lion Air, Edward Sirait mengatakan, sebelumnya kami telah memesan sebanyak 408 unit Pesawat  Boeing 737  Next Generation seri 737-900 ER (Extended Range) dan 800 NG. Pengiriman pesawat-pesawat tersebut terus berlangsung dari Seattle USA dan pada hari ini adalah pengiriman  yang ke-100.

“Pesawat yang ke 100 dengan  registrasi pesawat PK – LOF akan tiba  di Bandara Soekarno-Hatta  hari ini jam 13.00 WIB. Pesawat yang pertama diterima Lion Air adalah pada tanggal  27 April 2007 dimana LION AIR adalah sebagai pengguna pertama di Dunia. Pesawat  yang ke 100 tersebut akan langsung memperkuat operasional Lion Air khusunya dalam rangka menghadapi Liburan Akhir Tahun,”ujarnya.

Lebih lanjut Edward mengatakan, gambar dan tulisan di Badan pesawat tersebut kami design secara khusus sebagai tanda ungkapan terimakasih kepada masyrakat dan pemerintah Indonesia yang memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap pengembangan operasional Lion AIR baik untuk penerbangan Domestik maupun regional.

“Lion Air adalah  maskapai pertama yang menggunakan Boeing  737-900ER dan saat ini telah mengoperasikan 88 unit ditambah 2 unit Boeing 747/400 serta 5 unit Boeing 737-300/400  dengan demikian jumlah pesawat yang dioperasikan LION air saat ini berjumlah 95 pesawat,”terang Edward.

Read More

Ricuh Tuntut Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah

Makassar - Ada sekitar 50 mahasiswa demontrans yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Luwu Utara yang berunjukrasa di Kantor DPRD Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (12/11).

Dalam aksi ini mereka meminta untuk melakukan pemekaran Luwu Tengah menjadi Kabupaten. Adapun permintaan dari mereka yakni DPRD Provinsi Sulsel dari Dapil III untuk segera turun dari jabatannya jika tidak mampu mengatasi masalah pemekaran ini.

Aksi massa juga meminta kepada Kapolda Sulsel untuk melakukan investigasi yang serius pada oknum penembakan berdarah yang terjadi di Walmas beberapa hari yang lalu, terkait aksi pemekaran Lulu Tengah.

Aksi ini dikawal puluhan aparat kepolisian yang berjaga jaga, sejak pagi untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Read More

Sosok Jenderal Vietnam Hantam Amerika Sampai Kalah Perang

International - Nama Vo Nguyen Giap, selamanya akan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Vietnam. Dia adalah jenderal yang jenius, yang berhasil mengusir penjajah Prancis dan kemudian memaksa Amerika Serikat hengkang. Giap adalah pahlawan besar nomor dua, setelah Ho Chi Minh yang mengantar negerinya menuju kemerdekaan dan berhasil membuat Amerika kalah dalam perang Vietnam.   
 
jenderal vietnam


Kini kabar duka datang. Giap dinyatakan meninggal dunia Jumat malam di rumah sakit militer di ibukota Hanoi -- di mana ia dirawat selama 4 tahun karena tubuhnya yang makin lemah digerogoti penyakit. Ia meninggal dalam usia 102 tahun. Kabar meninggalnya Giap tersebar ke seantero bumi, meski pihak pemerintah Vietnam belum mengumumkannya secara resmi.

Dijuluki 'Napoleon merah', Giap memimpin tentara gerilya yang memakai sandal jepit dari ban bekas, menyeret artileri di wilayah pegunungan, mengepung dan menghancurkan pasukan Prancis di Dien Bien Phu pada 1954. Kemenangan itu tak hanya membuat Vietnam merdeka, tapi juga menghapus kolonialisme di seluruh Indochina.

Giap juga mengalakan pemerintahan Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat pada April 1975, menyatukan negara yang dulunya terbagi menjadi komunis dan non-komunis. Untuk mencapai kemenangan, tak jarang ia merelakan banyak korban nyawa jatuh.

"Tak ada perang kemerdekaan sebuah negeri yang sesengit dan merenggut banyak korban nyawa seperti ini (Perang Vietnam)," kata Giap pada 2005, seperti dimuat ABC News, Jumat 4 Oktober 2013.

"Kami kami terus berjuang untuk Vietnam. Tak ada yang lebih berharga daripada kemerdekaan dan kebebasan."

Ingatan Giap masih tajam meski telah sepuh, ia juga cakap bicara politik dan peristiwa terkini. Dalam usia 90-an tahun, ia masih menerima sejumlah pemimpin dunia di rumahnya yang bergaya kolonial di Hanoi.

Meski secara luas dihormati di Vietnam, Giap adalah musuh bagi jutaan rakyat Vietnam Selatan yang berperang bersama pasukan AS dan melarikan diri dari tanah air mereka setelah perang.

Mantan Wartawan

Giap lahir pada 25 Agustus 1911 di Provinsi Quang Binh, Vietnam. Giap mulai aktif di politik pada tahun 1920-an. Giap sempat jadi wartawan sebelum bergabung dengan Partai Komunis. Giap pernah ditahan pada tahun 1930 karena memimpin demonstrasi anti-Prancis, tapi kemudian mendapat gelar sarjana dari Hanoi University.

Pada 1940, ia bertemu dengan Ho Chi Minh di barat daya China sebelum kembali ke pedesaan Vietnam utara untuk merekrut gerilyawan Viet Minh -- cikal bakal gerilyawan yang kemudian dikenal sebagai Viet Cong. Saat melanglang di luar negeri, istri Giap ditangkap pihak Prancis dan meninggal di tahanan. Ia lalu menikah lagi dan punya 5 anak.

Pada tahun 1944, Ho Chi Minh meminta Giap mendirikan dan memimpin pasukan gerilya melawan penjajah Jepang pada Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah pada sekutu tahun berikutnya, Viet Minh melanjutkan perjuangan melawan penjajah Prancis.

Itulah sekelumit cerita tentang Jenderal Vietnam Yang Bikin Amerika Kalah Perang sekedar untuk menambah pengetahuan kita mengenai sejarah perjuangan bangsa Vietnam.

Read More

Apa yang dicari AS dan Australia 'Sadap Bikin Tak Sedap'

 

Jakarta - Pengamat Intelijen dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra menduga ada dua informasi yang diambil oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia dalam penyadapan di Indonesia.

Yakni soal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan posisi pemerintah Indonesia dalam sengketa laut China selatan.

"Sepengetahuan saya yang banyak diinginkan oleh Amerika Serikat informasi adalah satu soal Pemilu 2014, kedua soal posisi Indonesia terhadap sengketa di laut China selatan," kata Rizal usai berbicara dalam diskusi bertajuk "Sadap Bikin Tak Sedap!," di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/11/13).

Selain kedua itu, sambung Rizal, informasi lain yang diambil oleh kedua negara itu, yakni soal sikap Indonesia dalam setiap kebijakan terutama ekonomi.

"Masalah sikap Indonesia terhadap kebijakan investasi, kebijakan perdagangan dan lainyan," tandasnya.

Seperti diketahui, berita soal penyadapan mulai menjadi sorotan setelah surat kabar Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober lalu mengungkap keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta.

Surat kabar Australia itu mengutip bocornya laporan rahasia dari intelijen Australia soal Indonesia dan Timor-Timur (sekarang Timor Leste) pada 1999. Disebutkan pula Australia membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950-an.

Selain Australia, fasilitas penyadapan juga berada di Kedubes AS untuk Indonesia. Kabar ini juga diberitakan harian Sydney Morning Herald pada 29 Oktober 2013.

Pemerintah AS dikabarkan mempunyai fasilitas penyadapan. Alat penyadapan ini tersebar di seluruh kedutaan besarnya baik di Asia Timur maupun di Asia Tenggara. Untuk Asia Tenggara, termasuk dimiliki Kedubes AS di Jakarta.

Informasi ini pertama kali diungkapkan mantan agen intelijen AS yang kini menjadi seorang whistleblower, Edward Snowden. Dia membeberkan ini melalui surat kabar Australia Sydney Morning Herald. Surat kabar itu terbit pada Selasa (29/10/13).

Read More

Suami Gubernur Banten Ratu Atut Meninggal Dunia Akibat Stroke

 

Jakarta - "Inallilahiwainalilahirojiun" Begitu banyak sorotan media mengenai kursi jabatan Gubernur Banten hingga patut diduga adanya praktik KKN setelah yang dialami mantan ketua mahkamah konstitusi Akil Mochtar yang menyerempet Ratu Atut ikut terlibat didalamnya.

Saat ini turut dibenarkan dari anggota Partai Golkar Rudy Alfonso menyampaikan kabar bahwa Ketua DPD Partai Golkar Banten Hikmat Tomet meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

"Telah meninggal dunia Ketua DPD Golkar Banten, Hikmat Tomet di RSPAD," ujar Rudy, Sabtu (9/11/13).

Rudy mengatakan, Hikmat Tomet telah sebulan menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, dikarenakan akibat terkena serangan stroke. Namun demikian ia tidak bisa memastikan apa penyebab pasti meninggalnya Hikmat Tomet

Memang suami dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu sudah lama mengalami stroke. Bahkan akibat sakitnya, ia sudah tidak aktif lagi di Komisi V DPR.

sumber: Inilah.com

Read More