Buku Sejarah Pengakuan Algojo 1965

Jakarta - Tidak banyak buku di sini yang dicetak ulang berkali-kali dalam waktu pendek. Dalam enam bulan terakhir, salah satu buku yang dicetak ulang hingga 5 kali ialah Pengakuan Algojo 1965. Buku ini merupakan hasil investigasi para jurnalis Tempo perihal pembantaian 1965. Bagi mereka yang hidup dekat dengan tahun itu niscaya masih dapat merasakan aroma mencekam yang sulit terlupakan.

sjahrir pengakuan-algojo-1965Terbitnya buku-buku mengenai masa lampau Indonesia oleh kelompok Tempo, yang menerbitkan Majalah dan Koran Tempo, menjadikan kazanah studi sejarah Indonesia semakin menarik. Beberapa serinya tentang Bapak Bangsa mencoba menelisik kembali peran sejarah tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan Soedirman.

Jarak waktu cukup memberi kesempatan kepada para penulisnya untuk meletakkan tokoh-tokoh ini dan memahami berbagai peristiwa historis penting secara lebih jernih. Termasuk ketika mengulas peristiwa dan tokoh sejarah dalam waktu yang relatif lebih dekat, seperti Sarwo Edhi Wibowo dan perannya dalam berbagai peristiwa pasca 1965 serta Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Juga ketika mengangkat tema tentang Wiji Thukul dalam kerangka rezim Orde Baru.

Salah satu aspek menarik dari buku-buku, yang sebelumnya diterbitkan sebagai bagian dari Majalah Tempo, ialah pendekatannya sebagai karya jurnalistik investigasi. Dengan memanfaatkan journalistic tools, para jurnalis Tempo dapat bergerak lebih leluasa dan lebih cepat dalam menuangkan gagasan dan temuan mereka dibandingkan para sejarawan yang berusaha mengikuti pakem akademik secara lebih ketat.

Wawancara dengan para pelaku sejarah yang masih hidup merupakan nilai lebih dari buku-buku ini, yang menjadikan narasi lebih hidup, lebih bernuansa, dan membawa pembaca untuk menyusuri kembali ke masa lampau. Dalam buku Lekra dan Geger 1965, yang diterbitkan Tempo bersama penerbit buku KPG, tim Tempo mewawancarai mereka yang pernah meramaikan keseharian Sekretariat Lekra, di Jl. Cidurian, Jakarta.

Sebagian dari mereka sudah relatif tua, tetapi dengan ingat yang masih tajam tentang apa yang terjadi dalam organisasi mereka dan sepak terjak aktivisnya. Dalam buku Pengakuan Algojo 1965, kita dapat ‘mendengarkan’ kesaksian orang-orang yang mengambil peran sebagai pencabut nyawa pasca peristiwa 30 September.
Karya-karya investigatif ini dapat menjadi alternatif dalam memahami sejarah Indonesia. Pendekatan jurnalistiknya membuka peluang bagi diskripsi yang lebih hidup tentang suasana batin tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Bagi anak-anak muda masa kini, buku-buku yang diterbitkan Tempo ini merupakan jendela untuk mengenal sejarah bangsanya sendiri dengan kacamata yang lebih kaya dibandingkan dengan pelajaran sejarah yang ditularkan di bangku-bangku sekolah.

Perihal kebenaran isinya, orang boleh berdebat, sebab catatan sejarah adalah upaya menulis ulang apa yang telah terjadi di masa lampau di masa kini. Sedangkan dalam rentang waktu yang dilewati itu telah banyak catatan yang hilang, ingatan yang lupa atau disembunyikan, banyak pelaku yang telah tiada, maupun tafsir yang berbeda dari orang-orang yang terlibat di dalam berbagai peristiwa ini.

Dari buku-buku Tempo ini, kita bisa memetik pelajaran betapa bangsa ini telah memeras keringat, menarik kening begitu ketat, dan bahkan menumpahkan darah saudaranya sendiri dalam upayanya menjadikan dirinya bangsa yang layak dihormati. Sebab itu, dalam konteks hari ini, perilaku para politikus yang mengedepankan kepentingannya sendiri sungguh tidak elok.

sumber:tempo

Read More

Cara Menjual Diri Caleg Seperti Model Hollywood

Jakarta - Sudah sepekan lebih sudah elite dan partai politik menjual diri. Dibanding pesta rakyat lima tahun silam, kali ini rakyat jauh lebih mudah menentukan pilihan partai politik mana atau elite siapa yang bakal dipilih mewakili mereka di lembaga perwakilan rakyat. Sebanyak 12 partai politik dan lebih kurang lima ribu calon wakil rakyat mulai di tingkat kabupaten/kota hingga pusat pemerintahan, di Jakarta, berkompetisi untuk menjadi pemenang.

Seperti sebuah pertandingan olahraga, perang strategi dan siasat, menjadi sebuah keharusan bagi setiap kontestan peserta kompetisi politik. Strategi paling sederhana dan mudah menggoda pemilih yakni menjual diri melalui spanduk, billboard, banner, atau stiker di kendaraan roda dua maupun roda empat.

Meski cara menjual diri model demikian sudah sangatlah kuno, namun strategi ini harus diakui masih terbilang manjur untuk menggoda rakyat. Apalagi, tidak sedikit para calon wakil rakyat yang sengaja memanfaatkan dinamisisasi politik saat ini. Contohnya, si fulan yang calon wakil rakyat dari partai berondong mamasarkan diri dengan memasang foto tokoh yang sedang populer di setiap spanduk, billboard, stiker hingga kartu nama. Atau dia sengaja memasang gambar sang ketua umum partainya agar terlihat berwibawa.

Semua yang disuguhkan semua serba sama. Seolah sudah menjadi pakem setiap calon wakil rakyat. Dan, suguhan model jual diri para calon wakil rakyat seperti itu setiap hari kita saksikan di semua media ruang terbuka.

Strategi menjual diri model demikian tentu sah-sah saja. Terlebih politik memiliki nilai kenisbian yang sulit diukur dengan norma kelayakan maupun kepantasan. Hanya saja, cara menjual diri seperti itu sengaja memaksa rakyat sebagai pemilih. Rakyat seolah tidak diberikan pilihan yang cerdas untuk menentukan pilihannya.

Dengan bahasa paling sederhana, cara menjual diri seperti itu justru mengesankan ketidakkepercayaan diri dari para elite dalam memasarkan dirinya kepada rakyat. Belum lagi cara-cara menjual diri dengan membagi-bagi uang, sembako hingga obral janji mulai angin topan sampai angin surga.

Apa yang selalu diharapkan dari setiap pemilu yang mulai digelar sejak 1955? Tidak lain sebuah perubahan, kebaruan, dan kesejajaran. Perubahan menjadi sebuah tolok ukur yang selalu diharapkan rakyat di negeri ini. Meski harus diakui sebuah perubahan terkadang membawa petaka dalam dimensi politik, hankam, ekonomi, sosial dan budaya.

Sementara kebaruan adalah ruh baru bangsa ini dalam menginteraksikan setiap fenomena politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dari nilai-nilai kebaruan diharapkan melahirkan keselarasan semua sumber kehidupan di negeri ini. Dan, kesejajaran adalah sebuah kemutlakkan --yang hingga kini sejatinya masih sebatas cetak biru-- didorong, dan terus didorong sehingga tidak lagi sebuah abstraksi garis pembatas antara yang berpunya dan yang tidak berpunya. Antara yang kuat dan yang lemah.

Itu yang sejatinya selalu menjadi harapan rakyat di negeri ini pada setiap momen pesta demokrasi. Pun, pada pesta demokrasi 2014 kali ini tiga butir harapan itu tetap menjadi tuntutan yang wajib direalisasikan. Setidaknya, dari pesta kali ini dapat melahirkan pemimpin yang mampu memberi harapan baik bagi negeri berpenduduk 250 juta jiwa ini.

Meski rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, namun sejatinya rakyat bukanlah pemenang tulen setiap pemilu. Itu sebabnya setiap pesta demokrasi rakyat selalui dihantui sikap skeptis dan apatisme publik terhadap faedah dan kemaslahatan pemilu itu sendiri.

Semua ini karena partai politik sebagai agen penyedia sumber daya manusia bagi kekuasaan lebih mengesankan sebagai sosok pemangsa kekayaan negara ketimbang insan yang punya empati tinggi terhadap derita rakyat. Orientasi partai politik dan organ di dalamnya hanya fokus kepada pesona kekuasaan.

Kalau tujuan pesta demokrasi masih menyasar ke arah seperti itu, sangat-sangat rasional kalau rakyat Pemilu tidak memiliki faedah. Dan, tiga butir harapan tetaplah menjadi sebuah angan-angan alias utupia belaka.

Read More

Prabowo Menjawab Tudingan Persoalan Pelanggaran HAM

JAKARTA -Menjawab tudingan keterkaitannya dengan persoalan pelanggaran HAM, capres Partai Gerindra Prabowo Subianto tegas membantahnya.

Dalam artikel berjudul `Candidate`s run raises rights concerns` yang diturunkan International New York Times edisi Asia, Kamis (27/3), Prabowo menjawab bahwa dia menjadi kambing hitam dari pelanggaran HAM yagn dilakukan militer Indonesia selama Orde Baru.

"Saya tidak pernah terkait pelanggaran apa pun. Yang ada hanya tuduhan dan tuduhan," kata Prabowo menjawab pertanyaan Wartawan International New York Times, Joe Cochrane.

Conchrane menulis, Prabowo mengatakan kritikan kepadanya selalu sama bahwa ia adalah penentang demokrasi. "Blah, blah, blah. Padahal saya percaya kepada demokrasi dan HAM," kata Prabowo lagi.

Cohcrane menulis, Pemerintah AS sejak tahun 2000 menolak visa Prabowo ke negara itu. Tidak ada penjelasan resmi mengapa Prabowo tak bisa masuk ke AS. Hanya adik Prabowo, Hasjim Djojohadikusumo yang bisa berkunjung beberapa kali ke Washington DC dan membuka dialog dengan pejabat AS.

Satu juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan tidak ada niatan Pemerintah AS untuk menolak Prabowo. Duta Besar AS di Indonesia Robert O Blake menegaskan ia tak mau bertemu dengan kandidat capres Indonesia yang sudah mendeklarasi. Tapi, Blake mengatakan ia siap bekerja sama dengan siapa pun yang terpilih.

Read More

Politik Pangan Bung Karno

Jakarta - Pada peletakan batu pertama Institut Pertanian Bogor di tahun 1953, Bung Karno berkata, ”Pangan merupakan hidup matinya bangsa kita.”

Hari ini, lebih dari 60 tahun kemudian, kita masih menyaksikan negeri ini belum berjaya dalam soal pangan. Meski Indonesia adalah negara maritim dengan luas laut yang membuat iri negara lain, konsumsi ikan masyarakat Indonesia jauh lebih rendah ketimbang negara seret lautan seperti Malaysia, bahkan Singapura.

Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sepanjang 2011 lalu konsumsi ikan Indonesia hanya 31,5 kilogram per kapita per tahun. Jauh di bawah Malaysia dan Singapura yang mencapai 55,4 kilogram dan 37,5 kilogram per kapita.

Tak terlihat betapa negeri ini punya garis pantai yang 88.000 km panjangnya. Negeri dengan panjang pantai terpanjang kedua di dunia ini, kini menikmati garam yang harus diimpor sebelum bisa melengkapi santapan kita.

Angka konsumsi daging Indonesia malah lebih tragis, lebih kecil dibandingkan negara-negara Asia maupun Eropa. Angka konsumsi daging warga Indonesia hanya 2 kilogram per orang per tahun, jauh di bawah Malaysia yang mengonsumsi daging 8 kilogram per orang per tahun. Padahal, pola konsumsi ideal manusia mensyaratkan tak boleh kurang dari 2,9 kilogram.

Angka konsumsi susu Indonesia pun menurut hasil survei yang dilakukan Euromonitor & Internal Tetra Pak tahun 2011 tercatat hanya 12,8 liter per kapita per tahun. Jumlah itu jauh di bawah Malaysia yang mencapai 50,8 liter per kapita per tahun dan India sebanyak 47,1 liter. Bahkan dibanding negara yang baru lepas dari Komunisme rigid seperti Vietnam, yang telah mencatatkan angka 14,3 liter.

Catatan kekurangan ini sengaja dibatasi hanya pada tiga jenis pangan yang berkaitan erat dengan protein hewani, yang diakui memengaruhi langsung kualitas pertumbuhan fisik dan kecerdasan manusia. Melihat angka-angka di atas, harus diakui bahwa lebih dari setengah abad kita merdeka, harapan para founding fathers untuk menyaksikan rakyat Indonesia yang maju, yang tak gampang diakali dan menjadi kuli bangsa lain, masih jauh dari terwujud.

Kita bisa membuat daftar catatan yang lebih membuat miris lagi. Bersangkutan dengan makanan, ternyata hingga saat ini kita hanyalah bangsa yang ‘meminta diberi makan’ negara lain. Bukan bangsa yang bisa berbangga dan membusungkan dada dengan ‘memberi makan’ bangsa-bangsa lain. Kita yang membanggakan kesuburan tanah ini sejatinya hanya pengimpor aneka bahan makanan.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada tahun 2012 kita telah mengimpor beras sebanyak 1,224 juta ton beras; 6,43 juta ton gandum; 775 ribu ton singkong; serta 1,7 juta ton kedelai. Semua yang seharusnya bisa kita hasilkan sendiri di tanah subur yang sejak lama diidamkan bangsa-bangsa lain ini.

Lihatlah, dari kacamata konvensional agama, yang melihat tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah yang menadah, ternyata kita bukan bangsa yang layak berbangga.

Sementara, harapan untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri, merasa bangga karena menanam, memproduksi dan memakan sendiri hasil bumi yang kita tanam dengan tangan dan keringat bangsa sendiri itu, bahkan kian menjauh. Data yang bisa kita pegang menegaskan, kemandirian pangan itu kian menjadi maya dan fatamorgana.

Paling tidak, karena warga negara yang berkhidmat pada pertanian pun kian menyusut jumlahnya. Pada 2003, Indonesia memiliki kepala keluarga yang berkhidmat di pertanian sebanyak 31,17 juta. Sementara setahun lalu, 2013, angka itu hanya tercatat 26,13 juta saja. Ada penurunan 5,04 juta KK selama satu dasawarsa.

Tentu saja bukan salah mereka. Di sini, menjadi petani belum bisa membuat dada tegak. Negara pun seolah lupa betapa besar jasa mereka. Nasib petani di sini seakan ditakdirkan berjalan bersama keterpurukan. Akibatnya, tak mengherankan bila anak-anak petani jarang melihat profesi itu pekerjaan bernilai tinggi yang patut disyukuri. Sementara dalam kurikulum dan tata nilai pengajaran, negara pun tak pernah mencoba menanamkan kebanggaan.

Anak-anak petani akhirnya melihat pekerjaan bapaknya tanpa bangga, malah nelangsa. Wajar bila mereka memilih bekerja ke sektor industri. Manakala hal itu berjalin-kelindan dengan globalisasi, mereka pun hanya menjadi buruh dunia, menjadi kacung para pengusaha global yang datang ke tanah-tanah yang sejak lama menjadi hak dan menghidupi bapak-kakek dan moyang mereka.

Tak pernah ada kata terlambat untuk sadar dan bertobat. Negara sudah sepatutnya memberi arah yang jelas dan tegas. Kita perlu petani yang bangga karena pekerjaan itu tak hanya menjadi lahan berbagi, tapi juga menjanjikan secara materi dan masa depan. Kita perlu membuat bertani menjadi identitas yang membuat bangga karena nyata memberikan harapan.

Dengan segala cara, kita memang sepantasnya memberi nilai tukar yang lebih layak kepada hasil-hasil pertanian. Sebab, hanya dengan itu kita masih punya harapan untuk menjadikan negara ini negeri yang memberi makan dunia, bukan menadah tangan dan hanya meminta.

Menjadi petani sejatinya adalah pekerjaan ilahiah. Tinggal kita bersama berusaha agar yang ilahiah itu juga menjadi pekerjaan yang layak dalam kacamata dunia. “Tujuan puncak pertanian bukanlah semata-mata menanti hasil panen,”kata petani sekaligus filsuf pertanian Masanobu Fukuoka,” melainkan mengolah dan menyempurnakan manusia.”

Bila kita berhasil mewujudkannya, tak perlu merebak ketakutan dengan prediksi bahwa 2045 mendatang ada 450 juta warga Indonesia yang harus diberi makan. Sementara di sisi lain kita tahu, ekonom Lester R Brown pada jurnal terkemuka Foreign Policy tahun lalu menulis, dunia ke depan pun akan rawan pergolakan akibat krisis pangan.

Jelas, tanpa cetak biru strategi yang jelas, sesungguhnya kita hanya menanti tragedi terjadi pada anak cucu kita nanti. Dan seharusnya itu tidak dilakukan hanya dengan ekstensifikasi. Bukti telah mengajari, sekian juta hektare hutan ditebang tak menjamin melimpahnya pangan.

Read More

Kelud Sudah?.. Kini Merapi Yang Semburkan Asap Tebal

Jateng - Warga lereng Merapi di wilayah kawasan rawan bencana di Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah siang ini masih dilanda kepanikan. Pasalnya, Gunung Merapi bergemuruh dan disusul luncuran asap tebal berwarna hitam yang terjadi sekitar pukul 13.05 WIB siang tadi. Asap tebal membumbung tinggi dari arah puncak Merapi dan membuat kawasan lereng Merapi di Kecamatan Kemalang diguyur hujan abu cukup tebal dan pekat disertai hujan kerikil.

Aroma belerang cukup menyengat dan mengganggu pernafasan dan penglihatan seiring dengan peristiwa tersebut.

Kondisi terparah melanda tiga desa di daerah rawan bencana Merapi, yakni di Desa Sidorejo, Tegalmulyo dan Balerante. Di kawasan ini jarak pandang sangat terbatas, yakni hanya tiga sampai dengan 5 meter saja.
Cuaca di lokasi juga cukup gelap pasca diguyur hujan abu yang disertai kerikil dari Gunung Merapi.

Sejak dua jam yang lalu, warga lereng Merapi yang berjumlah sekitar tujuh ribuan jiwa telah bersiap untuk mengungsi. Mereka berasal dari kawasan rawan bencana tiga. Proses evakuasi terhadap warga telah dilakukan baik oleh warga sendiri maupun oleh pihak BPBD Klaten yang saat ini sedang menuju ke lokasi untuk membantu evakuasi warga. Warga telah siap-siap untuk dievakuasi dengan berkumpul di tepi jalan raya untuk memudahkan proses evakuasi.

Para pengungsi tersebut akan diarahkan ke tiga titik posko pengungsi yang telah dipersiapkan BPBD, yakni Balai Desa Dompol, Kantor Kecamatan Kemalang dan Balai Desa Kepurun, Kecamatan Manisrenggo. Ke tiga lokasi pengungsian itu cukup aman karena berjarak sekitar 12 hingga 15 kilometer dengan puncak Merapi dan tidak terkena dampak hujan Merapi.

Read More

Jokowi Akan Ubah Jam Masuk Sekolah

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk mengevaluasi jam masuk sekolah. Hal itu dikatakan Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (27/3).

Menurut Jokowi, jika dari hasil evaluasi siswa tidak keberatan dengan jam masuk sekolah, maka akan tetap dilanjutkan. Namun jika ada yang keberatan, maka bisa saja kebijakan tersebut diubah. "Nanti tegantung anaknya. Senang setengah tujuh ya silakan, jam tujuh silakan," ucapnya.

Jokowi mengaku tidak mengetahui pasti alasan pemberlakuan jam masuk sekolah pukul 06.30 tersebut. Penerapan jam masuk sekolah lebih cepat 30 menit dari sebelumnya yakni pukul 07.00 semula dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di ibu kota. Kebijakan ini diberlakukan sejak tahun 2009, saat era kepemimpinan Fauzi Bowo-Prijanto.

Wacana perubahan kebijakan ini terucap pertama kali oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Mantan Bupati Belitung Timur ini mengusulkan jam masuk sekolah menjadi pukul 09.00. Konsekuensinya, siswa akan pulang lebih sore. Selama ini, siswa di DKI masuk pukul 06.30 dan pulang pukul 14.00.

Usulan memundurkan jam masuk sekolah dilatarbelakangi kemacetan Jakarta. Namun, kata Basuki, meskipun jam masuk sekolah menjadi pukul 09.00, jalanan akan tetap macet. Jalanan Jakarta akan lengang ketika musim libur tiba.

Read More

Jokowi Hadirkan Metro Kapsul di Jakarta

Jakarta - Pembangunan alat transportasi massal monorel hingga saat ini belum bisa dimulai. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail belum ditandatangani, sebab mereka belum menemui kata sepakat.

Di tengah ketidakjelasan itu, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, memperkenalkan angkutan umum baru yang dinamakan metro kapsul. Transportasi publik ini diyakini lebih murah, karena nilai investasinya lebih sedikit.
Jokowi mengaku tertarik setelah melihat paparan konsorsium metro kapsul, dan akan mempertimbangkannya supaya dibangun di Jakarta.

"Ya, saya tertarik, tapi ini kan perlu proses panjang. MRT saja baru bisa dibangun setelah 30 tahun. Prosesnya pasti panjang," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin, 24 Maret 2014.

Djoni Rosadi, Komisaris PT Perkakas Rekadaya, salah satu perusahaan konsorsium yang tergabung dalam proyek metro kapsul, mengatakan, pembangunan metro kapsul membutuhkan anggaran Rp114 miliar per kilometer. Termasuk, untuk membuat lintasan dan metro kapsulnya.

"Awal idenya, Metro Mini yang diangkat ke atas. Metro Mini suatu kendaraan umum yang dipakai masyarakat, harganya murah, dan kemudian diangkat ke atas atau elevated," kata Djoni.

Menurut Djoni, metro kapsul adalah produk asli Indonesia dan belum ada di negara lain. Pabrik metro kapsul pusatnya di Subang, Jawa Barat. Angkutan massal itu bisa mengangkut lebih banyak penumpang dibandingkan monorel.
Jika monorel bisa mengangkut 16.000 penumpang per jam, metro kapsul sanggup membawa 19.000 penumpang per jam.

"Membuat angkutan massal murah itu sangat penting, sekarang pemerintah memiliki dana terbatas. Menciptakan transportasi umum, murah, dan andal itu sangat efektif, sehingga biaya investasi cepat kembali atau cepat balik modal," kata dia.

Djoni menjelaskan, yang membuat investasi metro kapsul murah adalah dimensi lintasannya yang kecil, sehingga tidak membutuhkan lahan banyak. Adapun teknik lintasan akan mengadopsi dari Jepang.

"Karena dimensinya kecil, tidak harus membebaskan lahan. Di trotoar-trotoar jalan juga bisa. Tidak mengganggu seperti sekarang, pembuatan MRT yang memakan jalan," katanya.

Metro kapsul tidak menggunakan rel dan tidak perlu sopir ataupun auto pilot. Tapi, semuanya dikendalikan oleh sinyal. Nantinya, akan ada halte untuk naik dan turun penumpang.
Menurut dia, kapsul ini bisa diibaratkan mainan anak-anak Tamiya yang menggunakan ban mobil seperti biasa, tapi berada di lintasan yang sudah disediakan.
 "Kalian tahu, seperti mainan anak-anak Tamiya. Ini seperti mobil yang disimpan di lintasan. Bukan rel, tapi pakai ban biasa, pakai roda," ujarnya.

Read More

Tilang; Massa Kampanye PKB Langgar Tertib Lalin

  

Jakarta - Puluhan pengendara motor simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ditilang oleh jajaran Satuan Wilayah (Satwil) Lalu Lintas Polres Jakarta Timur di Jalan Ahmad Yani, Pulogadung, Jakarta Timur.

Para simpatisan tersebut ingin menyaksikan kehadiran calon presiden (capres) PKB yakni Rhoma Irama di Lapangan Pacuan Kuda, Pulomas, Jakarta Timur. Namun sayangnya, kebanyakan dari mereka melanggar ketertiban lalu lintas."Sampai hari ini sudah puluhan pengendara yang kami tindak. Kebanyakan adalah pengendara sepeda motor," ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Timur, AKBP Supoyo, Senin (24/3/2014).

Menurutnya, pelanggaran yang terbanyak ditemukan yakni pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm. Selain itu, ada juga yang berboncengan lebih dari dua orang.

Para petugas juga menindak simpatisan PKB yang berkampanye menggunakan mobil bak terbuka."Semua pengendara yang melanggar, kami tindak. Karena membahayakan diri sendiri dan orang lain," tambahnya.

Read More

Media Atas

Mediaatas merupakan pusat kendali informasi dan komunikasi yang mengikuti sistem informasi di kepulauan Indonesia.

Read More

Saat Ini Cuma Ada 7 Kilang Minyak Yang di Miliki Indonesia

 

Jakarta – Bukan rahasia lagi jika Indonesia ketergantungan impor BBM. Per harinya, pemerintah pun harus merogoh Rp1,4 triliun cuma untuk impor BBM Tersebut.

“Impor BBM harus dikurangi. Tapi, maukah pemerintah buat kilang?” kata Ketua DPP PDIP Effendi MS Simbolon dalam acara Polemik Sindo Trijaya Network bertajuk “Siapa Peduli Energi” di Jakarta, Sabtu (22/3/2014).

Dia melanjutkan, Singapura yang merupakan negara kecil pun membangun kilang. Dan Indonesia berlangganan impor BBM tersebut dari negara tetangga tersebut.

“Padahal kilang tidak mahal, kalau kita bicara kebutuhan Indonesia. Masalahnya, kita captive terhadap bahan bakar fosil itu,” jelas dia.

Dia melanjutkan, di era pemerintahan Presiden SBY sekarang ini tidak ada satu pun kilang yang dibangun. “Di Indonesia, sekarang ini ada 7 kilang, yang semuanya dibangun di era Soeharto. Tidak ada yang dibuat sekarang,” tegas dia.

Read More

Stasiun Duri di Rusak Puluhan Orang

 

Jakarta - Polisi masih menyelidiki kasus perusakan Stasiun Kereta Api Duri di Tambora yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal tadi malam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Sabtu (22/3/2014), kejadian perusakan sekira pukul 22.15 WIB. Saat itu sejumlah penumpang turun dari KA 1033 di Stasiun Duri. Sebagian pengguna yang menggunakan tiket harian berjamin kemudian melakukan refund di loket staisun.

Namun tiba-tiba, ada lima orang dalam kondisi mabuk usai melakukan refund kembali masuk ke dalam peron dan dihalau petugas. Tidak terima ditegur petugas, lima orang itu mulai berteriak dan terlibat adu mulut dengan petugas. Tidak hanya itu saja, mereka juga memanggil sepuluh orang rekannya yang diduga warga sekitar stasiun.

Melihat massa mulai berdatangan, petugas memilih untuk mundur dan menunggu bantuan. Para pelaku kemudian langsung melakukan perusakan fasilitas stasiun serta mematahkan satu gate tiket elektronik. Selain melakukan perusakan, pelaku juga menganiaya seorang announcer dan satu orang petugas perjalanan kereta api hingga luka dan merampas barang keduanya.

Read More

Keluarkan Inpres Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

 

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2014 melalui Inpres nomor 2 tahun 2014. Inpres tersebut ditandatangani dan mulai berlaku pada 21 Maret 2014.

Melalui Inpres tersebut, Presiden mengutus menteri koordinator politik, hukum dan keamanan beserta sejumlah menteri lainnya untuk menyusun aksi PPK tahun 2014 dengan berpedoman pada visi dan misi serta fokus kegiatan prioritas jangka menengah strategi nasional PPK 2012-2014 disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digunakan adalah melalui upaya pencegahan, penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi, pendidikan dan budaya anti korupsi serta mekanisme pelaporan.

Presiden menugaskan pada menteri koordinator untuk mengkoordinir penyusunan dan penyelenggaraan PPK tersebut di seluruh kementerian dan lembaga. Kepala Negara juga menugaskan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan koordinasi dalam penyiapan rumusan aksi PPK, pemantauan dan evaluasi kemajuan secara berkala dibantu oleh kepala unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Sementara menteri dalam negeri ditugasi untuk melakukan koordinasi dalam menyiapkan rumusan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pemantauan dan evaluasi kemajuan program secara berkala.

Read More

Inilah Jadwal Kampanye Parpol di Jakarta

 

Jakarta - Kampanye terbuka partai politik saat ini memasuki hari ketujuh. Beberapa partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum 2014 menggelar kampanye di sejumlah kawasan DKI Jakarta.

Informasi yang didapat kini di kawasan Jakarta Pusat, pukul 09.00 WIB, Partai Amanat Nasional mulai kampanye dan mengumpulkan massa sekitar 1.000 orang di Tugu Proklamasi.

Partai Demokrat pada pukul 13.00 WIB akan mengumpulkan massa di
GOR Cempaka Putih Jakarta Pusat. Diperkirakan 2.000 akan memadati gedung olah raga itu.

Adapun di kawasan Jakarta Utara, Pukul 10.30 WIB di Gelanggang Remaja dijadwalkan untuk kampanye Partai Hanura. Diperkirakan massa yang akan menghadiri sekitar 2.000 orang.

Sementara itu, di Jakarta Barat, sekitar 1.000 orang akan menghadiri kampanye terbuka Partai Hanura di GOR Grogol pada pukul 13.00 WIB.

Berikut data jadwal kampanye parpol di DKI Jakarta.

- Jakarta Pusat: Partai Demokrat, PAN, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

- Jakarta Utara: Partai Hanura, Partai BUlan Bintang, Partai Keadilan dan Peratuan Indonesia.

-Jakarta Barat: Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

-Jakarta Selatan: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Calon Presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, hari ini juga dijadwalkan melakukan kegiatan penerimaan dukungan dari organisasi kemasyarakatan Indonesia Bisa di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pukul 11.00 WIB.

Indonesia Bisa merupakan organisasi yang dipimpin oleh Bupati Kutai Timur Isran Noor, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Setelah itu, Prabowo akan mengunjungi RSUD Koja, Jakarta Utara, untuk menjenguk pasien bocah berusia 3,5 tahun, Iqbal Syahputra, yang diduga menjadi korban penganiayaan dan dipaksa bekerja menjadi pengemis.

Read More

Pesan Pemerintahan SBY Agar Lanjutkan Kebijakan Energi

 

Jakarta - Peraturan pemerintah yang baru mengenai kebijakan energi hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR diharapkan dilanjutkan dan tidak diubah oleh pemerintahan yang baru hasil Pemilu 2014.

Hayono Isman, Dewan Pembina Partai Demokrat, mengatakan kebijakan tersebut harus terus didukung karena mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak (BBM) dari fosil.

"Kita harus berani. Potensi energi di tanah air tidak hanya fosil, tapi air, matahari, arus laut. Kalau 70 persen wilayah Indonesia adalah lautan, maka bisa dipake sumber energi," ujar Hayono dalam diskusi bertajuk 'Siapa Peduli Energi' di Puri Putri Room, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (22/3/2014).

PP tentang energi nasional tersebut, lanjut Hayono, akan mengurani konsumsi energi dari fosil menjadi 23 persen pada tahun 2025 dari sebelumnya yang mencapai 45 persen.

Pengunaan gas dari yang sebelumnya hanya 20 persen menjadi 25 persen pada 2025. Begitu juga penggunaan batu bara diharapkan mencapai 32 persen. Selain itu, harus terus meningkat sumber energi terbarukan yang saat ini konsumsinya masih 6 persen.

Read More