This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Kamis, 17 April 2014

Petugas Biro Jasa Tertangkap Tangan di Polda Metro Jaya

Jakarta - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Inspektorat Pengawasan Umum Polri memeriksa secara intensif terhadap S, pemilik biro jasa, dan I, staf Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Keduanya diperiksa secara estafet pada Kamis dan Jumat 10-11 April 2014. Pemeriksaan itu terkait dengan dugaan pemberian imbal jasa sebesar Rp350 juta, untuk mempermudah pengurusan administrasi kendaraan.

Menurut informasi yang didapat, dana sebesar itu tidak berkaitan dengan praktik suap. "Tetapi pajak untuk kendaraan dan jumlahnya juga tidak sampai Rp350 juta," kata seorang anggota yang enggan disebutkan namanya, Rabu 16 April 2014.

Menurut dia, dana itu  juga bukan terkait pembuatan pelat nomor cantik. "Itu murni soal pembayaran pajak, dan sebenarnya tidak ada yang salah prosedur atau suap," katanya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Nurhadi Yuwono mengaku tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam dugaan perkara suap tersebut.

Dia tidak menampik insiden yang menimpa anak buahnya. "Ya benar ada staf saya yang diperiksa dan sudah selesai. Untuk bagaimana hasilnya, silakan tanya ke Propam Polri," katanya.

Nurhadi menegaskan hingga saat ini dirinya belum diperiksa penyidik. Namun, apabila ada surat panggilan pemeriksaan, orang nomor satu di Ditlantas Polda Metro Jaya ini mengaku akan kooperatif.

Anas Coba Menyepak SBY, kumpulkan data dana kampanye

Jakarta - Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku masih menyiapkan data dan barang bukti soal dana kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2009.

Anas mengatakan, timnya masih menyelesaikan penjelasan secara tertulis. Jika sudah selesai, segera diserahkan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Oh iya dong (bukti-buktinya). Tapi dijelaskan dulu biar lengkap, nanti para penelaah mudah untuk membacanya. Kalau tidak dijelaskan, yang tidak tahu kan tidak bisa membaca data itu," kata Anas di KPK, Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Anas hari ini akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Dia memastikan data soal dana pilpres 2009 akan diserahkan kepada KPK."Ya itukan tentang dana kampanye, tentang sumbangan dan pendanaan kampanye," ujarnya.

Dia mengklaim data yang akan diserahkan kepada penyidik KPK terkait dugaan sumbangan fiktif saat Pilpres 2009 lalu. "Ya itulah nanti akan dijelaskan," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anas mengakui menemukan keganjilan dalam proses pendanaan kampanye capres SBY pada Pilpres 2009.

"Kalau soal dana Pilres 2009 terkait nyapres-nya Pak SBY ya benar. Jadi kalau dibilang saya menyerang Pak SBY, saya bilang memang iya, hanya untuk memberikan respons apa yang saya alami dari sikap dan tindakan SBY," kata Anas di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin 7 April 2014.

Tingginya Animo Masyarakat Untuk Menjadi Polisi

Jakarta -  Mabes Polri menyatakan animo masyarakat untuk menjadi polisi dan polisi wanita (polwan) terbilang cukup tinggi.

Polri mencatat warga yang telah mendaftar untuk menjadi anggota kepolisian mencapai 204 ribu orang.  "Animo msyarakat mendaftar untuk bergabung menjadi polisi mencapai 204.440 pendaftar. Ini sudah kita lakukan verifikasi, " kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri, Kombes Pol Agus Riyanto di Jakarta, Kamis (17/4/2014).

Dia mengatakan, Polri masih membuka pendaftaran hingga 19 April. Dia berharap pelamar terus bertambah. Kendati demikian, dia menegaskan institusi kepolisian akan terus meningkatkan kualitas personelnya.

Agus juga menjelaskan soal syarat-syarat yang haruis dimiliki oleh seseorang untuk menjadi anggota kepolisian, di antaranya syarat tinggi dan usia.  "Kami berharap ke depan Bhayangkara ini kan terus memiliki kualits yang diperlukan masyarakat. " katanya.

Rabu, 16 April 2014

Terbongkar Proyek Pelindo II Bernilai puluhan miliar

Jakarta - Juru Bicara (Jubir) KPK Johan Budi SP mengatakan, nilai proyek pengadaan di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang tengah diselidiki KPK, nilainya puluhan miliar rupiah.

"Nilainya puluhan miliar," kata Johan Budi di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Salah satu proyek yang diselidiki KPK berupa pengadaan Quay Container Crane (QCC) di beberapa dermaga tahun anggaran 2010. Hari ini KPK memanggil Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino dimintai keterangan dalam penyelidikan proyek tersebut.

Johan Budi menjelaskan, Richard Joost Lino diperiksa terkait penyelidikan pengadaan crane di beberapa dermaga tahun anggaran 2010. "Penyelidikan KPK mengenai pengadaan crane di beberapa dermaga tahun anggarannya 2010. Penyelidikan dimulai kemungkinan akhir tahun lalu," ucap Johan.

Seperti diketahui, proyek pengadaan di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II mulai diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK pun mulai meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap mengetahui.

Kasus ini bermula saat Serikat Pekerja Pelindo II melaporkan manajemen Pelindo kepada KPK. Serikat Pekerja melaporkan antara lain pengadaan dua unit QCC untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak.

Terkaya di Dunia, Hartanya Rp 774,2 Triliun

International - Pendiri Microsoft Bill Gates kembali ke tempat teratas daftar tahunan miliarder versi majalah Forbes setelah absen empat tahun.

 Bill Gates telah memperoleh kembali statusnya sebagai orang yang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan bersih US$76 miliar.

Gates kembali ke tempat teratas daftar tahunan miliarder versi majalah Forbes setelah absen empat tahun. Ia menggeser raja telekomunikasi Meksiko Carlos Slim Helu yang nilai kekayaan bersihnya kira-kira $72 milyar.

Gates telah menduduki tempat teratas daftar  itu dalam 15 dari 20 tahun terakhir.

Jumlah miliarder yang masuk daftar Forbes meningkat lebih dari 200 tahun ini menjadi 1.645, dengan jumlah kekayaan bersih total mereka $6,4 triliun.  Peningkatan ini kabarnya karena kenaikan pasaran saham.

Amerika Serikat adalah negara dimana terdapat paling banyak miliarder, dengan 492 orang, disusul China dengan 152 dan Rusia dengan 111.

KPU Bermasalah Surat Suara Banyak Pengulangan

Jakarta - Pasca pemilihan Caleg memasuki hari ke delapan, terindikasi banyaknya kecurangan yang terjadi di beberapa daerah. Pemilu ulang mengharuskan penyelenggara untuk lakukan pemilihan ulang dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penghitungan surat suara.

Dengan maraknya pelaksanaan pemilihan Legislatif ulang yang terjadi menunjukkan para kinerja penyelenggara Pemilu 2014, yakni Komisi Pemilihan Umum terutama didaerah banyak bermasalah.

Seolah "KPU tidak serius menjalankan tanggung jawabnya dalam menghadirkan pemilu yang adil, jujur dan transparan,", Rabu (16/4/2014).

Jika ini menjadi pembenaran dalam menentukan satu suara bulat guna menentukan para wakil rakyat, akan menjadi berpandangan lain menilai hasil yang diperoleh setiap calon partai akan dirugikan, dikarenakan para mafia pemilu lakukan serangan dengan mengobok-obok disetiap tempat pemilihan surat suara.

Saat ini seluruh peserta pemilu yang berjumlah 12 partai, sedang gencar lakukan investigasi guna mengumpulkan bukti terkait kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara.




Kontrak Jokowi-Dubes AS

Jakarta - Sejak pertemuan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo dan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) yang baru, Robert O Blacke saat ini penuh menuai banyak kritik.

Kritikan muncul dari Universitas Jayabaya 'Igor Dirgantara, apabila jika benar pertemuan tersebut membahas cawapres Jokowi guna kepentingan Pemilu 2014, artinya kepentingan Amerika Serikat (AS) untuk mendikte pemimpin Indonesia yang baru sangat besar.

Dirinya mengatakan, biasanya Amerika Serikat akan menanamkan dukungan dan pengaruh baik terhadap figur atau arah kebijakannya. "Ini bentuk pendiktean AS terhadap Indonesia akan posisi strategisnya terhadap dinamika masa depan kawasan Asia Tenggara," ujar Igor, Selasa (15/4/2014).

Menurut dia, wujud nyata kepentingan Amerika Serikat dalam menguasai perekonomian dan sumber daya alam (SDA) Indonesia, sebenarnya telah terungkap dari kasus terbongkarnya penyadapan Amerika dan kebocoran kawat diplomatik Amerika oleh Edward Snowden.

Karena itu, kata dia, bukan Amerika namanya apabila tidak memiliki agenda politik ekonomi. "Wacana 'capres boneka' bukan sesuatu yang mustahil buat Jokowi dalam upaya mencari dukungan negara besar dalam pencapresannya tahun ini," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sangat berbahaya jika Indonesia masuk orbit hegemoni Amerika, mengingat perseteruannya dengan China dalam kasus Laut China Selatan, yang juga melibatkan negara anggota ASEAN lainnya seperti Filipina dan Vietnam.

"Amerika Serikat gemar mengunjungi negara yang dianggap sekutunya untuk mendukung politik anti Suriah dan Iran. Padahal Indonesia menganut politik bebas dan aktif dari campur tangan negara besar," bebernya.

Tak hanya itu, kata dia, Amerika kini juga gencar mempropagandakan Trans Pacific Partnership (TPP) dan ingin memasukkan Indonesia sebagai anggotanya, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Akan tetapi, lanjut dia, semua perdagangan bebas regional selalu berdampak negatif bagi Indonesia.

Maka dari itu, menurutnya, bangsa Indonesia perlu mewaspadai dengan apa yang sekarang ini terjadi di Ukraina akibat campur tangan Amerika Serikat. Isu besar di balik jatuhnya Presiden Yanukovich dinilai pertarungan penguasaan energi global antara kelompok negara TPP yang diusung AS melawan negara-negara yang tergabung dalam BRICS yang dimotori Cina dan Rusia.

"AS senantiasa punya manuver politik mematikan bagi negara yang kaya sumber daya Alam tapi tidak pro-Washington," kata Igor.

Belum lagi, ujar dia, jika dikaitkan dengan adanya kepentingan korporasi besar Amerika seperti kontrak Freeport di Papua, Newmont dan lainnya. Karena, Amerika ingin agar Asia Tenggara lebih membuka akses perdagangannya demi memulihkan kembali perekonomiannya yang terpuruk akibat krisis.

"Semua masalah tersebut bisa berdampak terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Kepentingan AS lainnya di Indonesia adalah modernisasi Kedubes AS di Jakarta yang menelan biaya Rp4,2 triliun," imbuhnya.

Menurut dia, AS selalu memonitor Indonesia sejak dulu dan menjadikan isu HAM, demokrasi serta terorisme sebagai instrumen dasarnya untuk campur tangan urusan dalam negeri.

"Karena itu akan selalu akan ada rasa curiga dan sentimen negatif terhadap AS dari masyarakat Indonesia dalam hubungan kedua negara. Begitu juga terhadap Jokowi nantinya," pungkasnya.

Seperti diketahui, kemarin Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah duta besar dari negara sahabat, salah satunya Dubes AS yang baru, Robert O Blacke. Pertemuan itu dilakukan di rumah salah seorang pengusaha yakni Jacob Soetojo yang berada di Jalan Sircon Nomor 73, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Senin, 14 April 2014

Ray Sahetapy Gagal Mencalonkan Jadi Caleg 2014

JAKARTA - Ray Sahetapy merasa heran dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoretnya menjadi Caleg DPD Sulawesi Tengah lantaran hanya keterlambatan 10 menit.

"Cuma terlambat (daftar) tapi gagal kok aneh saya rasa. Koruptor saja yang terang-terangan mencuri uang rakyat saja masih diberi kesempatan," ujar Ray saat ditemui di kantor Falcon, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2014).

Namun, saat itu Ray langsung menyatakan pembelaannya. Meski banyak pendukungnya yang mengira Ray telah dicoret namanya.

"Masuk, saya bilang kita belum sempat menyatakan pembelaan dicoret. Banyak enggak etis dan enggak menguasai persoalan. Pendukung saya berpikir dicoret," kata aktor kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, 1 Januari 1957 itu.

Ray sendiri harus menunggu selama hampir satu bulan sebagai pembelaan yang diajukannya. "25 hari nunggu putusan Banwaslu," pungkasnya.

Kalah; Tim Sukses Caleg Salah Satu Partai Pukuli Warga

TABANAN - Tiga orang yang diketahui tim sukses caleg dari Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, menghajar seorang warga hingga babak belur. Aksi pemukulan terjadi sekira pukul 12.30 Wita di Banjar Anyar, Desa Perean Kangin.

Kapolres Tabanan AKBP Dekanto Eko Puwono membenarkan kejadian tersebut. Korban diketahui bernama I Made Sukadana (38).

"Korban Mengalami luka memar pada pipi kanan dan telinga bagian belakang," jelas Dekananto, Senin (14/4/2014).

Peristiwa yang dialami korban ketika dia sedang duduk-duduk santai di warung Kadek Margi. Saat itu, datang sejumlah orang yakni Made Darna, Wayan Sugiarta, Wayan Dodik Pratama Putra, Nyoman Wiratma, Wayan Sudarta dan Kadek Darna.

Dua pelaku diketahui bernama Wiratma dan Sudarta menghampiri korban dan menanyakan pedagang penjual minuman arak. Korban memberitahukan penjual arak berada di banjar Anyar dan Basang Be.

Entah kenapa, Sudarta tiba-tiba menunjuk ke arah korban sambari menanyakan apakah korban memiliki masalah dengan dirinya. Korban yang tidak mengerti pertanyaan pelaku justeru dihadiahi bogem mentah.

Dua pelaku lainnya yakni Wiratma dan Darna ikut mengeroyok korban. Akibat pukulan itu korban mengalami luka memar pada pipi kanan dan telinga kiri bagian belakang hidung sempat mengeluarkan darah.

"Lima pelaku dan saksi saat ini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut," imbuh Dekananto.

Belum diketahui apa penyebab pemukulan tersebut, namun kuat dugaan penganiayaan itu buntut dari kekalahan caleg di desa tersebut karena mendapat suara kecil. Pasalnya Sudarta, Wiratma, dan Darna merupakan tim sukses salah seorang caleg.

Anggota Polres Bekasi Dikeroyok Preman

 
BEKASI -Seorang anggota Intel Polresta Bekasi Kota dikeroyok preman di perempatan lampu merah Jalan Cut Mutiah dekat Unisma Kota Bekasi. Luka di bibir dan tangan membuat Brigadir BG harus berobat di rumah sakit. Petugas lalu menangkap tersangka LG,22, satu dari lima tersangka yang dicari.
Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo, Senin (14/4) sore saat mengatakan, pengeroyokan terjadi pada Minggu (13/4) siang ketika anggota intel menggunakan sepeda motor menyerempet seseorang dari mereka di perempatan Jalan Cut Mutiah tak jauh dari sekolah Unisma.

Anggota Intel Polresta Bekasi Kota turun dari kendaraan untuk bertanggungjawab. Namun disambut lain oleh preman yang biasa nongkrong di seputar perempatan tersebut. Mereka malah mengeroyok anggota polisi tersebut hingga berdarah. Usai mengeroyok mereka kabur.

Petugas Polresta Bekasi Kota kemudian mencari pelakunya. LG satu dari lima preman ditangkap. Kini tersangka LG masih diperiksa intensif.

Senin(14/4) siang petugas melakukan operasi preman dan mengamankan 11 pengamen yang biasa beraktifitas di perempatan lampu merah lokasi kejadian. Mereka dikumpulkan di halaman mapolresta Bekasi Kota menghadap tiang bendera. Setelah beberapa saat berdiri dan dicatat mereka kemudian dilepaskan kembali.

Rencana Kota Depok Bangun Taman Kota


DEPOK  – Taman Kota sudah saatnya diadakan oleh Walikota Nur Mahmudi Ismail. Alasannya, pertumbuhan pesat pembangunan serta pertambahan penduduk dan kesibukan warga membutuhkan taman rekreasi.

Kasi Pemanfaatan Taman Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan (DKP) Depok, Arga Dharma, mengakui Taman Kota sudah waktunya ada seiring kemajuan wilayahnya. “Taman Kota minimal seluas 14hektar itu bisa dibuat di Margonda sebagai pusat kota, atau wilayah Cinere di selatan, atau Cibubur di timur,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya, kemarin (14/4).

Dicontohkannya DKI Jakarta yang memiliki Taman Surapati, Taman Menteng, Taman Cattleya, dan Setu Babakan. Sedangkan Depok, katanya, belum ada walau punya Lembah Gurame, Taman Lely, dan Taman Jatijajar. “Taman di Depok itu belum bisa disebut Taman Kota karena luasnya minim, Lembah Gurame yang terluas saja cuma 3,3hektar,” ujarnya.

Hal senada diungkap Kasno. Ketua LSM Komisi Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok) itu mengakui Taman Kota sangat dibutuhkan warga. Selain buat rekreasi warga juga penghijauan & resapan air. “Tapi maaf saya rasa sulit diadakan mengingat harga tanah selangit, disamping masih adanya oknum-oknum serakah yang akan mengambil keuntungan berlebihan dari proyek,” ujarnya.
           
taman-sub

DEPOK (Pos Kota) – Taman Kota sudah saatnya diadakan oleh Walikota Nur Mahmudi Ismail. Alasannya, pertumbuhan pesat pembangunan serta pertambahan penduduk dan kesibukan warga membutuhkan taman rekreasi.

Kasi Pemanfaatan Taman Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan & Pertamanan (DKP) Depok, Arga Dharma, mengakui Taman Kota sudah waktunya ada seiring kemajuan wilayahnya. “Taman Kota minimal seluas 14hektar itu bisa dibuat di Margonda sebagai pusat kota, atau wilayah Cinere di selatan, atau Cibubur di timur,” ujarnya saat dikonfirmasi di kantornya, kemarin (14/4).

Dicontohkannya DKI Jakarta yang memiliki Taman Surapati, Taman Menteng, Taman Cattleya, dan Setu Babakan. Sedangkan Depok, katanya, belum ada walau punya Lembah Gurame, Taman Lely, dan Taman Jatijajar. “Taman di Depok itu belum bisa disebut Taman Kota karena luasnya minim, Lembah Gurame yang terluas saja cuma 3,3hektar,” ujarnya.

Hal senada diungkap Kasno. Ketua LSM Komisi Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok) itu mengakui Taman Kota sangat dibutuhkan warga. Selain buat rekreasi warga juga penghijauan & resapan air. “Tapi maaf saya rasa sulit diadakan mengingat harga tanah selangit, disamping masih adanya oknum-oknum serakah yang akan mengambil keuntungan berlebihan dari proyek,” ujarnya.

SBY dan Ibas Tolak Jadi Saksi Meringankan Anas


JAKARTA  – Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal PD Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) menolak menjadi saksi meringankan untuk tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalng, Anas Urbaningrum yang juga mantan ketua umum PD.

Ketua Tim Advokat dan Konsultan Hukum SBY & Keluarga, Palmer Situmorang mengungkapkan di Jakarta, Senin (14/4),  permintaan Anas agar SBY dan Ibas menjadi saksi yang meringankan dirinya tidak relevan. Permintaan tersebut sangat bertentangan dengan permusuhan yang ditabuh tersangka AU terhadap SBY dan Ibas selama ini.

“Permintaan Pak Anas bertentangan dengan sikap antagonisnya selama ini. Selain terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menggunakan kekuasaan demi memanggil SBY & Keluarga, gencar melontarkan pernyataan tanpa bukti dan fakta terhadap SBY dan Ibas,” papar Palmer.

Palmer menambahkan sekarang lain lagi, Anas  memohon-mohon agar SBY dan Ibas menjadi saksi yang meringankan dirinya. Jika merujuk pada sikap antagonisnya selama ini, permintaan itu amat sangat sulit dimengerti, diduga hanya bertujuan melecehkan SBY & Keluarga.

Palmer mengatakan, kepada publik KPK menyatakan memiliki bukti tertulis dan bersesuaian dengan keterangan saksi mantan Bendahara Umum PD Nazaruddin yang membuktikan, bahwa uang muka pembelian mobil Toyota Harier tersebut berasal dari perusahaan Nazaruddin. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai steering committee pada kongres PD 2009, Ibas sama sekali tidak berurusan dengan dana proyek Hambalang yang digunakan untuk pemenangan kubu tertentu.

Di lain pihak, lanjut Palmer,  KPK juga berkali-kali mengeluhkan sikap Anas  yang hanya berbicara tentang SBY dan Ibas di luar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan tidak dapat memberikan bukti dan fakta atas pernyataannya. Penyidik KPK sendiri menolak memasukkan keterangan Anas dalam BAP, karena keterangan dan bukti yang dimiliki tersangka Anas terhadap SBY & Keluarga tersebut tidak relevan dengan kasus yang sedang disidik KPK.